Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 45/PERMEN-KP/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
2
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. 4
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN- KP/2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1889 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 45/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta menciptakan kelancaran komunikasi kedinasan yang efektif dan efisien, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi pembina ketatalaksanaan pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Dalam Pedoman Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum antara lain mengatur tentang jenis dan penyusunan Naskah Dinas, penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan Naskah Dinas korespondensi, pembatalan, pencabutan, serta pembatalan produk hukum dan ralat. 7 Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan Tata Naskah Dinas, maka pengaturan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan. B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Sasaran penyusunan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
D. Asas penyusunan Naskah Dinas dilakukan berdasarkan asas berikut ini:
E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi:
9 F. Pengertian Umum Dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, digunakan beberapa terminologi/istilah sebagai berikut:
10
11
12
44.Naskah Dinas Elektronik adalah Naskah Dinas berupa komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronis atau yang terekam dalam multimedia elektronis. 13 BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Jenis Naskah Dinas Jenis Naskah Dinas di lingkungan Kementerian terdiri dari:
1) Peraturan Menteri dan Peraturan Pejabat Eselon I; 2) Standar Operasional Prosedur; dan 3) Surat Edaran.
1) Keputusan Menteri; dan 2) Keputusan Pejabat Eselon I.
1) Instruksi; 2) Surat Perintah; dan 3) Surat Tugas.
1) Nota Dinas; dan 2) Memorandum.
B. Cara Penulisan dan Format
1) Peraturan Menteri dan Peraturan Pejabat Eselon I pengertian, kewenangan penandatanganan, susunan, bentuk, penulisan, pengundangan, dan distribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengertian, kewenangan penandatanganan, susunan, bentuk, pengesahan, dan distribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Surat Edaran a) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Edaran:
b) Susunan
(a) kop Surat Edaran: (i) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (ii) Pejabat Eselon I atas nama Menteri, menggunakan Kop Kementerian; dan (iii) Pejabat Eselon I, menggunakan Kop Unit Kerja. (b) Yth. yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi Surat Edaran; (c) tulisan Surat Edaran diletakkan secara simetris di bawah Kop Naskah Dinas dan ditulis dengan huruf kapital; (e) kata Nomor diletakkan secara simetris di bawah tulisan Surat Edaran dan ditulis dengan huruf awal kapital; (f) kata Tentang diletakkan secara simetris di bawah kata Nomor dan di tulis dengan huruf kapital; dan 15 (g) rumusan judul Surat Edaran diletakkan secara simetris di bawah kata Tentang dan ditulis dengan huruf kapital.
(a) latar belakang; (b) kata Dasar yang memuat ketentuan yang dijadikan landasan penetapan Surat Edaran; dan (c) isi pemberitahuan.
(a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun penetapan; (b) nama jabatan pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (c) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Edaran; (d) nama pejabat yang menandatangani Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar; (e) cap dinas/jabatan; dan (f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor. c) Distribusi Surat Edaran didistribusikan kepada pejabat dan pihak terkait lainnya. Format Surat Edaran dapat dilihat pada contoh 1A, 1B, dan 1C 16 CONTOH 1A FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI MENTERI Yth.
................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................... ............................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................. Jakarta, September 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Tanda tangan dan cap Menteri NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Pejabat yang dituju Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat latar belakang tentang ditetapkannya Surat Edaran, dasar pembuatan, dan isi Surat Edaran Tempat, tanggal, jabatan penanda tangan, tanda tangan, cap dinas dan nama penanda tangan tangan Judul Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital 17 CONTOH 1B FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Yth.
................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................. .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................. Jakarta, September 2016 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap Kementerian NAMA LENGKAP Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dicetak Pejabat yang dituju Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat latar belakang tentang ditetapkannya Surat Edaran, dasar pembuatan, dan isi Surat Edaran Tempat, tanggal, jabatan penanda tangan, tanda tangan, cap dinas, dan nama penanda tangan Judul Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital 18 CONTOH 1C FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Yth.
................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... .................................................................................................................................. Jakarta, September 2016 SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP Kop surat unit eselon I yang telah dicetak Pejabat yang dituju Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat latar belakang tentang ditetapkannya Surat Edaran, dasar pembuatan, dan isi Surat Edaran Tempat, tanggal, jabatan penanda tangan, tanda tangan, cap dinas jabatan dan nama penanda tangan Judul Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital 19
Pengertian, Kewenangan Penandatanganan, susunan, bentuk, penulisan, dan distribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Instruksi a) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Instruksi hanya Menteri. b) Susunan
(a) kop Instruksi menggunakan Kop Menteri; (b) tulisan Instruksi diletakkan secara simetris di bawah Kop Naskah Dinas dan ditulis dengan huruf kapital; (c) kata Nomor diletakkan secara simetris di bawah tulisan Instruksi dan ditulis dengan huruf kapital; (d) kata Tentang diletakkan secara simetris di bawah kata Nomor dan ditulis dengan huruf kapital; (e) rumusan judul Instruksi diletakkan secara simetris dibawah kata Tentang dan ditulis dengan huruf kapital; dan (f) tulisan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN diletakkan secara simetris di bawah rumusan judul dan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.
(a) kata Menimbang yang memuat latar belakang penetapan Instruksi; dan (b) kata Mengingat yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi.
(a) nama/pejabat/pegawai yang diberi Instruksi; 20 (b) substansi Instruksi.
(a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun penetapan; (b) nama jabatan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; (c) tanda tangan Menteri sebagai pejabat yang menetapkan Instruksi; dan (d) nama Menteri sebagai pejabat yang menandatangani Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. c) Distribusi Instruksi didistribusikan kepada yang berkepentingan. d) Hal yang Perlu Diperhatikan
Format Instruksi dapat dilihat pada contoh 2 21 CONTOH 2 FORMAT INSTRUKSI YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI INSTRUKSI NOMOR … TAHUN 2016 TENTANG …. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : ............................ Mengingat : .......................... dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
Untuk : KESATU : .................................................................................................... KEDUA : .................................................................................................... KETIGA : .................................................................................................... KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ... ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di ... pada tanggal .... MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Tanda tangan dan cap Menteri NAMA LENGKAP Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital, tanda tangan dan cap dinas Latar belakang Instruksi Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima insruksi 22 2) Surat Perintah a) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah:
b) Susunan
(a) kop Surat Perintah: (i) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (ii) Pejabat Eselon I atas nama Menteri menggunakan Kop Kementerian; (iii) Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II menggunakan Kop Unit Kerja; (iv) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (v) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan Kop UPT. (b) tulisan Surat Perintah diletakkan secara simetris di bawah Kop Naskah Dinas dan ditulis dengan huruf kapital; dan (c) kata Nomor diletakkan secara simetris di bawah tulisan Surat Perintah dan ditulis dengan huruf kapital.
(a) Konsiderans Surat Perintah terdiri atas: (i) kata Menimbang yang memuat latar belakang ditetapkannya Surat Perintah; dan (ii) kata Dasar yang memuat ketentuan yang dijadikan landasan penetapan Surat Perintah. (b) Diktum dimulai dengan frasa Memberi Perintah yang ditulis dengan huruf awal kapital diletakkan secara simetris, diikuti kata Kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. Di 23 bawah kata Kepada ditulis kata Untuk disertai perintah yang harus dilaksanakan.
(a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun penetapan; (b) nama jabatan pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (c) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Perintah; (d) nama pejabat yang menandatangani Surat Perintah yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; (e) cap dinas/jabatan; dan (f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor; c) Distribusi Surat Perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. d) Hal yang Perlu Diperhatikan Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang diperintahkan ditulis ke dalam Lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, golongan, jabatan, tujuan, waktu pelaksanaan, dan keterangan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Format Surat Perintah dapat dilihat pada contoh 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, dan 3F 24 CONTOH 3A FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI MENTERI SURAT PERINTAH NOMOR ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa ...............................................................................................;
Dasar : 1. ..........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, Agustus 2016 Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda Tangan dan Cap jabatan Nama Lengkap Tembusan:
Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkan surat perintah Daftar pejabat yang menerima perintah 25 CONTOH 3B FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa ...............................................................................................;
Dasar : 1. ..........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Juli 2016 a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap Kementerian Nama Lengkap Tembusan:
Logo Kementerian yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkannya surat perintah Daftar pejabat yang menerima perintah 26 CONTOH 3C FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa ...............................................................................................;
Dasar : 1. ..........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, …April 2016 Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap jabatan Nama Lengkap Tembusan:
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkan nya surat perintah Daftar pejabat yang menerima perintah 27 CONTOH 3D FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON II KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa ...............................................................................................;
Dasar : 1. ..........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … April 2016 Kepala Biro Umum, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan:
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Tempat, tanggal nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkan nya surat perintah Daftar pejabat yang menerima perintah 28 CONTOH 3E FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI KEPALA PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3520350, (021) 3519070 EKT. 7434, FAKSIMILE (021) 3519133 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK pusdatin@kkp.go.id SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa ...............................................................................................;
Dasar : 1. ..........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ..........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Mei 2016 Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Tanda tangan dan cap jabatan Nama Lengkap Tembusan:
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkannya surat perintah Daftar pejabat yang menerima perintah 29 CONTOH 3F LAMPIRAN SURAT PERINTAH Lampiran Surat Perintah Nomor : No. Nama Golongan Jabatan Tujuan Waktu Pelaksanaan Keterangan Jakarta, … Mei 2016 Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap 30 3) Surat Tugas a) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas:
b) Susunan
(a) kop Surat Tugas: (i) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (ii) Pejabat Eselon I atas nama Menteri, menggunakan Kop Kementerian; (iii) Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II menggunakan Kop Unit Kerja; (iv) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (v) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan Kop UPT. (b) tulisan Surat Tugas diletakkan secara simetris di bawah Kop Naskah Dinas dan ditulis dengan huruf kapital; dan (c) kata Nomor diletakkan secara simetris di bawah tulisan Surat Tugas dan ditulis dengan huruf awal kapital;
(a) Konsiderans Surat Tugas terdiri atas: (i) kata Menimbang yang memuat latar belakang ditetapkannya Surat Tugas; dan (ii) kata Dasar yang memuat ketentuan yang dijadikan landasan penetapan Surat Tugas. (b) Diktum dimulai dengan frasa Memberi Tugas yang ditulis dengan huruf awal kapital diletakkan secara simetris, diikuti kata Kepada di tepi kiri serta nama 31 dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. Di bawah kata Kepada ditulis kata Untuk disertai tugas yang harus dilaksanakan.
(a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun penetapan; (b) nama jabatan pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (c) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Tugas; (d) nama pejabat yang menandatangani Surat Tugas yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; (e) cap dinas/jabatan; dan (f) tembusan tanpa Yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor; c) Distribusi Surat Tugas disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. d) Hal yang Perlu Diperhatikan Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi ditulis ke dalam Lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, golongan, jabatan, tujuan, waktu pelaksanaan, dan keterangan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Format Surat Tugas dapat dilihat pada contoh 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, dan 4F 32 CONTOH 4A FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI MENTERI SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa .........................................................................................;
Dasar : 1. ...................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. ....................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ...................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, Juli 2016 Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Tembusan:
Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkannya surat tugas Daftar pejabat yang menerima tugas 33 CONTOH 4B FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa .................................................................................................;
Dasar : 1. ............................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. ............................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ............................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Juni 2016 a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap kementerian Nama Lengkap Tembusan:
Logo Kementerian yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkannya surat tugas Daftar pejabat yang menerima tugas 34 CONTOH 4C FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa ...........................................................................................;
Dasar : 1. ......................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. ......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .....................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Juni 2016 Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap jabatan Nama Lengkap Tembusan:
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkannya surat tugas Daftar pejabat yang menerima tugas 35 CONTOH 4D FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON II KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa .............................................................................................;
Dasar : 1. ........................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Juli 2016 Kepala Biro Umum, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan :
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkannya surat tugas Daftar pejabat yang menerima tugas 36 Lampiran Surat Tugas Nomor : Tanggal: No. Nama Golongan Jabatan Tujuan Waktu Pelaksanaan Ket. Kepala Biro Umum, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap CONTOH 4E LAMPIRAN SURAT TUGAS 37 CONTOH 4F FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI KEPALA PUSATA DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3520350, (021) 3519070 EKT. 7434, FAKSIMILE (021) 3519133 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK pusdatin@kkp.go.id SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2016 Menimbang : a. bahwa .............................................................................................;
Dasar : 1. ........................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Maret 2016 Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Tanda tangan dan cap jabatan Nama Lengkap Tembusan:
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Tempat, tanggal, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Memuat alasan dan dasar ditetapkannya surat tugas Daftar pejabat yang menerima tugas 38
1) Nota Dinas a) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Nota Dinas:
b) Susunan
(a) Kop Nota Dinas ditulis dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan huruf Arial kapital ukuran 14 bold dan nomenklatur Unit Kerja Eselon I dengan huruf Arial kapital ukuran 16 tidak bold diletakkan secara simetris di atas garis dengan line style thin thick dan tebal 4pt; (b) kata Nota Dinas diletakkan secara simetris di bawah Kop Naskah Dinas dan ditulis dengan huruf kapital; (c) kata Nomor diletakkan secara simetris di bawah tulisan Nota Dinas dan ditulis dengan huruf awal kapital; (d) singkatanYth. yang diikuti tanda baca titik dua; (e) kata Dari diletakkan di bawah singkatan Yth yang diikuti tanda baca titik dua; (f) kata Lampiran (jika diperlukan) diletakkan di bawah kata Dari yang diikuti tanda baca titik dua; (g) kata Hal diletakkan di bawah kata Dari/Lampiran yang diikuti tanda baca titik dua; dan (h) kata Tanggal diletakkan di bawah kata Hal yang diikuti tanda baca titik dua; (i) Kata Nomor, Yth., Dari, Lampiran, Hal, dan Tanggal ditulis di sebelah kiri dengan huruf awal kapital dan di bawahnya diletakkan garis line style simple dengan tebal 1 pt setelah kata Tanggal. 39
(a) tanda tangan pejabat yang menandatangani Nota Dinas; (b) nama pejabat yang menandatangani Nota Dinas dan yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; (c) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor; c) Hal yang Perlu Diperhatikan:
Format Nota Dinas dapat dilihat pada contoh 5A, 5B, dan 5C. 40 CONTOH 5A FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS Nomor ... / ... / ... /2016 Yth : .... Dari : Sekretaris Jenderal Hal : .... Tanggal : ... April 2016 ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ............................................................................................................... ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Tanda tangan, nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap 41 CONTOH 5B Format penulisan Nota Dinas berasal dari unit pengolah surat menggunakan atas nama KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS Nomor ... / ... / ... /2016 Yth : Inspektur Jenderal Dari : Sekretaris Jenderal Hal : .... Tanggal : ... Mei 2016 ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap 42 CONTOH 5A FORMAT NOTA DINAS Format penulisan Nota Dinas berasal dari unit pengolah surat ditandatangani oleh PLH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS Nomor ... / ... / ... /2016 Yth : Inspektur Jenderal Dari : Plh. Sekretaris Jenderal Hal : .... Tanggal : ... Mei 2016 ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Tanda tangan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap 43 2) Memorandum a) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Memorandum:
b) Susunan
(a) Memorandum Menteri menggunakan Kop Menteri; (b) Kop Memorandum Unit kerja Eselon I ditulis dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan huruf Arial kapital ukuran 14 bold dan nomenklatur Unit Kerja Eselon I dengan huruf Arial kapital ukuran 16 tidak bold diletakkan secara simetris di atas garis line style thin thick dengan tebal 4pt; (c) kata Memorandum diletakkan secara simetris di bawah Kop Naskah Dinas dan ditulis dengan huruf kapital; (d) kata Nomor diletakkan secara simetris di bawah tulisan Memorandum dan ditulis dengan huruf awal kapital; (e) singkatan Yth. yang diikuti tanda baca titik dua; (f) kata Dari diletakkan di bawah singkatan Yth yang diikuti tanda baca titik dua; (g) kata Lampiran (jika diperlukan) diletakkan di bawah kata Dari yang diikuti tanda baca titik dua; (h) kata Hal diletakkan di bawah kata Dari/Lampiran yang diikuti tanda baca titik dua; dan (i) kata Tanggal diletakkan di bawah kata Hal yang diikuti tanda baca titik dua; dan (j) Kata Nomor, Yth., Dari, Lampiran, Hal, dan Tanggal ditulis di sebelah kiri dengan huruf awal kapital dan di bawahnya diletakkan garis line style simple dengan tebal 1 pt setelah kata Tanggal. 44
(a) tanda tangan pejabat yang menandatangani Memorandum; (b) nama pejabat yang menandatangani Memorandum, yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; dan (c) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor; c) Hal yang Perlu Diperhatikan:
Format Memorandum dapat dilihat pada contoh 6A, 6B, dan 6C. 45 CONTOH 6A FORMAT MEMORANDUM MENTERI MEMORANDUM Nomor ... / ... / ... /2016 Yth. : Sekretaris Jenderal Dari : Menteri Kelautan dan Perikanan Hal : .... Lampiran : ... berkas Tanggal : ... Juni 2016 ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
Kop surat Menteri Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Tanda tangan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap 46 CONTOH 6B FORMAT MEMORANDUM Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL MEMORANDUM Nomor ... / ... / ... /2016 Yth. : Kepala Bagian Rumah Tangga Dari : Kepala Biro Umum Hal : .... Lampiran : … berkas Tanggal : ... Maret 2016 ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
Tanda tangan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap 47 CONTOH 6C FORMAT PENULISAN MEMORANDUM BERASAL DARI UNIT PENGOLAH SURAT MENGGUNAKAN ATAS NAMA Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL MEMORANDUM Nomor ... / ... / ... /2016 Yth. : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Dari : Kepala Biro Umum Hal : .... Lampiran : ... berkas Tanggal : ... Agustus 2016 ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ................................................................................................................ .................................................................................................................................... ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap 48 CONTOH 6C FORMAT PENULISAN MEMORANDUM DITANDATANGANI PLH Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL MEMORANDUM Nomor ... / ... / ... /2016 Yth. : Kepala Biro Keuangan Dari : Plh. Sekretaris Jenderal Hal : .... Lampiran : ... berkas Tanggal : ... Agustus 2016 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................................... ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
Tanda tangan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap 49
1) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Dinas: a) Menteri; b) Pejabat Eselon I atas nama Menteri; c) Pejabat Eselon I; d) Pejabat Eselon II atas nama Pejabat Eselon I; e) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi; dan f) Kepala Unit Pelaksana Teknis. 2) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas:
(a) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (b) Pejabat Eselon I atas nama Menteri, menggunakan Kop Kementerian; (c) Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II, menggunakan Kop Unit Kerja; (d) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (e) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan Kop UPT.
50 b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup yang ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki Surat Dinas terdiri atas:
3) Distribusi Surat Dinas disampaikan kepada penerima yang berhak. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan: a) kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama; b) jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; c) jika pihak yang ditujukan lebih dari tiga ditulis Yth. (Daftar Terlampir ) yang ditulis pada lampiran; d) halaman lampiran ditulis Lampiran Surat Dinas, Nomor, dan Tanggal ditulis pada kanan atas; e) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diakhiri tanda baca dengan batas paling jauh 10 cm dari batas kiri kertas; dan f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor; Format Surat Dinas dapat dilihat pada contoh 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, dan 7G. 51 CONTOH 7A FORMAT PENULISAN SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor : ... ... Januari 2016 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ... Jalan ... ………………………(Alinea Pembuka)........................................................................... ................................................................................................................................................. ……………………… (Alinea Isi) .................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………….……… ....………………………………………………………………………………………………. ……………………… (Alinea Penutup) ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Tembusan:
Hal : ... Yth. ... Jalan ... ………………………(Alinea Pembuka).......................................................................... ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... ……………………… (Alinea Isi) ................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………. ……………………… (Alinea Penutup) .......................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap kementerian Nama Lengkap Tembusan:
Hal : ... Yth. ... Jalan ... ………………………(Alinea Pembuka)......................................................................... .................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ……………………… (Alinea Isi) ................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………… (Alinea Penutup) ........................................................................ ……………………………………………………………………………………………………… Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
Hal : ... Yth. ... Jalan ... ……………………………………(Alinea Pembuka)................................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………..... ……………………………………(Alinea Isi) .............................................................. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………(Alinea Penutup) ………………………………..... .............................................................................................................................................. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
55 CONTOH 7E FORMAT PENULISAN SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TERKAIT PROSES PENGELOLAAN BMN Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor, sifat dan hal surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Alamat tujuan surat yang ditulis di bagian kiri Isi surat KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA JAKARTA NIZAM ZACHMAN JALAN MUARA BARU UJUNG JAKARTA UTARA 14440 TELEPON (021) 6941016, FAKSIMILE (021) 6617868 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : ... ... April 2016 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : Permohonan Penghapusan BMN Yth. ... Jalan ... ……………………………………(Alinea Pembuka)................................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………..... ……………………………………(Alinea Isi) ............................................................. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………(Alinea Penutup) ………………………………… ............................................................................................................................................... a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
56 CONTOH 7F FORMAT PENULISAN SURAT DINAS YANG DITUJUKAN LEBIH DARI TIGA PENERIMA SURAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : ... ... Januari 2016 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. (Daftar Terlampir) ………………………(Alinea Pembuka)................................................................. ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ……………………… (Alinea Isi) ............................................................................ ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………… (Alinea Penutup) ............................................................... ………………………………………………………………………………………………… Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 58
1) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Undangan: a) Menteri; b) Pejabat Eselon I atas nama Menteri; c) Pejabat Eselon I; d) Pejabat Eselon II atas nama Pejabat Eselon I; e) Pejabat Eselon II; f) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi; dan g) Kepala Unit Pelaksana Teknis. 2) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Undangan terdiri atas:
(a) Menteri, menggunakan kop Menteri; (b) Pejabat Eselon I atas nama Menteri, menggunakan Kop Kementerian; (c) Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II, menggunakan Kop Unit Kerja; (d) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (f) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan Kop UPT.
3) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri atas: a) alinea pembuka; b) isi undangan yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea penutup. 4) Kaki Bagian kaki Surat Undangan terdiri atas: a) nama jabatan pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Undangan; c) nama pejabat yang menandatangani Surat Undangan yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; d) cap dinas/jabatan; dan e) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor. 5) Hal yang perlu diperhatikan: a) kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama; b) jika Surat Undangan ditujukan kepada instansi di luar Kementerian, penandatanganan dilakukan oleh Menteri, Pejabat Eselon I atas nama Menteri, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan Kepala UPT; c) jika pihak yang diundang lebih dari tiga, ditulis Yth. (Daftar Terlampir) yang ditulis pada lampiran; d) halaman lampiran ditulis Lampiran Surat Undangan, Nomor, dan Tanggal ditulis pada kanan atas, sedangkan pada kaki lampiran nama dan tanda tangan pejabat yang mengundang ditulis sebagaimana pada kaki Surat Undangan; e) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca; 60 f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor; dan g) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu dengan bahan dan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan. Format Surat Undangan dapat dilihat pada Contoh 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E. 61 CONTOH 8A FORMAT PENULISAN SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor : ... ... Januari 2016 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ................................................. ........................................................ ........................................................ .............................(Alinea Pembuka dan isi)............................................................... ......................................................................................................................... pada hari, tanggal : ............................................. waktu : pukul ................................... tempat : ............................................. acara : ............................................ ......................................(Alinea Penutup)................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................. Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Tembusan:
Kop surat berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor, sifat dan hal surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Alamat tujuan surat yang ditulis di bagian kiri Isi surat 62 CONTOH 8B FORMAT PENULISAN SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor : ... ... Januari 2016 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ................................................. ........................................................ ........................................................ .............................(Alinea Pembuka dan isi)............................................................... ......................................................................................................................... pada hari, tanggal : ............................................. waktu : pukul ................................... tempat : ............................................. acara : ............................................ ......................................(Alinea Penutup)................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................. a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap kementerian Nama Lengkap Tembusan:
Kop surat berupa logo kementerian yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor, sifat dan hal surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Alamat tujuan surat yang ditulis di bagian kiri Isi surat 63 CONTOH 8C FORMAT PENULISAN SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : ... ... Juni 2016 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. (Daftar Terlampir) ........................................................ ........................................................ .............................(Alinea Pembuka dan isi)............................................................. ......................................................................................................................... pada hari, tanggal : ............................................. waktu : pukul ................................... tempat : ............................................. acara : ............................................ ......................................(Alinea Penutup)................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................. Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menteri Kelautan dan Perikanan/ Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap 65 CONTOH 8E FORMAT PENULISAN SURAT UNDANGAN YANG BERBENTUK KARTU 66
1) Perjanjian Nasional Pengertian, Kewenangan Penandatanganan, susunan, bentuk, pengesahan, penomoran, dan distribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Perjanjian Internasional Pengertian, Kewenangan Penandatanganan, susunan, bentuk, pengesahan, penomoran, dan distribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Kuasa: a) Menteri; b) Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III sesuai dengan kewenangannya; dan c) Kepala Unit Pelaksana Teknis. 2) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Kuasa terdiri atas:
(a) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (b) Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III menggunakan Kop Unit Kerja; (c) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (d) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan kop UPT.
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Kuasa terdiri atas:
67 c) Kaki Bagian kaki Surat Kuasa terdiri atas:
Format Surat Kuasa dapat dilihat pada Contoh 11A dan 11B. 68 CONTOH 11A FORMAT SURAT KUASA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT KUASA Nomor .../.../.../.../2016 Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : ... NIP : ... jabatan : ... alamat : ... memberi kuasa kepada nama : ... NIP : ... jabatan : ... alamat : ... untuk................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ...,..........., ....... Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Tanda tangan Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nomor surat kuasa Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal capital, tanda tangan dan cap dinas Isi surat kuasa, yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa, serta keperluan surat kuasa 69 CONTOH 11B FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN SURAT KUASA Nomor .../.../.../2016 Yang bertanda tangan di bawah ini, ... (nama lengkap Menteri) ..., Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada (nama pejabat) (jabatan) ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Sebagai bukti, surat kuasa ini saya tanda tangani dan saya bubuhi materai di Jakarta pada tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Kop surat berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Nomor surat kuasa Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Isi surat kuasa 70
1) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Berita Acara: a) Menteri; b) Pejabat Eselon I; c) Pejabat Eselon II; d) Pejabat Eselon III; dan e) Kepala Unit Pelaksana Teknis. 2) Susunan a) Kepala Bagian kepala Berita Acara terdiri atas:
(a) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (b) Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III menggunakan Kop Unit Kerja; (c) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (d) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan Kop UPT.
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri atas:
dan
c) Kaki Bagian kaki Berita Acara terdiri atas:
71
Format Berita Acara dapat dilihat pada Contoh 12. 72 CONTOH 12 FORMAT BERITA ACARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id BERITA ACARA........ Nomor .../.../.../.../2016 Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., kami masing-masing:
....................................................................................
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ....................................... Dibuat di ... Pihak Kedua, Pihak Kesatu, Tanda tangan dan cap Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Nama Lengkap Saksi Nama Jabatan, Tanda tangan Nama Lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Tanda tangan pihak-pihak yang tercantum dalam berita acara ditulis dengan huruf awal kapital tanpa gelar Nomor berita acara Isi berita acara 73
1) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan: a) Menteri; b) Pejabat Eselon I; c) Pejabat Eselon II; d) Pejabat Eselon III; dan e) Kepala Unit Pelaksana Teknis. 2) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Keterangan terdiri atas:
(a) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (b) Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III menggunakan Kop Unit Kerja; (c) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (d) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan Kop UPT.
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Keterangan memuat pejabat yang menerangkan tentang sesuatu hal dan/atau pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keterangan. c) Kaki Bagian kaki Surat Keterangan terdiri atas:
74
Format Surat Keterangan dapat dilihat pada Contoh 13. 75 CONTOH 13 FORMAT SURAT KETERANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT KETERANGAN Nomor .../.../.../.../2016 Yang bertanda tangan di bawah ini: nama : ... jabatan : ... dengan ini menerangkan bahwa: nama : ... pangkat, gol./ruang : ... jabatan : ... dan seterusnya ………………………………………………………………………………………………………. ………………........................................................................................................................ ...................................................................................................................................... ……………………………………………………….................................................... .............................................................................................................................................. .................................................................... Jakarta, ... Januari 2016 Kepala Biro Perencanaan Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal capital, tanda tangan dan cap dinas Nomor surat keterangan Isi surat keterangan 76
1) Kewenangan Penandatanganan: Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pengantar: a) Menteri; b) Pejabat Eselon I; c) Pejabat Eselon II; d) Pejabat Eselon III; dan e) Kepala Unit Pelaksana Teknis. 2) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Pengantar terdiri atas:
(a) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (b) Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III menggunakan Kop Unit Kerja; (c) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (d) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan Kop UPT.
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom terdiri atas:
77 c) Kaki Bagian kaki Surat Pengantar terdiri atas: 1) pengirim berada di sebelah kanan, meliputi: (a) nama jabatan pejabat yang membuat Surat Pengantar yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (b) tanda tangan pejabat yang membuat Surat Pengantar; (c) nama pejabat yang menandatangani Surat Pengantar yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; dan (d) cap dinas/jabatan. 2) penerima berada di sebelah kiri, meliputi: (a) kata Tanggal, Bulan, dan Tahun penerimaan; (b) nama jabatan pejabat yang menerima Surat Pengantar yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (c) tanda tangan pejabat yang menerima Surat Pengantar; (d) nama pejabat yang menerima Surat Pengantar yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; (e) cap dinas; dan (f) nomor telepon. 3) Hal yang perlu diperhatikan Surat Pengantar dibuat dalam dua rangkap, dengan rincian lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim. Format Surat Pengantar dapat dilihat pada Contoh 14. 78 CONTOH 14 FORMAT SURAT PENGANTAR KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id ... Februari 2016 Yth. ......................... ................................ ................................ SURAT PENGANTAR Nomor .../.../.../.../2016 No. Naskah dinas yang dikirimkan Jumlah Keterangan
Diterima tanggal ... Februari 2016 Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Nama Lengkap Nomor telepon ................. Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Nomor surat pengantar Isi surat 79
1) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Pengumuman: a) Menteri; b) Pejabat Eselon I atas nama Menteri; c) Pejabat Eselon I; d) Pejabat Eselon II; dan e) Kepala Unit Pelaksana Teknis. 2) Susunan a) Kepala Bagian kepala Pengumuman terdiri atas:
(a) Menteri, menggunakan Kop Menteri; (b) Pejabat Eselon I atas nama Menteri, menggunakan Kop Kementerian; (c) Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II menggunakan Kop Unit Kerja; (c) Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi menggunakan Kop PUSDATIN; dan (d) Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan kop UPT.
b) Batang tubuh Bagian Batang tubuh Pengumuman terdiri atas:
c) Kaki Bagian kaki Pengumuman terdiri atas:
Format Pengumuman dapat dilihat pada Contoh 15. 81 CONTOH 15 FORMAT PENGUMUMAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id PENGUMUMAN Nomor .../.../.../2016 TENTANG ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………………… ……... .………………………………………………………………………………….................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ........ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .………………………………........................................................................................................ ....... Jakarta, ... Maret 2016 Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Tembusan:
Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Nomor pengumuman dan perihal pengumuman Isi pengumuman 82
Pejabat yang berwenang menandatangani Laporan: 1) Menteri; 2) Pejabat Eselon I; 3) Staf Ahli Menteri; 4) Staf Khusus Menteri; 5) Pejabat Eselon II; 6) Pejabat Eselon III; 7) Pejabat Eselon IV; dan 8) Kepala Unit Pelaksana Teknis.
1) Kepala Bagian kepala Laporan terdiri atas: a) kop Laporan:
b) rumusan judul Laporan diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Laporan terdiri atas: a) pendahuluan yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika Laporan; b) materi Laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; c) simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan; dan d) penutup, merupakan akhir Laporan yang memuat harapan/permintaan arahan/ucapan terima kasih. 3) Kaki Bagian kaki Laporan terdiri atas: a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Laporan; 83 b) nama jabatan pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang menandatangani Laporan; dan d) nama pejabat yang menandatangani Laporan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa mencantumkan gelar. Format Laporan dapat dilihat pada Contoh 22 84 CONTOH 22 FORMAT LAPORAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id LAPORAN TENTANG ……………………………………………………………. A. Pendahuluan
E. Penutup …………………………………………………………………………………………………… .................................................................................................................................. Jakarta, ... Maret 2016 Kepala Biro Umum, Tanda tangan dan cap Nama lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas Nomor laporan dan judul laporan Isi laporan 85
1) Kepala Bagian kepala Telaahan Staf terdiri atas: a) rumusan judul Telaahan Staf diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf capital; dan b) uraian singkat tentang permasalahan. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Telaahan Staf terdiri atas: a) persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan; b) praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; c) fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan; d) analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; e) simpulan, memuat intisari hasil pembahasan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan f) tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. 3) Kaki Bagian kaki Telaahan Staf terdiri atas: a) nama jabatan yang menandatangani yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; b) nama pejabat yang menandatangani Telaahan Staf yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa menggunakan gelar; dan c) daftar referensi. Format Telaahan Staf dapat dilihat pada Contoh 23. 86 CONTOH 23 FORMAT TELAAHAN STAF
TELAAHAN STAF TENTANG ……………………………………………………… A. Persoalan Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. B. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang. C. Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. D. Analisis Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. E. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil pembahasan dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. F. Saran Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf, ttd. (Nama) 87 BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Penyusunan Setiap Naskah Dinas merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis sehingga penyusunannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
B. Unsur-unsur Naskah Dinas Naskah Dinas memiliki unsur-unsur penting sehingga dapat membedakan dengan naskah lain di luar kedinasan. Unsur-unsur tersebut antara lain:
88 1) Kop Menteri digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditandatangani oleh Menteri. 2) Kop Kementerian digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditandatangani oleh Pejabat eselon I atas nama Menteri. 3) Kop Unit Kerja terdiri dari: a) Kop Unit Kerja Eselon I digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II sesuai kewenangannya. b) Kop Pusdatin digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditandatangani oleh Kepala Pusdatin. c) Kop UPT digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atau pejabat struktural di bawahnya sesuai kewenangannya. 4) Unit kerja yang telah memiliki standar dalam mengeluarkan produknya dapat mencantumkan logo baik ISO (International Organization for Standardization) atau KAN (Komite Akreditasi Nasional) di sebelah kanan atas Kepala Naskah Dinas.
1) Kop Unit Kerja Eselon I a) Tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan huruf arial 14 dan dicetak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255); b) Tulisan nomenklatur Unit Kerja Eselon I, dengan huruf arial 16 dan dicetak tidak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255), jika namanya panjang bisa ditulis dalam dua atau tiga baris; c) Alamat instansi ditulis dalam huruf arial 10 dan dicetak tidak tebal ditulis dalam empat baris. 2) Kop Pusdatin a) Tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan huruf arial 14 dan dicetak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255); b) Tulisan SEKRETARIAT JENDERAL, dengan huruf arial 16 dan dicetak tidak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255); 89 c) Tulisan PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI, dengan huruf arial 14 dan dicetak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255); d) Alamat instansi ditulis dalam huruf arial 10 dan dicetak tidak tebal ditulis dalam empat baris. 3) Kop UPT a) Tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan huruf arial 14 dan dicetak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255); b) Tulisan nomenklatur Eselon I, dengan huruf arial 16 dan dicetak tidak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255), jika namanya panjang bisa ditulis dalam dua atau tiga baris; c) Tulisan nomenklatur UPT, dengan huruf arial 13 dan dicetak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255), jika namanya panjang bisa ditulis dalam dua baris; d) Alamat instansi ditulis dalam huruf arial 10 dan dicetak tidak tebal ditulis dalam tiga baris.
2. 3. 4. 5. 6. Model A1 Model A2 Model A3 Model B1 Model B2 Model B3 Folio/80 gram 210 x 330 A4/ 80 gram 297 x 210 mm A4/ 80 gram 297 x 210 mm A4/ 80 gram 297 x 210 mm A4/ 80 gram 297 x 210 mm Folio/ 80 gram 297 x 210 mm HVS Concorde Concorde HVS HVS HVS 90 No. Blangko Ukuran Jenis Kertas Keterangan
1) Model A1 : Blangko Kop Naskah Dinas dengan lambang negara berwarna kuning emas dicetak secara simetris tanpa nama jabatan. Blangko tersebut digunakan untuk jenis Naskah Dinas Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Surat Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri. 2) Model A2 : Blangko Kop Menteri yaitu blangko Kop Naskah Dinas dengan gambar lambang negara dan di bawahnya bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN dan REPUBLIK INDONESIA berwarna emas yang dicetak secara simetris dalam dua baris. 3) Model A3 : Blangko Kop Menteri berbahasa Inggris yaitu blangko Kop Naskah Dinas dengan lambang negara dan di bawahnya bertuliskan MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES dan REPUBLIC OF INDONESIA berwarna emas yang dicetak secara simetris dalam dua baris. Blangko tersebut digunakan pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Menteri untuk Naskah Dinas bersifat internasional. 4) Model B1 : Blangko Kop Kementerian yaitu blangko Kop Naskah Dinas dengan logo Kementerian yang dicetak di sebelah kiri atas dan di bawahnya bertuliskan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA yang dicetak dalam tiga baris 5) Model B2 : Blangko Kop Unit Kerja yaitu blangko Kop Naskah Dinas dengan logo Kementerian yang dicetak di sebelah kiri atas dan di sebelah kanan logo bertuliskan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, nomenklatur Unit Kerja Eselon I, 91 alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan surat elektronik yang dicetak secara simetris. 6) Model B3 : Blangko Kop Naskah Dinas berukuran folio dengan lambang negara berwarna hitam yang dicetak secara simetris. Blangko tersebut digunakan untuk Naskah Dinas atas nama Menteri yang berkaitan dengan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan kepegawaian. 7) Model B4 : Blangko Kop Unit Kerja berbahasa inggris yaitu blangko Kop Naskah Dinas dengan logo Kementerian yang dicetak di sebelah kiri atas dan di sebelah kanan logo bertuliskan MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES, nomenklatur Unit Kerja Eselon I, alamat, kode pos, kotak pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan surat elektronik yang dicetak secara simetris dalam bahasa Inggris yang dicetak secara simetris. Blangko tersebut digunakan untuk Naskah Dinas internasional yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau pejabat eselon di bawahnya mengatasnamakan Pejabat Eselon I. 8) Model B4 : Blangko Kop Kementerian berbahasa Inggris yaitu blangko Kop Naskah Dinas dengan logo Kementerian yang dicetak di sebelah kiri dan di bawahnya bertuliskan MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA yang dicetak dalam tiga baris. Blangko tersebut digunakan untuk Naskah Dinas berbahasa inggris yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri. 92 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL A1 Keterangan : Lambang negara berwarna kuning emas khusus untuk SK Menteri dan untuk berita acara yang ditandatangani hanya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan 93 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL A2 Keterangan : Lambang negara dan tulisan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berwarna kuning emas 94 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL A3 Keterangan : Lambang negara dan tulisan Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia berwarna kuning emas Keterangan : Lambang negara dan tulisan Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia berwarna kuning emas 95 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 96 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id 97 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id 98 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520356 LAMAN www.kkp.go.id 99 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520356 LAMAN www.kkp.go.id 100 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35000132 LAMAN www.kkp.go.id 101 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMAN www.kkp.go.id 102 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336 LAMAN www.kkp.go.id 103 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN PASIR PUTIH NOMOR 1 ANCOL TIMUR JAKARTA UTARA TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711438 LAMAN www.kkp.go.id 104 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287 LAMAN www.kkp.go.id 105 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAN www.kkp.go.id 106 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3520350, (021) 3519070 EKT. 7434, FAKSIMILE (021) 3519133 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK pusdatin@kkp.go.id 107 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA JAKARTA NIZAM ZACHMAN JALAN MUARA BARU UJUNG JAKARTA UTARA 14440 TELEPON (021) 6941016, FAKSIMILE (021) 6617868 LAMAN www.kkp.go.id 108 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I GD. KARANTINA PERTANIAN BANDARA SOEKARNO HATTA CENGKARENG191920 TELEPON (021) 5507932, FAKSIMILE (021) 5506738 LAMAN www.kkp.go.id 109 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG JALAN .............................................................. TELEPON ( ) ............................, FAKSIMILE ( ) .......................... LAMAN www.kkp.go.id 110 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI BUDIDAYA LAUT BATAM JALAN .............................................................. TELEPON ( ) ............................, FAKSIMILE ( ) .......................... LAMAN www.kkp.go.id 111 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B3 Lambang negara berwarna hitam, yang diperlukan untuk naskah dinas atas nama Menteri yang berkaitan dengan surat keputusan. 112 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B4 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SECRETARIAT GENERAL ADRESS: JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, PO. BOX 4130 JKP 10041 PHONE +6221 3519070 (HUNTING), FAX +6221 3520351 WEBSITE www.kkp.go.id 113 Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B4 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA 114
Oleh karena itu, dalam susunan penomoran harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip.
Contoh penomoran Instruksi: INSTRUKSI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ....................................... .......................................
Susunan penomoran Naskah Dinas Standar Operasional Prosedur, Surat Edaran, Surat Perintah, Surat Tugas, Memorandum, Nota Dinas, Surat Dinas, Surat Undangan, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Pengantar, dan Pengumuman, sebagai berikut: 1) Ditandatangani oleh Menteri: a) nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); b) singkatan nama jabatan; c) bulan; dan d) tahun terbit. Contoh: 235/MEN-KP/IV/2016 Nomor Naskah Dinas Singkatan Nama Jabatan Bulan Tahun 115 2) Ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri: a) nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); b) singkatan Unit Kerja Eselon I; c) kode klasifikasi arsip; d) bulan; dan e) tahun terbit. Contoh: 107/DJPT/TU.210/IV/2016 Nomor Naskah Dinas Singkatan Unit Kerja Eselon I Kode Klasifikasi arsip Bulan Tahun 3) Ditandatangani oleh Pejabat Eselon I: a) nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); b) singkatan Unit Kerja Eselon I; c) bulan; dan d) tahun terbit. Contoh: 397/DJPSDKP/IX/2016 Nomor Naskah Dinas Unit Eselon I Pengolah Bulan Tahun Kode Singkatan Unit Kerja Eselon I sebagai berikut: SJ : Sekretariat Jenderal DJPRL : Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut DJPT : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPB : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya DJPDSPKP : Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan DJPSDKP : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 116 4) Ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis: a) nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); b) singkatan Unit Pelaksana Teknis; c) kode klasifikasi arsip; d) bulan; dan e) tahun terbit. Contoh: 74/BBPI/TU.210/IV/2016 Nomor Naskah Dinas Singkatan Unit Pelaksana Teknis Kode Klasifikasi arsip Bulan Tahun Kode nomenklatur Unit Kerja Eselon II lingkup Eselon I di lingkungan Kementerian dibuat dengan angka berdasarkan urutan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Contoh: 532/SJ.5/TU.210/V/2016 Nomor Naskah Dinas Singkatan Unit Kerja Eselon I dan Urutan Nomenklatur Unit Kerja Eselon II (Biro Umum) Kode Klasifikasi arsip Bulan Tahun Kode derajat pengamanan Naskah Dinas Kode derajat pengamanan Naskah Dinas Terdiri atas: ITJEN : Inspektorat Jenderal BALITBANGKP : Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan BPSDMP KP : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan BKIPM : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 117 a) Sangat Rahasia disingkat (SR): Naskah Dinas dengan derajat pengamanan isi dan informasi yang tertinggi; sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara. b) Rahasia disingkat (R): Naskah Dinas dengan derajat pengamanan isi dan informasi yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara. c) Terbatas disingkat (T): Naskah Dinas dengan derajat pengamanan isi dan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian. d) Biasa disingkat (B): Naskah Dinas dengan derajat pengamanan isi dan informasi yang tidak termasuk dalam butir a), b), dan c). Namun, itu tidak berarti bahwa isi Naskah Dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya. Penulisan Kode derajat pengamanan dicantumkan sebelum Nomor Naskah Dinas. Pencantuman Kode derajat pengamanan Biasa hanya digunakan pada Naskah Dinas Korespondensi. Contoh: SR.149/MEN-KP/VII/2016 Kode Derajat Pengamanan Naskah Dinas Nomor Naskah Dinas Singkatan Nama Jabatan Bulan Tahun Contoh Klasifikasi Naskah Dinas berdasar derajat pengamanan terdiri dari: a) Surat Sangat Rahasia (SR) contoh SR.124/MEN-KP/IV/2016 b) Surat Rahasia (R) 118 contoh R.314/SJ/V/2016 c) Surat Biasa (B) contoh B.736/SJ.5/PL.610/VIII/2016 C. Penyusunan Naskah Dinas Kegiatan penyusunan Naskah Dinas dimulai dari penyiapan hingga ke penandatanganan. Penyusunan Naskah Dinas dilaksanakan, antara lain karena:
Penyusunan Naskah Dinas Biasa dapat dilakukan oleh pejabat yang berhak menandatangani surat tersebut atau oleh pejabat/petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
Proses Penyusunan Naskah Dinas Sangat Rahasia, Rahasia, dan Terbatas adalah sebagai berikut:
D. Ketentuan dalam Penyusunan Naskah Dinas Ketentuan dalam penyusunan Naskah Dinas antara lain:
1) A3 kuarto ganda (297 x 420 mm). 120 2) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm). 3) Folio (210 x 330 mm). 4) Folio ganda (420 x 330 mm).
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 105 x 227 250 x 353 270 x 400 Putih Coklat Coklat Model A2 2. MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA 105 x 227 Putih Model A3 3. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 105 x 227 250 x 353 270 x 400 Putih Coklat Coklat Model B1 4. MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA 105 x 227 250 x 353 270 x 400 Putih Coklat Coklat Model B4 5. SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 105 x 227 250 x 353 270 x 400 Putih Coklat Coklat Model B2 6. MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SECRETARIAT GENERAL 105 x 227 250 x 353 Putih Coklat Model B3 Keterangan: Pada umumnya, untuk Naskah Dinas pada kertas ukuran A4 (kuarto) atau folio dan ukuran A5 atau setengah folio digunakan amplop dengan ukuran 105 mm x 227 mm. Untuk Naskah Dinas 122 yang mempunyai lampiran cukup tebal, atau surat pengantar yang disertai Naskah Dinas tebal seperti keputusan atau pedoman yang berupa buku dan tidak dapat dilipat, digunakan amplop yang ukurannya sedemikian rupa sehingga setelah dimasukkan ke dalam amplop pada setiap sisinya terdapat ruang maksimal ½ inci.
Ejaan yang digunakan di dalam Naskah Dinas adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Bahasa.
123
Dalam pelaksanaan, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu Naskah Dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.
Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian dan estetika, dengan mempertimbangkan banyaknya isi Naskah Dinas.
1) ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat terakhir ( + 2 spasi); 124 2) nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh disingkat, kecuali pada formulir ukuran kecil, misalnya kartu dan identitas instansi; 3) nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga (setelah a.n. dan u.b.) boleh disingkat; misalnya, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Umum, dan Kepala Bagian; 4) nama jabatan pada naskah dinas yang bersifat mengatur ditulis dengan huruf kapital sedangkan nama jabatan pada Naskah Dinas yang bersifat tidak mengatur ditulis dengan huruf awal kapital; 5) ruang tanda tangan sekurang-kurangnya empat spasi; 6) nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas yang bersifat mengatur, ditulis dengan huruf kapital, sedangkan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas yang bersifat tidak mengatur ditulis dengan huruf awal kapital; 7) jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah + 3 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.
125
Cara penggunaan daftar distribusi adalah sebagai berikut:
E. Susunan Naskah Dinas
Contoh:
Hal perlu dicantumkan dengan alasan sebagai berikut:
1) Nama jabatan. 2) Jalan. 3) Kota. 4) Kode pos. Contoh:
Dalam hal surat dinas memerlukan rujukan, naskah rujukan ditulis pada alinea pembuka, diikuti substansi materi surat yang bersangkutan rujukan lebih dari satu naskah, rujukan itu harus ditulis secara kronologis.
1) Rujukan Berupa Naskah Dinas Penulisan rujukan berupa naskah dinas mencakupi informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan Yth. Menteri Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 16 Jakarta 10110 127 sebagai berikut: jenis Naskah Dinas, jabatan penanda tangan Naskah Dinas, nomor Naskah Dinas, tanggal, dan subjek Naskah Dinas. 2) Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronik Penulisan rujukan berupa surat dinas elektronik (surat yang dikirimkan melalui sarana elektronik) diatur tersendiri.
128 BAB IV PENGELOLAAN NASKAH DINAS A. Pengertian Pengelolaan Naskah Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan Naskah Dinas yang dilaksnakan oleh Kementerian dalam rangka pelaksanaan umum tugas pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan Naskah Dinas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi organisasi. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. Pengelolaan Naskah Dinas yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. B. Ketentuan Pengelolaan Naskah Dinas
129
130 Contoh Format Naskah Dinas Rahasia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : R.123 /SJ/VI/2016 18 Juni 2016 Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Hasil Audit Yth. Ketua BPK Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............. Sekretaris Jenderal, Sjarief Widjaja . Tembusan: Menteri Kelautan dan Perikanan RAHASIA 131
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi u.p. Deputi Menteri PANRB Bidang Tata Laksana Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta 12190
Naskah Dinas yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alur Naskah Dinas dibedakan menjadi dua yaitu Naskah Dinas masuk dan Naskah Dinas keluar:
1) Proses Penanganan Naskah Dinas Masuk: a) Penerimaan Naskah Dinas masuk yang diterima dalam amplop tertutup dikelompokkan berdasarkan derajat pengamanan (SR, R, dan B) dan tingkat kecepatan penyampaiannya (sangat segera, segera dan biasa). Selanjutnya, Naskah Dinas ditangani sesuai dengan tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaiannya. Naskah Dinas masuk dengan tingkat keamanan Sangat Rahasia ditujukan langsung kepada Menteri. 132 b) Penilaian
c) Pencatatan
Petunjuk tertulis dimaksud berupa check list dan catatan untuk memperjelas hal yang harus diperhatikan dan 133 dilaksanakan oleh pejabat/unit kerja yang berada di bawah pejabat yang mendisposisikan. Lembar Disposisi merupakan satu kesatuan dengan Naskah Dinas yang bersangkutan dan tidak boleh dipisahkan sehingga pada lembar disposisi selalu di cantumkan kalimat “Lembar Disposisi harap tidak dipisahkan dari Naskah Dinas ini”. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait lembar disposisi: (a) Kewenangan penandatanganan Lembar Disposisi:
ii. Pejabat Eselon I; iii. Pejabat Eselon II; dan iv. Kepala UPT. (b) lembar disposisi ditujukan hanya kepada pejabat yang tercantum dalam form lembar disposisi. (c) lembar disposisi hanya digunakan oleh pejabat struktural, pihak lain yang tidak berwenang tidak bolah mengetahui isi dan menerima/menyimpan lembar disposisi, terutama terhadap Naskah Dinas yang bersifat rahasia. 134 Format Lembar Disposisi Menteri 135 Format Lembar Disposisi Pejabat Eselon I Sifat Surat : Sangat Segera / Segera / Biasa Nomor Agenda : Tgl. Terima Surat : Nomor Surat : Tgl. Surat : Asal Surat : Hal : 1 Harap mewakili Nama Jabatan Eselon II 2 Hadir bersama saya Nama Jabatan Eselon II 3 Harap saran/masukan Nama Jabatan Eselon II 4 Siapkan bahan Nama Jabatan Eselon II 5 Untuk dibicarakan dengan saya Nama Jabatan Eselon II 6 Untuk diselesaikan Nama Jabatan Eselon II 7 Untuk dipelajari Nama Jabatan Eselon II 8 Untuk diketahui Sekretaris 9 Untuk difile 10 Untuk dikoordinasikan/ diskusikan dengan ............ Catatan : *) Lembar Disposisi harap tidak dipisahkan dari Naskah Dinas ini KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEJABAT ESELON I LEMBAR DISPOSISI 136 Format Lembar Disposisi Pejabat eselon II Dari: Diterima Tanggal : Surat Nomor : Tanggal : Lampiran : Hal: Sifat : Untuk: Info Aksi Indek: Tanggapan Bahas Dijawab/dibalas Kode: Dilaksanakan Ditindaklanjuti Untuk Diketahui Diteruskan Yth.: File
Kasubbag/Kasubbid:
Diterima Diselesaikan *) Lembar Disposisi harap tidak dipisahkan dari Naskah Dinas ini *) Coret Yang Tidak Perlu KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal Paraf Catatan Penyelesaian LEMBAR DISPOSISI UNIT KERJA ESELON II UNIT ESELON I 137
d) Pengolahan
2) Sarana Penanganan Naskah Dinas Masuk Sarana utama dalam penanganan Naskah Dinas masuk adalah agenda, baik berupa buku maupun sistem informasi sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan. Semua Naskah Dinas masuk dicatat pada agenda, yang memuat hal-hal sebagai berikut: a) Tanggal; b) Nomor agenda; c) Nomor dan tanggal masuk; d) Lampiran; e) Alamat pengirim; f) Hal/isi; dan g) Keterangan. 3) Petugas Penanganan Naskah Dinas Masuk a) Penerima surat:
dan
138
b) Pencatat Naskah Dinas:
(a) kategori biasa dicatat dalam agenda; (b) kategori biasa diberi lembar disposisi; atau (c) Naskah Dinas sangat rahasia dan rahasia disampaikan langsung kepada pimpinan.
1) Penyiapan Naskah Dinas Keluar a) Pembuatan Konsep Naskah Dinas dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atau oleh pegawai yang ditunjuk sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. b) Konsep Naskah Dinas diperiksa oleh atasan langsung pengonsep atau langsung ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah dibubuhi paraf oleh para pejabat di bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep. c) Naskah Dinas keluar dengan tingkat keamanan Sangat Rahasia yang ditujukan kepada Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga Negara, ditandatangani oleh Menteri, sedangkan Naskah Dinas keluar Rahasia bisa ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal. 2) Penomoran Penomoran Naskah Dinas diberikan apabila Naskah Dinas telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan menyerahkan Naskah Dinas yang telah diparaf pada lembar 139 pengesahan. Pada Naskah Dinas dengan tingkat keamanan tetentu, Naskah Dinas dikelola oleh petugas sandi negara dan disimpan di kamar sandi. 3) Penggandaan a) Penggandaan adalah kegiatan memperbanyak Naskah Dinas dengan sarana yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju. b) Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli, bukan salinan (untuk Surat Dinas dan Surat Undangan). c) Penggandaan Naskah Dinas keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya sangat segera harus didahulukan. d) Penggandaan Naskah Dinas keluar yang tingkat keamanannya sangat rahasia/rahasia harus diawasi dengan ketat yaitu sesuai jumlah salinan. e) Sekretaris/pimpinan sekretariat berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh unit kerja masing-masing. f) Untuk Naskah Dinas dengan tingkat keamanan tertentu, penggandaan hanya dilakukan apabila ada perintah dari penyusun atau pejabat yang ditunjuk. 4) Penulisan alamat pengirim dan tujuan Pada amplop Naskah Dinas selalu harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagian kanan atas sampul dengan susunan dan bentuk huruf yang sama dengan yang tertulis atau tercetak pada kepala surat, yaitu lambang negara/logo Kementerian/jabatan, dan alamat instansi. Alamat tujuan ditulis sama seperti alamat yang tercantum pada kepala surat, alinea pertama alamat tujuan dimulai pada baris di bawah bagian tengah amplop. Contoh: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Nomor: 231/SJ/VI/2016 Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Djuanda 1, Jalan Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710 140 5) cara melipat dan memasukkan Naskah Dinas ke dalam amplop Naskah Dinas yang sudah diketik rapi akan kehilangan penampilannya yang menarik jika cara melipat dan memasukkannya ke dalam amplop kurang cermat dan tidak hati-hati. Naskah Dinas yang sudah dilipat sudut-sudutnya harus bertemu dan lipatannya harus lurus dan tidak kusut. Sebelum kertas Naskah Dinas dilipat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan amplop yang akan digunakan. Cara melipat Naskah Dinas yang akan dimasukkan ke dalam amplop adalah sepertiga bagian bawah lembaran Naskah Dinas dilipat ke depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang. Selanjutnya, Naskah Dinas dimasukkan ke dalam amplop dengan bagian kepala Naskah Dinas menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat. Cara melipat Naskah Dinas dapat dilihat pada CONTOH 24. 141 CONTOH 24 FORMAT MELIPAT KERTAS NASKAH DINAS Lembar Naskah Dinas KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351LAMAN www.kkp.go.id Nomor : /SJ.5/TU.330/VI/2014 18 Juni 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Undangan Penyempurnaan PER.03/MEN/2011 Yth. (Daftar Nama Terlampir) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal bermaksud mengadakan Finalisasi Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan satu orang pejabat eselon III yang menangani urusan Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan : pada hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2014 waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai tempat : acara : Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum Riyani Indrati Tembusan: Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara S e k r e t a r i s K e m e n t e r i a n , Tasdik Kinanto Tembusan: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Fgjasgjagjasgjczxgzgxjhgxzkj Jhkdsjhkljdgkljhfdlkjgflkfd Dengan hormatat Jhgjhgdsklj lkhjdsjkhfdsajk sadkuhfdaukhdsfi csaoihydSAIUDS DSAoihdflidsafk;llksvkd sdjhdsvkl;fdsa dfljdv;lkfdalojf pojvsojfdpokgdpo[bd cvb;kjdfb;lmgbxlofd .kmkjgfb;lmgb bjd;lkgd ;gdbk;gbdkbgf’;,gd gbclkmndflkmgbd;lmhs ;lkfd;ok’l,gf, fgb[gbd[;plkg gd’;kgs’l,fgb’;,gfb gf’kfds;lkgb,;d’;l [pld’;th;phgdslknslk fvslkjgf;lkjmfd;lmfd ;kv;lkfs’l,fdkk>,bd’lkgbs’;lkgfb. Kjgbcdkjhfkljhsvd vds’ljvalknflkfd v;kjbz ;lkjfvkjfxz vbxz;pojvf;lkjvf vf;lkjzvx;kj zvx;lkvcxz;lkvcxz ‘pkf;lkfd;lkbf fdz’lk;lkb;lkfb dfbkdfbd;lbd;lf dfb’pdlbdflk[fdbk dfbo[dbkdf[b [p;lkb[pklfx’;ldb’;lb’;b b;p’b’fbpgdlb bplgdlbbg’;gdb’;f fg gf[plgf[plgfp;lgf gfogf[pofda f[;lkp[gf]plgf][plgfp]lfm gf]p[fd[phfd][hgds[p]lofdg]pll;kbgdpl df]p[odf][pohgds][phgd kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjj mmmmmmmmmmmmm pppppppppppppppp ppppppppppppp ppppppppppppp Ssssppp Sssspp Sssp Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas Naskah Dinas dilipat ke depan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351LAMAN www.kkp.go.id Nomor : /SJ.5/TU.330/VI/2014 18 Juni 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Undangan Penyempurnaan PER.03/MEN/2011 Yth. (Daftar Nama Terlampir) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal bermaksud mengadakan Finalisasi Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan satu orang pejabat eselon III yang menangani urusan Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan : pada hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2014 waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai tempat : acara : Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum Riyani Indrati Tembusan: Sekretaris Jenderal terima kasih. a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Kementerian, Tasdik Kinanto Tembusan: Kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas Naskah Dinas dilipat ke belakang KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351LAMAN www.kkp.go.id Nomor : /SJ.5/TU.330/VI/2014 18 Juni 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Undangan Penyempurnaan PER.03/MEN/2011 Yth. (Daftar Nama Terlampir) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal bermaksud mengadakan Finalisasi Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan satu orang pejabat eselon III yang menangani urusan Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan : pada hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2014 waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai tempat : acara : Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum Riyani Indrati Tembusan: Sekretaris Jenderal Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk menghadiri lokakarya tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Kementerian, Tasdik Kinanto Tembusan: Ketiga, Naskah Dinas dimasukkan ke dalam amplop dengan bagian kepala Naskah Dinas menghadap ke depan ke arah pembaca/penerima Naskah Dinas KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351LAMAN www.kkp.go.id Nomor : /SJ.5/TU.330/VI/2016 18 Juni 2016 Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas Hal : Undangan Penyempurnaan Peraturan Lampiran : Satu berkas Hal : Undangan Penyempurnaan PER.03/MEN/2011 Yth. (Daftar Nama Terlampir) Sehubu ngan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal bermaksud mengadakan Finalisasi Penyempurnaa n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.03/MEN/ 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan satu orang pejabat eselon III yang menangani urusan Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan : pada hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2014 waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai tempat : acara : Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum Riyani Indrati Tembusan: Sekretaris Jenderal Region al Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. Sehubu ngan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk menghadiri lokakarya tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Yth.Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendali Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 231/SJ.5/TU.330/VI/2014 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Nomor: 231/SJ.5/TU.330/VI/2014 Yth.Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendali Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 142 Pada Naskah Dinas dengan derajat pengamanan tertentu terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: a) Naskah Dinas Sangat Rahasia menggunakan tiga amplop:
Apabila tidak terdapat cap segel, setelah amplop ditutup dengan lem, dibubuhkan cap jabatan pada tiga tempat bagian sambungan amplop. Pada amplop dibubuhi alamat lengkap, nomor kode surat, cap dinas dan cap SANGAT RAHASIA (dengan huruf kapital), kemudian dimasukkan ke dalam amplop kedua.
b) Naskah Dinas Rahasia dan Terbatas menggunakan dua amplop:
5) Pengiriman Apabila Naskah Dinas keluar telah siap, Naskah Dinas tersebut harus segera dikirim ke alamat yang dituju setelah dicatat oleh petugas pencatat Naskah Dinas keluar. Prosedur pencatatan Naskah Dinas keluar oleh petugas dilakukan sebagai berikut. a) Naskah Dinas dicatat dalam kartu kendali rangkap tiga. 143 b) Naskah Dinas asli beserta tembusan arsip dikirim ke bagian tata usaha untuk diberi nomor pada kartu kendali. c) Naskah Dinas korespondensi asli beserta kartu kendali lembar Ke-3 diteruskan kepada pengolah Naskah Dinas, sedangkan kartu kendali lembar Ke-1 sebagai nomor urut, dan kartu kendali lembar Ke-2 beserta arsip disimpan di bagian tata usaha. d) Pengiriman Naskah Dinas dengan tingkat keamanan tertentu memerlukan perlakuan khusus dan dilakukan oleh caraka/kurir atau perusahaan ekspedisi, dan tidak diperkenankan menggunakan faksimili.
1) Seri adalah himpunan satu jenis Naskah Dinas yang berdasarkan format atau jenis Naskah Dinas, misalnya Keputusan Menteri, Petunjuk Pelaksanaan, dan Surat Edaran, disusun secara kronologis. Himpunan menurut seri selain dibatasi oleh kemampuan map juga dibatasi oleh tahun Naskah Dinas. 2) Rubrik adalah himpunan dari satu macam masalah/hal/pokok persoalan yang disusun secara kronologis, misalnya cuti, kunjungan dinas, kerja lapangan. Himpunan menurut rubrik dibatasi sampai dengan masalah selesai. 3) Dosir adalah himpunan satu macam kegiatan atau persoalan yang disusun secara kronologis dari awal sampai akhir. Misalnya, berkas pegawai adalah himpunan Naskah Dinas mulai dari lamaran sampai dengan pemberhentian. 144
1) Lateral adalah penyimpanan himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian sisi samping, misalnya penyimpanan dalam ordner dan kotak arsip; 2) Vertikal adalah penyimpanan himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian muka, misalnya penyimpanan surat map pada lemari berkas; 3) Horisontal adalah penyimpanan himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga muka himpunan terlihat di sebelah atas, misalnya penyimpanan peta atau gambar konstruksi.
Perlakuan khusus diperlukan bagi surat-surat yang bersifat rahasia, sangat rahasia, dan terbatas. Untuk keperluan tersebut, pemimpin unit kerja dapat memproses surat dinas tersebut secara tersendiri dan menugaskan staf yang khusus menangani surat yang bersifat rahasia, sangat rahasia, dan terbatas. Pada prinsipnya pengamanan arsip bermula dari pembuatan konsep, pengetikan, penomoran, penggandaan dan pendistribusian, serta penyimpanan. 145 BAB V PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS A. Penggunaan Garis Kewenangan Pada hakikatnya setiap surat ke luar merupakan tanggung jawab pemimpin kementerian dan unit kerja yang bersangkutan. Surat ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atau yang mendapat pelimpahan kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan kedinasan yang berlaku sehingga hal-hal berikut perlu diperhatikan.
1) Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab teknis dan/atau administrasi; dan 2) Dirjen/ Irjen/ Kepala Badan sebagai penanggung jawab teknis. Contoh Lembar Pengesahan Surat yang Ditandatangani Menteri
1) Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab teknis dan/atau administrasi; 2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro/Pusat sebagai penanggung jawab administrasi dan/atau Pejabat Eselon II sebagai penanggung jawab teknis. Contoh Lembar Pengesahan Surat yang Ditandatangani Direktur Jenderal PRL Atas Nama Menteri Kelautan dan Perikanan
1) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro/Pusat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan Nama Lengkap Lembar Pengesahan No. Jabatan Paraf
2) Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon III sebagai penanggung jawab teknis. Contoh Lembar Pengesahan Surat yang ditandatangani Inspektur Jenderal
B. Penandatanganan Naskah Dinas
Contoh Surat Tanda Tangan Atas Nama Menteri
Contoh Surat Tanda Tangan Atas Nama Pejabat Eselon I
Apabila pejabat yang diberi kewenangan menandatangani Naskah Dinas tersebut berhalangan, penandatanganan dapat didelegasikan kepada pejabat yang setingkat di bawahnya dengan penyebutan u.b. setelah pencantuman a.n. Contoh Surat Tanda Tangan Atas Nama Menteri menggunakan u.b. a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: Menteri Kelautan dan Perikanan a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal u.b. Kepala Biro Kepegawaian, Nama Lengkap Tembusan:
Plt. Sekretaris Jenderal, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: Sekretaris Jenderal Plh. Kepala Biro Umum, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: Kepala Biro Umum a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Rumah Tangga, Nama Lengkap Tembusan:
TABEL 5 No. Jenis Naskah Dinas Menteri Sekretaris Jenderal Dirjen/ Irjen/ Ka.Badan Staf Ahli Karo/Kapus/ Ses.Dit/Ses. Itj/Ses.Ban/ Direktur/ Kabag/ Kabid/ Kasubdit Kepala UPT Kasubid/ Kasubbag /Kasi
Standar Operasional Prosedur (SOP) √ √ √ √ √
A. Penggunaan Lambang Negara Ketentuan penggunaan lambang negara untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut.
Bentuk dan spesifikasi kop Naskah Dinas jabatan dengan lambang negara menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm dan lebar 20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lambang negara terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 20 mm dari tepi kertas (pias) dan berada di tengah tulisan nama jabatan. Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di bawah lambang negara. Contoh bentuk dan spesifikasi kop Naskah Dinas jabatan dengan lambang negara dapat dilihat pada Gambar 1. GAMBAR 1 152 B. Penggunaan Logo
1) kop Naskah Dinas; 2) amplop Naskah Dinas; 3) dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian; 4) stopmap; 5) papan nama kantor; 6) kartu tanda pengenal pegawai; 7) tanda pengenal pin pegawai; 8) label barang milik negara; dan 9) situs resmi.
1) pada gedung kantor; dan 2) pada kartu nama pejabat. C. Penggunaan Logo pada Kop Naskah Dinas
Contoh bentuk dan sesifikasi kop Naskah Dinas dengan menggunakan logo dapat dilihat pada Gambar 2. 153 GAMBAR 2 D. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama
E. Penggunaan Cap Dinas
1) cap dinas jabatan untuk Menteri dan pejabat struktural eselon I; 2) cap dinas kementerian, unit kerja eselon I, pusat, dan UPT.
3 cm KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Arial bold 14 Arial 16 Arial 10 atau 9 1,5 cm 2,75 cm 2 cm Untuk nomenklatur UPT terletak di bawah nomenklatur eselon I dengan huruf Arial Bold 13 atau 14 1,5 cm 3 cm 154 40 mm 39 mm 30 mm
1) Cap dinas jabatan Menteri digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, dengan huruf kapital; dan b) lingkaran dalam berisi gambar burung garuda. cap dinas ini digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Menteri atau Menteri ad interim sebagai berikut: Jabatan Cap Menteri Kelautan dan Perikanan 2) Cap dinas Pejabat Eselon I digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, dengan huruf kapital; MENTERI LAMBANG NEGARA 155 b) lingkaran dalam yang bertuliskan nama jabatan eselon I dengan menggunakan huruf kapital yang dibatasi dengan dua garis horizontal. Cap dinas ini digunakan untuk Naskah Dinas keluar yang ditandatangani oleh pejabat struktural eselon I. c) Cap dinas jabatan struktural eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Cap Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 156 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Inspektur Jenderal Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 157 3) Cap dinas Kementerian digambarkan dengan a) Cap dinas Kementerian lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, dengan huruf kapital; dan b) lingkaran dalam yang berisi gambar burung garuda. Cap dinas ini digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri sebagai berikut. Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Kementerian Kelautan dan Perikanan 4) Cap dinas unit kerja eselon I digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA dengan menggunakan huruf kapital; dan
Cap dinas ini digunakan untuk Naskah Dinas keluar yang ditandatangani oleh pejabat eselon II atas nama pejabat eselon I sebagai berikut: 158 Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 159 Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 160 5) Cap dinas Pusat Data, Statistik, dan Informasi digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA dengan menggunakan huruf kapital; dan b) lingkaran dalam yang bertuliskan nama pusat (dengan menggunakan huruf kapital), yang dibatasi dengan dua garis horizontal. Cap dinas Pusat Data, Statistik, dan Informasi digunakan untuk Naskah Dinas keluar yang ditandatangani Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi atas wewenang jabatannya atau pejabat struktural eselon III atas nama Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi adalah sebagai berikut: Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Pusat Data, Statistik, dan Informasi d) Pengadaan cap dinas dilakukan oleh masing-masing unit kerja Eselon I setelah cap dinas ditetapkan dengan keputusan menteri mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian. Pembuatan dan pengamanan/penanggung jawab cap dinas Menteri, a.n. Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Sekretariat Jenderal merupakan kewenangan Biro Umum, Sekretariat Jenderal. e) Pengawasan dan Pengendalian
161
f) Penempatan cap dinas
F. Pengawasan Pengawasan terhadap penggunaan lambang negara, logo dan cap Kementerian wajib dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. G. Papan Nama Instansi
162
1) Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 3) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
1) pelabuhan-pelabuhan perikanan; 2) balai besar; 3) balai; 4) stasiun-stasiun; 5) loka-loka; 6) sekolah tinggi perikanan, akademi perikanan, dan sekolah usaha perikanan menengah.
Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan luas tanah dan bangunan dengan memperhatikan segi estetika.
163
NAMA KEMENTERIAN, UNIT KERJA ESELON I, UNIT KERJA ESELON II BESERTA NAMA JABATAN DALAM BAHASA INGGRIS No. Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja dalam Bahasa Inggris Nama Jabatan dalam Bahasa Inggris
A. Pengertian
Perubahan dinyatakan dengan Lembar Perubahan
B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat
168 BAB VIII PENUTUP Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ini disusun untuk digunakan dan dijadikan acuan oleh seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna mewujudkan kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan, keterpaduan pengelolaan Tata Naskah Dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum, kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis kedinasan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas, dan berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI
Membuka PDF…