Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
2021, No. 245
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2021, No.245 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
2021, No. 245
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini berlaku untuk Kurator di luar Balai Harta Peninggalan dan Pengurus. BAB II PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR SEMENTARA, DAN PENGURUS
BAB II
2021, No.245
2021, No. 245
2021, No.245
Dalam hal Kurator adalah Balai Harta Peninggalan, besarnya Imbalan Jasa ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perhitungan Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang masih dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus. 2021, No. 245 KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen