DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2016

Nomor: 69
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015, telah diatur Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
b.bahwa dalam rangka tertib administrasi· dan kelancaran pengundangan peraturan perundang- undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan yang terkait Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2013 TENTANG TATACARATETAP PELAKSANAANPENYUSUNAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN,KESEPAKATANBERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN Berita Negara Republik Indonesia;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang- Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Mengingat Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; KesepakatanPerundang-undangan,Peraturan dengan tata cara tetap pelaksanaan Penyusunan Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Mengubah ketentuan dalam pada Lampiran III Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. PERHUBUNGAN. LINGKUNGANDI PERJANJIAN KEMENTERIAN DANBERSAMA,KESEPAKATAN KERJASAMA MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Menetapkan SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 KEPALA BIRO HUKUM ~ a t Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 888 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERA TURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganiruMenteriperaturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 2,5 en .: ... ··············································1···~:;::: .

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.

2.(dst) _______ ___J} enter ________________ ~4enter Menetapkan MEMUTUSKAN : _--'It lenter
1.; 2 ; 3 ; ~engingat ·· · __________________________ -J! 1 enter 2,5 em

a.bahwa ;
b.bahwa ;
c.(dst). MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 1eiter 1 eljer 12 enter ----------------------------------~ ~enimbang (JUDUL PERATURANMENTERI) TENTANG PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ~...~....•........••••••••............••.••....•......•.•............................•............•..... 8em CONTOH FORMAT PENGETIKAN PERATURAN MENTERI FORMAT DAN STANDAR PENGETlKAN PERATURAN/KEPUTUSANjINSTRUKSI MENTERIPERHUBUNGAN LAMPlRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TANGGAL 2,5 em ....., " · · ·- ................................................t..r-----_._-- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aL 2,5 em BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN NOMOR . NAMA •(Tanpa gelar, pangkat dan / induk pegawai) ·:KEMENTERIANHUKUMDAN HAKASASI MANUSIA " "REPUBLIKINDONESlA, · :DIREKTUR JENDERAL " :PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 1 enter t Diundangkan di J akarta ----- .pada tanggal ... 1 enter REPUBLIKINDONESIA ::=J 3 enter NAMA (Tanpa gelar, pangkat dan Zatau no induk pegawai) MENTERI PERHUBUNGAN Ditetapkankan di Jakarta pada tanggal ... penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. t-- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. --- Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 1 enter Pasal 5 KETENTUANPENUTUP _________ -:01' enter BAB ... 2,5 em 1 enter 1 1 em a)~ b) ... ......... 1)... 1 em 2).•. 1.~ 2. 1 em b.

(1).
(2)1 em ~ Pasal 4 1 enter! .... .... (1) ...
(2)... Pasal 33,5 em 1 enter! NOMOR HALAMAN . .•••.•.•.••••••••.•••....•............................ ·································1·' 2,5 ern Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1.. 2 .. (tanpa gelar, pangkat darr/atau no induk pegawai) NAMA ::J MENTERI PERHUBUNGAN Ditetapkankan di Jakarta pada tanggal ... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal .....KETIGA KEDUA ] 1enter --------------------------------_ } 1,5spas; PERTAMA Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG..... 1enter

c.dan seterusnya .... ,-·--------t 1 enter 1. 2.
1. 3.dan seterusnya .... ; 1 MEMUTUSKAN-- Mengingat a. b. 1 enter 2 enter (JUDUL KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANj ~ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA __j ___ 1 Menimbang TENTANG NOMOR KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 2,5 em 8cm •••••• n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••• aa •••••••••••••• , 2,5 em - .___....: CONTOH FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• + . + ') !; l'tn Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ; 1. 2 . NAMA " (tanpa gelar, pangkat danJatau no induk pegawai 3 enter MENTERIPERHUBUNGAN !1enter Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal .....KETIGA KEDUA } 1,5 spas; PERTAMA Untuk --t 1,5 spasi --------~ 1. 2.
2. 3.dan seterusnya .... ; Kepada MEN GINSTRUKSlKAN 2,5cm2,5 em 11 enter 1. 2.
3. 3.dan seterusnya .... ; Mengingat t 1enter -----------------
c.dan seterusnya .... ; a. b. Menimbang 2 enter 1 enterMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ~ -1 (JUDUL INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN) TENTANG INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8cm ••••••••••• a •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , CONTOH FORMAT PENGETIKAN INSTRUKSI MENTERI SRILESTARlRAHA U Pembina Utama Muda (IVje) NIP. 19620620 1989032001 Salinan sesuai dengan aslinya IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN
1. 3.Seluruh line spacing yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi : before : 0 pt after .'0 pt
2. 4.Peneantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundang- undangan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baea (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
3. 5.Ketentuan pada angka 4 berlaku seeara mutatis mutandis untuk peneantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan.
4. 6.Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk tablejgambarjpeta dibuat berupa image atau PDF.
5. 7.Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku seeara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. : 8 sentimeter (untuk halaman I) 3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya) : 2,5 sentimeter : 2,5 sentimeter : 2,5 sentimeter bawah (bottom) kiri (left) kanan (right) : 33 sentimeterpanjang (height)
6. 2.Marjin: atas (top)
7. 1.Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, huruf 12 di atas kertas F4 dalam paper size dengan custome size: lebar (width) : 21 sen timeter KETERANGAN:

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015, telah diatur Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
b.bahwa dalam rangka tertib administrasi· dan kelancaran pengundangan peraturan perundang- undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan yang terkait Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2013 TENTANG TATACARATETAP PELAKSANAANPENYUSUNAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN,KESEPAKATANBERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN Berita Negara Republik Indonesia;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang- Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Mengingat Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Pasal 1

6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Menetapkan SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 KEPALA BIRO HUKUM ~ a t Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 888 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERA TURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganiruMenteriperaturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 2,5 en .: ... ··············································1···~:;::: .

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.

2.(dst) _______ ___J} enter ________________ ~4enter Menetapkan MEMUTUSKAN : _--'It lenter
1.; 2 ; 3 ; ~engingat ·· · __________________________ -J! 1 enter 2,5 em

a.bahwa ;
b.bahwa ;
c.(dst). MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 1eiter 1 eljer 12 enter ----------------------------------~ ~enimbang (JUDUL PERATURANMENTERI) TENTANG PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ~...~....•........••••••••............••.••....•......•.•............................•............•..... 8em CONTOH FORMAT PENGETIKAN PERATURAN MENTERI FORMAT DAN STANDAR PENGETlKAN PERATURAN/KEPUTUSANjINSTRUKSI MENTERIPERHUBUNGAN LAMPlRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TANGGAL 2,5 em ....., " · · ·- ................................................t..r-----_._-- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aL 2,5 em BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN NOMOR . NAMA •(Tanpa gelar, pangkat dan / induk pegawai) ·:KEMENTERIANHUKUMDAN HAKASASI MANUSIA " "REPUBLIKINDONESlA, · :DIREKTUR JENDERAL " :PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 1 enter t Diundangkan di J akarta ----- .pada tanggal ... 1 enter REPUBLIKINDONESIA ::=J 3 enter NAMA (Tanpa gelar, pangkat dan Zatau no induk pegawai) MENTERI PERHUBUNGAN Ditetapkankan di Jakarta pada tanggal ... penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. t-- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. --- Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 1 enter Pasal 5 KETENTUANPENUTUP _________ -:01' enter BAB ... 2,5 em 1 enter 1 1 em a)~ b) ... ......... 1)... 1 em 2).•. 1.~ 2. 1 em b.

(1).
(2)1 em ~ Pasal 4 1 enter! .... .... (1) ...
(2)... Pasal 33,5 em 1 enter! NOMOR HALAMAN . .•••.•.•.••••••••.•••....•............................ ·································1·' 2,5 ern Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1.. 2 .. (tanpa gelar, pangkat darr/atau no induk pegawai) NAMA ::J MENTERI PERHUBUNGAN Ditetapkankan di Jakarta pada tanggal ... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal .....KETIGA KEDUA ] 1enter --------------------------------_ } 1,5spas; PERTAMA Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG..... 1enter

c.dan seterusnya .... ,-·--------t 1 enter 1. 2.
1. 3.dan seterusnya .... ; 1 MEMUTUSKAN-- Mengingat a. b. 1 enter 2 enter (JUDUL KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANj ~ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA __j ___ 1 Menimbang TENTANG NOMOR KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 2,5 em 8cm •••••• n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••• aa •••••••••••••• , 2,5 em - .___....: CONTOH FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• + . + ') !; l'tn Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ; 1. 2 . NAMA " (tanpa gelar, pangkat danJatau no induk pegawai 3 enter MENTERIPERHUBUNGAN !1enter Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal .....KETIGA KEDUA } 1,5 spas; PERTAMA Untuk --t 1,5 spasi --------~ 1. 2.
2. 3.dan seterusnya .... ; Kepada MEN GINSTRUKSlKAN 2,5cm2,5 em 11 enter 1. 2.
3. 3.dan seterusnya .... ; Mengingat t 1enter -----------------
c.dan seterusnya .... ; a. b. Menimbang 2 enter 1 enterMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ~ -1 (JUDUL INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN) TENTANG INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8cm ••••••••••• a •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , CONTOH FORMAT PENGETIKAN INSTRUKSI MENTERI SRILESTARlRAHA U Pembina Utama Muda (IVje) NIP. 19620620 1989032001 Salinan sesuai dengan aslinya IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN
1. 3.Seluruh line spacing yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi : before : 0 pt after .'0 pt
2. 4.Peneantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundang- undangan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baea (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
3. 5.Ketentuan pada angka 4 berlaku seeara mutatis mutandis untuk peneantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan.
4. 6.Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk tablejgambarjpeta dibuat berupa image atau PDF.
5. 7.Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku seeara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. : 8 sentimeter (untuk halaman I) 3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya) : 2,5 sentimeter : 2,5 sentimeter : 2,5 sentimeter bawah (bottom) kiri (left) kanan (right) : 33 sentimeterpanjang (height)
6. 2.Marjin: atas (top)
7. 1.Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, huruf 12 di atas kertas F4 dalam paper size dengan custome size: lebar (width) : 21 sen timeter KETERANGAN:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015