DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga melalui penyesuaian tarif untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 (sembilan ratus)VA sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 September 2016;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, www.peraturan.go.id 2016, No.1566 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. www.peraturan.go.id 2016, No.1566
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

(1)Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif.
(2)Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tarif tenaga listrik reguler; dan
2. b.tarif tenaga listrik prabayar.
(3)Tarif tenaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
(4)Tarif tenaga listrik prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Pasal 3

(1)Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah, dengan daya 220 (dua ratus dua puluh)VA (S-1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 (empat ratus lima puluh)VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (S-2/TR); dan www.peraturan.go.id 2016, No.1566
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (S-3/TM), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh)VA, 900 (sembilan ratus)VA, 900 (sembilan ratus)VA-RTM, 1.300 (seribu tiga ratus)VA, dan 2.200 (Dua ribu dua ratus)VA (R- 1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) VA (R-2/TR); dan
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA ke atas (R- 3/TR), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan bisnis, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 (empat ratus lima puluh)VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus)VA (B-1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (B-2/TR); dan
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (B-3/TM), www.peraturan.go.id 2016, No.1566 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan industri, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 (empat ratus lima puluh)VA sampai dengan 14 (empat belas)kVA (I-1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 (empat belas)kVA sampai dengan 200 (dua ratus kVA (I-2/TR);
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (I-3/TM); dan
  4. 4.golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu)kVA ke atas (I-4/TT), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 (empat ratus lima puluh)VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus)VA (P-1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA sampai dengan 200 (dua ratus)kVA (P-1/TR);
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (P- 2/TM); dan www.peraturan.go.id 2016, No.1566
  4. 4.golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (T/TM) diperuntukkan bagi perusahaan kereta listrik, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan penjualan curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (C/TM) diperuntukkan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
8. h.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT), diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, Traksi, dan Curah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 (sembilan ratus)VA (R-1/TR) dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi Konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.
(3)Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 (sembilan ratus)VA-RTM (R- 1/TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2016, No.1566 angka 1 merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi Konsumen rumah tangga pengguna daya 900 (sembilan ratus)VA yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Pasal 4

Penetapan Konsumen yang berhak untuk mendapatkan Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 (sembilan ratus)VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga.

Pasal 5

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik reguler dan Tarif Tenaga Listrik prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pasal 6

(1)Golongan Tarif Tenaga Listrik bagi:
1. a.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 900 (sembilan ratus)VA-RTM (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
2. b.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus)VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
3. c.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 2.200 (dua ribu dua ratus)VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
4. d.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 (tiga ribu lima ratus)VA s.d 5.500 (lima ribu www.peraturan.go.id 2016, No.1566 lima ratus)VA (R-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2;
5. e.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA ke atas (R-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3;
6. f.golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA sampai dengan 200 (dua ratus)kVA (B-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2;
7. g.golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (B-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3;
8. h.golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (I-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3;
9. i.golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu) kVA ke atas (I-4/TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4;
10. j.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA sampai dengan 200 (dua ratus)kVA (P-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2;
11. k.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (P-2/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3;
12. l.golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah, (P-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1566
13. m.golongan tarif untuk keperluan Layanan Khusus, pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment).
(2)Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu:
1. a.nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs);
2. b.Indonesian Crude Price (ICP); dan/atau
3. c.inflasi.
(3)Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017 sedangkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2017.
(4)Faktor untuk penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data realisasi 1 (satu) bulan pada bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment).
(5)Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan berpedoman pada ketentuan dan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melaporkan pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2016, No.1566 ayat (1) sampai dengan ayat (5) kepada Menteri setiap bulan.

Pasal 7

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan:

a.efisiensi pengusahaan;
b.mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
c.pelayanan kepada Konsumen.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. www.peraturan.go.id 2016, No.1566 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016 Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd LUHUT BINSAR PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id 2016, No.1566 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga melalui penyesuaian tarif untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 (sembilan ratus)VA sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 September 2016;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, www.peraturan.go.id 2016, No.1566 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. www.peraturan.go.id 2016, No.1566
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

(1)Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif.
(2)Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tarif tenaga listrik reguler; dan
2. b.tarif tenaga listrik prabayar.
(3)Tarif tenaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
(4)Tarif tenaga listrik prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Pasal 3

(1)Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah, dengan daya 220 (dua ratus dua puluh)VA (S-1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 (empat ratus lima puluh)VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (S-2/TR); dan www.peraturan.go.id 2016, No.1566
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (S-3/TM), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh)VA, 900 (sembilan ratus)VA, 900 (sembilan ratus)VA-RTM, 1.300 (seribu tiga ratus)VA, dan 2.200 (Dua ribu dua ratus)VA (R- 1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) VA (R-2/TR); dan
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA ke atas (R- 3/TR), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan bisnis, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 (empat ratus lima puluh)VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus)VA (B-1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (B-2/TR); dan
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (B-3/TM), www.peraturan.go.id 2016, No.1566 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan industri, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 (empat ratus lima puluh)VA sampai dengan 14 (empat belas)kVA (I-1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 (empat belas)kVA sampai dengan 200 (dua ratus kVA (I-2/TR);
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (I-3/TM); dan
  4. 4.golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu)kVA ke atas (I-4/TT), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 (empat ratus lima puluh)VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus)VA (P-1/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA sampai dengan 200 (dua ratus)kVA (P-1/TR);
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (P- 2/TM); dan www.peraturan.go.id 2016, No.1566
  4. 4.golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (T/TM) diperuntukkan bagi perusahaan kereta listrik, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan penjualan curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (C/TM) diperuntukkan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
8. h.Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT), diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, Traksi, dan Curah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 (sembilan ratus)VA (R-1/TR) dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi Konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.
(3)Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 (sembilan ratus)VA-RTM (R- 1/TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2016, No.1566 angka 1 merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi Konsumen rumah tangga pengguna daya 900 (sembilan ratus)VA yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(1)Golongan Tarif Tenaga Listrik bagi:
1. a.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 900 (sembilan ratus)VA-RTM (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
2. b.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus)VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
3. c.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 2.200 (dua ribu dua ratus)VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
4. d.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 (tiga ribu lima ratus)VA s.d 5.500 (lima ribu www.peraturan.go.id 2016, No.1566 lima ratus)VA (R-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2;
5. e.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA ke atas (R-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3;
6. f.golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA sampai dengan 200 (dua ratus)kVA (B-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2;
7. g.golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (B-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3;
8. h.golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (I-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3;
9. i.golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu) kVA ke atas (I-4/TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4;
10. j.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus)VA sampai dengan 200 (dua ratus)kVA (P-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2;
11. k.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 (dua ratus)kVA (P-2/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3;
12. l.golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah, (P-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1566
13. m.golongan tarif untuk keperluan Layanan Khusus, pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment).
(2)Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu:
1. a.nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs);
2. b.Indonesian Crude Price (ICP); dan/atau
3. c.inflasi.
(3)Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017 sedangkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2017.
(4)Faktor untuk penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data realisasi 1 (satu) bulan pada bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment).
(5)Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan berpedoman pada ketentuan dan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melaporkan pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2016, No.1566 ayat (1) sampai dengan ayat (5) kepada Menteri setiap bulan.

Pasal 7

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan:

a.efisiensi pengusahaan;
b.mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
c.pelayanan kepada Konsumen.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024