DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk benih ikan, dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik indonesia, pelaporan, pembinaan dan pemantauan, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kegiatan pembudidayaan mutiara di Indonesia yang menggunakan inti mutiara sebagai salah satu komponen utama, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemasukan inti mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui penetapan persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan;
c.bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
4.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2.Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
3.Induk adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih Ikan.
4.Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
5.Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan Mutiara.
6.Rekomendasi Teknis Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk kepentingan pembudidayaan ikan.
7.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA

Pasal 2

Pelaku Usaha yang memiliki usaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia di bidang:

a.pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, payau, laut, dan tanaman air; dan/atau
b.perdagangan hasil perikanan, dapat mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

Pasal 3

(1)Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pemasukan.
(2)Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Menteri.
(3)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi Pemasukan kepada Direktur Jenderal.
(4)Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan negara asal.
(5)Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan impor.
(6)Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 4

(1)Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Permohonan Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui sistem Indonesia National Single Window.

Pasal 5

(1)Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan:
1. a.nomor induk berusaha beserta KBLI yang sesuai;
2. b.nama umum, nama latin, dan foto komoditas Ikan yang akan diimpor;
3. c.laporan monitoring/surveilans penyakit Ikan pada kegiatan pembudidayaan;
4. d.dokumen status kesehatan Ikan;
5. e.surat hasil analisis risiko impor;
6. f.bukti pemberitahuan impor barang sebelumnya, jika sebelumnya sudah terbit persetujuan impor;
7. g.surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
8. h.data realisasi impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Laporan monitoring/surveilans penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Dokumen status kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
1. a.health certificate; dan/atau
2. b.surat keterangan sehat secara klinis/visual dari negara asal, yang disahkan oleh otoritas kompeten negara asal.
(4)Dalam hal pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan berasal dari negara atau negara transit yang terkena wabah atau pernah terjadi infeksi penyakit Ikan penting dan/atau penyakit Ikan tertentu yang membahayakan di wilayah Negara Republik Indonesia, dokumen status kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
1. a.hasil pengujian negatif dari laboratorium terakreditasi di negara setempat yang menyatakan tidak mengandung patogen atau bagian dari patogen sesuai dengan standar World Organisation of Animal Health; dan
2. b.laporan monitoring penyakit Ikan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.
(5)Dalam hal standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a belum tersedia, dapat mengacu pada jurnal Internasional.
(6)Surat hasil analisis risiko impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipersyaratkan untuk:
1. a.pemasukan pertama kali dari negara anggota World Organisation of Animal Health untuk: 1) jenis atau strain/varietas Ikan baru; 2) Ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau 3) Ikan dari negara asal yang sedang terkena wabah.
2. b.setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota World Organisation of Animal Health.
(7)Surat hasil analisis risiko impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
(8)Permohonan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
1. a.laporan monitoring/surveilans penyakit Ikan pada kegiatan pembudidayaan;
2. b.dokumen status kesehatan Ikan;
3. c.surat hasil analisis risiko impor.
(9)Bentuk dan format data realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan dalam negeri;
2. b.kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya;
3. c.standar nasional Indonesia Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau standar dari negara asal Ikan yang setara; dan/atau
4. d.hasil analisis risiko pemasukan.
(2)Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil:
1. a.pemuliaan; atau
2. b.penangkapan Ikan.
(3)Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki:
1. a.performa pertumbuhan yang lebih baik; dan/atau
2. b.performa ketahanan penyakit yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia.
(4)Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Permohonan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melampirkan data kualitas Inti Mutiara yang diimpor.
(2)Rekomendasi pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan paling sedikit kapasitas produksi unit usaha budidaya.

Pasal 8

(1)Berdasarkan permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat
(8), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
(2)Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara paling lambat 4 (empat) hari kerja.
(3)Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan Rekomendasi Pemasukan disertai alasan penolakan dan Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali paling lambat 4 (empat) hari kerja.

Pasal 9

Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus dilakukan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara anggota World Organisation of Animal Health berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun takwim.
(2)Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara bukan anggota World Organisation of Animal Health berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan untuk 1 (satu) kali pemasukan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023