DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 3
3.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
4.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

BAB II

PASPOR BIASA

Pasal 2

(1)Permohonan Paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia:
1. a.di wilayah Indonesia; atau
2. b.di luar wilayah Indonesia.
(2)Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Paspor biasa elektronik; dan
2. b.Paspor biasa nonelektronik.
(3)Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 3

Permohonan Paspor biasa dapat diajukan secara:

a.manual; atau
b.elektronik, dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

Pasal 4

(1)Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 4 Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
1. a.kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. b.kartu keluarga;
3. c.akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
4. d.surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
6. f.Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
(2)Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c harus dokumen yang memuat:
1. a.nama;
2. b.tanggal lahir;
3. c.tempat lahir; dan
4. d.nama orang tua.
(3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

Bagi anak warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

a.kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
b.kartu keluarga;
c.akta kelahiran atau surat baptis;
d.akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
e.surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 5
f.Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Pasal 6

(1)Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. b.kartu keluarga;
3. c.akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
4. d.surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
6. f.surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
7. g.Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
(3)Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c harus dokumen yang memuat:
1. a.nama;
2. b.tanggal lahir;
3. c.tempat lahir; dan
4. d.nama orang tua.
(4)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 6 Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

a.kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
b.Paspor biasa lama.

Pasal 8

Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa di luar wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan:

a.Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan
b.surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.
(2)Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode pembayaran.
(4)Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 10

(1)Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemohon harus mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.
(2)Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui surat elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 7
(3)Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau surat elektronik.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 3
3.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
4.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

BAB II

PASPOR BIASA

Pasal 2

(1)Permohonan Paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia:
1. a.di wilayah Indonesia; atau
2. b.di luar wilayah Indonesia.
(2)Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Paspor biasa elektronik; dan
2. b.Paspor biasa nonelektronik.
(3)Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 3

Permohonan Paspor biasa dapat diajukan secara:

a.manual; atau
b.elektronik, dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

Pasal 4

(1)Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 4 Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
1. a.kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. b.kartu keluarga;
3. c.akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
4. d.surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
6. f.Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
(2)Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c harus dokumen yang memuat:
1. a.nama;
2. b.tanggal lahir;
3. c.tempat lahir; dan
4. d.nama orang tua.
(3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

a.kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
b.kartu keluarga;
c.akta kelahiran atau surat baptis;
d.akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
e.surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 5
f.Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Pasal 6

(1)Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. b.kartu keluarga;
3. c.akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
4. d.surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
6. f.surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
7. g.Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
(3)Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c harus dokumen yang memuat:
1. a.nama;
2. b.tanggal lahir;
3. c.tempat lahir; dan
4. d.nama orang tua.
(4)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

a.kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
b.Paspor biasa lama.

Pasal 8

a.Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan
b.surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.
(2)Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode pembayaran.
(4)Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 10

(1)Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemohon harus mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.
(2)Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui surat elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.649 7
(3)Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau surat elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PASPOR BIASA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PASPOR BIASA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013