DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017

Nomor: 29
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomr 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan www.peraturan.go.id 2017, No.1729 Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528); www.peraturan.go.id 2017, No.1729 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan:

a.pakaian;
b.obat-obatan;
c.uang; dan/atau
d.barang berkemasan, setelah memperoleh izin dari Lapas atau Rutan.
1. 2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diperbolehkan dibawa oleh Narapidana dan Tahanan harus memperoleh izin dari Lapas atau Rutan dan berjumlah paling banyak 6 (enam) pasang. www.peraturan.go.id 2017, No.1729

Pasal 5B

(1)Obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang diperbolehkan dibawa oleh Narapidana dan Tahanan merupakan:
1. a.obat-obatan yang telah mendapatkan izin dan pengawasan konsumsi obat-obatan dari dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan; dan
2. b.obat-obatan dalam jumlah atau dosis tertentu sesuai rekomendasi dari dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan.
(2)Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

Pasal 5C

(1)Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui subtitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual.
(2)Jumlah uang virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3)Pelaksanaan transaksi dengan alat tukar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal melalui kerja sama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5D

(1)Barang berkemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan barang berkemasan khusus yang memiliki label khusus dan telah diverifikasi keamanannya oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No.1729
(2)Untuk memenuhi kebutuhan barang berkemasan khusus Direktur Jenderal melakukan kerja sama dengan koperasi yang ditunjuk.
(3)Dalam hal barang berkemasan belum menggunakan kemasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Lapas atau Kepala Rutan:
1. a.memeriksa barang yang tidak berkemasan khusus;
2. b.mengganti kemasan barang dengan menggunakan plastik tembus pandang; dan
3. c.membatasi jumlah barang yang tidak berkemasan khusus yang akan dibawa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang berkemasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam upaya mencegah Narapidana atau Tahanan melarikan diri, Direktur Jenderal melakukan:

a.koordinasi dengan aparat penegak hukum; dan/atau
b.koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait penolakan keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal II
1. 1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan mengenai subtitusi uang dan barang berkemasan khusus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
2. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.1729 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomr 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528); www.peraturan.go.id 2017, No.1729 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan:

a.pakaian;
b.obat-obatan;
c.uang; dan/atau
d.barang berkemasan, setelah memperoleh izin dari Lapas atau Rutan.
1. 2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pasal 5B

(1)Obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang diperbolehkan dibawa oleh Narapidana dan Tahanan merupakan:
1. a.obat-obatan yang telah mendapatkan izin dan pengawasan konsumsi obat-obatan dari dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan; dan
2. b.obat-obatan dalam jumlah atau dosis tertentu sesuai rekomendasi dari dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan.
(2)Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

Pasal 5C

(1)Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui subtitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual.
(2)Jumlah uang virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3)Pelaksanaan transaksi dengan alat tukar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal melalui kerja sama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5D

(1)Barang berkemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan barang berkemasan khusus yang memiliki label khusus dan telah diverifikasi keamanannya oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No.1729
(2)Untuk memenuhi kebutuhan barang berkemasan khusus Direktur Jenderal melakukan kerja sama dengan koperasi yang ditunjuk.
(3)Dalam hal barang berkemasan belum menggunakan kemasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Lapas atau Kepala Rutan:
1. a.memeriksa barang yang tidak berkemasan khusus;
2. b.mengganti kemasan barang dengan menggunakan plastik tembus pandang; dan
3. c.membatasi jumlah barang yang tidak berkemasan khusus yang akan dibawa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang berkemasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam upaya mencegah Narapidana atau Tahanan melarikan diri, Direktur Jenderal melakukan:

a.koordinasi dengan aparat penegak hukum; dan/atau
b.koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait penolakan keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal II
1. 1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan mengenai subtitusi uang dan barang berkemasan khusus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
2. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.1729 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id