DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
6.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886); - 4
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATl JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl Ester(FAME).
2.Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar {Gas Oil) yang selanjutnya disebut BBM Jenis Minyak Solar adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang digunakan untuk mesin diesel.
3.Badan Usaha BBM adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum BBM Jenis Minyak Solar.
4.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati {Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain.
5.Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati [Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain jenis biodiesel. - 5
6.Dana Pembiayaan Biodiesel adalah dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun, diadministrasikan, dikelola, disimpan, dan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam rangka menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar dengan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel.
7.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana Pembiayaan Biodiesel.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Diijen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
10.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Dirjen Migas adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

BAB II

TUJUAN PENGATURAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BBN JENIS BIODIESEL

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana, bertujuan untuk:

a.terwujudnya percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel; dan
b.terselenggaranya administrasi penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Pasal 3

Badan Usaha BBM wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri. BAB 111 PENGADAAN BBN JENIS BIODIESEL

Pasal 4

Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi pengadaan yang selanjutnya dilakukan penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dirjen EBTKE menyampaikan pemberitahuan jadwal pengadaan BBN Jenis Biodiesel periode berikutnya dan daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha BBM paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum periode pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM berakhir.
(2)Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel harus menyampaikan kepada Dirjen EBTKE persyaratan sebagai berikut:
1. a.bukti bahwa BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi/disalurkan telah memenuhi standar kualitas/spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil uji laboratorium independen yang terdaftar pada/diakui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi satu tahun terakhir; dan
2. b.surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu diumumkan kepada publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel, Menteri membentuk Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel yang terdiri atas perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengelola Dana, Badan Usaha BBM, dan institusi yang terkait dengan partisipasi publik di bidang energi yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Dirjen EBTKE menetapkan Badan Usaha BBM yang melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana dengan memperhatikan kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana.
(2)Dalam rangka penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Migas menyampaikan daftar Badan Usaha BBM yang aktif melaksanakan kegiatan usaha niaga BBM Jenis Minj'^ak Solar kepada Dirjen EBTKE.
(3)Berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen EBTKE melakukan evaluasi untuk menetapkan Badan Usaha BBM yang melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana dengan melibatkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 9

(1)Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel mendaftar ke Badan Usaha BBM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Diijen EBTKE mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
(3)Dirjen EBTKE menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dirjen EBTKE atas nama Menteri menugaskan Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melakukan evaluasi dan penilaian serta memberikan rekomendasi atas usulan Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai:
1. a.Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
2. b.volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, yang besarnya ditetapkan secara pro rata dan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 10 -
(5)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel dapat meminta Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel untuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan dan kesanggupan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam memenuhi ketentuan pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
(6)Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel menyampaikan basil evaluasi dan penilaian serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
(7)Dirjen EBTKE melaporkan kepada Menteri basil penilaian dan rekomendasi Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan.
(8)Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan:
1. a.Badan Usaba BBN Jenis Biodiesel yang berbak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
2. b.alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel masing- m^asing Badan Usaba BBN Jenis Biodiesel.
(9)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleb Dirjen EBTKE kepada;
1. a.Badan Usaba BBM; dan
2. b.Badan Pengelola Dana.
(10)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diumumkan oleb Dirjen EBTKE kepada publik paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) bari terbitung sejak tanggal penetapan.
(11)Penetapan Badan Usaba BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Badan Usaba BBM melakukan penunjukan langsung.

Pasal 10

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak atau Surat Perintah Memulai Pekerjaan antara Badan Usaha BEN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha BBM paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
6.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886); - 4
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATl JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl Ester(FAME).
2.Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar {Gas Oil) yang selanjutnya disebut BBM Jenis Minyak Solar adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang digunakan untuk mesin diesel.
3.Badan Usaha BBM adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum BBM Jenis Minyak Solar.
4.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati {Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain.
5.Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati [Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain jenis biodiesel. - 5
6.Dana Pembiayaan Biodiesel adalah dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun, diadministrasikan, dikelola, disimpan, dan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam rangka menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar dengan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel.
7.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana Pembiayaan Biodiesel.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Diijen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
10.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Dirjen Migas adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

BAB II

TUJUAN PENGATURAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BBN JENIS BIODIESEL

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana, bertujuan untuk:

a.terwujudnya percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel; dan
b.terselenggaranya administrasi penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam rangka pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dirjen EBTKE menyampaikan pemberitahuan jadwal pengadaan BBN Jenis Biodiesel periode berikutnya dan daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha BBM paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum periode pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM berakhir.
(2)Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel harus menyampaikan kepada Dirjen EBTKE persyaratan sebagai berikut:
1. a.bukti bahwa BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi/disalurkan telah memenuhi standar kualitas/spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil uji laboratorium independen yang terdaftar pada/diakui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi satu tahun terakhir; dan
2. b.surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

(1)Dirjen EBTKE menetapkan Badan Usaha BBM yang melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana dengan memperhatikan kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana.
(2)Dalam rangka penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Migas menyampaikan daftar Badan Usaha BBM yang aktif melaksanakan kegiatan usaha niaga BBM Jenis Minj'^ak Solar kepada Dirjen EBTKE.
(3)Berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen EBTKE melakukan evaluasi untuk menetapkan Badan Usaha BBM yang melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana dengan melibatkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 9

(1)Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel mendaftar ke Badan Usaha BBM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Diijen EBTKE mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
(3)Dirjen EBTKE menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dirjen EBTKE atas nama Menteri menugaskan Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melakukan evaluasi dan penilaian serta memberikan rekomendasi atas usulan Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai:
1. a.Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
2. b.volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, yang besarnya ditetapkan secara pro rata dan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 10 -
(5)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel dapat meminta Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel untuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan dan kesanggupan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam memenuhi ketentuan pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
(6)Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel menyampaikan basil evaluasi dan penilaian serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
(7)Dirjen EBTKE melaporkan kepada Menteri basil penilaian dan rekomendasi Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan.
(8)Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan:
1. a.Badan Usaba BBN Jenis Biodiesel yang berbak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
2. b.alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel masing- m^asing Badan Usaba BBN Jenis Biodiesel.
(9)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleb Dirjen EBTKE kepada;
1. a.Badan Usaba BBM; dan
2. b.Badan Pengelola Dana.
(10)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diumumkan oleb Dirjen EBTKE kepada publik paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) bari terbitung sejak tanggal penetapan.
(11)Penetapan Badan Usaba BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Badan Usaba BBM melakukan penunjukan langsung.