DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.921 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut PNBP Kemenkumham adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang terkait dengan PNBP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menerima setoran PNBP Kemenkumham.
3.Pos Persepsi adalah Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menerima setoran PNBP Kemenkumham.
4.Kode Pembayaran adalah tanda berupa angka dan/atau huruf yang diterima oleh Pemohon secara elektronik atau manual untuk pembayaran PNBP Kemenkumham. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.921 3
5.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
6.Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pelayanan PNBP Kemenkumham.
7.Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran PNBP Kemenkumham yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi, payment gateway, atau jenis penyedia jasa lainnya dalam penerimaan PNBP Kemenkumham.
8.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan pelayanan PNBP Kemenkumham.

Pasal 2

(1)Permohonan PNBP Kemenkumham terkait dengan pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat diajukan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Permohonan secara elektronik diajukan melalui laman resmi pembayaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan jenis pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelayanan di bidang keimigrasian;
2. b.pelayanan di bidang administrasi hukum umum;
3. c.pelayanan di bidang hak atas kekayaan intelektual; dan
4. d.pelayanan lain yang diselenggarakan oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperiksa oleh petugas pemeriksa.

Pasal 4

Pemohon yang telah mengajukan permohonan dan telah memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan, memperoleh tanda terima permohonan dan/atau Kode Pembayaran melalui sarana yang tersedia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.921 4

Pasal 5

(1)Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
1. a.kode satuan kerja;
2. b.kode jenis PNBP Kemenkumham;
3. c.nomor urut; dan
4. d.cek digit.
(2)Selain memuat rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kode Pembayaran dapat memuat rincian lain sesuai dengan jenis dan/atau karakteristik PNBP Kemenkumham.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pemohon yang telah menerima Kode Pembayaran tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan PNBP Kemenkumham, Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi tidak berlaku.
(2)Dalam hal Kode Pembayaran tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengulangi proses permohonan dari awal.

Pasal 7

Pemohon yang telah menerima Kode Pembayaran dapat melakukan pembayaran pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada:

a.Bank Persepsi atau Pos Persepsi;
b.payment gateway; atau
c.cara pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pembayaran pada payment gateway dilakukan secara:
1. a.tunai, yang dilakukan melalui teller bank/pos dan anjungan otomatis; dan
2. b.non tunai, yang dilakukan melalui anjungan tunai mandiri, EDC, M-POS, uang elektronik, situs pembayaran, dan anjungan otomatis.
(2)Untuk pembayaran yang dilakukan melalui payment gateway sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dibebankan biaya penggunaan fasilitas pelayanan payment gateway sesuai dengan jenis kanal pembayaran yang digunakan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.921 5
(3)Dalam hal Pemohon keberatan dengan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemohon memasukan atau menunjukan Kode Pembayaran sesuai dengan cara pembayaran yang dipilih oleh Pemohon.
(2)Pemohon yang telah melakukan pembayaran permohonan, diberikan Bukti Pembayaran sesuai dengan cara pembayaran yang dipilih oleh Pemohon.
(3)Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.kode unit kerja;
2. b.kode jenis pelayanan PNBP Kemenkumham;
3. c.tanggal pembayaran; dan
4. d.nomor transaksi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut PNBP Kemenkumham adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang terkait dengan PNBP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menerima setoran PNBP Kemenkumham.
3.Pos Persepsi adalah Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menerima setoran PNBP Kemenkumham.
4.Kode Pembayaran adalah tanda berupa angka dan/atau huruf yang diterima oleh Pemohon secara elektronik atau manual untuk pembayaran PNBP Kemenkumham. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.921 3
5.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
6.Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pelayanan PNBP Kemenkumham.
7.Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran PNBP Kemenkumham yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi, payment gateway, atau jenis penyedia jasa lainnya dalam penerimaan PNBP Kemenkumham.
8.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan pelayanan PNBP Kemenkumham.

Pasal 2

(1)Permohonan PNBP Kemenkumham terkait dengan pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat diajukan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Permohonan secara elektronik diajukan melalui laman resmi pembayaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan jenis pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelayanan di bidang keimigrasian;
2. b.pelayanan di bidang administrasi hukum umum;
3. c.pelayanan di bidang hak atas kekayaan intelektual; dan
4. d.pelayanan lain yang diselenggarakan oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperiksa oleh petugas pemeriksa.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
1. a.kode satuan kerja;
2. b.kode jenis PNBP Kemenkumham;
3. c.nomor urut; dan
4. d.cek digit.
(2)Selain memuat rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kode Pembayaran dapat memuat rincian lain sesuai dengan jenis dan/atau karakteristik PNBP Kemenkumham.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pemohon yang telah menerima Kode Pembayaran tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan PNBP Kemenkumham, Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi tidak berlaku.
(2)Dalam hal Kode Pembayaran tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengulangi proses permohonan dari awal.

Pasal 7

Pemohon yang telah menerima Kode Pembayaran dapat melakukan pembayaran pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada:

a.Bank Persepsi atau Pos Persepsi;
b.payment gateway; atau
c.cara pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pembayaran pada payment gateway dilakukan secara:
1. a.tunai, yang dilakukan melalui teller bank/pos dan anjungan otomatis; dan
2. b.non tunai, yang dilakukan melalui anjungan tunai mandiri, EDC, M-POS, uang elektronik, situs pembayaran, dan anjungan otomatis.
(2)Untuk pembayaran yang dilakukan melalui payment gateway sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dibebankan biaya penggunaan fasilitas pelayanan payment gateway sesuai dengan jenis kanal pembayaran yang digunakan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.921 5
(3)Dalam hal Pemohon keberatan dengan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemohon memasukan atau menunjukan Kode Pembayaran sesuai dengan cara pembayaran yang dipilih oleh Pemohon.
(2)Pemohon yang telah melakukan pembayaran permohonan, diberikan Bukti Pembayaran sesuai dengan cara pembayaran yang dipilih oleh Pemohon.
(3)Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.kode unit kerja;
2. b.kode jenis pelayanan PNBP Kemenkumham;
3. c.tanggal pembayaran; dan
4. d.nomor transaksi.