DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus; www.peraturan.go.id 2017, No.513 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS. www.peraturan.go.id 2017, No.513 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Imbalan Jasa bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut:

a.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor berdasarkan kesepakatan dengan Pengurus yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 5,5% (lima koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayarkan; dan
b.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayar.
1. 2.Mengubah Lampiran huruf B sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
2. 1.Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus berlaku ketentuan www.peraturan.go.id 2017, No.513 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus sampai dengan selesainya pemberesan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.
3. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.513 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS BANYAKNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR B. Banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan Besaran Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan Pemberesan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan Persentase
4. 1.sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 7,5% (tujuh koma lima per seratus)
5. 2.di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 5,5% (lima koma lima per seratus)
6. 3.di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) 3,5% (tiga koma lima per seratus)
7. 4.di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua per seratus) www.peraturan.go.id 2017, No.513 Contoh:
8. 1.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
9. 1.7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah
10. 2.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
11. 1.7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
12. 2.5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Rpp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) www.peraturan.go.id 2017, No.513
13. 3.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
14. 1.7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta rupiah)
15. 2.5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
16. 3.3,5% (tiga koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp1.750.000.000.,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah
17. 4.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
18. 1.7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta rupiah) www.peraturan.go.id 2017, No.513
19. 2.5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah
20. 3.3,5% (tiga koma lima per seratus) dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
21. 4.2% (dua per seratus) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Jumlah Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS. www.peraturan.go.id 2017, No.513 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Imbalan Jasa bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut:

a.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor berdasarkan kesepakatan dengan Pengurus yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 5,5% (lima koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayarkan; dan
b.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayar.
1. 2.Mengubah Lampiran huruf B sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
2. 1.Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus berlaku ketentuan www.peraturan.go.id 2017, No.513 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus sampai dengan selesainya pemberesan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.
3. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.513 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS BANYAKNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR B. Banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan Besaran Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan Pemberesan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan Persentase
4. 1.sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 7,5% (tujuh koma lima per seratus)
5. 2.di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 5,5% (lima koma lima per seratus)
6. 3.di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) 3,5% (tiga koma lima per seratus)
7. 4.di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua per seratus) www.peraturan.go.id 2017, No.513 Contoh:
8. 1.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
9. 1.7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah
10. 2.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
11. 1.7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
12. 2.5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Rpp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) www.peraturan.go.id 2017, No.513
13. 3.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
14. 1.7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta rupiah)
15. 2.5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
16. 3.3,5% (tiga koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp1.750.000.000.,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah
17. 4.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
18. 1.7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta rupiah) www.peraturan.go.id 2017, No.513
19. 2.5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah
20. 3.3,5% (tiga koma lima per seratus) dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
21. 4.2% (dua per seratus) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Jumlah Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id