DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015

Nomor: 40
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, www.peraturan.go.id 2015, No.1787 Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, DAN TATA KERJA MAJELIS PENGAWAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah www.peraturan.go.id 2015, No.1787 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris
3.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
4.Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
8.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
9.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pasal 2

(1)Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. www.peraturan.go.id 2015, No.1787

Pasal 3

(1)Majelis Pengawas terdiri atas:
1. a.Majelis Pengawas Daerah;
2. b.Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. c.Majelis Pengawas Pusat.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota.
(2)Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Organisasi Notaris; dan
3. c.ahli/ akademisi. www.peraturan.go.id 2015, No.1787
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.6 (enam) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukurn,
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak nernah melakukan perbuatan tercela:
6. f.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. g.tidak dalam keadaan pailit; dan
8. h.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum. www.peraturan.go.id 2015, No.1787
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. b.fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. d.surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. e.surat pernyataan tidak pernah pailit; dan
6. f.daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.
(4)Anggota Majelis Pengawas diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan yang diajukan kepada dan/atau yang ditunjuk Menteri.

Pasal 9

(1)Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Kantor Wilayah;
2. b.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. c.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dalam hal pada kabupaten/ kota tertentu tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.peraturan.go.id 2015, No.1787 dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaaan Kepala Kantor Wilayah, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.
(4)Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah dapat meminta usulan baru dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pengusulan yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(6)Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 10

(1)Anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah;
2. b.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. c.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Dalam hal pada provinsi tertentu tidak mempunyai fakultas hukum atau perguruan tinggi hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1787
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.
(4)Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal dapat meminta usulan bare dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Direktur Jenderal dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(6)Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Wilayah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, DAN TATA KERJA MAJELIS PENGAWAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah www.peraturan.go.id 2015, No.1787 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris
3.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
4.Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
8.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
9.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pasal 2

(1)Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. www.peraturan.go.id 2015, No.1787

Pasal 3

(1)Majelis Pengawas terdiri atas:
1. a.Majelis Pengawas Daerah;
2. b.Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. c.Majelis Pengawas Pusat.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota.
(2)Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Organisasi Notaris; dan
3. c.ahli/ akademisi. www.peraturan.go.id 2015, No.1787
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.6 (enam) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukurn,
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak nernah melakukan perbuatan tercela:
6. f.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. g.tidak dalam keadaan pailit; dan
8. h.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum. www.peraturan.go.id 2015, No.1787
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. b.fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. d.surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. e.surat pernyataan tidak pernah pailit; dan
6. f.daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.
(4)Anggota Majelis Pengawas diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan yang diajukan kepada dan/atau yang ditunjuk Menteri.

Pasal 9

(1)Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Kantor Wilayah;
2. b.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. c.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dalam hal pada kabupaten/ kota tertentu tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.peraturan.go.id 2015, No.1787 dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaaan Kepala Kantor Wilayah, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.
(4)Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah dapat meminta usulan baru dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pengusulan yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(6)Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 10

(1)Anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah;
2. b.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. c.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Dalam hal pada provinsi tertentu tidak mempunyai fakultas hukum atau perguruan tinggi hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1787
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.
(4)Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal dapat meminta usulan bare dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Direktur Jenderal dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(6)Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Wilayah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2020