DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015

Nomor: 43
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwadalam pelaksanaan serah terima dokumen perizinan sesuai pembagian urusan pemerintahan di bidangpertambanganmineraldan batubara perlu dilakukan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan;
c.bahwadalam pelaksanaan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambanganperlu mengaturmengenai tata cara dan kriteria evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambanganmineral dan batubara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya www.peraturan.go.id 2015, No.2014 Mineral tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha PertambanganMineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas www.peraturan.go.id 2015, No.2014 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGANMINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang.
2.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya, yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
4.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
5.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
6.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. www.peraturan.go.id 2015, No.2014
7.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
8.Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
9.Kuasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
10.Kontrak Karya, yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik lndonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha PertambanganMineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan Batubara.
11.Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah adalah perjanjian antara Pemerintah Republik lndonesia dengan perusahaan berbadan hukum lndonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha PertambanganBatubara.
12.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
13.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
14.Pengumuman Status IUP Clear and Clean adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.2014
15.Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan keuangan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PertambanganMineral dan Batubara.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.

BAB II

EVALUASI PENERBITAN IUP

Pasal 2

(1)Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(2)Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

(1)Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur www.peraturan.go.id 2015, No.2014 Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(2)Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

(1)Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang PertambanganMineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
(3)Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang PertambanganMineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap:
1. a.IUP penyesuaian dari KP; dan/atau
2. b.KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP. www.peraturan.go.id 2015, No.2014
(2)Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
1. a.administratif terdiri atas:
  1. 1.pengajuan permohonan perpanjangan/ peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
  2. 2.pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;
  3. 3.KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
  4. 4.tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
  5. 5.jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;
  6. 6.permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktifdan sama komoditas;
  7. 7.jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;
  8. 8.KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;
2. b.kewilayahan terdiri atas:
  1. 1.WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
  2. 2.WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;
  3. 3.tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;
  4. 4.koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah;
  5. 5.koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau
  6. 6.koordinat IUP sejajar garis lintang bujur. www.peraturan.go.id 2015, No.2014
3. c.teknis berupa:
  1. 1.laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau
  2. 2.laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi;
4. d.lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.finansial berupa:
  1. 1.bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau
  2. 2.bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi.
(3)Evaluasi terhadap kriteria finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi belum melakukan penambangan dan/atau penjualan, kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa surat keterangan dari pemerintah daerah setempat dan bukti pelunasan iuran tetap.

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat:

a.pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir; www.peraturan.go.id 2015, No.2014
b.pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;
c.permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktifdan sama komoditas, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP.

Pasal 8

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat KP Eksploitasi yang bukan merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi,Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP kecuali bagi koperasi.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat lebih dari satu IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka, Direktur Jenderal atau gubernur:

a.menggabungkan WIUP apabila WIUP-nya berimpit, memiliki komoditas sama, dan tahapan kegiatan sama, serta menerbitkan IUP baru berdasarkan WIUP hasil penggabungan; atau
b.memerintahkan pemegang IUP untuk memindahkan IUP kepada badan usaha baru dengan ketentuan pemegang IUP memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada badan usaha baru dan menerbitkan IUP baru hasil pemindahan atas nama badan usaha baru.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan penyesuaian jangka waktu IUP www.peraturan.go.id 2015, No.2014 Eksplorasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwadalam pelaksanaan serah terima dokumen perizinan sesuai pembagian urusan pemerintahan di bidangpertambanganmineraldan batubara perlu dilakukan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan;
c.bahwadalam pelaksanaan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambanganperlu mengaturmengenai tata cara dan kriteria evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambanganmineral dan batubara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas www.peraturan.go.id 2015, No.2014 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGANMINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang.
2.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya, yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
4.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
5.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
6.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. www.peraturan.go.id 2015, No.2014
7.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
8.Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
9.Kuasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
10.Kontrak Karya, yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik lndonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha PertambanganMineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan Batubara.
11.Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah adalah perjanjian antara Pemerintah Republik lndonesia dengan perusahaan berbadan hukum lndonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha PertambanganBatubara.
12.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
13.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
14.Pengumuman Status IUP Clear and Clean adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.2014
15.Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan keuangan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PertambanganMineral dan Batubara.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.

BAB II

EVALUASI PENERBITAN IUP

Pasal 2

(1)Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(2)Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

(1)Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur www.peraturan.go.id 2015, No.2014 Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(2)Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

(1)Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang PertambanganMineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
(3)Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang PertambanganMineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap:
1. a.IUP penyesuaian dari KP; dan/atau
2. b.KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP. www.peraturan.go.id 2015, No.2014
(2)Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
1. a.administratif terdiri atas:
  1. 1.pengajuan permohonan perpanjangan/ peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
  2. 2.pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;
  3. 3.KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
  4. 4.tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
  5. 5.jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;
  6. 6.permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktifdan sama komoditas;
  7. 7.jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;
  8. 8.KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;
2. b.kewilayahan terdiri atas:
  1. 1.WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
  2. 2.WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;
  3. 3.tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;
  4. 4.koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah;
  5. 5.koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau
  6. 6.koordinat IUP sejajar garis lintang bujur. www.peraturan.go.id 2015, No.2014
3. c.teknis berupa:
  1. 1.laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau
  2. 2.laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi;
4. d.lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.finansial berupa:
  1. 1.bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau
  2. 2.bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi.
(3)Evaluasi terhadap kriteria finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat:

a.pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir; www.peraturan.go.id 2015, No.2014
b.pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;
c.permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktifdan sama komoditas, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP.

Pasal 8

Pasal 9

a.menggabungkan WIUP apabila WIUP-nya berimpit, memiliki komoditas sama, dan tahapan kegiatan sama, serta menerbitkan IUP baru berdasarkan WIUP hasil penggabungan; atau
b.memerintahkan pemegang IUP untuk memindahkan IUP kepada badan usaha baru dengan ketentuan pemegang IUP memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada badan usaha baru dan menerbitkan IUP baru hasil pemindahan atas nama badan usaha baru.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018