DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha, sehingga perlu diganti; 2021, No. 245
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2021, No.245 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaaan kewajiban pembayaran utang.
2.Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
3.Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
4.Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaaan kewajiban pembayaran utang.
5.Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
6.Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
7.Hakim adalah hakim niaga pada pengadilan niaga dalam lingkup peradilan umum. 2021, No. 245

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini berlaku untuk Kurator di luar Balai Harta Peninggalan dan Pengurus.

BAB II

PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR SEMENTARA, DAN PENGURUS

Pasal 3

(1)Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut:
1. a.dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor;
2. b.dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
3. c.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor yang besarannya ditetapkan oleh majelis Hakim.
(2)Besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b tidak lebih besar dari persentase Imbalan Jasa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam kerja terpakai.
(4)Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit. 2021, No.245

Pasal 4

(1)Penentuan besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja dari Kurator yang bersangkutan.
(2)Tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
1. a.masa kerja sebagai Kurator;
2. b.besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
3. c.nilai harta pailit yang pernah ditangani;
4. d.hal yang terkait dengan rekam jejak Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan;
5. e.jumlah Kreditor;
6. f.tempat keberadaan harta pailit yang ditangani; dan
7. g.kewajaran waktu yang diatribusikan dalam melaksanakan pekerjaan.
(3)Penentuan besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih besar dari persentase Imbalan Jasa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator sementara ditentukan sebagai berikut:
1. a.dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis Hakim dengan mempertimbangkan hasil rapat Kreditor yang pertama kali; atau
2. b.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis Hakim. 2021, No. 245
(2)Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif jam kerja dari Kurator sementara yang bersangkutan.
(3)Tarif jam kerja dari Kurator sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif jam kerja terpakai yang dihitung paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dan dibebankan kepada pemohon penunjukan Kurator sementara.

Pasal 6

(1)Imbalan Jasa bagi Pengurus dibayar berdasarkan kesepakatan antara Debitor dengan Pengurus dan ditetapkan oleh majelis Hakim.
(2)Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Debitor yang besarnya dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan.
(3)Penetapan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan pendapat Kreditor.
(4)Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imbalan Jasa bagi Pengurus ditetapkan oleh majelis Hakim dengan ketentuan:
1. a.paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian; dan
2. b.paling banyak 5,5% (lima koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus, besarnya Imbalan Jasa ditentukan berdasarkan hasil rapat Kreditor dengan mempertimbangkan alasan penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus. 2021, No.245
(2)Hasil rapat Kreditor mengenai besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Imbalan Jasa.
(3)Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada biaya kepailitan.

Pasal 8

Dalam hal Kurator adalah Balai Harta Peninggalan, besarnya Imbalan Jasa ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perhitungan Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang masih dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus. 2021, No. 245

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371); dan
b.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 513), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha, sehingga perlu diganti; 2021, No. 245
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2021, No.245 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaaan kewajiban pembayaran utang.
2.Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
3.Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
4.Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaaan kewajiban pembayaran utang.
5.Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
6.Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
7.Hakim adalah hakim niaga pada pengadilan niaga dalam lingkup peradilan umum. 2021, No. 245

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini berlaku untuk Kurator di luar Balai Harta Peninggalan dan Pengurus.

BAB II

PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR SEMENTARA, DAN PENGURUS

Pasal 3

(1)Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut:
1. a.dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor;
2. b.dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
3. c.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor yang besarannya ditetapkan oleh majelis Hakim.
(2)Besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b tidak lebih besar dari persentase Imbalan Jasa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam kerja terpakai.
(4)Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit. 2021, No.245

Pasal 4

(1)Penentuan besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja dari Kurator yang bersangkutan.
(2)Tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
1. a.masa kerja sebagai Kurator;
2. b.besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
3. c.nilai harta pailit yang pernah ditangani;
4. d.hal yang terkait dengan rekam jejak Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan;
5. e.jumlah Kreditor;
6. f.tempat keberadaan harta pailit yang ditangani; dan
7. g.kewajaran waktu yang diatribusikan dalam melaksanakan pekerjaan.
(3)Penentuan besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih besar dari persentase Imbalan Jasa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator sementara ditentukan sebagai berikut:
1. a.dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis Hakim dengan mempertimbangkan hasil rapat Kreditor yang pertama kali; atau
2. b.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis Hakim. 2021, No. 245
(2)Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif jam kerja dari Kurator sementara yang bersangkutan.
(3)Tarif jam kerja dari Kurator sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif jam kerja terpakai yang dihitung paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dan dibebankan kepada pemohon penunjukan Kurator sementara.

Pasal 6

(1)Imbalan Jasa bagi Pengurus dibayar berdasarkan kesepakatan antara Debitor dengan Pengurus dan ditetapkan oleh majelis Hakim.
(2)Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Debitor yang besarnya dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan.
(3)Penetapan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan pendapat Kreditor.
(4)Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imbalan Jasa bagi Pengurus ditetapkan oleh majelis Hakim dengan ketentuan:
1. a.paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian; dan
2. b.paling banyak 5,5% (lima koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus, besarnya Imbalan Jasa ditentukan berdasarkan hasil rapat Kreditor dengan mempertimbangkan alasan penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus. 2021, No.245
(2)Hasil rapat Kreditor mengenai besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Imbalan Jasa.
(3)Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada biaya kepailitan.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371); dan
b.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 513), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025