DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kepala Satker Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan dapat dibentuk satuan tugas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32); www.peraturan.go.id 2024, No.108
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rutan dan Lapas.
2.Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di LPAS dan LPKA.
3.Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
4.Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.
5.Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rutan.
6.Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7.Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lapas.
8.Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA.
9.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan.
10.Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
11.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
12.Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. www.peraturan.go.id 2024, No.108
13.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
14.Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
16.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
17.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
18.Satuan Kerja Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Satker Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan.

Pasal 3

(1)Menteri berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal mengendalikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan secara berjenjang.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Satker Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan.
(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan dapat dibentuk satuan tugas.
(3)Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
1. a.Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk di tingkat pusat;
2. b.Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk di tingkat wilayah; dan
3. c.Kepala Satker Pemasyarakatan untuk di tingkat Satker Pemasyarakatan.
(4)Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan oleh Kepala Satker Pemasyarakatan memiliki ruang lingkup:
1. a.pengamanan pada Rutan dan Lapas;
2. b.pengamatan pada LPAS dan LPKA; dan
3. c.penanggulangan dan penyelamatan pada Rupbasan. www.peraturan.go.id 2024, No.108

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) didukung oleh intelijen Pemasyarakatan.
(2)Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Petugas Pemasyarakatan dapat dilengkapi dengan senjata api.
(2)Penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikecualikan di lingkungan LPAS dan LPKA.
(3)Penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGAMANAN PADA LAPAS DAN RUTAN

Pasal 7

(1)Pengamanan pada Rutan dan Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.penindakan; dan
3. c.pemulihan.
(2)Dalam melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Rutan dan Lapas ditetapkan sebagai area dengan fungsi khusus.
(3)Area dengan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan pembatasan komunikasi;
2. b.pengklasifikasian Pengamanan; dan
3. c.penggunaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi khusus.

Pasal 8

(1)Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga dapat dilakukan pada tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Satker Pemasyarakatan.
(2)Tempat lain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.tempat pelatihan kerja;
2. b.tempat melaksanakan asimilasi;
3. c.tempat melaksanakan program pembinaan lainnya; dan
4. d.rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. www.peraturan.go.id 2024, No.108

Pasal 9

(1)Pengklasifikasian Pengamanan Rutan dan Lapas terdiri atas:
1. a.sangat tinggi;
2. b.tinggi;
3. c.menengah; atau
4. d.rendah;
(2)Klasifikasi Pengamanan Rutan dan Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.aksesibilitas;
2. b.perimeter; dan
3. c.penggunaan kekuatan.

Pasal 10

(1)Pengamanan Rutan dan Lapas klasifikasi sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a didasarkan pada:
1. a.pergerakan individu tidak ada;
2. b.pengawasan individual;
3. c.komunikasi hanya dengan Petugas Pemasyarakatan secara terbatas;
4. d.penghalang fisik bersifat kompleks;
5. e.perimeter keamanan sangat tinggi; dan
6. f.penggunaan senjata api yang mematikan.
(2)Pengamanan Rutan dan Lapas klasifikasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b didasarkan pada:
1. a.pergerakan individu terbatas;
2. b.pengawasan kelompok;
3. c.komunikasi dengan Petugas Pemasyarakatan secara bebas;
4. d.komunikasi dengan Narapidana secara terbatas;
5. e.penghalang fisik berkemampuan tinggi;
6. f.perimeter keamanan menengah; dan
7. g.penggunaan senjata api yang melumpuhkan.
(3)Pengamanan Rutan dan Lapas klasifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c didasarkan pada:
1. a.pergerakan individu terbatas;
2. b.pengawasan kelompok;
3. c.komunikasi dengan Petugas Pemasyarakatan secara bebas;
4. d.komunikasi dengan Narapidana secara bebas;
5. e.komunikasi dengan keluarga secara terbatas;
6. f.penghalang fisik berkemampuan sedang;
7. g.perimeter keamanan menengah; dan
8. h.penggunaan senjata api pemecah massa.
(4)Pengamanan Rutan dan Lapas klasifikasi rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d didasarkan pada:
1. a.pergerakan individu bebas;
2. b.pengawasan kelompok;
3. c.komunikasi dengan Petugas Pemasyarakatan secara bebas;
4. d.komunikasi dengan Narapidana secara bebas; www.peraturan.go.id 2024, No.108
5. e.komunikasi dengan keluarga secara bebas;
6. f.penghalang fisik berkemampuan rendah;
7. g.perimeter keamanan rendah; dan
8. h.penggunaan senjata api pemecah massa.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…