DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juli 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ESDM ini mengatur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyesuaikan faktor harga batubara yang dapat memengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan mengakomodasi perubahan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, perlu menerapkan harga batubara acuan dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik perubahan dalam pemberlakuan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment);
b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 ten tang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang TarifTenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) belum memenuhi kebutuhan hukum dalam penetapan koefisien formula penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 ten tang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMAATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MENTERJ ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3821);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4746);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor244);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral' Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang TarifTenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tarif Tenaga Listrik adalab tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
4.Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha untuk melaksanakan
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) yang telab beberapa kali diubab dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

a.Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);
b.Nomor 41 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 889);
c.Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1215); dan
d.Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146); diubab sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALTENTANGPERUBAHANKELIMAATASPERATURAN MENTERIENERGIDANSUMBERDAYAMINERALNOMOR28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKANOLEH PT PERUSAHAANLISTRIK NEGARA (PERSERO).
1. 10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 453); Menetapkan Pasa16

(1)GolonganTarifTenaga Listrik bagi:
1. a.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) VA-RTM(R-1/TR)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b angka 1;
2. b.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga keeil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) VA (R-l/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
3. e.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga keeil pada tegangan rendah dengan daya 2.200 (dua ribu dua ratus) VA (R-1/TR)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf' .b angka 1;
4. d.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah dengan daya 3.500 (tiga ribu lima ratus) VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) VA (R-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) huruf b angka 2;
5. e.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA ke atas (R-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3;
6. f.golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (B-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2;
7. g.golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (B-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3;
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen.
  2. 5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
  3. 6.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.
8. h.golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (I-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3;
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu) kVAke atas (I-4/TT)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4; J. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (P-l/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2;
9. k.golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (P-2/TM)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3;
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4; dan
10. m.golongantarif untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufh, dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) .
(2)Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan faktor, baik peningkatan maupun penurunan, yang dapat memengaruhi BPP Tenaga Listrik yang meliputi:
1. a.nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs);
2. b.Indonesian Crude Price;
3. c.inflasi; dan/ atau
4. d.harga batubara acuan.
(3)Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) untuk:
1. a.golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan mulai tanggal 1 J anuari 2018; dan
2. b.golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017.
(4)Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Indonesian Crude Price sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pasal 7A Proses penetapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) periode bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteriini.

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehinggaberbunyi sebagai berikut: dan inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan data realisasi rata-rata pada bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment).

(5)Harga batubara acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d merupakan akumulasi data realisasi harga batubara acuan yang telah ditetapkan yang dihitung dengan ketentuan:
1. a.50% (lima puluh persen) harga batubara acuan pada bulan ketiga;
2. b.30% (tiga puluh persen) harga batubara acuan pada bulan keempat; dan
3. c.20% (dua puluh persen) harga batubara acuan pada bulan kelima, sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) .
(6)Direksi PT PLN(Persero)menyampaikan perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (5) kepada Menteri dengan mengacu pada formula yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
(7)Perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat minggu pertama pada bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian TarifTenaga Listrik (tariff adjustment).
(8)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima.
(9)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri menetapkan penyesuaian TarifTenaga Listrik (tariff adjustment). .
(10)PT PLN(Persero)wajib mengumumkan pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Konsumen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment). ~:otlj~n sesuai dengan aslinya I DAN SUMBER DAYA MINERAL BIRO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 566 ASEP N. MULYANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatangga126 Juli 2023 ARIFIN TASRIF ttd. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta padatanggal17 Juli 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. = selisih antara harga batubara acuan yang baru dan harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan acuan Krcp ~ICP Kkurs ~Kurs TA %TA = %(KkursX ~Kurs) + %(Krcpx MCP) + %(KinflasiX ~Inflasi) + %(Khargabatubara acuanX ~Harga batubara acuan) = tariff adjustment, dihitung berdasarkan perubahan pada BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan terhadap nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs), Indonesian Crude Price, inflasi, darr/ atau harga batubara acuan = koefisien perubahan kurs = selisih antara kurs yang baru dan kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan = koefisien perubahan Indonesian Crude Price = selisih antara Indonesian Crude Price yang baru dan Indonesian Crude Price sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan = koefisien perubahan inflasi = selisih antara inflasi yang baru dan inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan Khargabatubara acuan = koefisien perubahan harga batubara acuan ~Harga batubara Kinflasi Alnflasi I. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT) LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) = = = = ICPAkhir BPPAkhir ICP Awal BPPAwal Krcp
1. b.Koefisien perubahan Indonesian Crude Price dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan Indonesian Crude Price dibanding EPP Tenaga Listrik awal, dengan formula: (EPP Akhir - BPP Awal)/(ICP Akhir - ICP Awal)/(BPPAwal) EPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan Indonesian Crude Price sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, Indonesian Crude Price sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau Indonesian Crude Price sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan EPP Awal yang telah disesuaikan terhadap ICP Akhir ICP Awal yang telah ditambah 1 (satu) dolar Amerika Serikat per barel =
2. a.Koefisien perubahan kurs dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan kurs dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula: Kkurs = (BPP Akhir - BPP Awal)/(Kurs Akhir - Kurs Awal)/(BPPAwal) BPPAwal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPPTenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau EPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan Kurs Awal = kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan be1anja negara perubahan, atau kurs sesuai dengan EPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan EPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Kurs Akhir Kurs Akhir = Kurs Awalyang telah ditambah 1 (satu) rupiah per dolar Amerika Serikat II. Penetapan Koefisien (K)Kurs, Indonesian Crude Price, Inflasi, dan Harga Batubara Acuan Perhitungan koefisien (K) disampaikan oleh Direksi P'I' PLN (Persero) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah terbitnya Undang- Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau penetapan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan. Menteri melalui Direktur J enderal menetapkan koefisien (K) dengan mekanisme perhitungan sebagai berikut: = Harga Batubara Acuan Awal yang telah ditambah 1 (satu) dolar Amerika Serikat per ton Harga Batubara Acuan Akhir = harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau harga batubara acuan sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Harga Batubara Acuan Akhir BPPAkhir Harga Batubara AcuanAwal
3. d.Koefisien perubahan harga batubara acuan dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan harga batubara acuan dibanding BPPTenaga Listrik awal, dengan formula: Khargabatubaraacuan= (BPP Akhir - BPP Awal)/(Harga Batubara Acuan Akhir Harga Batubara Acuan Awal)/(BPPAwal) BPPAwal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
4. c.Koefisien perubahan inflasi dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan inflasi dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula: Kinflasi = (BPP Akhir - BPP Awal)/(Inflasi Akhir - Inflasi Awal)/(BPPAwal) BPPAwal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan Inflasi Awal = inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau inflasi sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan BPPAkhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Inflasi Akhir Inflasi Akhir = Inflasi Awalyang telah ditambah 1% (satu persen) ~~-t.!:!·Qan sesuai dengan aslinya ,~~ ~ GI DAN SUMBER DAYA MINERAL IRO HUKUM, ARIFIN TASRIF MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL III. Penerapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) Pelaksanaan penerapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagai berikut: TB TLx (1 + %TA) TB Tarif Tenaga Listrik baru yang berlaku setelah penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) TL Tarif Tenaga Listrik yang berlaku berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan ttd.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024