Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
- Nomor
- 23/PERMEN-KP/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi unit Eselon 1 dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatur administrasi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah luar negeri.
Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Format Acuan Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kegiatan pengelolaan hibah luar negeri yang telah dilaksanakan agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 771 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 23/PERMEN-KP/2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Sebagai salah satu alternatif sumber penerimaan pembangunan yang sah dan tidak mengikat, bentuk-bentuk hibah luar negeri wajib dimanfaatkan secara optimal sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang direpresentasikan dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengelolaan Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka diperlukan Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur struktur bentuk hibah dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkenaan dengan administrasi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah luar negeri. B. Maksud dan Tujuan Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pengelola kegiatan dalam pengelolaan hibah luar negeri pada unit Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman Umum ini ditujukan untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan hibah luar negeri sehingga terwujud optimalisasi pemanfaatan dana hibah luar negeri dalam rangka menunjang visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. C. Ruang Lingkup Pedoman Umum ini mengatur mengenai pengelolaan hibah luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. D. Pengertian ... D. Pengertian
BAB II ... BAB II PERENCANAAN A. Hibah Terencana
Acuan untuk dokumen rencana tersebut antara lain:
1) mengacu pada Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja Executing Agency; 2) memuat garis besar rencana pelaksanaan kegiatan Hibah luar negeri secara menyeluruh selama berlakunya NPHLN yang bersangkutan, termasuk rencana penarikan anggaran per tahun.
1) mengacu pada NPHLN Terencana; 2) mengacu pada OWP kegiatan Hibah Terencana yang telah disahkan; 3) sinkronisasi DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya; dan 4) luncuran sisa kegiatan yang belum dilaksanakan dan sisa alokasi dana Hibah luar negeri yang belum digunakan.
AWP Hibah Terencana yang disusun oleh Tim Pendukung disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan pagu anggaran Kementerian tahun berikutnya.
1) rencana pemanfaatan Hibah luar negeri; dan 2) DRKH.
B. Hibah Langsung
BAB III ... BAB III PELAKSANAAN A. Hibah Terencana
B. Hibah Langsung
1) Pengajuan Permohonan Nomor Register: a) Executing Agency melalui Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen, mengajukan permohonan nomor register Hibah Langsung Uang kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dengan dilampiri NPHLN atau dokumen lain yang dipersamakan, ringkasan Hibah luar negeri dan rencana penarikan Hibah luar negeri; dan b) Kepala Biro Perencanaan meneruskan permohonan register tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. 2) Persetujuan ... 2) Persetujuan pembukaan rekening Hibah Langsung Uang: a) Rekening Hibah Langsung Uang adalah bagian dari Rekening Pemerintah Lainnya, sehingga Satuan Kerja harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara; b) satu nomor Register Hibah/Perjanjian Hibah ditampung dalam 1 (satu) nomor rekening Hibah. Apabila pada Satuan Kerja mendapat beberapa perjanjian Hibah, maka harus meregister Perjanjian Hibah tersebut dan membuka beberapa rekening Hibah; dan c) Rekening Hibah ini dikelola oleh Bendahara pengeluaran Satuan Kerja dan dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 3) Mekanisme Pengajuan Pembukaan Rekening Hibah Langsung Uang, meliputi: a) PA/Kuasa PA melalui Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah Langsung Uang dengan atas nama Satker bersangkutan dalam rangka pengelolaan Hibah Langsung Uang kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Keuangan; b) permohonan tersebut dilampiri dengan surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta penetapan nomor register Hibah Langsung Uang dari Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan; c) Sekretaris Jenderal c.q Biro Keuangan meneruskan pemohonan pembukaan rekening tersebut kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan tembusan Sekretariat Ditjen/Badan yang terkait; d) atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, PA/Kuasa PA membuka Rekening Hibah Luar Negeri Uang untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam NPHLN; e) Rekening Hibah Langsung Uang yang telah dibuka sebelumnya, wajib dilaporkan dan/atau dimintakan persetujuan kepada BUN/kuasa BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja; f) Rekening Hibah Langsung Uang yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/ Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain dalam NPHLN atau dokumen yang dipersamakan; dan g) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah Langsung Uang disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam NPHLN atau dokumen yang dipersamakan. 4) Penyesuaian ... 4) Penyesuaian pagu Hibah luar negeri dalam DIPA: a) uang dari dana Hibah luar negeri merupakan uang negara, maka penggunaan uang Hibah luar negeri merupakan pengeluaran negara, dengan demikian penggunaan dana Hibah luar negeri dimasukkan dalam APBN dalam bentuk revisi DIPA Satker bersangkutan; b) PA/Kuasa PA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Pendapatan Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui revisi DIPA kepada Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi DIPA; c) revisi tersebut menambah pagu dana DIPA tahun anggaran berjalan; d) Hibah Langsung Uang yang sudah diterima namun belum dilakukan penyesuaian pagu pada DIPA, diproses melalui mekanisme revisi; e) sisa pagu Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran sebelumnya, menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan setelah diperhitungkan dengan realisasi SP3 Hibah Langsung Uang tahun yang lalu; f) penambahan pagu DIPA tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/Kuasa PA kepada Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan perundang- undangan. g) penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak diperkenankan melebihi realisasi Pendapatan Hibah yang diterima. h) atas pengesahan revisi DIPA yang ditetapkan Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Anggaran/ Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPA Satker bersangkutan melaporkan kepada Sekretariat Ditjen/Badan/Itjen dan Kepala Biro Perencanaan. 5) Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Uang dan Belanja Hibah yang bersumber dari Hibah Langsung: a) PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas seluruh Pendapatan dan Belanja Hibah Langsung yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Jakarta VI; b) Penyampaian ... b) Penyampaian SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
ii. Surat Pernyataan Menerima Hibah Langsung (SPTMHL); iii. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan iv. copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. Atas dasar SP2HL, maka KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). c) Atas dasar SPHL, KPPN membukukan Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Uang serta saldo kas di Kementerian dari Hibah luar negeri; dan d) Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, DJPU membukukan Pendapatan Hibah Langsung, dan PA/KPA membukukan belanja (petugas SAK) yang bersumber dari Hibah Langsung dan saldo kas di Kementerian dari Hibah luar negeri. 6) Mekanisme penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) di Satuan Kerja meliputi: a) bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh penerima hak kepada Bendahara Pengeluaran; b) dokumen pendukung surat permintaan pengesahan berupa bukti-bukti pengeluaran disampaikan bendahara pengeluaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c) PPK menguji bukti pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran, apabila tidak lengkap dan tidak benar maka PPK mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis; d) PPK menerbitkan Nota permintaan pengesahan dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM), setelah bukti pengeluaran diterima lengkap dan benar dari penerima hak dan/atau bendahara pengeluaran; e) PPK menyampaikan nota permintaan pengesahan beserta dokumen pendukungnya kepada PP-SPM; f) apabila nota permintaan pengesahan dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar, maka PP-SPM mengembalikan kepada PPK secara tertulis; g) PP-SPM melakukan pengujian surat permintaan pengujian sampai dengan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SPP-HL), setelah surat permintaan pengesahan dan dokumen pendukung diterima lengkap dan benar dari PPK; h) Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPP-HL dan ADK kepada KPPN, setelah SPP-HL diterbitkan; i) KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP-HL) dan menyampaikan SP-HL tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan j) penerbitan SPP-HL dilaksanakan satu kali dalam sebulan.
1) Executing Agency melalui Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen, mengajukan permohonan nomor register Hibah kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dengan dilampiri NPHLN atau dokumen lain yang dipersamakan, ringkasan Hibah luar negeri dan rencana penarikan Hibah luar negeri; dan 2) Kepala Biro Perencanaan meneruskan permohonan nomor register tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
1) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya. Ketentuan jaminan penerbitan BAST diatur mulai dari klausul dalam NPHLN sebagai dokumen pengesahan Hibah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta guna penyusunan Laporan Keuangan. 2) BAST merupakan dokumen Hibah yang didalamnya berisikan: a) tanggal serah terima, merupakan tanggal penyerahan barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah; b) para pihak merupakan nama Pemberi Hibah dan penerima Hibah; c) jumlah (valas dan/atau rupiah), merupakan jumlah nominal Hibah yang diterima ekuivalen dengan uang; d) bentuk/jenis Hibah, merupakan bentuk Hibah yang diterima, dapat berupa barang/jasa/surat berharga. Dalam hal Hibah yang diterima dalam bentuk barang harus disebutkan rincian harga barang yang diterima. Jika harga barang belum tercantum pada BAST, Kuasa PA dapat melakukan penilaian harga barang sesuai dengan harga wajar/harga pasar; e) perlakuan khusus terhadap pajak dan bea masuk atas barang milik negara yang telah dipindah tangankan merupakan tanggung jawab dari pemilik; dan f) tujuan penyerahan, merupakan tujuan penyerahan barang/jasa/surat berharga, yaitu untuk Hibah dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah. 3) Dalam pengelolaan Hibah, BAST berfungsi sebagai berikut: a) Dokumen sumber bagi Pemberi Hibah dan penerima Hibah; b) Dokumen sumber awal untuk penyusunan dokumen- dokumen sumber lainnya untuk pertanggungjawab Hibah; dan c) Dokumen sumber untuk perencanaan penerimaan Hibah. 4) PA/KPA ... 4) PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 (tiga) kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, dengan dilampiri: a) BAST; dan b) SPTMHL yang telah mencantumkan nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam satuan mata uang Rupiah. Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, maka dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST. Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung Hibah lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa, Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa PA penerima Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa yang diterima.
1) PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari Hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari Hibah dan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat berharga sebesar nilai barang/jasa/ surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya. 2) Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari Hibah, PA/KPA membuat dan menyampaikan MPHL- BJS ke KPPN dengan dilampiri: SPTMHL; SP3HL-BJS lembar kedua; dan SPTJM. 3) Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, Kuasa PA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah/ belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari Hibah. 4) KPA/Kepala Satker menyampaikan dokumen: copy persetujuan MPHL-BJS dan pengesahan SP3HL dari DJPU kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen dan Biro Keuangan. C. Rekonsiliasi Hibah Luar Negeri
1) Rekening koran perbulan dari masing-masing kegiatan; 2) SP2H; 3) SP3; dan 4) Disbursement ... 4) Disbursement plan secara triwulanan tahun berjalan.
1) Petugas SAK melaksanakan rekonsiliasi dengan petugas SIMAK setiap bulan; dan 2) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi, diketahui Kepala Satuan Kerja.
1) Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja setiap bulan; 2) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi; dan 3) Berita acara rekonsiliasi antara Kuasa PA dengan KPPN mitra kerja dan berita acara rekonsiliasi antara petugas SAK dan petugas SIMAK, disampaikan kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen.
1) Satuan Kerja melakukan pencocokan data atas realisasi Pendapatan Hibah secara triwulanan dengan pemberi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) Hasil pencocokan data dituangkan dalam Berita Acara; dan 3) Copy Berita Acara pencocokan data disampaikan kepada Biro Keuangan.
1) Atas dasar berita acara rekonsiliasi dari masing-masing Satuan Kerja, Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan rekonsliasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan secara triwulanan; 2) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi; dan 3) Berita acara rekonsiliasi antara Sekretaris/Badan/Itjen dengan Biro Keuangan dan berita acara pencocokan data antara PUSKITA dengan Pemberi Hibah, dijadikan sebagai data pendukung rekonsiliasi antara Biro Keuangan dan DJPU.
1) Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan rekonsiliasi dengan DJPU atas realisasi Hibah langsung secara triwulanan; 2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan pada saat rekonsiliasi, kedua belah pihak melakukan penelusuran; dan 3) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
1) Ketentuan yang mengatur tentang penugasan tenaga ahli asing diatur dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Keimigrasian dan Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan); 2) Untuk perijzinan tenaga ahli asing yang akan melakukan penelitian mengacu pada ketentuan yang berlaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan asing (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing), bahwa setiap universitas asing, lembaga penelitian asing, perusahaan asing, dan peneliti asing yang akan melaksanakan penelitian di Indonesia wajib mendapat izin penelitian asing dari Menteri Negara Riset dan Teknologi; dan 3) Untuk perizinan tenaga ahli asing yang melakukan penelitian dan pengembangan perikanan diatur dan mengacu pada ketentuan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan dan pengembangan perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan dan Pengembangan Perikanan).
1) Persyaratan: a) tugas utama tenaga asing dalam membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga Indonesia; b) memiliki kapasitas pengetahuan atau keahlian yang tidak atau belum cukup dimiliki oleh tenaga Indonesia; c) mendapat persetujuan pemerintah, dilakukan evaluasi dan harus menyusun pelaporan tugas; d) untuk penugasan di daerah tertentu (misalnya daerah konflik), perlu dilengkapi dengan security clearance dari Instansi berwenang; e) persyaratan tambahan untuk tenaga Peneliti:
ii. persetujuan ... ii. persetujuan penugasan diberikan paling lama untuk 1 tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang dengan persetujuan kementerian riset dan teknologi; dan iii. wajib melaporkan kegiatan dan temuan/hasil penelitian kepada Kementerian Riset dan Teknologi. 2) Tenaga ahli asing wajib memenuhi ketentuan: a) memperhatikan, menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia; b) menghormati keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak mendukung separatisme; c) sejalan dengan kepentingan Nasional Republik Indonesia; d) menghormati kebiasaan, adat istiadat dan agama masyarakat setempat; e) tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan komersial apapun; f) tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun; g) tidak menggalang dana; dan h) tidak melakukan kegiatan apapun selain dari kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian. BAB IV ... BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN A. Monitoring Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai Hibah luar negeri meliputi:
B. Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai Hibah luar negeri dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
C. Laporan
Selanjutnya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan laporan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan berkaitan dengan progress report kegiatan. Untuk lampiran pengesahan pencairan yang sudah dicatatkan di KPPN VI Khusus agar disampaikan kepada Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran. Sekretaris Jenderal melaporkan kepada Menteri, dan menjadi laporan Menteri KKP kepada Menteri Keuangan. Mekanisme ... Mekanisme Pelaporan:
1) Laporan Triwulan; 2) Laporan Semester; 3) Laporan Tahunan; dan 4) Laporan Akhir.
Biro Perencanaan berkaitan dengan progress report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran paling lambat pada tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
1) Estimasi Pendapatan Hibah Yang Dialokasikan dan Allotment Belanja Hibah beserta Revisinya: a) jumlah atau bagian dari jumlah HLN dalam NPHLN dituangkan dalam RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan; b) pencantuman estimasi Pendapatan Hibah yang dialokasikan dan allotment Belanja Hibah dilakukan pada RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut dengan berdasarkan pada alokasi dana/jumlah Hibah yang terdapat pada dokumen nota perjanjian tersebut; c) jumlah estimasi Pendapatan Hibah yang dicatat oleh DJPU sama dengan jumlah belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didanai dari Hibah; d) RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dirinci ke dalam SAPSK; e) setelah dirinci ke dalam SAPSK selanjutnya diproses dan dituangkan dalam DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan; f) setelah DIPA disahkan, maka digunakan sebagai dasar pencairan dan /atau penyaluran Hibah; g) apabila ... g) apabila pada saat yang bersamaan NPHLN sebagai Hibah, baru diterima pada saat DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya sudah terdapat estimasi Pendapatan Hibah yang dialokasikan dan allotment Belanja Hibah yang sudah disahkan atau dilaksanakan, maka bagian/jumlah dari Hibah yang terdapat dalam dokumen tersebut harus tetap dimasukkan sebagai bagian dalam DIPA pada Revisi DIPA yang akan menambah estimasi Pendapatan Hibah yang dialokasikan dan allotment Belanja Hibah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; h) mekanisme yang digunakan adalah dengan cara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan NPHLN kepada Menkeu untuk diusulkan masuk dalam Revisi DIPA. 2) Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan dan Allotment Belanja Hibah Jika Tidak Tertuang dalam DIPA: a) jumlah atau bagian dari jumlah Hibah luar negeri dalam NPHLN dituangkan dalam dokumen RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan; b) pencantuman Estimasi Pendapatan Hibah yang dialokasikan dan Allotment Belanja Hibah dilakukan pada dokumen tersebut dengan berdasarkan pada alokasi dana/jumlah Hibah yang terdapat pada dokumen nota perjanjian tersebut; c) jumlah estimasi Pendapatan Hibah yang dicatat oleh DJPU sama dengan jumlah belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didanai dari Hibah; d) RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dirinci kedalam SAPSK; e) setelah dirinci, selanjutnya diproses dan dituangkan dalam DIPA Kementerian Kelautandan Perikanan; f) apabila NPHLN sebagai Hibah baru diterima pada saat DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah disahkan atau dilaksanakan, maka bagian/jumlah dari Hibah yang terdapat dalam dokumen tersebut harus tetap dimasukkan sebagai bagian dalam DIPA pada Revisi DIPA; g) Atas dasar mekanisme tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan NPHLN kepada Menteri Keuangan untuk diusulkan masuk dalam Revisi DIPA; h) Setelah DIPA atau Revisi DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan disahkan, digunakan sebagai dasar pencairan dan/atau penyaluran Hibah; i) izin pembukaan rekening Hibah kepada DJPb Kementerian Keuangan melalui Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan up. Kepala Biro Keuangan atas pembukaan rekening untuk menampung penerimaan Hibah dengan melampirkan:
ii. Surat Pernyataan Pembukaan Rekening; iii. Surat Pernyataan bahwa Hibah akan dituangkan dalam DIPA; dan iv. Copy ... iv. Copy MOU/Grant Agreement. 3) Hibah langsung (Kas) yang diterima oleh Kepala Kantor/Satker tanpa mengikuti mekanisme pencairan melalui KPPN dapat mengajukan pengesahan Hibah sebagai berikut: a) pencantuman Hibah dalam DIPA; b) menyampaikan dokumen pendukung atas realisasi Hibah langsung (kas) berupa:
ii. Bukti Transfer Dana (NOD); iii. Rekening Koran; dan iv. SPTJM dari PA/KPA/PPK. c) mencatat Hibah Uang, Barang dan/atau Jasa ke dalam Neraca Satker dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1) Estimasi Pendapatan Hibah dan Apropriasi Hibah: a) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan HLN kepada Menteri PPN; b) Menteri PPN melakukan penilaian atas usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; c) berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan Kementerian PPN, usulanusulan yang dinilai layak untuk dibiayai dengan dana HLN dituangkan dalam DRHLN/Blue Book; d) berdasarkan DRHLN dan rencana calon Pemberi HLN, Menteri PPN menyampaikan daftar kegiatan yang dapat dibiayai dari HLN kepada Menkeu; e) Menteri Keuangan selanjutnya akan mengajukan usulan pemberian HLN kepada calon Pemberi HLN dengan dasar DRHLN; f) berdasarkan komitmen pemberian Pemberi HLN, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pemberian HLN; g) selanjutnya Menkeu atau pejabat yang diberi kuasa dan dengan melibatkan unsur- unsur terkait, akan melakukan proses perundingan NPHLN dengan calon Pemberi HLN; h) berdasarkan hasil perundingan yang dituangkan dalam NPHLN, pemerintah mencantumkan estimasi pendapatan dan apropriasi dari Hibah dalam APBN; i) pengalokasian anggaran terdapat dalam DIPA yang berbeda yaitu:
ii. DIPA pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pencantuman belanja yang bersumber dari Hibah dapat berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial; dan iii. DIPA ... iii. DIPA pada DJPK untuk pencantuman nilai alokasi Belanja Hibah. 2) Estimasi Pendapatan Hibah dan Apropriasi Hibah Jika Tidak Tertuang Dalam APBN. Hibah dan Apropriasi Hibah Jika Tidak Tertuang Dalam APBN dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) jumlah atau bagian dari jumlah Hibah luar negeri dalam NPHLN dituangkan dalam dokumen SAPSK pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; b) selanjutnya dokumen tersebut dituangkan dalam DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan; c) jika APBN telah ditetapkan, sedangkan NPHLN baru selesai disusun, maka jumlah/bagian dari Hibah yang terdapat dalam dokumen tersebut harus tetap dimasukkan sebagai bagian dalam APBNP; dan d) dengan dasar mekanisme tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan Grant Agreement kepada Menteri Keuangan untuk diusulkan masuk dalam APBNP .
1) Hibah berupa kas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan: Pelaksanaan Hibah secara kas yang diterima secara langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a) Kantor/Satker yang menerima Hibah langsung berupa kas wajib menatausahakan; b) dokumen-dokumen pendukung terkait penerimaan Hibah; Kantor/Satker mengajukan ijin kepada DJPb Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan up. Kepala Biro Keuangan atas pembukaan rekening untuk menampung penerimaan Hibah tersebut dengan melampirkan:
ii. Surat Pernyataan Pembukaan Rekening; dan iii. Copy MOU/Grant Agreement. c) Kantor/Satker membuat pengesahan baru atas Hibah yang diterimanya kepada Kuasa BUN dengan terlebih dahulu memintakan Nomor Register Hibah kepada DJPU dengan melampirkan NPHLN atau dokumen lain yang dipersamakan; d) setelah Nomor Register diberikan, maka Kantor/Satker menyampaikan Revisi DIPA Estimasi Pendapatan Hibah dan/atau Belanja yang bersumber dari Hibah kepada DJA; e) Kantor/Satker merealisasikan Hibah dan menatausahakan dokumen dokumen realisasi Hibah; f) berdasarkan realisasi Hibah, Satker membuat dokumen pengesahan yang berupa Surat Perintah Pengesahan atas realisasi Hibah langsung yang diterima oleh PA / KPA untuk disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
ii. Rekening Koran atas rekening tujuan /penerimaan HLN dari Bank Sentral atau Bank Umum yang disetujui Bendahara Umum Negara dan disahkan oleh PA/KPA/PPK; iii. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA/KPA/PPK. g) KPPN Khusus Jakarta VI dapat mengesahkan realisasi Hibah mendahului terbitnya revisi DIPA dengan menerbitkan SP3 sebagai dasar realisasi Hibah (DIPA) dan penerimaan APBN sebesar ekivalen rupiah; h) KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan SPPengesahan dan SP3 kepada DJPU; i) Satker mencatat realisasi belanja yang bersumber dari Hibah berdasarkan SP- Pengesahan dan SP3 untuk kemudian dilaporkan dalam LRAB yang bersumber dari Pendapatan Hibah; j) Satker mencatat perolehan aset tetap dalam neraca atas belanja modal yang bersumber dari Hibah; dan k) berdasarkan SPPengesahan Hibah dan SP3 yang disampaikan oleh KPPN Khusus Jakarta VI, maka DJPU akan mencatat realisasi Pendapatan Hibah. 2) Hibah berupa Barang atau Jasa: a) Kantor/Satker yang telah menerima Hibah langsung berupa barang atau jasa, wajib menatausahakan dokumen–dokumen pendukung terkait penerimaan Hibah dan mencatat penerimaan Hibah berupa barang kedalam neraca sebagai penambahan aset tetap yang bersumber dari Hibah; b) Satker membuat Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Berupa Barang atau Jasa yang ditandatangani oleh KPA dan Surat Pengesahan Hibah Barang atau Jasa (SPHBJ) berdasarkan dokumen pendukung tersebut (sesuai format pada lampiran 3); c) SPHBJ disertai Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Berupa Barang atau Jasa disampaikan kepada DJPU Kementerian Keuangan untuk dilakukan pengesahan atas realisasi Hibah berupa barang atau jasa; d) DJPU mengesahkan SPHBJ yang disampaikan Satker untuk dijadikan dasar pembukuan transaksi Pendapatan Hibah berupa Barang atau Jasa oleh DJPU; e) SPHBJ yang telah disahkan oleh DJPU digunakan sebagai dasar bagi Satker untuk mengungkapkan penerimaan Hibah dalam bentuk barang atau jasa dalam CaLK Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan f) Transaksi Pendapatan Hibah berupa barang atau jasa ini merupakan transaksi non kas, sehingga tidak perlu dilakukan pengesahan oleh KPPN dan tidak dilaporkan dalam LAK tetapi cukup dengan pengesahan dari EAS.
1) Pencairan Dana Hibah Secara Langsung (Direct Payment): a) pencatatan dan pengakuan Pendapatan Hibah diakui pada saat Pemberi HLN telah setuju membayar tagihan yang diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan NPHLN; b) uraian tata cara penarikan Hibah melalui pembayaran langsung adalah sebagai berikut:
ii. dengan berdasarkan tagihan dari rekanan dan NPHLN, PA/KPA membuat Surat Permintaan Penarikan Aplikasi Dana Pembayaran Langsung (SPP APDPL) dan menyampaikan kepada KPPN; iii. KPPN menerbitkan APDPL/WA untuk disampaikan kepada Pemberi HLN; iv. berdasarkan WA, Pemberi HLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan;
vi. KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan kepada BI dan PA/KPA; dan vii. SP3 dikirimkan kepada: BI; dan PA/KPA. 2) Pencairan Dana Dengan Mekanisme Rekening Khusus (Special Account): a) apabila mekanisme pembayaran melalui Rekening Khusus (Reksus), maka pencatatan dan pengakuan Pendapatan Hibah diakui pada saat Pemberi HLN telah mentransfer dana ke dalam Reksus; b) tata cara pencairan dana HLN dengan mekanisme Reksus dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
ii. setelah rekening khusus dibuka, maka DJPb dapat mengajukan permintaan Initial Deposit kepada Pemberi HLN dengan prosedur: (i) Initial Deposit diajukan berdasarkan usulan dari PPK; (ii) besarnya Initial Deposit sesuai yang tercantum dalam NPHLN. iii. PA/KPA membuat SPP sebagai syarat utama penerbitan SPM melalui prosedur sebagai berikut: (i) Petugas Administrasi menerima Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per kategori dan memeriksa kelengkapan datanya dan menyerahkan kepada Verifikator untuk diverifikasi; (ii) Verifikator ... (ii) Verifikator melakukan verifikasi atas keabsahan syaratsyarat Penerbitan SPM dan melakukan pembebanan anggaran atas pembayaran; (iii) Verifikator membuat konsep SPP untuk ditandatangani oleh PA/KPA; (iv) PA/KPA menandatangani dan menyampaikan SPP berikut daftar rekapitulasi pengeluaran per kategori kepada Penerbit SPM. iv. Penerbit SPM menerima SPP dan syarat pendukungnya dari PA/KPA, dengan prosedur sebagai berikut: (i) Petugas Administrasi pada Penerbit SPM memeriksa SPP dan kelengkapan syarat pendukungnya dan mencatatnya dalam buku agenda penerimaan SPP dan menyerahkan kepada Verifikator untuk diverifikasi; (ii) Verifikator pada Penerbit SPM melakukan pemeriksaan kelengkapan dari berkas SPP dan menguji keabsahan dan substansi syarat pendukungnya; (iii) Operator merekam SPP kedalam aplikasi SPM dan mencetak konsep SPM; (iv) Verifikator melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan data hasil cetak SPM yang dibandingkan dengan dokumen sumber, dengan ketentuan: • apabila masih ada kekeliruan, verifikator menyampaikan kembali kepada Operator untuk dilakukan input ulang pada aplikasi SPM; dan • apabila sudah benar, Verifikator memberi paraf pada SPM yang telah diverifikasi sebelum diserahkan kepada Pejabat Penandatangan SPM. (v) Verifikator menyerahkan SPM yang telah diparaf kepada Pejabat Penerbit SPM untuk ditandatangani; (vi) Pejabat penandatangan SPM melakukan verifikasi atas SPM dan dokumen sumber. (vii) Pejabat Penandatangan SPM memvalidasi dengan cara menandatangani SPM, dan menyerahkan kembali kepada Petugas Administrasi; (viii) Petugas Administrasi memberikan stempel pada SPM yang telah ditandatangani dan mengarsipkan/ mengagendakan SPM; (ix) Operator melakukan backup data SPM ke dalam alat penyimpan data untuk disampaikan kepada KPPN (Pengiriman dalam bentuk ADK SPM); (x) Petugas Administrasi menyerahkan SPM kepada PA/KPA untuk dikirimkan kepada KPPN.
vi. setelah menerima SP2D dari KPPN, PA/KPA mengarsipkan salinan SP2D dan menyampaikan SP2D asli kepada Bank yang telah ditunjuk untuk melakukan pencairan dana atas Reksus terkait; vii. berdasarkan ... vii. berdasarkan SP2D, PPK membuat Aplikasi Penarikan Dana/WA dan mengirimkan kepada Dit. PKN untuk dibuatkan Cover Letter; viii. Dit. PKN menyampaikan WA kepada Pemberi HLN untuk dibuatkan replenishment/mentransfer dana ke reksus, dengan prosedur: ix. Dit. PKN melakukan verifikasi atas SP2D dan menerbitkan serta membuat cover letter dan mengirimkan kepada Pemberi HLN;
xi. BI membuat nota pemindahbukuan uang. 3) Pencairan Dana Dengan Mekanisme Letter of Credit (L/C): a) apabila mekanisme pembayaran melalui L/C, maka pencatatan dan pengakuan Pendapatan Hibah diakui pada saat Pemberi HLN telah menyetujui pembayaran atas realisasi pengiriman barang dalam bentuk Notice Of Disbursement (NOD); b) tata cara penarikan Hibah melalui L/C adalah sebagai berikut:
ii. KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP L/C dan mengirimkan SKP L/C asli ke BI atau bank yang ditunjuk untuk dibukukan, dengan tembusan kepada PA/KPA dan DJBC; iii. 3.2.3.Berdasarkan SKP L/C, PA/KPA memberitahukan kepada rekanan/importir yang bersangkutan untuk membuka L/C; iv. 3.2.4.Atas dasar KPBJ dan master list yang disetujui oleh PA/KPA, rekanan/importer yang diberi kuasa oleh rekanan, mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada BI atau bank lain yang ditunjuk;
vi. BI atau Bank lain yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Pemberi HLN untuk menerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran dengan dokumen yang disebut Commitment Letter (CL); vii. Pemberi HLN menerbitkan Commitment Letter (CL) untuk kemudian disampaikan kepada Bank Koresponden; viii. PA/KPA dapat meminta rekanan/importir untuk melaksanakan impor barang dari supplier luar negeri; ix. Berdasarkan pembukaan L/C dari BI atau bank lain yang ditunjuk, CL serta dokumen realisasi L/C, Bank koresponden melakukan penagihan kepada Pemberi HLN untuk dibayarkan kepada rekanan/supplier luar negeri;
xi. Bank Koresponden melakukan pembayaran kepada rekanan/supplier luar negeri; xii. Pemberi HLN mengirimkan NOD atas pembayaran Bank Koresponden kepada Direktorat DJPU cq Direktorat EAS; xiii. berdasarkan realisasi L/C, BI atau bank lain yang ditunjuk membuat Nota Disposisi L/C (NDLC)/Debit Advice dan menyampaikan tembusannya kepada KPPN Khusus Jakarta VI; dan xiv. berdasarkan SKP L/C dan Nota Disposisi L/C, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan membukukan Surat Perintah Pengesahan Pembayaran (SP3) dan menyampaikannya kepada: (i) PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI dalam hal L/C di buka di BI; dan (ii) PA/KPA dan BI dalam hal L/C dibuka di bank lain. 4) Pencairan Dana Dengan Mekanisme Reimbursement: Tata cara penarikan dana dengan Mekanisme Reimbursement adalah: a) berdasarkan NPHLN dan dokumen terkait yang dipersamakan, PA/KPA mengajukan buktibukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan dan Rincian Rencana Penggunaan Uang kepada KPPN; b) atas dasar bukti pengeluaran tersebut KPPN mengajukan APD kepada Pemberi HLN; c) atas dasar APD, Pemberi HLN mentransfer penggantian dana/reimbursement; d) Dit. PKN dan BI menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Pemberi HLN atas reimbursement yang dilakukan Pemberi HLN; dan e) atas dasar NOD, Dit. PKN menerbitkan SP3 dan mengirimkannya kepada PA/KPA.
1) Pencatatan Pelaporan Keuangan untuk transaksi Realisasi HLN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a) Petugas Administrasi menerima dan mencatat penerimaan dokumen sumber dari PPK/Unit Pengelola PHLN berupa SPM/SP2D atau SPWA/SP3 (untuk PHLN off budget/dikelola oleh pihak ketiga atau pemberi donor); b) Verifikator melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber meliputi hal-hal sebagai berikut:
ii. kelengkapan elemen data pada SP2D: Tanggal, Nomor dan Jumlah Nominal (dalam Rupiah); iii. kelengkapan ... iii. kelengkapan elemen data SPM: Kode Satker; Tahun Anggaran; Tanggal & Nomor SPM; Cara Pembayaran; Kode KPPN; Cara Bayar; Jenis Satker; Klasifikasi Belanja; Jenis, Nomor & Tanggal Dokumen Anggaran; Kode Fungsi & Sub Fungsi Program; Kode Wilayah; Jenis Pembayaran; Sifat Pembayaran; Sumber Dana; Cara Penarikan; Kode Kegiatan, Sub Kegiatan dan Akun; Jumlah Pengeluaran Akun; Kode BA, Eselon I dan Akun; dan iv. kelengkapan elemen data SPWA/SP3: Kode Satker; Tahun Anggaran; Tanggal & Nomor SP3; Kode KPPN; Jenis Satker; Klasifikasi Belanja; Jenis, Nomor & Tanggal Dokumen Anggaran; Kode Fungsi & Sub Fungsi Program; Kode Wilayah; Sumber Dana; Cara Penarikan; Kode Kegiatan, Sub Kegiatan dan Akun; Jumlah Pengeluaran Akun. c) apabila berdasarkan hasil verifikasi masih terdapat kekeliruan atau kurang lengkap, dokumen dikembalikan kepada pengirim untuk diperbaiki atau dilengkapi; d) Operator melakukan perekaman dokumen sumber ke dalam Aplikasi SAK sesuai dengan jenis transaksi dan dilanjutkan dengan pencetakan Register Transaksi Harian (RTH); e) Verifikator melakukan verifikasi terhadap RTH. Bila masih terdapat kekeliruan, maka dilakukan koreksi RTH; f) Prosedur Koreksi RTH:
ii. Verifikator menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang telah dikoreksi kepada operator untuk dilakukan perekaman; iii. Operator melakukan perekaman atas data yang telah diperbaiki dalam Aplikasi SAK; dan iv. Operator mencetak RTH atas data yang telah direkam pada Aplikasi SAK. g) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang telah diverifikasi; dan h) Operator melakukan posting ke dalam Buku Besar.
1) Petugas Administrasi di unit pengelola HLN menyusun dokumen sumber pengadaan barang/aset yang dibutuhkan untuk pencatatan aset BMN hasil HLN berupa: SPM/SP2D/SP3, Faktur/Kontrak pengadaan barang, Daftar barang (tabel rincian), BAST Barang Inventaris Hasil Pengadaan; 2) Verifikator melakukan verifikasi atas dokumen sumber meliputi keabsahan dan kelengkapan datanya; 3) PPK/Pimpinan Unit pengelola HLN memberikan validasi atas dokumen sumber untuk proses pencatatan pada Unit SIMAKBMN; 4) Proses ... 4) Proses verifikasi dan inventarisasi oleh Unit yang menangani SIMAKBMN: a) Petugas Administrasi menerima dokumen sumber dari PPK/Unit pengelola HLN; b) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber dari PPK/Unit pengelola HLN; c) Verifikator melakukan verifikasi dan inventarisasi atas dokumen sumber dan asset BMN yang diperoleh dari HLN, meliputi: validitas data dengan keberadaan aset dan keabsahan dokumen sumber; d) Validator melakukan penandatanganan Berita Acara Inventarisasi dan Verifikasi bersama dengan PPK/Kepala Unit Pengelola HLN; dan e) Verifikator memberikan nomor pada aset yang telah diverifikasi dan diinventarisasi. 5) Perekaman dan Pengarsipan pada Unit yang menangani SIMAKBMN:
6) Operator melakukan backup data pada Aplikasi SIMAKBMN. BAB V ... BAB V PENUTUP Hibah luar negeri yang diterima pada Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menganut prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara, saling menghormati, saling percaya, saling menguntungkan dan tanggung jawab bersama. Selain itu Hibah luar negeri juga harus mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan harus diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal perencanaan dan usulan Hibah diterapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama yang didanai Hibah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu meningkatkan koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, dan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SHARIF C. SUTARDJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 23/PERMEN-KP/2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FORMAT ACUAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN I. Penyampaian Usulan Proyek HLN Dalam Rangka Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan Hibah; II. Annual Work Plan; III. Tata Cara Penarikan Dengan Cara Pembayaran Langsung; IV. Tata Cara Penarikan Dengan Cara Rekening Khusus; V. Tata Cara Penarikan Dengan Cara Pembukaan L/C; VI. Tata Cara Penarikan Dengan Cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan; VII. Usulan Permohonan Nomor Register; VIII. Ringkasan Hibah (Grant Summary); IX. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung; X. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Lansung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL); XI. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); XII. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS); XIII. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS); XIV. Laporan Triwulan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat; dan XV. Laporan Semester. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SHARIF C. SUTARDJO I. Penyampaian Usulan Proyek HLN Dalam Rangka Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan Hibah Nomor : Lampiran : Hal : Penyampaian Usulan Proyek HLN dalam rangka Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan Hibah Kepada Yth. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS up. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Di Jakarta Sesuai dengan Surat ....................................., Nomor: ............................, tanggal .............................., bersama ini kami sampaikan Usulan Proyek- Proyek dari Instansi kami memerlukan Hibah luar negeri untuk dicantumkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) tahun .................. Yaitu Bantuan Teknik ................................. usulan, senilai ekuivalen USD$ ..................................... Untuk melengkapi usulan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan lampiran-lampiran sebagai berikut:
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal, Sjarief Widjaja Tembusan Yth:
II. Annual ... II. Annual Work Plan ANNUAL WORK PLAN F.Y 20../20.. Grant : Agency : Category Items/Activities PHYSICAL FINANCIAL BUDGET FOR ..../.... Remarks Total Target Cumulative up to ...../..../..... Target ..../.... Total Project Cost Cumulative up to ..../..../.... GOI (IDR) Grant (USD$) GOI (IDR) Grant (USD$) GOI (IDR) Grant (USD$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Petunjuk ... Petunjuk Pengisian Format AWP: LAJUR URAIAN PENGISIAN 1 diisi kategori berdasarkan pembagian kategori yang telah ditetapkan didalam NPHLN, misalnya:
2 diisi uraian kegiatan dari kategori tertentu yang tercantum pada kolom 1, misalnya kegiatan civil works akan meliputi:
3 diisi total target fisik selama pelaksanaan proyek. 4 diisi realisasi kegiatan fisik yang telah dicapai sampai dengan waktu mengisi form. 5 diisi target kegiatan fisik yang direncanakan untuk satu tahun yang akan datang. 6 diisi total biaya proyek yang berasal dari dana pendamping RI. 7 diisi total biaya proyek yang berasal dari dana hibah luar negeri. 8 diisi realisasi penyerapan dana pendamping RI sampai dengan waktu mengisi form ini. 9 diisi realisasi penyerapan dana hibah luar negeri sampai waktu mengisi form ini. 10 diisi rencana pembiayaan dari dana pendamping RI untuk satu tahun anggaran yang akan datang. 11 diisi rencana pembiayaan dari dana hibah untuk satu tahun anggaran yang akan datang. 12 diisi catatan-catatan yang perlu untuk penugasan sesuatu item yang belum jelas. III. Tata Cara Penarikan Dengan Cara III. Tata ... Pembayaran Langsung Penarikan HLN yang dilaksanakan dengan tata cara Pembayaran Langsung dilakukan sebagai berikut:
IV. Tata Cara Penarikan Dengan Cara Rekening IV. Tata ... Khusus Penarikan HLN yang dilaksanakan dengan tata cara Rekening Khusus (Reksus) dilakukan sebagai berikut:
E. ... V. Tata Cara Penarikan Dengan Cara Pembukaan L/C Penarikan HLN yang dilaksanakan dengan tata cara pembukaan L/C dilakukan sebagai berikut:
VI. Tata ... VI. Tata Cara Penarikan Dengan Cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan Penarikan HLN dengan cara penggantian pembiayaan pendahuluan (reimbursement) untuk dana Rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara dilakukan sebagai berikut:
VII. ... VII. Usulan Permohonan Nomor Register (KOP SURAT) KEMENTERIAN/LEMBAGA Nomor : .......... Sifat : .......... Lampiran : .......... Hal : Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah Yth. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: ..../PMK...../20.... tentang ....., dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan ........(1)...... yang berasal dari donor .....(2)..... Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan:
Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada .....(3)..... Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih. ...........(4), ..........(5)............. ...........(6)............................. ............(7)............................ NIP. ..................................... Tembusan: ..............(8).................... Petunjuk ... Petunjuk Pengisian Permohonan Nomor Register Hibah NOMOR URAIAN PENGISIAN
VIII. Ringkasan Hibah Ringkasan Hibah (Grant Summary)
Kode Satker :
No Penarikan Tgl/Bln/Thn Nilai
Terencana Langsung PP L/C PL Reksus
No Kepada Nilai 1. 2.
No Lokasi Alokasi 1. 2.
Bulan............ Tahun.............
Tahun............
Bulan.......... Tahun...........
No Uraian I II III IV V
Petunjuk Pengisian Ringkasan Hibah/Grant Summary NOMOR URAIAN PENGISIAN 1 Diisi nama nama proyek sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/Grant Agreement 2 Diisi dengan jumlah hibah sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/Grant Agreement 3 Diisi denganmata uang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah 4 Diisi dengan nomor reference dari donor 5 Diisi dengan nomor referensi lainnya (jika ada) 6 Diisi dengan tanggal penandatanganan hibah/grant date signing 7 Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga penerima hibah/Grant 8 Diisi dengan nama eselon I/satker penerima dan pengelola hibah 9 Jelas 10 Jelas 11 Diisi dengan jenis peruntukan pembiayaan dari hibah, misal bantuan program, bantuan proyek technical assistance 12 Jelas 13 a. Jelas
IX. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung KEMENTERIAN/LEMBAGA…….(1) SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG Tanggal : ………………….(2) Nomor : …………………..(3) Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ...…(4) Agar Mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait hibah sejumlah: Saldo Awal Rp. ……….(5) Pendapatan Hibah Rp. ……….(6) Belanja Terkait Hibah Rp. ……….(7) Saldo Akhir Rp. ……….(8) Untuk Periode Triwulan :…………(9) Tahun Anggaran : ……………. (10) Dasar pengesahan: Satker Kewenangan Nama satker ………… (11) xxxxx xx xxxxxx………(12) Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program xx.xx.xx.xx.xx.xx………..(13) Kegiatan. Output, Lokasi, Jenis Belanja xxxxx.xx.xx.xx.xx………..(14) Sumber Dana : xx/xx…………(15) No. Register : xxxxxx………. (16) BELANJA PENDAPATAN Akun Jumlah Uang BA/Unit Eselon Jumlah Uang I/Lokasi/Akun/Satker xxxxxxxx…..…..(17) …………………….(18) (20)xxx…xx…xx…xx..xxxx …………(21) Jumlah Belanja …………………….(19) Jumlah Pendapatan …………(22) Kepada : Belanja Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : …………………………………………………………(23) ...……….., …………………….(24) a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM ……(25) …….(27) .………………………………. NIP……….…………………(26) Petunjuk ...
kode akun pendapatan : Kode akun yang khusus digunakan dalam SP2HL dan Kode satker 960186
Kode Akun Uraian 431131 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan 431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha 431133 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah 431139 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya 431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Perorangan 431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Bilateral 431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Multilateral 431239 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Lainnya
X. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHl) SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL) NOMOR : ……(1) TANGGAL ………..(2) Menyatakan bahwa saya atas nama : Kementerian Negara /Lembaga : (xxx)………….. (3) Eselon I : (xx)……………. (4) Satker : (xxxxx)………… (5) No. /Tgl DIPA :……………………(6) No./Tgl SP Pengesahan : …………………..(7) Bertanggungjawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa ………………(8) Yang diterima langsung dari : Pemberi hibah : ……………………(9) Tanggal dan Nomor Penjanjian Hibah : …………………..(10) Nomor Register : …………………..(11) Nilai Hibah/Komitmen Hibah : …………………..(12) Tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut : Akun Pagu Realisasi Sisa s.d. Bulan Bulan ini s.d. Bulan lalu ini Pendapatan ………(14) ……….. ……….. ……….. ……….. …..…. (13) (15) (16) (17) (18) Belanja …….. (20) ……….. ……….. ……….. ……….. ……… (19) (21) (22) (23) (24) Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan Kerja Biro Perencanaan untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ….(26), tanggal, bulan, tahun Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama …..........................(27) NIP ........................………(28) Petunjuk ... XI. Surat … Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung dan Belanja Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) NOMOR URAIAN
Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggung jawab terhadap : *)
Apabila dikemudian hari terdapat kerugian Negara atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia untuk menyetor kerugian Negara tersebut ke Rekening Kas Negara. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemerikasaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………………,…………………(7) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Nama………………………....(8) NIP ..……………………….(9) Keterangan *) SPTJM untuk penerbitan SP2HL dan MPHL menggunakan uraian pada nomor (1) dan (2) saja. SPTJM untuk penerbitan SP4HL menggunakan uraian pada nomor (3) saja. Petunjuk ... Petunjuk. ... Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) NOMOR URAIAN
XII. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) KOP SURAT (1) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (SP3HL-BJS) TANGGAL…….NOMOR……. Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang _ Kementerian Keuangan RI Cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelment Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang/Jasa/Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut: Penerima Hibah Bagian anggaran/Eselon I : (2) Kode dan Nama Satker : (3) Pemberi Hibah Negara Donor : (4) Nama Donor : (5) Nama Proyek : (6) Nomor dan tanggal Perjanjian Hibah : (7) Nilai Hibah : (8) Rincian Pendapatan Hibah : Nomor Register : (9) Nilai Realisasi Hibah : (10) equivalen Rp. (11) Bentuk Hibah : Akun : (13) Telah Disahkan/dibukukan (14), (15) Tanggal : …………..…(17) PA/KPA TTD TTD NAMA (18) (16) Barang Jasa Surat Berharga (12) NIP (19) Petunjuk Pengisian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk/Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS NOMOR URAIAN PENGISIAN
- Lembaga Internasional dari luar negeri diisi lembaga internasional
XIII. Memo ... XIII. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA…………..(1) MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA Tanggal : ……………(2) Nomor : ………………..(3) Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN …………………………………………………………………(4) Agar melakukan pencatatan atas peneriman hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga Tahun Anggaran : ………………………(5) Dasar Pencatatan Satker Kewenangan Nama Satker Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (7) ……………………………….(6) Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program xx.xxx.xxx.xxxx (8) Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja xxxx.xxx.x.xx… : xx/xx (10) Penarikan Nomor register : xxx.xx (11) BELANJA PENDAPATAN Akun Jumlah Uang BA/Unit eselon Jumlah Uang I/Lokasi/Akun/Satker xxxx…..(12) …………(13) (15) xxx.xx.xx.xxx.xx ……….(16) xxx Jumlah Belanja ………...(14) Jumlah Pendapatan ………..(17) Kepada : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : …………………………………….(18) ………….,…………….(19) Kuasa Pengguna Anggaran
(12). Diisi...
Kode Akun Uraian 521611 Belanja barang untuk pencatatanPersediaan dari Hibah 531211 Belanja Modal tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah 532211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari hibah 53311 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk pencatatan gedung dan bangunan dari hibah 534211 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk pencatatan jalan, irigasi dan jaringan dari hibah 536211 Belanja Modal lainnya untuk pencatatn asset tetap lainnya dan/atau asset lainnya dari hibah
Kode Akun Uraian 431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang 431221 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
Kode Akun Uraian 431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa 431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
Kode Akun Uraian 431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa 431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
XIV. Laporan Triwulan Kesatu, Kedua, Ketiga, dan Keempat Form A LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 20… Nama Kementerian Negara / Lembaga: Nama Pemberi PHLN : A. DESKRIPSI I. Nama Proyek Pinjaman / Hibah : Ii. Nomor Npphln Dan Register : Iii. Tanggal Penandatanganan NPPHLN : Iv. Tanggal Efektif NPPHLN A. Tanggal Efektif Tentatif : B. Tanggal Efektif Riil : V. Tanggal Penutupan Npphln A. Original : B. Actual : Vi. Jumlah Pinjaman/Hibah A. Original : B. Actual : Vii. Tujuan : Viii. Sasaran : Ix. Instansi Penanggung Jawab : (Executing Agency) X. Instansi Pelaksana : (Implementing Agency) No. ... No. Instansi Pelaksana Kategori Alokasi Dana (Valas) Revisi/Perubahan (Valas) XI. Kategori Pinjaman No. Kategori Pinjaman Alokasi Dana (Valas) Dana Pendamping (Rp. Juta) Revisi / Perubahan (Valas) XII. Lingkup Pekerjaan 1. 2. 3. 4. XIII. Lokasi (Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya) No. Provinsi/Kab/Kota/Lainnya Alokasi Dana (Valas) Revisi/Perubahan/ (Valas) XIV. ... XIV. Disbursement Plan Dan Realisasi HLN (Juta Valas) Tahun Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total Disbursement Plan Total DIPA Total Realisasi DIPA (Juta Rupiah) TOTAL B. Petugas Yang Dapat Dihubungi Kepala Project Management Office /PMU Jabatan Strutural Atasan PMU Project Implementing Unit 1 Nama : Nama : Nama : Alamat Kantor : Alamat Kantor : Alamat Kantor : Telp : Telp : Telp : Faksimil : Faksimil : Faksimil : E-mail : E-mail : E-mail : Project Implementing Unit II Project Implementing Unit III Lainnya Nama : Nama : Nama : Alamat Kantor : Alamat Kantor : Alamat Kantor : Telp : Telp : Telp : Faksimil : Faksimil : Faksimil : E-mail : E-mail : E-mail : Form B1. ... Form B1. Ringkasan Pelaksanaan dalam Tahun Anggaran 20…. I. Keuangan (dalam Valas) Paket Kontrak/ Kegiatan *) Tata Cara Penarikan (PP/PL/LC/RK) Nilai Kontrak Dan Statusnya Pada Akhir Tahun Sebelumnya Penyerapan Kumulatif Sampai Dengan Desember Tahun Sebelumnya Penyerapan Pada Tahun Anggaran Tahun Berjalan Realisasi Penyerapan Withdrawal Application (WA) TH YL Triwulan I (1 Jan-31 Maret) Triwulan II (April – 30 Juni) Triwulan III (1 Jul – 30 Sept) Triwulan IV (Oct-31 Des) Realisasi Penyerapan s/d TA Berjalan Target Realisasi Target Realisasi Target Realiasi Target Realisasi (a1) (a2) (b1) (b2) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Nilai Tukar satu valas : Form B2. ... Form B2. Ringkasan Pelaksanaan dalam Tahun Anggaran 20… II. Fisik (dalam %) Paket Kontrak/ Kegiatan *) Tanggal Penandatanganan Kontrak Tanggal Akhir Kontrak Perkembangan Fisik s/d TA Sebelumnya Penyerapan Pada Tahun Anggaran Tahun Berjalan Realisasi Penyerapan s/d TA Berjalan Triwulan I (1 Jan-31 Maret) Triwulan II (April – 30 Juni) Triwulan III (1 Jul – 30 Sept) Triwulan IV (Oct-31 Des) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realiasi Target Realisasi (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) *) Untuk kegiatan yang tidak melalui proses kontrak, kolom (b) dan kolom (c) tidak perlu diisi Form C. ... Form C. Status Permasalahan TAHUN ANGGARAN BERJALAN PAKET KONTRAK/KEGIATAN MASALAH KRITIS YANG MEMPENGARUHI JADWAL DAN PENYERAPAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN (a) (b) (c) (d) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Form D. ... Form D Status Paket Kontrak D5. STATUS PENYERAPAN Nilai Kontrak Penyerapan Kumulatif s/d Desember Thn Sebelumnya Penyerapan TA Berjalan (20..) Realisasi Penyerapan s/d TA Berjalan Realisasi Penyerapan WA TH YL Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) *) : Perkiraan Jumlah pada saat prakontrak atau jumlah yang terkontrak D2. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN (untuk paket kontrak pada bulan Januari 20..) Tanggal Rencana Tanggal Perubahan Tanggal Aktual (a) (b) (c) (d) Proses Pengadaan Prakualifikasi Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Persetujuan Pemberi Pinjaman Pascakualifikasi Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Persetujuan Pemberi Pinjaman Evaluasi Pengadaan Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Persetujuan Pemberi Pinjaman Kontrak Tandatangan kontrak Persetujuan BAPPENAS (bila diperlukan) Persetujuan Pemberi Pinjaman Permintaan Uang Muka Penarikan Uang Muka D1. PAKET KONTRAK: D3. STATUS KONTRAK Untuk kontrak berjalan pada bulan Januari 20..... - Tanggal Kontrak : - Tanggal Persetujuan Peminjam : - Periode Kontrak : - Tanggal akhir kontrak : Hari - Nama Kontraktor/Konsultan/ : Suplier D4. STATUS TERAKHIR XV. Laporan ... XV. Laporan Semester LAPORAN PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI TAHUN ……
(Kode Proyek)
(Juni s/d Desember …..)
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)