menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1361 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513), diubah www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.13613 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1361 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, JABATAN FUNGSIONAL UMUM, DAN JABATAN LAINNYA SERTA KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA A. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 PERANCANG PERATURAN PERUU PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA 8 PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA 9 PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA 11 PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA 13 2 PEMERIKSA PATEN AHLI PEMERIKSA PATEN PERTAMA 8 PEMERIKSA PATEN MUDA 9 PEMERIKSA PATEN MADYA 11 PEMERIKSA PATEN UTAMA 13 3 PEMERIKSA MEREK AHLI PEMERIKSA MEREK PERTAMA 8 PEMERIKSA MEREK MUDA 9 PEMERIKSA MEREK MADYA 11 PEMERIKSA MEREK UTAMA 13 4 PEMERIKSA MEREK TERAMPIL PEMERIKSA MEREK PELAKSANA 6 PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN 7 PEMERIKSA MERK PENYELIA 8 5 DOKTER/SPESIALIS DOKTER PERTAMA 8 DOKTER MUDA 9 DOKTER MADYA 11 DOKTER UTAMA 13 6 DOKTER GIGI/SPESIALIS DOKTER GIGI PERTAMA 8 DOKTER GIGI MUDA 9 DOKTER GIGI MADYA 11 DOKTER GIGI UTAMA 13 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.13615 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 7 PERAWAT GIGI PERAWAT GIGI PEMULA 5 PERAWAT GIGI PELAKSANA 6 PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN 7 PERAWAT GIGI PENYELIA 8 8 PERAWAT AHLI PERAWAT PERTAMA 8 PERAWAT MUDA 9 PERAWAT MADYA 11 PERAWAT UTAMA 13 9 PERAWAT TERAMPIL PERAWAT PEMULA 5 PERAWAT PELAKSANA 6 PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN 7 PERAWAT PENYELIA 8 10 ARSIPARIS AHLI ARSIPARIS PERTAMA 8 ARSIPARIS MUDA 9 ARSIPARIS MADYA 11 ARSIPARIS UTAMA 13 11 ARSIPARIS TERAMPIL ARSIPARIS PELAKSANA 6 ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 7 ARSIPARIS PENYELIA 8 12 PUSTAKAWAN AHLI PUSTAKAWAN PERTAMA 8 PUSTAKAWAN MUDA 9 PUSTAKAWAN MADYA 11 PUSTAKAWAN UTAMA 13 13 PUSTAKAWAN TERAMPIL PUSTAKAWAN PELAKSANA 6 PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN 7 PUSTAKAWAN PENYELIA 8 14 WIDYAISARA WIDYAISARA PERTAMA 8 WIDYAISARA MUDA 9 WIDYAISARA MADYA 11 WIDYAISARA UTAMA 13 15 PENELITI PENELITI PERTAMA 8 PENELITI MUDA 9 PPENELITI MADYA 11 PENELITI UTAMA 13 16 AUDITOR AHLI www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1361 6 AUDITOR PERTAMA 8 AUDITOR MUDA 9 AUDITOR MADYA 11 AUDITOR UTAMA 13 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 17 AUDITOR TERAMPIL AUDITOR PELAKSANA 6 AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 7 AUDITOR PENYELIA 8 18 PRANATA KOMPUTER AHLI PRANATA KOMPUTER PERTAMA 8 PRANATA KOMPUTER MUDA 9 PRANATA KOMPUTER MADYA 11 PRANATA KOMPUTER UTAMA 13 19 PRANATA KOMPUTER TERAMPIL PRANATA KOMPUTER PELAKSANA 6 PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN 7 PRANATA KOMPUTER PENYELIA 8 20 ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA 6 ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN 7 ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA 8 21 ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 8 ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA 9 ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA 11 ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA 13 22 PSIKOLOG KLINIS AHLI PSIKOLOG KLINIS PERTAMA 8 PSIKOLOG KLINIS MUDA 9 PSIKOLOG KLINIS MADYA 11 PSIKOLOG KLINIS UTAMA 13 23 PENERJEMAH AHLI PENERJEMAH PERTAMA 8 PENERJEMAH MUDA 9 PENERJEMAH MADYA 11 PENERJEMAH UTAMA 13 24 PERENCANA AHLI PERENCANA PERTAMA 8 PERENCANA MUDA 9 PERENCANA MADYA 11 PERENCANA UTAMA 13 25 APOTEKER AHLI APOTEKER PERTAMA 8 APOTEKER MUDA 9 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.13617 APOTEKER MADYA 11 APOTEKER UTAMA 13 26 ASISTEN APOTEKER ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA 5 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA 6 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN 7 ASISTEN APOTEKER PENYELIA 8 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 27 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA 8 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA 9 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA 11 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA 13 28 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA 5 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA 6 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN 7 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 8 29 FISIOTERAPIS AHLI FISIOTERAPIS PERTAMA 8 FISIOTERAPIS MUDA 9 FISIOTERAPIS MADYA 11 FISIOTERAPIS UTAMA 13 30 FISIOTERAPIS TERAMPIL FISIOTERAPIS PELAKSANA 6 FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN 7 FISIOTERAPIS PENYELIA 8 31 RADIOGRAFER TERAMPIL RADIOGRAFER PELAKSANA 6 RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN 7 RADIOGRAFER PENYELIA 8 32 PEREKAM MEDIS PEREKAM MEDIS PELAKSANA 6 PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN 7 PEREKAM MEDIS PENYELIA 8 33 NUTRISIONIS AHLI NUTRISIONIS PERTAMA 8 NUTRISIONIS MUDA 9 NUTRISIONIS MADYA 11 NUTRISIONIS UTAMA 13 34 NUTRISIONIS TERAMPIL NUTRISIONIS PELAKSANA 6 NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN 7 NUTRISIONIS PENYELIA 8 35 ADMINISTRATOR KESEHATAN www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1361 8 ADMINISTRATOR PERTAMA 8 ADMINISTRATOR MUDA 9 ADMINISTRATOR MADYA 11 ADMINISTRATOR UTAMA 13 36 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA 8 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA 9 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA 11 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA 13 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 37 BIDAN AHLI BIDAN PERTAMA 8 BIDAN MUDA 9 BIDAN MADYA 11 BIDAN UTAMA 13 38 BIDAN TERAMPIL BIDAN PELAKSANA PEMULA 5 BIDAN PELAKSANA 6 BIDAN PELAKSANA LANJUTAN 7 BIDAN PENYELIA 8 39 PENYIDIK PPNS PENYIDIK PPNS PERTAMA 8 PENYIDIK PPNS MUDA 9 PENYIDIK PPNS MADYA 11 PENYIDIK PPNS UTAMA 13 40 PENYULUH HUKUM AHLI PENYULUH HUKUM PERTAMA 8 PENYULUH HUKUM MUDA 9 PENYULUH HUKUM MADYA 11 PENYULUH HUKUM UTAMA 13 41 ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA 8 ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA 9 ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA 11 ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA 13 42 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA 5 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA 6 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 7 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA 8 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.13619 B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN LAINNYA SERTA KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI 1 STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN 16 2 STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA 16 3 STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM 16 4 STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI 16 5 STAF AHLI BIDANG POLITIK SOSIAL DAN KEAMANAN 16 6 STAF KHUSUS MENTERI 15 ANGGOTA TEKNIS BHP ANGGOTA TEKNIS HUKUM 10 FUNGSIONAL UMUM 1 BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT 8 2 BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT 8 3 ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 4 ANALIS JABATAN 7 5 ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN 7 6 ANALIS KELEMBAGAAN 7 7 ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 8 ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI 7 9 ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT 7 10 ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM 7 11 ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI 7 12 ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN 7 13 ANALIS PERATURAN DAERAH 7 14 ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 7 15 ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA 7 16 ANALIS PERMASALAHAN HAM 7 17 ANALIS PERMASALAHAN HUKUM 7 18 ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI 7 19 ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM 7 20 ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM 7 21 ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI 7 22 ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM 7 23 ANALIS PROGRAM BIMBINGAN 7 24 ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG- 7 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1361 10 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN UNDANGAN 25 ANALIS SIDIK JARI 7 26 ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER 7 27 ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA 7 28 ANALIS STANDARISASI SARANA KERJA 7 29 BENDAHARA PENERIMAAN SATKER 7 30 BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 7 31 NAHKODA 7 32 PEMBIMBING KEMASYARAKATAN 7 33 PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN 7 34 PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI 7 35 PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 7 36 PENERJEMAHAN BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 37 PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 7 38 PENYULUH HAK ASASI MANUSIA 7 39 PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM 7 40 PENYUSUN INFORMASI HUKUM 7 41 PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH 7 42 PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI 7 43 PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 7 44 PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN 7 45 PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 7 46 PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH 7 47 PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 48 PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN 7 49 PENYUSUN NASKAH AKADEMIK 7 50 PENYUSUN PROGRAM 7 51 PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 7 52 PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 7 53 PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA 7 54 DOKUMENTALIS HUKUM 6 55 KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN 6 56 PENGADMINISTRASI KEUANGAN 6 57 PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN 6 58 PENGELOLA BANTUAN HUKUM 6 59 PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 6 60 PENGELOLA BASAN/BARAN 6 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.136111 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 61 PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN 6 62 PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN 6 63 PENGELOLA HASIL KERJA 6 64 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI 6 65 PENGELOLA KEUANGAN 6 66 PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN 6 67 PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL 6 68 PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN 6 69 PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN 6 70 PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI 6 71 PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA 6 72 REGISTRATOR PEMASYARAKATAN 6 73 PENGELOLA RUMAH DETENSI 6 74 PENGELOLA SARANA KERJA 6 75 PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN 6 76 PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS 6 77 PENGELOLA WEBSITE 6 78 PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM 6 79 PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6 80 PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6 81 PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI 6 82 PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN 6 83 PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI 6 84 PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6 85 PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN 6 86 PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAM 6 87 PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAM 6 88 PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT 6 89 PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING 6 90 PENGOLAH DATA ANGGARAN 6 91 PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE 6 92 PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI 6 93 PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 6 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1361 12 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 94 PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM 6 95 PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM 6 96 PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI 6 97 PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS 6 98 PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN 6 99 PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI 6 100 PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN 6 101 PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN 6 102 PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG 6 103 PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 6 104 PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTAR BADAN INTERNASIONAL 6 105 PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN 6 106 PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN 6 107 PENGOLAH DATA KERJASAMA 6 108 PENGOLAH DATA KESEHATAN 6 109 PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI 6 110 PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG 6 111 PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MASALAH DAN KASUS 6 112 PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 6 113 PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK 6 114 PENGOLAH DATA LAPORAN 6 115 PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN 6 116 PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 6 117 PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK KELOMPOK RENTAN 6 118 PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK 6 119 PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT 6 120 PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN 6 121 PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN 6 122 PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI 6 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.136113 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 123 PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAM 6 124 PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN 6 125 PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI 6 126 PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE 6 127 PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM 6 128 PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM 6 129 PENGOLAH DATA WASIAT 6 130 PENGOLAH SAI 6 131 PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN 6 132 PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA 6 133 ROHANIAWAN AGAMA/PEMBIMBING AGAMA 6 134 SEKRETARIS PIMPINAN 6 135 TEKNISI JARINGAN 6 136 VERIFIKATOR 6 137 OPERATOR KOMPUTER 5 138 PEMBUAT DAFTAR GAJI 5 139 PEMELIHARA KANTOR 5 140 PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB 5 141 PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN 5 142 PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI 5 143 PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING 5 144 PEMROSES JAMINAN SOSIAL 5 145 PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM 5 146 PEMROSES LEGALISASI 5 147 PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN 5 148 PEMROSES PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 5 149 PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI 5 150 PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN 5 151 PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 5 152 PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM 5 153 PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN 5 154 PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING 5 155 PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN 5 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1361 14 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 156 PENATAUSAHAAN 5 157 PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK 5 158 PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA 5 159 PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM 5 160 PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA 5 161 PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN 5 162 PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN 5 163 PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI 5 164 PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS 5 165 PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN 5 166 PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN 5 167 PENGADMINISTRASI UMUM 5 168 PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5 169 PENGAMBIL SIDIK JARI 5 170 PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA 5 171 PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT 5 172 PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN 5 173 PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN 5 174 PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN 5 175 PENGELOLA KENDARAAN DINAS 5 176 PENGELOLA TATA NASKAH 5 177 PENGHIMPUN BERITA 5 178 PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 5 179 PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA 5 180 PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN 5 181 PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI 5 182 PENGOLAH ARSIP TERAPAN 5 183 PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI 5 184 PENGOLAH DATA INVENTARIS 5 185 PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN 5 186 PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL 5 187 PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN 5 188 PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN 5 189 PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN 5 190 PENGOLAH DATA SIDIK JARI 5 191 PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN 5 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.136115 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 192 PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5 193 PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH 5 194 PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5 195 PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 196 PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS 5 197 PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI 5 198 PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH 5 199 PENYIAP BAHAN LEGALISASI 5 200 PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 5 201 PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN 5 202 PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM 5 203 PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL 5 204 PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM 5 205 PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM 5 206 PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI 5 207 PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM 5 208 PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN 5 209 PENYIAP BAHAN PUBLIKASI 5 210 PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5 211 PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN 5 212 PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI 5 213 PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 5 214 PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 215 PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM 5 216 PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI 5 217 PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER) 5 218 PETUGAS/ANGGOTA JAGA 5 219 PETUGAS PENGAMANAN DETENI 5 220 PETUGAS PROTOKOL 5 221 POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN 5 222 SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA 5 223 TEKNISI 5 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1361 16 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 224 PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN 4 225 OPERATOR MESIN 4 226 OPERATOR TELEPON 4 227 PRAMU ACARA 4 228 TARUNA AKADEMI 4 229 PENGEMUDI 3 230 AGENDARIS 3 231 PETUGAS PENGGANDAAN 3 232 CARAKA 3 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id