DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2015, No.1071

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. www.peraturan.go.id 2015, No.1071

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Petugas yang Ditunjuk adalah pegawai aparatur sipil negara atau pegawai pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, terdiri atas:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.1071
(3)Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Menteri mengundangkan Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN

Pasal 4

Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan lembaga yang berwenang. www.peraturan.go.id 2015, No.1071
(2)Pimpinan lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan lembaga yang mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat keterangan yang menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur.
(3)Pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Jenderal/nama lain atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pengajuan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan secara langsung oleh Petugas yang Ditunjuk disertai dengan:
1. a.2 (dua) naskah asli; dan
2. b.1 (satu) softcopy naskah asli.
(2)Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4.
(3)Format softcopy naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2015, No.1071

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN

Pasal 8

(1)Permohonan Pengundangan yang telah diajukan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemeriksan kelengkapan dokumen; dan
2. b.pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat permohonan diterima.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan;
2. b.tanda tangan basah dalam naskah asli Peraturan Perundang-undangan;
3. c.jumlah naskah asli; dan
4. d.kesesuaian format naskah asli dan soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pengundangan dinyatakan lengkap Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dicatat dalam buku register Pengundangan.
(2)Terhadap permohonan Pengundangan yang telah dinyatakan lengkap diberikan tanda terima permohonan www.peraturan.go.id 2015, No.1071 sebagai bukti penerimaan pengajuan permohonan Pengundangan.

Pasal 11

Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan secara tertulis permohonan pengundangan kepada pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan disertai dengan alasan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. www.peraturan.go.id 2015, No.1071

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Petugas yang Ditunjuk adalah pegawai aparatur sipil negara atau pegawai pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, terdiri atas:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.1071
(3)Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Menteri mengundangkan Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan lembaga yang berwenang. www.peraturan.go.id 2015, No.1071
(2)Pimpinan lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan lembaga yang mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat keterangan yang menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur.
(3)Pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Jenderal/nama lain atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pengajuan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan secara langsung oleh Petugas yang Ditunjuk disertai dengan:
1. a.2 (dua) naskah asli; dan
2. b.1 (satu) softcopy naskah asli.
(2)Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4.
(3)Format softcopy naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2015, No.1071

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN

Pasal 8

(1)Permohonan Pengundangan yang telah diajukan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemeriksan kelengkapan dokumen; dan
2. b.pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat permohonan diterima.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan;
2. b.tanda tangan basah dalam naskah asli Peraturan Perundang-undangan;
3. c.jumlah naskah asli; dan
4. d.kesesuaian format naskah asli dan soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pengundangan dinyatakan lengkap Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dicatat dalam buku register Pengundangan.
(2)Terhadap permohonan Pengundangan yang telah dinyatakan lengkap diberikan tanda terima permohonan www.peraturan.go.id 2015, No.1071 sebagai bukti penerimaan pengajuan permohonan Pengundangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022