DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016

Nomor: 63
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI CLEAR AND CLEAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DI KALIMANTAN TENGAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka evaluasi perizinan yang dilakukan Gubernur berpedoman kepada peraturan ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Clear And Clean Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Pertambangan Rakyat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6.Peraturan P emerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
8.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI CLEAR AND CLEAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Clear And Clean Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SYAHRIN DAULAY BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 63. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015

Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015

Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014