DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014

Nomor: 28
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
3.Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014; 2014, No.1581 2
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

(1)Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
1. a.konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
2. b.pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
3. c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
4. d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
5. e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
6. f.sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
7. g.pendidikan dan pelatihan.
(2)Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikualifikasikan dalam:
1. a.kualifikasi usaha besar;
2. b.kualifikasi usaha menengah; dan
3. c.kualifikasi usaha kecil.
(3)Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
1. a.tingkat kemampuan usaha; dan
2. b.keahlian kerja orang perseorangan.

Pasal 2

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (2) dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2014, No.1581 3

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kecuali kualifikasi subbidang pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah kualifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, pengkualifikasianya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CHAIRUL TANJUNG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.1581 4 2014, No.1581 5 2014, No.1581 6 2014, No.1581 7 2014, No.1581 8 2014, No.1581 9 2014, No.1581 10 2014, No.1581 11 2014, No.1581 12 2014, No.1581 13 2014, No.1581 14 2014, No.1581 15 2014, No.1581 16 2014, No.1581 17 2014, No.1581 18 2014, No.1581 19 2014, No.1581 20 2014, No.1581 21 2014, No.1581 22 2014, No.1581 23 2014, No.1581 24

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
3.Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014; 2014, No.1581 2
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

(1)Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
1. a.konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
2. b.pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
3. c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
4. d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
5. e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
6. f.sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
7. g.pendidikan dan pelatihan.
(2)Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikualifikasikan dalam:
1. a.kualifikasi usaha besar;
2. b.kualifikasi usaha menengah; dan
3. c.kualifikasi usaha kecil.
(3)Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
1. a.tingkat kemampuan usaha; dan
2. b.keahlian kerja orang perseorangan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, pengkualifikasianya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015