DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan manajemen risiko, tata kelola manajemen resiko, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, efektivitas penerapan manajemen risiko dan penjaminan kualitas dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Manajemen Risiko; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); l\fF.NTERI LLNGKUNGAN HCDUP DAN KEHUTA.NAN REPUHLfK INDONESIA
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
2.Pengendalian Intern adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola Risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
3.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian.
4.Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi.
5.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Kejadian Risiko adalah pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
7.Dampak Risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi.
8.Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
9.Level Risiko adalah besaran Risiko yang terdiri atas level Risiko rendah, level Risiko sedang, dan level Risiko tinggi.
10.Besaran Risiko adalah kombinasi antara level kemungkinan terjadinya Risiko dan level Dampak Risiko.
11.Selera Risiko adalah besaran Risiko yang bersedia diterima pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.
12.Toleransi Risiko adalah tingkat maksimal deviasi Selera Risiko yang dapat diterima pemilik Risiko.
13.Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
16.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
b.mengoptimalkan implementasi SPIP;
c.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
d.melindungi organisasi dari Risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran;
e.meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan; dan
f.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya Manajemen Risiko.

Pasal 3

(1)Manajemen Risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan penyelenggaraan SPIP.
(2)Penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdokumentasikan dan menjadi satu kesatuan dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP.
(3)Rencana Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

(1)Setiap pegawai harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan kepada pegawai.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh pimpinan unit organisasi, pimpinan unit kerja pusat, dan kepala UPT.
(3)Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas unit organisasi, lintas program, dan lintas kementerian atau lembaga, penerapan Manajemen Risiko diselenggarakan secara khusus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a.komunikasi dan konsultasi;
b.identifikasi dan analisis Risiko;
c.penentuan Selera Risiko dan tingkat Toleransi Risiko; dan
d.penerapan mitigasi Risiko.

Pasal 6

(1)Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan antar unit organisasi, unit kerja pusat, dan UPT berlangsung pada seluruh tahapan proses Manajemen Risiko.
(2)Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
1. a.rapat;
2. b.seminar;
3. c.sosialisasi;
4. d.bimbingan teknis; dan/atau
5. e.komunikasi dan konsultasi lainnya.

Pasal 7

(1)Identifikasi dan analisis Risiko pada penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan terhadap:
1. a.implementasi kebijakan nasional dan/atau komitmen internasional;
2. b.kebijakan strategis Menteri;
3. c.program prioritas nasional; dan
4. d.pelaksanaan anggaran.
(2)Implementasi kebijakan nasional dan/atau komitmen internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
1. a.pencapaian strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim di sektor kehutanan dan penggunaan lahan tahun 2030;
2. b.pemenuhan target ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penciptaan kerja pada bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan kehutanan serta bidang lainnya yang terkait; dan
3. c.pemenuhan komitmen nasional maupun internasional lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kebijakan strategis Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kebijakan untuk:
1. a.meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup;
2. b.meningkatkan indeks kinerja pengelolaan sampah;
3. c.meningkatkan kontribusi sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan terhadap pendapatan domestik bruto nasional;
4. d.menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
5. e.menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan;
6. f.meningkatkan nilai ekspor hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta hasil bioprospecting;
7. g.meningkatkan pendapatan negara bukan pajak bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
8. h.mempercepat penyelesaian pengukuhan kawasan hutan;
9. i.menyediakan tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan;
10. j.menyediakan akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat;
11. k.meningkatkan indeks produktivitas dan daya saing sumber daya manusia; dan
12. l.memenuhi target reformasi birokrasi.
(4)Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program tahunan dan/atau tahun jamak yang ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun.
(5)Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan organisasi.

Pasal 8

(1)Proses identifikasi dan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
1. a.perumusan konteks;
2. b.identifikasi Kejadian Risiko;
3. c.identifikasi sumber penyebab Risiko;
4. d.identifikasi Dampak Risiko;
5. e.identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan; dan
6. f.penentuan kategori Risiko.
(2)Perumusan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menginventarisir faktor penentu lingkup identifikasi Risiko yang mencakup:
1. a.tujuan organisasi;
2. b.analisis kebijakan terkait; dan
3. c.kondisi eksisting unit organisasi, unit kerja pusat, dan UPT dalam pencapaian tujuan.
(3)Identifikasi Kejadian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup inventarisasi data Risiko yang terjadi di masa lalu dan perkiraan Risiko yang mungkin muncul dan dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi.
(4)Identifikasi sumber penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup penyusunan:
1. a.urutan signifikansi atau dominasi penyebab kejadian; dan
2. b.uraian penyebab Risiko internal dan eksternal.
(5)Identifikasi Dampak Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup penyusunan:
1. a.urutan Risiko signifikan atau dominasi dampak Risiko; dan
2. b.uraian area Dampak Risiko terhadap kerugian negara, penurunan kepercayaan, penurunan kinerja, gangguan terhadap layanan organisasi, dan tuntutan hukum.
(6)Identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal.
(7)Penentuan Kategori Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit mengacu pada jenis Kategori Risiko:
1. a.eksternal yang timbul akibat perubahan situasi global maupun nasional;
2. b.strategis yang berkaitan dengan kondisi strategis yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi;
3. c.kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta pengelolaan kekayaan negara;
4. d.reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan atau masyarakat umum;
5. e.kebijakan internal maupun eksternal organisasi;
6. f.operasional yang berkaitan dengan keberlangsungan proses bisnis, proses kerja, sistem informasi, dan keselamatan kerja individu; dan/atau
7. g.kepatuhan organisasi maupun pihak terkait terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Proses identifikasi Risiko bersifat terbuka dan komprehensif dengan memperhatikan jenjang lingkup tugas fungsi unit organisasi.

Pasal 9

(1)Proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan informasi yang berasal dari:
1. a.laporan hasil pengawasan aparat pengendalian internal maupun instansi pemeriksa eksternal; dan
2. b.data kejadian tidak diinginkan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk yang berasal dari pengaduan masyarakat.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan informasi tambahan yang berasal dari:
1. a.pendapat ahli; dan/atau
2. b.data pembanding dari unit organisasi atau unit organisasi lain yang relevan.

Pasal 10

(1)Hasil proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk melaksanakan analisis Risiko.
(2)Muatan hasil proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008