DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Manajemen Risiko bertujuan untuk: a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; b. mengoptimalkan implementasi SPIP; c. menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan; d. melindungi organisasi dari Risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran; e. meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan; dan f. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya Manajemen Risiko.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung penerapan manajemen risiko pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan mekanisme manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
2.Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional.
3.Struktur MRPN adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan MRPN.
4.Kerangka Kerja MRPN adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan entitas MRPN untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan MRPN secara berkala di seluruh organisasi.
5.Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko Pembangunan Nasional, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai entitas MRPN dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Nasional.
6.Pengendalian Intern adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
7.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8.Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi.
9.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kejadian Risiko adalah pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
11.Dampak Risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi.
12.Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
13.Level Risiko adalah besaran Risiko yang terdiri atas level Risiko rendah, level Risiko sedang, dan level Risiko tinggi.
14.Besaran Risiko adalah kombinasi antara level kemungkinan terjadinya Risiko dan level Dampak Risiko.
15.Selera Risiko adalah Besaran Risiko yang bersedia diterima pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.
16.Toleransi Risiko adalah tingkat maksimal deviasi Selera Risiko yang dapat diterima pemilik Risiko.
17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
19.Inspektur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pengawasan intern.
20.Inspektorat Jenderal adalah aparat Pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
21.Unit Organisasi adalah susunan organisasi eselon I Kementerian.
22.Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan.

Pasal 2

Manajemen Risiko bertujuan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
b.mengoptimalkan implementasi SPIP;
c.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
d.melindungi organisasi dari Risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran;
e.meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan; dan
f.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya Manajemen Risiko.

Pasal 3

(1)Manajemen Risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan penyelenggaraan SPIP.
(2)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdokumentasikan dan menjadi satu kesatuan dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP.
(3)Rencana Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

(1)Setiap pegawai harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan kepada pegawai.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pimpinan Unit Organisasi dan pimpinan Satuan Kerja.
(3)Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Unit Organisasi dan pimpinan Satuan Kerja membentuk tim pelaksana yang terintegrasi dengan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a.komunikasi dan konsultasi;
b.identifikasi Risiko; dan
c.analisis Risiko.

Pasal 6

(1)Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan antar Unit Organisasi dan Satuan Kerja pada seluruh tahapan penerapan Manajemen Risiko.
(2)Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.rapat;
2. b.seminar;
3. c.sosialisasi;
4. d.bimbingan teknis; dan/atau
5. e.komunikasi dan konsultasi lainnya.

Pasal 7

(1)Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan terhadap:
1. a.pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau komitmen internasional;
2. b.prioritas nasional;
3. c.program prioritas dan kegiatan prioritas;
4. d.sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan;
5. e.kebijakan strategis Menteri;
6. f.pelaksanaan anggaran; dan
7. g.hasil penilaian kinerja organisasi.
(2)Pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau komitmen internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
(4)Program prioritas dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan setiap tahun dalam rencana kerja pemerintah.
(5)Sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan program strategis yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian.
(6)Kebijakan strategis Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kebijakan untuk:
1. a.perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air;
2. b.penguasaan hutan yang berkeadilan;
3. c.pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air;
4. d.kebijakan satu peta, seluruh pemetaan kehutanan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi spasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian; dan
5. e.digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan.
(7)Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan Kementerian.
(8)Hasil penilaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan/atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Pasal 8

(1)Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:
1. a.perumusan konteks;
2. b.identifikasi Kejadian Risiko;
3. c.identifikasi sumber penyebab Risiko;
4. d.identifikasi Dampak Risiko;
5. e.identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan; dan
6. f.penentuan kategori Risiko.
(2)Perumusan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menginventarisasi faktor penentu lingkup identifikasi Risiko yang meliputi:
1. a.tujuan organisasi;
2. b.analisis kebijakan terkait; dan
3. c.kondisi eksisting Unit Organisasi dan Satuan Kerja dalam pencapaian tujuan.
(3)Identifikasi Kejadian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup inventarisasi data Risiko yang terjadi di masa lalu dan perkiraan Risiko yang mungkin muncul dan dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi.
(4)Identifikasi sumber penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup penyusunan:
1. a.urutan signifikansi atau dominasi penyebab kejadian; dan
2. b.uraian penyebab Risiko internal dan eksternal.
(5)Identifikasi Dampak Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyusunan:
1. a.urutan Risiko signifikan atau dominasi Dampak Risiko; dan
2. b.uraian area Dampak Risiko terhadap kerugian negara, penurunan kepercayaan, penurunan kinerja, gangguan terhadap layanan organisasi, dan tuntutan hukum.
(6)Identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal.
(7)Penentuan Kategori Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit mengacu pada jenis Kategori Risiko:
1. a.eksternal yang timbul akibat perubahan situasi global maupun nasional;
2. b.strategis yang berkaitan dengan kondisi strategis yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi;
3. c.kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta pengelolaan kekayaan negara;
4. d.reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan atau masyarakat umum; dan
5. e.kebijakan internal maupun eksternal organisasi.
(8)Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan komprehensif dengan memperhatikan jenjang lingkup tugas dan fungsi Unit Organisasi dan Satuan Kerja.

Pasal 9

(1)Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan informasi yang berasal dari:
1. a.laporan hasil Pengawasan aparat Pengawasan internal maupun instansi pemeriksa eksternal; dan
2. b.data kejadian tidak diinginkan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk yang berasal dari pengaduan masyarakat.
(2)Selain berasal dari Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), identifikasi Risiko dapat berasal dari:
1. a.pendapat ahli; dan/atau
2. b.data pembanding dari Unit Organisasi yang relevan.

Pasal 10

(1)Hasil identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk melaksanakan analisis Risiko.
(2)Muatan hasil identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…