Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 42
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI, SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2021, No.212
BAB II STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
BAB II
Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir. www.peraturan.go.id 2021, No.212 BAB III SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Syarat Pengangkatan
BAB III
www.peraturan.go.id 2021, No.212
www.peraturan.go.id 2021, No.212
Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan
"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya; www.peraturan.go.id 2021, No.212 bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga; bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang- undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan; bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara". Bagian Ketiga Pemberhentian
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)