DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Januari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemasukan inti mutiara ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, perlu diatur persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan;
c.bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); https://jdih.kkp.go.id/ Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3.Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
4.Induk adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih Ikan.
5.Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
6.Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan Mutiara.
7.Rekomendasi adalah keterangan tertulis untuk melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau inti Mutiara untuk kepentingan pembudidayaan Ikan. https://jdih.kkp.go.id/ Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
8.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pemasukan.
(2)Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi teknis.
(3)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diterbitkan oleh Menteri.
(4)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diterbitkan berdasarkan negara asal.
(5)Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan impor.
(6)Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara harus mengajukan permohohan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
(2)Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem nasional Neraca Komoditas.

Pasal 4

(1)Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melampirkan:
1. a.surat hasil analisis risiko; dan/atau
2. b.laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan. https://jdih.kkp.go.id/ Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
(3)Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan diterbitkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan dalam negeri;
2. b.kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya;
3. c.standar nasional Indonesia Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau standar dari negara asal Ikan yang setara; dan/atau
4. d.hasil analisis risiko pemasukan.
(4)Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari hasil:
1. a.pemuliaan; atau
2. b.penangkapan ikan.
(5)Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diperbolehkan untuk:
1. a.Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk dasar (grand parent stock) yang memiliki:
  1. 1.keragaman genetik yang lebih baik;
  2. 2.jarak perbedaan genetik yang jauh; atau
  3. 3.fenotipe yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia; atau
2. b.Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk pokok (parent stock) yang memiliki:
  1. 1.pola genetik yang lebih baik;
  2. 2.fenotipe yang lebih baik; atau
  3. 3.kinerja biologis yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia.
(6)Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melampirkan data kualitas Inti Mutiara yang diimpor.
(2)Rekomendasi teknis pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan paling sedikit kapasitas produksi unit usaha budidaya.

Pasal 6

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik https://jdih.kkp.go.id/ Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE Indonesia harus dilakukan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 8

Setiap Orang yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan realisasi impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Setiap Orang yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.lokakarya;
4. d.seminar; atau
5. e.diskusi kelompok terpumpun.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peninjauan lapangan dan/atau secara daring.
(4)Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Dalam hal Neraca Komoditas untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sudah tersedia maka persetujuan impor diterbitkan berdasarkan rencana kebutuhan dan rencana pasokan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemasukan inti mutiara ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, perlu diatur persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan;
c.bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); https://jdih.kkp.go.id/ Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3.Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
4.Induk adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih Ikan.
5.Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
6.Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan Mutiara.
7.Rekomendasi adalah keterangan tertulis untuk melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau inti Mutiara untuk kepentingan pembudidayaan Ikan. https://jdih.kkp.go.id/ Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
8.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pemasukan.
(2)Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi teknis.
(3)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diterbitkan oleh Menteri.
(4)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diterbitkan berdasarkan negara asal.
(5)Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan impor.
(6)Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara harus mengajukan permohohan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
(2)Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem nasional Neraca Komoditas.

Pasal 4

(1)Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melampirkan:
1. a.surat hasil analisis risiko; dan/atau
2. b.laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan. https://jdih.kkp.go.id/ Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
(3)Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan diterbitkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan dalam negeri;
2. b.kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya;
3. c.standar nasional Indonesia Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau standar dari negara asal Ikan yang setara; dan/atau
4. d.hasil analisis risiko pemasukan.
(4)Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari hasil:
1. a.pemuliaan; atau
2. b.penangkapan ikan.
(5)Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diperbolehkan untuk:
1. a.Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk dasar (grand parent stock) yang memiliki:
  1. 1.keragaman genetik yang lebih baik;
  2. 2.jarak perbedaan genetik yang jauh; atau
  3. 3.fenotipe yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia; atau
2. b.Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk pokok (parent stock) yang memiliki:
  1. 1.pola genetik yang lebih baik;
  2. 2.fenotipe yang lebih baik; atau
  3. 3.kinerja biologis yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia.
(6)Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melampirkan data kualitas Inti Mutiara yang diimpor.
(2)Rekomendasi teknis pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan paling sedikit kapasitas produksi unit usaha budidaya.

Pasal 6

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

BAB III

PELAPORAN

Pasal 8

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Setiap Orang yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.lokakarya;
4. d.seminar; atau
5. e.diskusi kelompok terpumpun.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peninjauan lapangan dan/atau secara daring.
(4)Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Dalam hal Neraca Komoditas untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sudah tersedia maka persetujuan impor diterbitkan berdasarkan rencana kebutuhan dan rencana pasokan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2025