DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2015

Nomor: 47
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2016, No.54

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3.Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4.Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5.Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaaan serta besaran tunjangan kinerja.
6.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.54

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Struktural;
2. b.Jabatan Fungsional Tertentu; dan
3. c.Jabatan Fungsional Umum.
(3)Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
(2)Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan jabatan lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dan alih tugas dalam dan dari Jabatan Struktural.
(2)Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional Tertentu didasarkan pada:
1. a.keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
2. b.keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No.54
(3)Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional Umum didasarkan pada keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan www.peraturan.go.id 2016, No.54 Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1515), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.54 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.54 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1 SEKRETARIS JENDERAL 17 2 KEPALA BIRO PERENCANAAN 15 3 KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI 12 4 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI 9 5 KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI 9 6 KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 9 7 KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 9 8 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN 12 9 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I 9 10 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN II 9 11 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN III 9 12 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN IV 9 13 KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 12 14 KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN I 9 15 KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN II 9 16 KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN III 9 17 KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN IV 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 18 KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN 12 19 KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN I 9 20 KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN II 9 21 KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN III 9 22 KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA 12 23 KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI SARANA KERJA 9 24 KEPALA SUBBAGIAN SISTEM, PROSEDUR, DAN METODA 9 25 KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS TATA LAKSANA 9 26 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO 9 27 KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN 15 28 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 12 29 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PENEMPATAN PEGAWAI 9 30 KEPALA SUBBAGIAN SELEKSI PEGAWAI 9 31 KEPALA SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 9 32 KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN ARSIP PEGAWAI 9 33 KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI 12 34 KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER 9 35 KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI 9 36 KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL I 9 37 KEPALA BAGIAN SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL II 9 38 KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI 12 39 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI 9 40 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL I 9 41 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL II 9 42 KEPALA SUBBAGIAN KEPANGKATAN DAN PENSIUN 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 43 KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI 12 44 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI I 9 45 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI II 9 46 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI III 9 47 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI IV 9 48 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI 12 49 KEPALA SUBBAGIAN PERIZINAN, KONSULTASI, DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI 9 50 KEPALA SUBBAGIAN JAMINAN SOSIAL DAN PEMBEKALAN PURNA BAKTI 9 51 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO 9 52 KEPALA BIRO KEUANGAN 15 53 KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 12 54 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I 9 55 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN II 9 56 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN III 9 57 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN IV 9 58 KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN 12 59 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN I 9 60 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN II 9 61 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN III 9 62 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO 9 63 KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN 12 64 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN I 9 65 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN II 9 66 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN III 9 67 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN IV 9 68 KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 12 69 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 70 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN II 9 71 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN III 9 72 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN IV 9 73 KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 15 74 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA DAN TATA USAHA BIRO 12 75 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA I 9 76 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA II 9 77 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA III 9 78 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO 9 79 KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA 12 80 KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN 9 81 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN 9 82 KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9 83 KEPALA BAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA 12 84 KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA I 9 85 KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA II 9 86 KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA III 9 87 KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA 12 88 KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA I 9 89 KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA II 9 90 KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA III 9 91 KEPALA BAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 12 92 KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 93 KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA II 9 94 KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA III 9 95 KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJASAMA 15 96 KEPALA BAGIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI 12 97 KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA LEMBAGA PEMERINTAH 9 98 KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA LEMBAGA NON PEMERINTAH 9 99 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO 9 100 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 12 101 KEPALA SUBBAGIAN PELIPUTAN DAN PENYAJIAN BERITA 9 102 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN PERS DAN MEDIA MASSA 9 103 KEPALA SUBBAGIAN ARSIP DAN DOKUMENTASI 9 104 KEPALA BAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 12 105 KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA BILATERAL 9 106 KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA REGIONAL 9 107 KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA MULTILATERAL 9 108 KEPALA BAGIAN LAYANAN ADVOKASI HUKUM 12 109 KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM KEMENTERIAN 9 110 KEPALA SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM KEMENTERIAN 9 111 KEPALA BIRO UMUM 15 112 KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN 12 113 KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN 9 114 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 9 115 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF 9 116 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO 9 117 KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN 12 118 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI 9 119 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 120 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI 9 121 KEPALA BAGIAN BINA SIKAP MENTAL DAN LAYANAN KESEHATAN 12 122 KEPALA SUBBAGIAN BINA SIKAP MENTAL PEGAWAI 9 123 KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN KESEHATAN PEGAWAI 9 124 KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA 12 125 KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM 9 126 KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS 9 127 KEPALA SUBBAGIAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 9 128 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL 9 129 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN 12 130 KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN 9 131 KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN 9 132 KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN PIMPINAN 9 133 KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN, INSTALASI, DOKUMEN, DAN JALUR INFORMASI 9 134 KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 15 135 KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM 12 136 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN 9 137 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN 9 138 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9 139 KEPALA BIDANG STANDARDISASI DAN KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI 12 140 KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI 9 141 KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI 9 142 KEPALA SUBBIDANG KERJA SAMA DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI 9 143 KEPALA BIDANG DATA DAN PENGAMANAN JARINGAN 12 144 KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 145 KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DATA DAN JARINGAN 9 146 KEPALA SUBBIDANG PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI 9 147 INSPEKTUR JENDERAL 17 148 SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL 15 149 KEPALA BAGIAN PROGRAM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN 12 150 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 151 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI 9 152 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 9 153 KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 9 154 KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN 12 155 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 9 156 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENGAWASAN I 9 157 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENGAWASAN II 9 158 KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADUAN 9 159 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 160 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 161 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN 9 162 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 9 163 KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS 9 164 KEPALA BAGIAN UMUM 12 165 KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP 9 166 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 9 167 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 9 168 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 169 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN 9 170 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN 9 171 KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN 9 172 INSPEKTUR WILAYAH I 15 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 173 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH I 9 174 INSPEKTUR WILAYAH II 15 175 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH II 9 176 INSPEKTUR WILAYAH III 15 177 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH III 9 178 INSPEKTUR WILAYAH IV 15 179 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH IV 9 180 INSPEKTUR WILAYAH V 15 181 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH V 9 182 INSPEKTUR WILAYAH VI 15 183 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH VI 9 184 DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI 17 185 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 15 186 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 187 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH I 9 188 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH II 9 189 KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN 9 190 KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DAN REFORMASI BIROKRASI 9 191 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 192 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN 9 193 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN 9 194 KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN 9 195 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 196 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 197 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN TATA USAHA KEUANGAN 9 198 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 199 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 9 200 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN 12 201 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA 9 202 KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 9 203 KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN 9 204 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM 12 205 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 9 206 KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEPUSTAKAAN 9 207 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 9 208 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 9 209 DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN 15 210 KEPALA SUBDIREKTORAT VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN 12 211 KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH I 9 212 KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH II 9 213 KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH III 9 214 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN ANALISIS DOKUMEN PERJALANAN 12 215 KEPALA SEKSI PERENCANAAN, ANALISIS KEBUTUHAN DAN STANDARDISASI DOKUMEN PERJALANAN 9 216 KEPALA SEKSI PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN PERJALANAN 9 217 KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DOKUMEN PERJALANAN 9 218 KEPALA SUBDIREKTORAT VISA 12 219 KEPALA SEKSI PERENCANAAN, ANALISIS KEBUTUHAN, DAN STANDARDISASI VISA 9 220 KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN 9 221 KEPALA SEKSI VISA TINGGAL TERBATAS 9 222 KEPALA SEKSI VISA NEGARA TERTENTU 9 223 KEPALA SUBDIREKTORAT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI 12 224 KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PELABUHAN LAUT 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 225 KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA 9 226 KEPALA SEKSI POS LINTAS BATAS DAN TEMPAT LAIN 9 227 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 228 DIREKTUR IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN 15 229 KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN TINGGAL 12 300 KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL NEGARA TERTENTU 9 301 KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TERBATAS 9 302 KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TETAP 9 303 KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DARURAT DAN KEADAAN TERPAKSA 9 304 KEPALA SUBDIREKTORAT ALIH STATUS IZIN TINGGAL 12 305 KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS 9 306 KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TETAP 9 307 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN 9 308 KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEIMIGRASIAN DAN KEWARGANEGARAAN 12 309 KEPALA SEKSI PENELAAHAN STATUS 9 310 KEPALA SEKSI SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN 9 311 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA 9 312 DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN 15 313 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYELIDIKAN DAN OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN 12 314 KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN KEIMIGRASIAN 9 315 KEPALA SEKSI OPERASI INTELIJEN WLAYAH I 9 316 KEPALA SEKSI OPERASI INTELIJEN WILAYAH II 9 317 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN KEIMIGRASIAN 12 318 KEPALA SEKSI PENGAMANAN KANTOR DAN INSTALASI VITAL 9 319 KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERSONIL, MATERIAL, DAN DOKUMEN 9 320 KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERIZINAN 9 321 KEPALA SUBDIREKTORAT PRODUKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN 12 322 KEPALA SEKSI PRODUKSI KEGIATAN INTELIJEN 9 323 KEPALA SEKSI PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 324 KEPALA SEKSI LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN 9 325 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN 12 326 KEPALA SEKSI KERJA SAMA LEMBAGA INTELIJEN 9 327 KEPALA SEKSI BIMBINGAN JARINGAN NON LEMBAGA 9 328 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 329 DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 15 330 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN 12 331 KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WILAYAH I 9 332 KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WILAYAH II 9 333 KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL 9 334 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN 12 335 KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH I 9 336 KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH II 9 337 KEPALA SEKSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 9 338 KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 12 339 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN 9 340 KEPALA SEKSI PENANGKALAN 9 341 KEPALA SUBDIREKTORAT DETENSI IMIGRASI DAN DEPORTASI 12 342 KEPALA SEKSI DETENSI IMIGRASI 9 343 KEPALA SEKSI DEPORTASI 9 344 KEPALA SEKSI IMIGRAN ILEGAL 9 345 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA 9 346 DIREKTUR KERJA SAMA KEIMIGRASIAN 15 347 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA 12 348 KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA PEMERINTAH 9 349 KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA NONPEMERINTAH 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 350 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL 12 351 KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA 9 352 KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 9 353 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN ANTARNEGARA 12 354 KEPALA SEKSI KERJASAMA KEIMIGRASIAN BILATERAL 9 355 KEPALA SEKSI KERJASAMA KEIMIGRASIAN MULTILATERAL 9 356 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN PERWAKILAN ASING DAN BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA 12 357 KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN PERWAKILAN NEGARA ASING 9 358 KEPALA SEKSI BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH I 9 359 KEPALA SEKSI BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH II 9 360 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 361 DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN 15 362 KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 12 363 KEPALA SEKSI PERENCANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN 9 364 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN 9 365 KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN 9 366 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN 12 367 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH I 9 368 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH II 9 369 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH III 9 370 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN PEMANFATAAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN 371 KEPALA SEKSI KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN 9 372 KEPALA SEKSI PEMANFAATAN INFORMASI KEIMIGRASIAN 9 373 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN 12 374 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN PERLINTASAN 9 375 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN IZIN KEIMIGRASIAN 9 376 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN DOKUMEN PERJALANAN 9 377 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 378 DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN 17 379 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 15 380 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 381 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 382 KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 9 383 KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI 9 384 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 385 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN 9 386 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN 9 387 KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN 9 388 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 389 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 390 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN 9 391 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 9 392 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM 12 393 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA 9 394 KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 395 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 9 396 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 12 397 KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN STRATEGI KOMUNIKASI 9 398 KEPALA SUBBAGIAN PUBLIKASI 9 399 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 9 400 DIREKTUR KEAMANAN DAN KETERTIBAN 15 401 KEPALA SUBDIREKTORAT INTELIJEN 12 402 KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH I 9 403 KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH II 9 404 KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH III 9 405 KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN 12 406 KEPALA SEKSI STRATEGI PENCEGAHAN 9 407 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN KEAMANAN 9 408 KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENANGGULANGAN 12 409 KEPALA SEKSI PENINDAKAN 9 410 KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN 9 411 KEPALA SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN EVALUASI 12 412 KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN KODE ETIK 9 413 KEPALA SEKSI LAYANAN PENGADUAN 9 414 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN 9 415 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 416 DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI 15 417 KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DASAR, PENYULUHAN DAN EVALUASI 12 418 KEPALA SEKSI PERAWATAN DASAR DAN KELOMPOK RENTAN 9 419 KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN 9 420 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN 9 421 KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN LANJUTAN 12 422 KEPALA SEKSI PERAWATAN RUJUKAN 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 423 KEPALA SEKSI PERAWATAN MENTAL DAN PALIATIF 9 424 KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN KHUSUS DAN REHABILITASI 12 425 KEPALA SEKSI PERAWATAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR 9 426 KEPALA SEKSI PERAWATAN HIV/AIDS 9 427 KEPALA SEKSI REHABILITASI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKITIF 9 428 KEPALA SUBDIREKTORAT KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12 429 KEPALA SEKSI KEBUTUHAN DASAR 9 430 KEPALA SEKSI GIZI DAN MAKANAN 9 431 KEPALA SEKSI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9 432 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 433 DIREKTUR PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 15 434 KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PELAYANAN TAHANAN DAN EVALUASI 12 435 KEPALA SEKSI REGISTRASI TAHANAN 9 436 KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI TAHANAN 9 437 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN 9 438 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN 12 439 KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM 9 440 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KETERAMPILAN DAN KEPRIBADIAN 9 441 KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 12 442 KEPALA SEKSI REGISTRASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 9 443 KEPALA SEKSI PENILAIAN DAN KLASIFIKASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 9 444 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 12 445 KEPALA SEKSI KLARIFIKASI DAN MUTASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 446 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 9 447 KEPALA SEKSI PENGAMANAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 9 448 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 449 DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA 15 450 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 12 451 KEPALA SEKSI PERANCANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 9 452 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 9 453 KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI 12 454 KEPALA SEKSI ANALISIS DATA DAN INFORMASI 9 455 KEPALA SEKSI PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI 9 456 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN EVALUASI 12 457 KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI 9 458 KEPALA SEKSI KERJA SAMA LUAR NEGERI 9 459 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN 9 460 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI 12 461 KEPALA SEKSI PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI 9 462 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI 9 463 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 464 DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK 15 465 KEPALA SUBDIREKTORAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN PENDAMPINGAN 12 466 KEPALA SEKSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN 9 467 KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI 9 468 KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN DIVERSI 9 469 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN 12 470 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEPRIBADIAN 9 471 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMANDIRIAN 9 472 KEPALA SEKSI BIMBINGAN LANJUTAN 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 473 KEPALA SEKSI PENGAWASAN KLIEN 9 474 KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI DAN EVALUASI 12 475 KEPALA SEKSI REGISTRASI ANAK 9 476 KEPALA SEKSI REGISTRASI KLIEN 9 477 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN 9 478 KEPALA SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENGENTASAN ANAK 12 479 KEPALA SEKSI PENDIDIKAN 9 480 KEPALA SEKSI PELAYANAN ANAK 9 481 KEPALA SEKSI PEMBINAAN ANAK 9 482 KEPALA SEKSI INTEGRASI ANAK 9 483 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 484 DIREKTUR PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN KERJA PRODUKSI 15 485 KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PEMBINAAN DAN EVALUASI 12 486 KEPALA SEKSI REGISTRASI NARAPIDANA 9 487 KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA 9 488 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN 9 489 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KEPRIBADIAN 12 490 KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN KESADARAN BERNEGARA 9 491 KEPALA SEKSI PEMBINAAN MENTAL DAN DISIPLIN 9 492 KEPALA SEKSI PEMBINAAN JASMANI DAN KESENIAN 9 493 KEPALA SUBDIREKTORAT INTEGRASI NARAPIDANA DAN PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN 12 494 KEPALA SEKSI ASIMILASI NARAPIDANA 9 495 KEPALA SEKSI INTEGRASI PIDANA UMUM 9 496 KEPALA SEKSI INTEGRASI PIDANA KHUSUS 9 497 KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN 9 498 KEPALA SUBDIREKTORAT LATIHAN KETERAMPILAN 12 499 KEPALA SEKSI STANDARDISASI PELATIHAN KETERAMPILAN 9 500 KEPALA SEKSI LATIHAN KERJA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 501 KEPALA SEKSI KEMITRAAN 9 502 KEPALA SUBDIREKTORAT KEGIATAN KERJA PRODUKSI 12 503 KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA 9 504 KEPALA SEKSI KEGIATAN AGRIBISNIS 9 505 KEPALA SEKSI PEMASARAN 9 506 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SARANA DAN HASIL KERJA 9 507 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 508 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 17 509 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 15 510 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 511 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 512 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI 9 513 KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 9 514 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 515 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN 9 516 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN 9 517 KEPALA SUBBAGIAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN 9 518 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 519 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 520 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN 9 521 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 9 522 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI PELAPORAN 9 523 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM 12 524 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA 9 525 KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 526 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 9 527 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA 12 528 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 9 529 KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DAN PERSURATAN 9 530 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 9 531 DIREKTUR PERDATA 15 532 KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM 12 533 KEPALA SEKSI PENDAPAT HUKUM 9 534 KEPALA SEKSI LEGALISASI 9 535 KEPALA SEKSI ADVOKASI KEPERDATAAN 9 536 KEPALA SEKSI ADVOKAT ASING DAN PENTERJEMAH TERSUMPAH 9 537 KEPALA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM 12 538 KEPALA SEKSI PERSEROAN TERTUTUP 9 539 KEPALA SEKSI PERSEROAN TERBUKA, LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL 9 540 KEPALA SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL 9 541 KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PENGUMUMAN BADAN HUKUM 9 542 KEPALA SUBDIREKTORAT JAMINAN FIDUSIA 12 543 KEPALA SEKSI PELAYANAN FIDUSIA 9 544 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN FIDUSIA 9 545 KEPALA SEKSI DOKUMENTASI FIDUSIA 9 546 KEPALA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA 12 547 KEPALA SEKSI BALAI HARTA PENINGGALAN DAN PENDAFTARAN KURATOR 9 548 KEPALA SEKSI DAFTAR PUSAT WASIAT 9 549 KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HARTA PENINGGALAN KURATOR DAN WASIAT 9 550 KEPALA SUBDIREKTORAT NOTARIAT 12 551 KEPALA SEKSI PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN NOTARIS 9 552 KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 553 KEPALA SEKSI DOKUMENTASI NOTARIAT DAN SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS 9 554 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 555 DIREKTUR PIDANA 15 556 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI 12 557 KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA 9 558 KEPALA SEKSI PELAYANAN GRASI 9 559 KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9 560 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 12 561 KEPALA SEKSI PENGANGKATAN PEMUTASIAN, DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 9 562 KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 9 563 KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI 12 564 KEPALA SEKSI PERUMUSAN 9 565 KEPALA SEKSI DATA DAN IDENTIFIKASI 9 566 KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN ARSIP TERAAN 9 567 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 568 DIREKTUR TATA NEGARA 15 569 KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN 12 570 KEPALA SEKSI PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN 9 571 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA KEWARGANEGARAAN 9 572 KEPALA SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN 9 573 KEPALA SUBDIREKTORAT PEWARGANEGARAAN 12 574 KEPALA SEKSI ANALISIS DAN PERTIMBANGAN PEWARGANEGARAAN 9 575 KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN 9 576 KEPALA SUBDIREKTORAT PARTAI POLITIK 12 577 KEPALA SEKSI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK 9 578 KEPALA SEKSI ANALISIS PERTIMBANGAN DAN ADVOKASI PARTAI POLITIK 9 579 KEPALA SEKSI DOKUMENTASI PARTAI POLITIK 9 580 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 581 DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL 15 582 KEPALA SUBDIREKTORAT BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 12 583 KEPALA SEKSI PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 9 584 KEPALA SEKSI PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 9 585 KEPALA SUBDIREKTORAT EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA 12 586 KEPALA SEKSI PENANGANAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA 9 587 KEPALA SEKSI PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA 9 588 KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL 12 589 KEPALA SEKSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 9 590 KEPALA SEKSI HUKUM EKONOMI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL 9 591 KEPALA SEKSI HUKUM HUMANITER 9 592 KEPALA SEKSI HUKUM LAUT, UDARA, ANGKASA DAN LINGKUNGAN 9 593 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 594 DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 15 595 KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN DUKUNGAN TEKNIS 12 596 KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI 9 597 KEPALA SEKSI DUKUNGAN TEKNIS 9 598 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PERANGKAT KERAS 12 599 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA 9 600 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERANGKAT KERAS 9 601 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 12 602 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BASIS DATA 9 603 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI 9 604 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 605 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 17 606 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 15 607 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 608 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 609 KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 9 610 KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI 9 611 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 612 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN 9 613 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN 9 614 KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI 9 615 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 616 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 617 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN 9 618 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 9 619 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 9 620 KEPALA BAGIAN UMUM, PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN 12 621 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 9 622 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 9 623 KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN 9 624 KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 12 625 KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN PERJALANAN DINAS 9 626 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 9 627 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 9 628 DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 15 629 KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN PUBLIKASI 630 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN 9 631 KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DAN PUBLIKASI 9 632 KEPALA SEKSI VERIFIKASI CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT 9 633 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI 12 634 KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS 9 635 KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN DOKUMENTASI 12 636 KEPALA SEKSI SERTIFIKASI, MUTASI DAN LISENSI 9 637 KEPALA SEKSI DOKUMENTASI 9 638 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF 12 639 KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI 9 640 KEPALA SEKSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF 9 641 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 642 DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG 15 643 KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI 12 644 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN 9 645 KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI 9 646 KEPALA SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN PATEN 12 647 KEPALA SEKSI KLASIFIKASI PATEN 9 648 KEPALA SEKSI PENELUSURAN PATEN 9 649 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN PATEN 12 650 KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS 9 651 KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI, PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI 12 652 KEPALA SEKSI SERTIFIKASI 9 653 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI 9 654 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI KOMISI BANDING PATEN 12 655 KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI 9 656 KEPALA SEKSI FASILITASI KOMISI BANDING PATEN 9 657 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 658 DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 15 659 KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI 12 660 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN DAN KLASIFIKASI 9 661 KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI 9 662 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN MEREK 12 663 KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS 9 664 KEPALA SUBDIREKTORAT INDIKASI GEOGRAFIS 12 665 KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN INDIKASI GEOGRAFIS 9 666 KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS 9 667 KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN MONITORING MEREK TERDAFTAR 12 668 KEPALA SEKSI SERTIFIKASI 9 669 KEPALA SEKSI MUTASI DAN LISENSI 9 670 KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN MONITORING 9 671 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI KOMISI BANDING MEREK 12 672 KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI 9 673 KEPALA SEKSI FASILITASI KOMISI BANDING MEREK 9 674 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 675 DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 15 676 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 12 677 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL 9 678 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PROMOSI 9 679 KEPALA SEKSI INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN PERPUSTAKAAN 9 680 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI 12 681 KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL 9 682 KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL 9 683 KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL 9 684 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI 12 685 KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTARLEMBAGA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN PEMERINTAH 686 KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTARLEMBAGA NONPEMERINTAH DAN MONITORING KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 9 687 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 688 DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL 15 689 KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN 12 690 KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI 9 691 KEPALA SEKSI PORTAL WEB 9 692 KEPALA SUBDIREKTORAT PENDUKUNG INFRASTRUKTUR 12 693 KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 9 694 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN JARINGAN 9 695 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL 12 696 KEPALA SEKSI APLIKASI 9 697 KEPALA SEKSI DATABASE DAN KEAMANAN DATA 9 698 KEPALA SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFOMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL 9 699 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 700 DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 15 701 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGADUAN DAN ADMINISTRASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 12 702 KEPALA SEKSI PENERIMAAN PENGADUAN 9 703 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN DOKUMENTASI 9 704 KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PEMANTAUAN 12 705 KEPALA SEKSI PENINDAKAN 9 706 KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN BARANG BUKTI 9 707 KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 12 708 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN 9 709 KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF 9 710 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 711 DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA 17 712 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA 15 713 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 714 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI 9 715 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 716 KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 9 717 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 718 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN 9 719 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN 9 720 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 721 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 722 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN 9 723 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 9 724 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM 12 725 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 9 726 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 9 727 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA 12 728 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 9 729 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN 9 730 DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT 15 731 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH I 12 732 KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH I 9 733 KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH I 9 734 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH II 12 735 KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH II 9 736 KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN WILAYAH II 737 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH III 12 738 KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH III 9 739 KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH III 9 740 KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH IV 12 741 KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH IV 9 742 KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH IV 9 743 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 744 DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASASI MANUSIA 15 745 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I 12 746 KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.A 9 747 KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.B 9 748 KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.C 9 749 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI 12 750 KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL 9 751 KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL 9 752 KEPALA SEKSI KERJA SAMA BADAN-BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, DAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 9 753 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II 12 754 KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.A 9 755 KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.B 9 756 KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.C 9 757 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 758 DIREKTUR DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA 15 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 759 KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA 12 760 KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA 9 761 KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA 9 762 KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9 763 KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA 12 764 KEPALA SEKSI PERENCAAAN TEKNIS DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA 9 765 KEPALA SEKSI TEKNIS PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA 9 766 KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9 767 KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I 12 768 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IA 9 769 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IB 9 770 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IC 9 771 KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II 12 772 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIA 9 773 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIB 9 774 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIC 9 775 KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III 12 776 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIA 9 777 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIB 9 778 KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIC 9 779 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 780 DIREKTUR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA 15 781 KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK 12 782 KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK 9 783 KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK 9 784 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK 9 785 KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 12 786 KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 9 787 KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 9 788 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 9 789 KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN 12 790 KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN 9 791 KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN 9 792 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN 9 793 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 794 DIREKTUR INFORMASI HAK ASASI MANUSIA 15 795 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 12 796 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 9 797 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 9 798 KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI MEDIA 12 799 KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA CETAK 9 800 KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK 9 801 KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA ONLINE 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 802 KEPALA SUBDIREKTORAT PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI 12 803 KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN 9 804 KEPALA SEKSI DOKUMENTASI 9 805 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 806 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 17 807 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15 808 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 809 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 810 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAPORAN 9 811 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 812 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI JABATAN 9 813 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN 9 814 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 815 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 816 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI 9 817 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM 12 818 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 9 819 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PERSURATAN 9 820 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 9 821 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA 12 822 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 9 823 KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA 9 824 DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 15 825 KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENYIAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 826 KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN 9 827 KEPALA SEKSI PENYIAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9 828 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH 12 829 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 9 830 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH 9 831 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 832 KEPALA SEKSI PEMBAHASAN I 9 833 KEPALA SEKSI PEMBAHASAN II 9 834 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12 835 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN 9 836 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 9 837 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 838 DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN I 15 839 KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN 12 840 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG POLITIK 9 841 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PEMERINTAHAN 9 842 KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 12 843 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERTAHANAN 9 844 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG KEAMANAN 9 845 KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12 846 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 847 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA II 9 848 KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12 849 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN 9 850 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 9 851 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 852 DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15 853 KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN 12 854 KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI 9 855 KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN 9 856 KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12 857 KEPALA SEKSI PENERJEMAHAN BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, KEAMANAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9 858 KEPALA SEKSI PENERJEMAHAN BIDANG PEREKONOMIAN 9 859 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12 860 KEPALA SEKSI PENGUNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 9 861 KEPALA SEKSI PENGUNDANGAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 9 862 KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12 863 KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 9 864 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 9 865 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 866 DIREKTUR LITIGASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 15 867 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN 868 KEPALA SEKSI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KEAMANAN I 9 869 KEPALA SEKSI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KEAMANAN II 9 870 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN 12 871 KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN I 9 872 KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN II 9 873 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 12 874 KEPALA SEKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT I 9 875 KEPALA SEKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT II 9 876 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 877 DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15 878 KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI 12 879 KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH 9 880 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 9 881 KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH 12 882 KEPALA SEKSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH I 9 883 KEPALA SEKSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH II 9 884 KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN BIMBINGAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 12 885 KEPALA SEKSI STANDARDISASI, PEDOMAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9 886 KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 887 KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI, MANAJEMEN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12 888 KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9 889 KEPALA SEKSI PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9 890 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 891 DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN II 15 892 KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG MONETER, JASA KEUANGAN, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN PENANAMAN MODAL 12 893 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG MONETER DAN JASA KEUANGAN 9 894 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL 9 895 KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN FISKAL 12 896 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PENGANGGARAN, DAN PERBENDAHARAAN NEGARA 9 897 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PENERIMAAN NEGARA, CUKAI, DAN KEPABEANAN 9 898 KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG 12 899 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN 9 900 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG 9 901 KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 12 902 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9 903 KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI 9 904 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 905 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 17 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 906 SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 15 907 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA 12 908 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 909 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA 9 910 KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 9 911 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 912 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN MUTASI KEPEGAWAIAN 9 913 KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI 9 914 KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL DAN PEMBERHENTIAN 9 915 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 916 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 917 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN 9 918 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 9 919 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM 12 920 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN 9 921 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM 9 922 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 9 923 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN 15 924 KEPALA BIDANG PROGRAM 12 925 KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 9 926 KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA 9 927 KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN 12 928 KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN 9 929 KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 930 KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN 12 931 KEPALA SUBBIDANG EVALUASI 9 932 KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN 9 933 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 934 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA 15 935 KEPALA BIDANG PROGRAM 12 936 KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 9 937 KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA 9 938 KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN 12 939 KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN 9 940 KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9 941 KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN 12 942 KEPALA SUBBIDANG EVALUASI 9 943 KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN 9 944 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 945 KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI 15 946 KEPALA BIDANG PROGRAM 12 947 KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM 9 948 KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN 9 949 KEPALA BIDANG PENYELENGARAAN 12 950 KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI KOMPETENSI 9 951 KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN KOMPETENSI 9 952 KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI 12 953 KEPALA SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI 9 954 KEPALA SUBBIDANG SISTEM DAN JARINGAN 9 955 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 956 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 17 957 SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 15 958 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 959 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 960 KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 961 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN PELAPORAN 9 962 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 963 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN 9 964 KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL 9 965 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN 9 966 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 967 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 968 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN 9 969 KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 9 970 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA DAN TATA USAHA 12 971 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEARSIPAN 9 972 KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI KERJA SAMA 9 973 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 9 974 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM 12 975 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 9 976 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 9 977 KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL 15 978 KEPALA BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN 12 979 KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN I 9 980 KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN II 9 981 KEPALA BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR 12 982 KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR I 9 983 KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR II 9 984 KEPALA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 12 985 KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP I 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 986 KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP II 9 987 KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA 12 988 KEPALA SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA I 9 989 KEPALA SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA II 9 990 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 991 KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL 15 992 KEPALA BIDANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 12 993 KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP 9 994 KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SOSIAL BUDAYA 9 995 KEPALA BIDANG PERENCANAAN LEGISLASI 12 996 KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL 9 997 KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN DAN FASILITASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH 9 998 KEPALA BIDANG PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK 12 999 KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP 9 1000 KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SOSIAL BUDAYA 9 1001 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1002 KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL 15 1003 KEPALA BIDANG OTOMASI DOKUMENTASI HUKUM 12 1004 KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM 9 1005 KEPALA SUBBIDANG DIGITALISASI DOKUMEN HUKUM 9 1006 KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI HUKUM 12 1007 KEPALA SUBBIDANG PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN KOLEKSI 9 1008 KEPALA SUBBIDANG SIRKULASI DAN REFERENSI 9 1009 KEPALA BIDANG JARINGAN INFORMASI HUKUM 12 1010 KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN JARINGAN 9 1011 KEPALA SUBBIDANG PENERBITAN DAN PUBLIKASI 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN HUKUM 1012 KEPALA SUBBIDANG TATA USAHA 9 1013 KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM 15 1014 KEPALA BIDANG PENYULUHAN HUKUM 12 1015 KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM 9 1016 KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PENYULUH HUKUM 9 1017 KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM 12 1018 KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG 9 1019 KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM 9 1020 KEPALA BIDANG BANTUAN HUKUM 12 1021 KEPALA SUBBIDANG PROGRAM BANTUAN HUKUM 9 1022 KEPALA SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN HUKUM 9 1023 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1024 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 17 1025 SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA 15 1026 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 1027 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 9 1028 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN PELAPORAN 9 1029 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN 12 1030 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN 9 1031 KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN 9 1032 KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL 9 1033 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 12 1034 KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 9 1035 KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN 9 1036 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM 12 1037 KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN NEGARA 1038 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 9 1039 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA 12 1040 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 9 1041 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN 9 1042 KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM 15 1043 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBTANSI HUKUM 12 1044 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FORMULASI HUKUM 9 1045 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI HUKUM 9 1046 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STRUKTUR HUKUM 12 1047 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM 9 1048 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM 9 1049 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN BUDAYA HUKUM 12 1050 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT HUKUM 9 1051 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM 9 1052 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1053 KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA 15 1054 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SIPIL DAN POLITIK 12 1055 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SIPIL 9 1056 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK POLITIK 9 1057 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 12 1058 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK EKONOMI 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1059 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SOSIAL DAN BUDAYA 9 1060 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK 12 1061 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK SIPIL DAN POLITIK 9 1062 KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 9 1063 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1064 KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 15 1065 KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 12 1066 KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN 9 1067 KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETATALAKSANAAN 9 1068 KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA 12 1069 KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 9 1070 KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9 1071 KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI 12 1072 KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 9 1073 KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI 9 1074 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1075 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 15 1076 KEPALA BIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1077 KEPALA SUBBIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM 9 1078 KEPALA SUBBIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA 9 1079 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12 1080 KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 9 1081 KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 9 1082 KEPALA BIDANG FASILITASI PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12 1083 KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM 9 1084 KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA 9 1085 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1086 KEPALA KANTOR WILAYAH 15 1087 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI 14 1088 KEPALA BAGIAN UMUM 12 1089 KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA 9 1090 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 9 1091 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 12 1092 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM 9 1093 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PELAPORAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI 9 1094 KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN 14 1095 KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN PEMASYARAKATAN, PENGENTASAN ANAK, INFORMASI DAN KOMUNIKASI 12 1096 KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN PEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK 9 1097 KEPALA SUBBIDANG REGISTRASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI 9 1098 KEPALA BIDANG KEAMANAN, KESEHATAN, 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN, DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 1099 KEPALA SUBBIDANG KEAMANAN 9 1100 KEPALA SUBBIDANG PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN, PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA 9 1101 KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN 14 1102 KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN 12 1103 KEPALA SUBBIDANG LALU LINTAS KEIMIGRASIAN 9 1104 KEPALA SUBBIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN 9 1105 KEPALA BIDANG INTELIJEN, PENINDAKAN DAN SISTEM INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN 12 1106 KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 9 1107 KEPALA SUBBIDANG INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN 9 1108 KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 14 1109 KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM 12 1110 KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 9 1111 KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM 9 1112 KEPALA BIDANG HUKUM 12 1113 KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 9 1114 KEPALA SUBBIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 9 1115 KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA 12 1116 KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA 9 1117 KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN, PENGKAJIAN DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA 9 1118 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I 14 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1119 KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 11 1120 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 11 1121 KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN 9 1122 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN 9 1123 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 9 1124 KEPALA BIDANG PEMBINAAN NAPI 11 1125 KEPALA SEKSI REGISTRASI 9 1126 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN 9 1127 KEPALA SEKSI PERAWATAN NAPI 9 1128 KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA 11 1129 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA 9 1130 KEPALA SEKSI SARANA KERJA 9 1131 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA 9 1132 KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB 11 1133 KEPALA SEKSI KEAMANAN 9 1134 KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB 9 1135 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA 12 1136 KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 9 1137 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1138 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 8 1139 KEPALA URUSAN UMUM 8 1140 KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK 9 1141 KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI 8 1142 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN 8 1143 KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA 9 1144 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA 8 1145 KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA 8 1146 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB 9 1147 KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN 8 1148 KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB 8 1149 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN NARKOTIKA 1150 KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 9 1151 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1152 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 8 1153 KEPALA URUSAN UMUM 8 1154 KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK 9 1155 KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI 8 1156 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN 8 1157 KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA 9 1158 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA 8 1159 KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA 8 1160 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB 9 1161 KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN 8 1162 KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB 8 1163 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB 12 1164 KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 9 1165 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1166 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 8 1167 KEPALA URUSAN UMUM 8 1168 KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA 9 1169 KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN 8 1170 KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK 8 1171 KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA 8 1172 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB 9 1173 KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN 8 1174 KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB 8 1175 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1176 KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 9 1177 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1178 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 8 1179 KEPALA URUSAN UMUM 8 1180 KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA 9 1181 KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN 8 1182 KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK 8 1183 KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA 8 1184 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB 9 1185 KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN 8 1186 KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB 8 1187 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III 10 1188 KEPALA URUSAN TATA USAHA 8 1189 KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI 8 1190 KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN 8 1191 KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN 8 1192 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I 12 1193 KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN 9 1194 KEPALA URUSAN TATA USAHA 8 1195 KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN 9 1196 KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN 8 1197 KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN 8 1198 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN 8 1199 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA 9 1200 KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 8 1201 KEPALA SUBSEKSI UMUM 8 1202 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA 10 1203 KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA 8 1204 KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN 8 1205 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN 8 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1206 KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA 8 1207 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB 10 1208 KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA 8 1209 KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN 8 1210 KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA 8 1211 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I 12 1212 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1213 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN 8 1214 KEPALA URUSAN KEUANGAN 8 1215 KEPALA URUSAN UMUM 8 1216 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA 9 1217 KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI 8 1218 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN 8 1219 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA 8 1220 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK 9 1221 KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI 8 1222 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN 8 1223 KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA 8 1224 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II 10 1225 KEPALA URUSAN TATA USAHA 8 1226 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA 8 1227 KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK 8 1228 KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I 10 1229 KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN 8 1230 KEPALA SUBSEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA 8 1231 KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II 10 1232 KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA 8 1233 KEPALA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA 10 1234 KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN CABANG RUTAN 8 1235 KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN 12 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1236 SEKRETARIS BALAI HARTA PENINGGALAN 10 1237 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I 9 1238 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II 9 1239 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III 9 1240 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1241 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN 8 1242 KEPALA URUSAN KEUANGAN 8 1243 KEPALA URUSAN UMUM 8 1244 KEPALA URUSAN HARTA PENINGGALAN DAN KEPAILITAN 8 1245 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS 14 1246 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 11 1247 KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM 9 1248 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN 9 1249 KEPALA BIDANG INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN 11 1250 KEPALA SEKSI INFORMASI KEIMIGRASIAN 9 1251 KEPALA SEKSI SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN 9 1252 KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN 11 1253 KEPALA SEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN 9 1254 KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN 9 1255 KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 11 1256 KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN 9 1257 KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 9 1258 KEPALA BIDANG PENDARATAN DAN IZIN MASUK 11 1259 KEPALA SEKSI UNIT A 10 1260 KEPALA SEKSI UNIT B 10 1261 KEPALA SEKSI UNIT C 10 1262 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I 12 1263 KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN 9 1264 KEPALA SUBSEKSI INFORMASI 8 1265 KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI 8 1266 KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN 9 1267 KEPALA SUBSEKSI LINTAS BATAS 8 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1268 KEPALA SUBSEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN 8 1269 KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN 9 1270 KEPALA SUBSEKSI PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN 8 1271 KEPALA SUBSEKSI PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN 8 1272 KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 9 1273 KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN 8 1274 KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 8 1275 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1276 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN 8 1277 KEPALA URUSAN KEUANGAN 8 1278 KEPALA URUSAN UMUM 8 1279 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II 11 1280 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1281 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN 8 1282 KEPALA URUSAN KEUANGAN 8 1283 KEPALA URUSAN UMUM 8 1284 KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN 9 1285 KEPALA SUBSEKSI INFORMASI 8 1286 KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI 8 1287 KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN 9 1288 KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN 8 1289 KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN 8 1290 KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 9 1291 KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN 8 1292 KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 8 1293 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III 10 1294 KEPALA URUSAN TATA USAHA 8 1295 KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN 8 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1296 KEPALA SUBSEKSI INFORMASI, SARANA KOMUNIKASI, DAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 8 1297 KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT 14 1298 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 11 1299 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 9 1300 KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN 9 1301 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN 9 1302 KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN 11 1303 KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN 9 1304 KEPALA SEKSI PERAWATAN 9 1305 KEPALA SEKSI KESEHATAN 9 1306 KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI 11 1307 KEPALA SEKSI KEAMANAN 10 1308 KEPALA SEKSI PENEMPATAN 9 1309 KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI 9 1310 KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI 12 1311 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 9 1312 KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN 8 1313 KEPALA URUSAN KEUANGAN 8 1314 KEPALA URUSAN UMUM 8 1315 KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN 9 1316 KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI 8 1317 KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN 8 1318 KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN 9 1319 KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN 8 1320 KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN 8 1321 KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN 10 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1322 KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN 9 1323 KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN 9 1324 KEPALA RUMAH SAKIT 12 1325 KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 9 1326 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 9 B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN KELAS JABATAN, DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 PERANCANG PERATURAN PERUU PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA 8 PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA 9 PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA 11 PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA 13 2 PEMERIKSA PATEN AHLI PEMERIKSA PATEN PERTAMA 8 PEMERIKSA PATEN MUDA 9 PEMERIKSA PATEN MADYA 11 PEMERIKSA PATEN UTAMA 13 3 PEMERIKSA MEREK AHLI PEMERIKSA MEREK PERTAMA 8 PEMERIKSA MEREK MUDA 9 PEMERIKSA MEREK MADYA 11 PEMERIKSA MEREK UTAMA 13 4 PEMERIKSA MEREK TERAMPIL PEMERIKSA MEREK PELAKSANA 6 PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN 7 PEMERIKSA MEREK PENYELIA 8 5 DOKTER/SPESIALIS www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN DOKTER PERTAMA 8 DOKTER MUDA 9 DOKTER MADYA 11 DOKTER UTAMA 13 6 DOKTER GIGI/SPESIALIS DOKTER GIGI PERTAMA 8 DOKTER GIGI MUDA 9 DOKTER GIGI MADYA 11 DOKTER GIGI UTAMA 13 7 PERAWAT GIGI PERAWAT GIGI PEMULA 5 PERAWAT GIGI PELAKSANA 6 PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN 7 PERAWAT GIGI PENYELIA 8 8 PERAWAT AHLI PERTAMA 8 PERAWAT AHLI MUDA 9 PERAWAT AHLI MADYA 11 PERAWAT AHLI UTAMA 13 9 PERAWAT TERAMPIL 6 PERAWAT MAHIR 7 PERAWAT PENYELIA 8 10 ARSIPARIS AHLI ARSIPARIS PERTAMA 8 ARSIPARIS MUDA 9 ARSIPARIS MADYA 11 ARSIPARIS UTAMA 13 11 ARSIPARIS TERAMPIL ARSIPARIS PELAKSANA 6 ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 7 ARSIPARIS PENYELIA 8 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 12 PUSTAKAWAN AHLI PUSTAKAWAN PERTAMA 8 PUSTAKAWAN MUDA 9 PUSTAKAWAN MADYA 11 PUSTAKAWAN UTAMA 13 13 PUSTAKAWAN TERAMPIL PUSTAKAWAN PELAKSANA 6 PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN 7 PUSTAKAWAN PENYELIA 8 14 WIDYAISWARA AHLI WIDYAISWARA PERTAMA 8 WIDYAISWARA MUDA 9 WIDYAISWARA MADYA 11 WIDYAISWARA UTAMA 13 15 PENELITI AHLI PENELITI PERTAMA 8 PENELITI MUDA 9 PENELITI MADYA 11 PENELITI UTAMA 13 16 AUDITOR AHLI AUDITOR PERTAMA 8 AUDITOR MUDA 9 AUDITOR MADYA 11 AUDITOR UTAMA 13 17 AUDITOR TERAMPIL AUDITOR PELAKSANA 6 AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 7 AUDITOR PENYELIA 8 18 PRANATA KOMPUTER AHLI PRANATA KOMPUTER PERTAMA 8 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN PRANATA KOMPUTER MUDA 9 PRANATA KOMPUTER MADYA 11 PRANATA KOMPUTER UTAMA 13 19 PRANATA KOMPUTER TERAMPIL PRANATA KOMPUTER PELAKSANA 6 PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN 7 PRANATA KOMPUTER PENYELIA 8 20 ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA 6 ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN 7 ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA 8 21 ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 8 ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA 9 ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA 11 ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA 13 22 PSIKOLOG KLINIS AHLI PSIKOLOG KLINIS PERTAMA 8 PSIKOLOG KLINIS MUDA 9 PSIKOLOG KLINIS MADYA 11 PSIKOLOG KLINIS UTAMA 13 23 PENERJEMAH AHLI PENERJEMAH PERTAMA 8 PENERJEMAH MUDA 9 PENERJEMAH MADYA 11 PENERJEMAH UTAMA 13 24 APOTEKER AHLI APOTEKER PERTAMA 8 APOTEKER MUDA 9 APOTEKER MADYA 11 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN APOTEKER UTAMA 13 25 ASISTEN APOTEKER ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA 5 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA 6 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN 7 ASISTEN APOTEKER PENYELIA 8 26 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA 8 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA 9 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA 11 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA 13 27 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA 5 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA 6 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN 7 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 8 28 FISIOTERAPIS AHLI FISIOTERAPIS PERTAMA 8 FISIOTERAPIS MUDA 9 FISIOTERAPIS MADYA 11 FISIOTERAPIS UTAMA 13 29 FISIOTERAPIS TERAMPIL FISIOTERAPIS PELAKSANA 5 FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN 7 FISIOTERAPIS PENYELIA 8 30 RADIOGRAFER TERAMPIL RADIOGRAFER PELAKSANA 6 RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN 7 RADIOGRAFER PENYELIA 8 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 31 PEREKAM MEDIS PEREKAM MEDIS PELAKSANA 6 PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN 7 PEREKAM MEDIS PENYELIA 8 32 NUTRISIONIS AHLI NUTRISIONIS PERTAMA 8 NUTRISIONIS MUDA 9 NUTRISIONIS MADYA 11 NUTRISIONIS UTAMA 13 33 NUTRISIONIS TERAMPIL NUTRISIONIS PELAKSANA 6 NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN 7 NUTRISIONIS PENYELIA 8 34 ADMINISTRATOR KESEHATAN ADMINISTRATOR PERTAMA 8 ADMINISTRATOR MUDA 9 ADMINISTRATOR MADYA 11 ADMINISTRATOR UTAMA 13 35 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA 8 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA 9 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA 11 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA 13 36 BIDAN AHLI BIDAN PERTAMA 8 BIDAN MUDA 9 BIDAN MADYA 11 BIDAN UTAMA 13 37 BIDAN TERAMPIL BIDAN PELAKSANA PEMULA 5 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BIDAN PELAKSANA 6 BIDAN PELAKSANA LANJUTAN 7 BIDAN PENYELIA 8 38 PENYIDIK PPNS PENYIDIK PPNS PERTAMA 8 PENYIDIK PPNS MUDA 9 PENYIDIK PPNS MADYA 11 PENYIDIK PPNS UTAMA 13 39 PENYULUH HUKUM AHLI PENYULUH HUKUM PERTAMA 8 PENYULUH HUKUM MUDA 9 PENYULUH HUKUM MADYA 11 PENYULUH HUKUM UTAMA 13 40 ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA 8 ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA 9 ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA 11 ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA 13 41 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA 5 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA 6 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 7 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA 8 42 PERENCANA AHLI PERENCANA PERTAMA 8 PERENCANA MUDA 9 43 ANALIS KEBIJAKAN AHLI ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA 8 ANALIS KEBIJAKAN MUDA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 44 PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA 8 PENGADAAN BARANG DAN JASA MUDA 9 45 AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA 8 AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA 9 46 ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA 8 ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA 9 www.peraturan.go.id 2016, No.54 C. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI 1 STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN 16 2 STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA 16 3 STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM 16 4 STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI 16 5 STAF AHLI BIDANG POLITIK SOSIAL DAN KEAMANAN 16 6 STAF KHUSUS MENTERI 16 ANGGOTA TEKNIS BHP ANGGOTA TEKNIS HUKUM 10 FUNGSIONAL UMUM 1 BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT 8 2 BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT 8 3 ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 7 4 ANALIS JABATAN 7 5 ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN 7 6 ANALIS KELEMBAGAAN 7 7 ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 8 ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI 7 9 ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT 7 10 ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM 7 11 ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI 7 12 ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN 7 13 ANALIS PERATURAN DAERAH 7 14 ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 7 15 ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA 7 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 16 ANALIS PERMASALAHAN HAM 7 17 ANALIS PERMASALAHAN HUKUM 7 18 ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI 7 19 ANALIS PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 7 20 ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM 7 21 ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM 7 22 ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI 7 23 ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM 7 24 ANALIS PROGRAM BIMBINGAN 7 25 ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 7 26 ANALIS SIDIK JARI 7 27 ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER 7 28 ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA 7 29 ANALIS STANDARDISASI SARANA KERJA 7 30 BENDAHARA PENERIMAAN SATKER 7 31 BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 7 32 NAHKODA 7 33 PEMBIMBING KEMASYARAKATAN 7 34 PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN 7 35 PENELAAH KEIMIGRASIAN 7 36 PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI 7 37 PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 7 38 PENERJEMAH BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 39 PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 7 40 PENYULUH HAM 7 41 PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM 7 42 PENYUSUN INFORMASI HUKUM 7 43 PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH 7 44 PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI 7 45 PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 7 46 PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN 7 www.peraturan.go.id 2016, No.54 47 PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 7 48 PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH 7 49 PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 50 PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN 7 51 PENYUSUN NASKAH AKADEMIK 7 52 PENYUSUN PROGRAM 7 53 PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 7 54 PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 7 55 PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA 7 56 DOKUMENTALIS HUKUM 6 57 KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN 6 58 PENGADMINISTRASI KEUANGAN 6 59 PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN 6 60 PENGELOLA BANTUAN HUKUM 6 61 PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 6 62 PENGELOLA BASAN/BARAN 6 63 PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN 6 64 PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN 6 65 PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN 6 66 PENGELOLA HASIL KERJA 6 67 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI 6 68 PENGELOLA KEUANGAN 6 69 PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN 6 70 PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL 6 71 PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN 6 72 PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN 6 73 PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI 6 74 PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA 6 75 REGISTRATOR PEMASYARAKATAN 6 76 PENGELOLA RUMAH DETENSI 6 77 PENGELOLA SARANA KERJA 6 78 PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN 6 79 PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS 6 www.peraturan.go.id 2016, No.54 80 PENGELOLA WEBSITE 6 81 PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM 6 82 PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6 83 PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6 84 PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI 6 85 PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN 6 86 PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI 6 87 PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6 88 PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN 6 89 PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAM 6 90 PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAM 6 91 PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT 6 92 PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING 6 93 PENGOLAH DATA ANGGARAN 6 94 PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE 6 95 PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI 6 96 PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 6 97 PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM 6 98 PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM 6 99 PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI 6 100 PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS 6 101 PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN 6 102 PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI 6 103 PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN 6 104 PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN 6 105 PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG 6 106 PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 6 www.peraturan.go.id 2016, No.54 107 PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTARBADAN INTERNASIONAL 6 108 PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN 6 109 PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN 6 110 PENGOLAH DATA KERJASAMA 6 111 PENGOLAH DATA KESEHATAN 6 112 PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI 6 113 PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG 6 114 PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS 6 115 PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 6 116 PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK 6 117 PENGOLAH DATA LAPORAN 6 118 PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN 6 119 PENGOLAH DATA LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 6 120 PENGOLAH DATA LAPORAN HAK KELOMPOK RENTAN 6 121 PENGOLAH DATA LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK 6 122 PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT 6 123 PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN 6 124 PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN 6 125 PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI 6 126 PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAM 6 127 PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN 6 128 PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI 6 129 PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE 6 130 PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM 6 131 PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM 6 132 PENGOLAH DATA WASIAT 6 133 PENGOLAH SAI 6 www.peraturan.go.id 2016, No.54 134 PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN 6 135 PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA 6 136 ROHANIAWAN AGAMA/PEMBIMBING AGAMA 6 137 SEKRETARIS PIMPINAN 6 138 TEKNISI JARINGAN 6 139 VERIFIKATOR 6 140 OPERATOR KOMPUTER 5 141 PEMBUAT DAFTAR GAJI 5 142 PEMELIHARA KANTOR 5 143 PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB 5 144 PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN 5 145 PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI 5 146 PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING 5 147 PEMROSES JAMINAN SOSIAL 5 148 PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM 5 149 PEMROSES LEGALISASI 5 150 PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN 5 151 PEMROSES PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 5 152 PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI 5 153 PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN 5 154 PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 5 155 PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM 5 156 PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN 5 157 PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING 5 158 PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN 5 159 PENATAUSAHAAN 5 160 PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK 5 161 PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA 5 162 PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM 5 163 PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA 5 www.peraturan.go.id 2016, No.54 164 PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN 5 165 PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN 5 166 PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI 5 167 PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS 5 168 PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN 5 169 PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN 5 170 PENGADMINISTRASI UMUM 5 171 PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5 172 PENGAMBIL SIDIK JARI 5 173 PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA 5 174 PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT 5 175 PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN 5 176 PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN 5 177 PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN 5 178 PENGELOLA KENDARAAN DINAS 5 179 PENGELOLA TATA NASKAH 5 180 PENGHIMPUN BERITA 5 181 PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 5 182 PENGHUBUNG ANTARLEMBAGA 5 183 PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN 5 184 PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI 5 185 PENGOLAH ARSIP TERAAN 5 186 PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI 5 187 PENGOLAH DATA INVENTARIS 5 188 PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN 5 189 PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL 5 190 PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN 5 191 PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN 5 192 PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN 5 193 PENGOLAH DATA SIDIK JARI 5 194 PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN 5 195 PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 196 PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH 5 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 197 PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 198 PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 199 PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS 5 200 PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI 5 201 PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH 5 202 PENYIAP BAHAN LEGALISASI 5 203 PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 5 204 PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN 5 205 PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM 5 206 PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL 5 207 PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM 5 208 PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM 5 209 PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI 5 210 PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM 5 211 PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN 5 212 PENYIAP BAHAN PUBLIKASI 5 213 PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 214 PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN 5 215 PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI 5 216 PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 5 217 PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 218 PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM 5 219 PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI 5 220 PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER) 5 221 PETUGAS/ANGGOTA JAGA 5 222 PETUGAS PENGAMANAN DETENI 5 223 PETUGAS PROTOKOL 5 224 POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN 5 225 SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA 5 226 TEKNISI 5 www.peraturan.go.id 2016, No.54 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN 227 PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN 4 228 OPERATOR MESIN 4 229 OPERATOR TELEPON 4 230 PRAMU ACARA 4 231 TARUNA AKADEMI 4 232 PENGEMUDI 3 233 AGENDARIS 3 234 PETUGAS PENGGANDAAN 3 235 CARAKA 3 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H.LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2016, No.54

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3.Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4.Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5.Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaaan serta besaran tunjangan kinerja.
6.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.54

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Struktural;
2. b.Jabatan Fungsional Tertentu; dan
3. c.Jabatan Fungsional Umum.
(3)Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
(2)Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan jabatan lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dan alih tugas dalam dan dari Jabatan Struktural.
(2)Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional Tertentu didasarkan pada:
1. a.keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
2. b.keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No.54
(3)Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional Umum didasarkan pada keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2021