DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Formasi Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat www.peraturan.go.id 2016, No.1209 terhadap layanan jasa hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 www.peraturan.go.id 2016, No.1209 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris atau berdasarkan undang- undang lainnya.
2.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.
3.Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi Jabatan Notaris.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris setelah mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Notaris.
(2)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2016, No.1209

Pasal 3

(1)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
(2)Dalam hal terdapat penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan Formasi Jabatan Notaris paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Formasi Jabatan Notaris.

Pasal 4

Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
1. a.kegiatan dunia usaha;
2. b.jumlah penduduk; dan/atau
3. c.rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
(2)Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menggunakan data dari perbankan.
(3)Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan.
(4)Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan menggunakan database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2016, No.1209

Pasal 6

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 7

(1)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah.
(2)Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kategori Daerah A meliputi:
  1. 1.Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  2. 2.Kota Administrasi Jakarta Barat;
  3. 3.Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  4. 4.Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  5. 5.Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. b.Kategori Daerah B meliputi:
  1. 1.Kota Bandung;
  2. 2.Kota Surabaya;
  3. 3.Kota Semarang;
  4. 4.Kota Medan;
  5. 5.Kota Makassar;
  6. 6.Kota Tangerang Selatan;
  7. 7.Kota Bekasi;
  8. 8.Kota Yogyakarta;
  9. 9.Kota Depok;
  10. 10.Kabupaten Bogor;
  11. 11.Kabupaten Tangerang; dan
  12. 12.Kabupaten Sleman.
3. c.Kategori Daerah C meliputi:
  1. 1.Kabupaten Bekasi;
  2. 2.Kota Bogor;
  3. 3.Kota Tangerang;
  4. 4.Kabupaten Sidoarjo;
  5. 5.Kabupaten Bantul; www.peraturan.go.id 2016, No.1209
  6. 6.Kota Surakarta;
  7. 7.Kabupaten Deli Serdang;
  8. 8.Kabupaten Gowa;
  9. 9.Kota Batam;
  10. 10.Kota Pekanbaru;
  11. 11.Kota Denpasar;
  12. 12.Kabupaten Badung; dan
  13. 13.Kabupaten Gianyar.
4. d.Kategori Daerah D meliputi kabupaten/kota selain Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah C.

Pasal 8

(1)Kategori Daerah A diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah B.
(2)Kategori Daerah B untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah A dan Kategori Daerah C.
(3)Kategori Daerah C untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah D.
(4)Kategori Daerah D untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari seluruh Kategori Daerah dan pengangkatan Notaris.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memindahkan Notaris di luar ketentuan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan permohonan dari Notaris.

Pasal 10

Terhadap permohonan Pengangkatan Notaris dan Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris yang sudah masuk secara elektronik dalam daftar tunggu dan cadangan daftar tunggu sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan formasi untuk diangkat atau dipindahkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1209

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Formasi Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat www.peraturan.go.id 2016, No.1209 terhadap layanan jasa hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 www.peraturan.go.id 2016, No.1209 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris atau berdasarkan undang- undang lainnya.
2.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.
3.Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi Jabatan Notaris.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris setelah mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Notaris.
(2)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2016, No.1209

Pasal 3

(1)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
(2)Dalam hal terdapat penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan Formasi Jabatan Notaris paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Formasi Jabatan Notaris.

Pasal 4

Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
1. a.kegiatan dunia usaha;
2. b.jumlah penduduk; dan/atau
3. c.rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
(2)Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menggunakan data dari perbankan.
(3)Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan.
(4)Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan menggunakan database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2016, No.1209

Pasal 6

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 7

(1)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah.
(2)Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kategori Daerah A meliputi:
  1. 1.Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  2. 2.Kota Administrasi Jakarta Barat;
  3. 3.Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  4. 4.Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  5. 5.Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. b.Kategori Daerah B meliputi:
  1. 1.Kota Bandung;
  2. 2.Kota Surabaya;
  3. 3.Kota Semarang;
  4. 4.Kota Medan;
  5. 5.Kota Makassar;
  6. 6.Kota Tangerang Selatan;
  7. 7.Kota Bekasi;
  8. 8.Kota Yogyakarta;
  9. 9.Kota Depok;
  10. 10.Kabupaten Bogor;
  11. 11.Kabupaten Tangerang; dan
  12. 12.Kabupaten Sleman.
3. c.Kategori Daerah C meliputi:
  1. 1.Kabupaten Bekasi;
  2. 2.Kota Bogor;
  3. 3.Kota Tangerang;
  4. 4.Kabupaten Sidoarjo;
  5. 5.Kabupaten Bantul; www.peraturan.go.id 2016, No.1209
  6. 6.Kota Surakarta;
  7. 7.Kabupaten Deli Serdang;
  8. 8.Kabupaten Gowa;
  9. 9.Kota Batam;
  10. 10.Kota Pekanbaru;
  11. 11.Kota Denpasar;
  12. 12.Kabupaten Badung; dan
  13. 13.Kabupaten Gianyar.
4. d.Kategori Daerah D meliputi kabupaten/kota selain Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah C.

Pasal 8

(1)Kategori Daerah A diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah B.
(2)Kategori Daerah B untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah A dan Kategori Daerah C.
(3)Kategori Daerah C untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah D.
(4)Kategori Daerah D untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari seluruh Kategori Daerah dan pengangkatan Notaris.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memindahkan Notaris di luar ketentuan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan permohonan dari Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021