Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
- Nomor
- 52/PERMEN-KP/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tata naskah dinas unit eselon I ditetapkan oleh masing-masing pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaannya dengan Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN .ttd SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA .ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1622 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 52/PERMEN-KP/2014 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tata naskah dinas merupakan salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah. Tata naskah dinas yang berlaku secara nasional akan sangat mendukung kelancaran arus komunikasi kedinasan antarinstansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik. Dalam rangka menciptakan kelancaran komunikasi kedinasan yang efektif dan efisien, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi pembina ketatalaksanaan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, untuk digunakan sebagai acuan umum penyelenggaraan administrasi umum dan penyusunan pedoman tata naskah dinas yang disesuaikan dengan keperluan instansi masing-masing. Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, pembatalan, pencabutan serta pembatalan produk hukum dan ralat. Tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan tata naskah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Sasaran penyusunan pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
D. Asas Penyusunan naskah dinas dilakukan berdasarkan asas berikut.
E. Ruang ... E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi:
dan
F. Pengertian Umum Dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini digunakan beberapa terminologi sebagai berikut.
BAB II ... BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
1) Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan merupakan dasar bagi penyusunan naskah dinas yang lain. 2) Kewenangan Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani peraturan adalah: a) Menteri Kelautan dan Perikanan; b) Pejabat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 3) Susunan Susunan, bentuk, pengabsahan, dan distribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2) Kewenangan Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani pedoman adalah: a) Menteri Kelautan dan Perikanan; b) Pejabat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 3) Susunan ... 3) Susunan a) Lampiran Pedoman dicantumkan sebagai lampiran peraturan dan ditulis di atas kertas berlogo garuda emas dan bertuliskan Menteri Kelautan dan Perikanan (untuk pedoman yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan) atau logo dan nama jabatan eselon I (untuk pedoman yang ditandatangani oleh pejabat eselon I) yang diletakkan secara simetris di atas, serta dicantumkan tulisan lampiran peraturan, nomor, tentang, dan nama pedoman dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan secara simetris. b) Kepala Bagian kepala pedoman terdiri atas:
c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh pedoman terdiri atas:
d) Kaki Bagian kaki pedoman terdiri atas:
Format pedoman dapat dilihat pada Contoh 1A dan 1B. CONTOH 1 A ... CONTOH 1 A FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH 1 B ... LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN .... PEDOMAN .... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................................................... .... B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................... .... C. Sasaran ........................................................................................................................... .... D. Asas ........................................................................................................................... .... E. Ruang Lingkup ........................................................................................................................... .... F. Pengertian Umum ........................................................................................................................... .... BAB II A. ........................................................................................................................... ..... B. dan seterusnya BAB III A. ........................................................................................................................... .... B. dan seterusnya MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (Tanda tangan dan cap Menteri) (Nama) Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penulisan lampiran Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, dan pengertian umum Terdiri atas konsepsi dasar, pokok- pokok, atau isi pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital CONTOH 1 B FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/…. NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN .... PEDOMAN .... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................................................... B. Maksud dan Tujuan .................................................................................................................... C. Sasaran .................................................................................................................... D. Asas .................................................................................................................... E. Ruang Lingkup .................................................................................................................... F. Pengertian Umum ..................................................................................................................... BAB II A. ..................................................................................................................... B. dan seterusnya BAB III A. ..................................................................................................................... B. dan seterusnya SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/…., (Tanda tangan dan cap jabatan) (Nama) Kop surat unit eselon I Penulisan lampiran Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum Terdiri atas konsepsi dasar, pokok- pokok atau isi pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital
1) Pengertian Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya. 2) Kewenangan Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan adalah: a) Menteri Kelautan dan Perikanan; dan b) Pejabat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 3) Susunan a) Lampiran Petunjuk pelaksanaan dicantumkan sebagai lampiran peraturan dan ditulis di atas kertas berlogo garuda emas dan bertuliskan Menteri Kelautan dan Perikanan (untuk petunjuk pelaksanaan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan) atau logo dan nama jabatan eselon I (untuk petunjuk pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat eselon I) yang diletakkan secara simetris di atas, serta dicantumkan tulisan lampiran peraturan, nomor, tentang, dan nama pelaksanaan dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan secara simetris. b) Kepala Bagian kepala petunjuk pelaksanaan terdiri atas:
c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri atas:
d) Kaki Bagian kaki petunjuk pelaksanaan terdiri atas:
3) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Format petunjuk pelaksanaan dapat dilihat pada contoh 2A dan 2B. CONTOH 2 A ... CONTOH 2A FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN.... PETUNJUK PELAKSANAAN .... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................................................... .... B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................... .... C. Ruang Lingkup ........................................................................................................................... .... D. Pengertian Umum ........................................................................................................................... .... BAB II PELAKSANAAN A. ........................................................................................................................... ..... B. dan seterusnya MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanda tangan dan cap Menteri (Nama) Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penulisan lampiran Judul juklak yang ditulis dengan huruf kapital Memuat latar belakang tentang ditetapkannya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum Terdiri atas konsepsi dasar, pokok- pokok atau isi juklak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital CONTOH 2B ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/…. NOMOR ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN.... PETUNJUK PELAKSANAAN .... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................................................. B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................. C. Ruang Lingkup ................................................................................................................. D. Pengertian Umum ................................................................................................................. BAB II PELAKSANAAN A. ................................................................................................................. B. dan seterusnya SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/…., Tanda tangan dan cap jabatan (Nama) Kop surat unit eselon I Penulisan lampiran Judul juklak yang ditulis dengan huruf kapital Memuat latar belakang tentang ditetapkannya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum Terdiri atas konsepsi dasar, pokok- pokok atau isi juklak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital CONTOH 2B FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I
1) Pengertian SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa penyelenggaranya. 2) Tujuan SOP bertujuan: a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk; b) memudahkan pekerjaan; c) memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan d) meningkatkan kerja sama antara pemimpin, staf, dan unsur pelaksana. 3) Kewenangan Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani SOP adalah: a) Menteri Kelautan dan Perikanan; b) Pejabat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 4) Susunan Susunan, bentuk, pengabsahan, dan distribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pengertian Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Kewenangan Penetapan dan Penandatanganan Surat edaran yang ditandatangani oleh: a) Menteri Kelautan dan Perikanan menggunakan kepala surat lambang negara berwarna emas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA; b) Pejabat eselon I atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan berwarna biru di sebelah kiri, dan bertuliskan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna biru; dan c) Pejabat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing menggunakan kepala surat unit kerja eselon I yang bersangkutan. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat edaran terdiri atas:
b) Batang tubuh Bagian batang tubuh surat edaran terdiri atas:
c) Kaki Bagian kaki surat edaran terdiri atas:
4) Distribusi Surat edaran didistribusikan kepada pejabat dan pihak terkait lainnya. Format surat edaran dapat dilihat pada contoh 3A, 3B, dan 3C. CONTOH 3A ... CONTOH 3A FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH 3B ... Yth.
A. Latar Belakang ................................................................................................................................... ................................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... .......................................................................................................... C. Ruang Lingkup ................................................................................................................................... ........................................................................................................................ D. Dasar ................................................................................................................................... ............................................................................................................................ E. dan seterusnya…………………………… Ditetapkan di .... pada tanggal ... MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Tanda tangan dan cap Menteri NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Pejabat yang dituju Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat latar belakang tentang ditetapkannya surat edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya Pemberitahuan hal tertentu yang dianggap mendesak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Kota dan tanda tangan penandatanganan Judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital CONTOH 3B FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH 3C ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Yth.
A. Latar Belakang ................................................................................................................................... ................................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... .......................................................................................................... C. Ruang Lingkup ................................................................................................................................... ........................................................................................................................ D. Dasar ................................................................................................................................... ............................................................................................................................ E. dan seterusnya…………………………… Ditetapkan di .... pada tanggal ... a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap Kementerian NAMA LENGKAP Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dicetak Pejabat yang dituju Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat latar belakang tentang ditetapkannya surat edaran, maksud dan dan tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya Pemberitahuan hal tertentu yang dianggap mendesak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Kota dan tanda tangan penandatanganan Judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital CONTOH 3C FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI PEMIMPIN UNIT ESELON I
Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Yth.
A. Latar Belakang ................................................................................................................................... ................................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... .......................................................................................................... C. Ruang Lingkup ................................................................................................................................... ........................................................................................................................ D. Dasar ................................................................................................................................... ............................................................................................................................ E. dan seterusnya…………………………… Ditetapkan di .... pada tanggal ... SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP Kop surat unit eselon I yang telah dicetak Pejabat yang dituju Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat latar belakang tentang ditetapkannya surat edaran, maksud dan dan tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat edaran Kota dan tanda tangan penandatanganan Judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital
1) menetapkan atau mengubah status kepegawaian, personal, keanggotaan, material, dan/atau peristiwa; 2) menetapkan, mengubah, atau membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan 3) menetapkan pelimpahan kewenangan.
1) Menteri Kelautan dan Perikanan. 2) Pejabat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting. 2) Kewenangan Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala instruksi terdiri atas:
b) Konsiderans Bagian konsiderans instruksi terdiri atas:
c) Batang tubuh Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi instruksi. d) Kaki Bagian kaki instruksi terdiri atas:
4) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang- undangan. b) Kewenangan penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Format instruksi dapat dilihat pada contoh 4 CONTOH 4 ... CONTOH 4 FORMAT INSTRUKSI INSTRUKSI NOMOR … TAHUN 2014 TENTANG …. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Dalam rangka ........................................................... dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
Untuk : KESATU : .................................................................................................... KEDUA : .................................................................................................... KETIGA : .................................................................................................... KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ... ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di ... pada tanggal .... Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Latar belakang Instruksi Kota dan tanda tangan penandatanganan Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima insruksi
1) Pengertian Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 2) Kewenangan Pembuatan dan Penandatanganan Surat perintah dibuat dan ditandatangani oleh: a) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat lambang negara berwarna emas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA; b) Pejabat eselon I atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri berwarna biru dan di bawahnya bertuliskan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; dan c) Pejabat eselon I dan eselon II, sesuai dengan kewenangannya masing-masing menggunakan kepala surat unit kerja masing- masing. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perintah terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perintah terdiri atas hal berikut.
c) Kaki Bagian kaki surat perintah terdiri atas:
4) Distribusi dan Tembusan a) Surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah; b) Tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat atau instansi yang terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang diperintahkan ditulis ke dalam lampiran yang terdiri atas: kolom nomor urut, nama, golongan, jabatan, tujuan, waktu pelaksanaan, dan keterangan. c) Surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. Format surat perintah dapat dilihat pada contoh 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, dan 5F CONTOH 5A ... CONTOH 5A FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI MENTERI CONTOH 5B ... SURAT PERINTAH NOMOR ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa ..........................................................................................;
Dasar : 1. .....................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. .....................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .....................................................................................................;
4.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda Tangan dan Cap instansi Nama Lengkap Tembusan :
Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat perintah Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah CONTOH 5B FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH 5C ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa ...............................................................................................;
Dasar : 1. ..........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. .........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Juli 2014 a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap Kementerian Nama Lengkap Tembusan :
Logo Kementerian yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat perintah Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah CONTOH 5C FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I CONTOH 5D ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa ...............................................................................................;
Dasar : 1. ..........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. .........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .........................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, …April 2014 Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap jabatan Nama Lengkap Tembusan :
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat perintah Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah CONTOH 5D FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON II CONTOH 5E ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa .............................................................................................;
Dasar : 1. ........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … April 2014 Kepala Biro Umum, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan :
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat perintah Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah CONTOH 5E FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI KEPALA PUSATA DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI CONTOH 5F ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA,STATISTIK, DAN INFORMASI JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3520350, (021) 3519070 EKT.7434, FAKSIMILE (021) 3519133 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK pusdatin@kkp.go.id KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3520350, (021) 3519070 EKT. 7434, FAKSIMILE (021) 3519133 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK pusdatin@kkp.go.id SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa .............................................................................................;
Dasar : 1. ........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Mei 2014 Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan :
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat perintah Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah CONTOH 5F FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI KEPALA PUSAT ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN ANTARLEMBAGA CONTOH 5G ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN ANTARLEMBAGA JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070, EKT. 7126, FAKSIMILE (021) 3864293,3513308 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK puskita@kkp.go.id KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN ANTARLEMBAGA JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 EKT. 7126, FAKSIMILE (021) 3864293, 3513308 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK puskita@kkp.go.id SURAT PERINTAH Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa .............................................................................................;
Dasar : 1. ........................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Mei 2014 Kepala Pusat Analis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan :
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat perintah Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah CONTOH 5G FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS YANG DITANDATANGANI MENTERI CONTOH 5H ... SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan (...jabatan yang ditinggalkan...) berhalangan tetap, maka perlu menetapkan pejabat sebagai Pelaksana Tugas;
Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
MEMERINTAHKAN Kepada: Nama : .....................(Pejabat yang diangkat) NIP. : ............................................................ Pangkat, Golongan/ruang : ......................................................... Jabatan : (jabatan yang sedang dipangku)....... Untuk: 1. Terhitung mulai tanggal ... disamping Jabatannya sebagai ... (Jabatan yang sedang dipangku) diangkat sebagai Pelaksana Tugas ... (jabatan yang sedang kosong) pada ... (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong).
Ditetapkan di ... Pada tanggal ... MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Tembusan : 1.... 2... CONTOH 5H FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN YANG DITANDATANGANI MENTERI CONTOH 5 I ... SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN Nomor ... / ... / ... / 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan (...jabatan yang ditinggalkan...) berhalangan tetap, maka perlu menetapkan pejabat sebagai Pelaksana Harian;
Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
MEMERINTAHKAN Kepada: Nama : .....................(Pejabat yang diangkat) NIP. : ............................................................ Pangkat, Golongan/ruang : ......................................................... Jabatan : (jabatan yang sedang dipangku)....... Untuk: 1. Terhitung mulai tanggal ... disamping Jabatannya sebagai ... (Jabatan yang sedang dipangku) diangkat sebagai Pelaksana Harian ... (jabatan yang sedang kosong) pada ... (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong).
Ditetapkan di ... Pada tanggal ... MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Tembusan : 1.... 2... CONTOH 5 I FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I DAN PEJABAT ESELON II CONTOH 5 J ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2014 SEKRETARIS JENDERAL, Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan (...jabatan yang ditinggalkan...) berhalangan tetap, maka perlu menetapkan pejabat sebagai Pelaksana Tugas;
Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
MEMERINTAHKAN Kepada: Nama : .....................(Pejabat yang diangkat) NIP. : ............................................................ Pangkat, Golongan/ruang : ......................................................... Jabatan : (jabatan yang sedang dipangku)....... Untuk: 1. Terhitung mulai tanggal ... disamping Jabatannya sebagai ... (Jabatan yang sedang dipangku) diangkat sebagai Pelaksana Tugas ... (jabatan yang sedang kosong) pada ... (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong).
Ditetapkan di ... Pada tanggal ... SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Tembusan :
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Pejabat yang mengeluarkan surat yaitu pejabat eselon I atau pejabat eselon II CONTOH 5J FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I, PEJABAT ESELON II, PEJABAT ESELON III, DAN/ATAU PEJABAT ESELON IV
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN Nomor ... / ... / ... / 2014 SEKRETARIS JENDERAL, Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan (...jabatan yang ditinggalkan...) berhalangan tetap, maka perlu menetapkan pejabat sebagai Pelaksana Harian;
Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
MEMERINTAHKAN Kepada: Nama : .....................(Pejabat yang diangkat) NIP. : ............................................................ Pangkat, Golongan/ruang : ......................................................... Jabatan : (jabatan yang sedang dipangku)....... Untuk: 1. Terhitung mulai tanggal ... disamping Jabatannya sebagai ... (Jabatan yang sedang dipangku) diangkat sebagai Pelaksana Harian ... (jabatan yang sedang kosong) pada ... (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong).
Ditetapkan di ... Pada tanggal ... SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Tembusan :
1) Pengertian Surat tugas adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lain yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. 2) Kewenangan Penetapan dan Penandatanganan Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh: a) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat lambang negara berwarna emas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA; b) Pejabat eselon I atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri berwarna biru dan di bawahnya bertuliskan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; dan c) Pejabat eselon I dan eselon II sesuai dengan kewenangan masing-masing menggunakan kepala surat unit kerja masing- masing. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat tugas terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas hal berikut
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat tugas tersebut.
c) Kaki ... c) Kaki Bagian kaki surat tugas terdiri atas:
4) Distribusi dan Tembusan a) Surat tugas disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. b) Tembusan surat tugas disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi ditulis ke dalam lampiran yang terdiri atas: kolom nomor urut, nama, golongan, jabatan, tujuan, waktu pelaksanaan, dan keterangan. c) Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. Format surat tugas dapat dilihat pada contoh 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, dan 6F CONTOH 6A ... CONTOH 6A FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI MENTERI CONTOH 6B ... SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa .........................................................................................;
Dasar : 1. ...................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. ....................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. ...................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, Juli 2014 Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Tembusan:
Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat tugas Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima tugas CONTOH 6B FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH 6C ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa ..........................................................................................;
Dasar : 1. .....................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. ....................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .....................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Juni 2014 a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap kementerian Nama Lengkap Tembusan:
Logo Kementerian yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat tugas Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima tugas CONTOH 6C FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I CONTOH 6D ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa ...........................................................................................;
Dasar : 1. ......................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. ......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .....................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Juni 2014 Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap jabatan Nama Lengkap Tembusan :
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat tugas Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima tugas CONTOH 6D FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON II CONTOH 6E ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa .............................................................................................;
Dasar : 1. ........................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Juli 2014 Kepala Biro Umum, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan :
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat tugas Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima tugas CONTOH 6E FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI KEPALA PUSATA DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI CONTOH 6F ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3520350, (021) 3519070 EKT. 7434, FAKSIMILE (021) 3519133 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK pusdatin@kkp.go.id SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa .............................................................................................;
Dasar : 1. ........................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, … Maret 2014 Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat tugas Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima tugas CONTOH 6F FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI KEPALA PUSAT ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN ANTARLEMBAGA B. Naskah ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN ANTARLEMBAGA JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 EKT. 7126, FAKSIMILE (021) 3864293, 3513308 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK puskita@kkp.go.id SURAT TUGAS Nomor ... / ... / ... / 2014 Menimbang : a. bahwa .............................................................................................;
Dasar : 1. ........................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Untuk : 1. .......................................................................................................;
4.dan seterusnya. Jakarta, …Mei 2014 Kepala Pusat Analis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
Logo Eselon I yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat substansi tentang arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat tugas Kota dan tanda tangan penandatanganan Daftar pejabat yang menerima tugas B. Naskah Dinas Korespondensi
1) Pengertian Nota dinas adalah bentuk naskah dinas korespondensi intern yang dibuat antarpejabat lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas untuk menyampaikan petunjuk, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan kepada pejabat lain serta memuat hal yang bersifat rutin, catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Kewenangan Pembuatan dan Penandatanganan Nota dinas dibuat dan ditandatangani oleh: a) pejabat eselon I dan eselon II sesuai dengan kewenangan masing-masing dan menggunakan kepala surat unit kerja masing-masing tanpa logo dan alamat; dan b) kepala unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di daerah dengan menggunakan surat dinas. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri atas:
4) Hal yang Perlu Diperhatikan: a) nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; b) tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan c) penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode unit kerja pemrakarsa penandatangan serta kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun. Format nota dinas dapat dilihat pada contoh 7A dan 7B. CONTOH 7A ... CONTOH 7A FORMAT NOTA DINAS CONTOH 7B ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS Nomor ... / ... / ... /2014 Yth : .... Dari : Sekretaris Jenderal Hal : .... Tanggal : ... April 2014 .................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan :
Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap CONTOH 7B Format penulisan Nota Dinas berasal dari unit pengolah surat menggunakan atas nama
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS Nomor ... / ... / ... /2014 Yth : Inspektur Jenderal Dari : Sekretaris Jenderal Hal : .... Tanggal : ... Mei 2014 .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................ a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan :
Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap
1) Pengertian Memorandum adalah bentuk naskah dinas korespondensi intern antara Menteri dan pejabat eselon I atau antarpejabat dalam unit eselon I yang sama yang bersifat mengingatkan suatu masalah dan menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. 2) Kewenangan penandatanganan Memorandum ditandatangani oleh: a) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat Lambang Negara berwarna emas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA; b) pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan menggunakan kepala surat unit kerja masing-masing tanpa logo dan alamat; dan c) kepala unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di daerah dengan menggunakan surat dinas. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala memorandum terdiri atas:
b) Batang Tubuh Batang tubuh memorandum terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki memorandum terdiri atas:
4) Hal yang perlu diperhatikan: a) memorandum tidak dibubuhi cap dinas; b) tembusan memorandum berlaku di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta di dalam unit kerja eselon I yang sama; dan c) penomoran memorandum dilakukan dengan mencantumkan nomor memorandum, kode unit kerja pemrakarsa penanda tangan, serta kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun. Format memorandum dapat dilihat pada contoh 8A, 8B, dan 8C. CONTOH 8A ... CONTOH 8A FORMAT MEMORANDUM MENTERI CONTOH 8 B ... MEMORANDUM Nomor ... / ... / ... /2014 Yth : Sekretaris Jenderal Dari : Menteri Kelautan dan Perikanan Hal : .... Tanggal : ... Juni 2014 .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan :
Kop surat Menteri Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap CONTOH 8B FORMAT MEMORANDUM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL MEMORANDUM Nomor ... / ... / ... /2014 Yth : Kepala Biro Perencanaan Dari : Kepala Biro Umum Hal : .... Tanggal : ... Maret 2014 .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................ Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan :
Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap CONTOH 8C ... CONTOH 8C FORMAT PENULISAN MEMORANDUM BERASAL DARI UNIT PENGOLAH SURAT MENGGUNAKAN ATAS NAMA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL MEMORANDUM Nomor ... / ... / ... /2014 Yth : Kepala Bagian Perlengkapan Dari : Kepala Biro Umum Hal : .... Tanggal : ... Agustus 2014 .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................ a.n. Kepala Biro Umum Kepala Bagian TU dan Persuratan, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan :
Nama instansi Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap
1) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat dengan lambang negara berwarna emas di tengah atas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 2) pejabat eselon I atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat dengan logo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas, berwarna biru, dan bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan huruf kapital; 3) pejabat eselon I, sesuai dengan kewenangannya, dengan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas dan nomenklatur unit kerja masing-masing yang terletak di bagian tengah atas; 4) kepala unit pelaksana teknis sesuai dengan kewenangannya, dengan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas serta unit kerja eselon I yang bersangkutan dan nomenklatur unit pelaksana teknis; dan 5) Kepala unit pelaksana teknis atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas serta unit kerja eselon I yang bersangkutan dan nomenklatur unit pelaksana teknis, untuk surat yang berkaitan dengan pengelolaan BMN.
1) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri atas: a) kop surat dinas yang berisi lambang negara dan nama jabatan atau logo dan nama unit kerja, yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris; b) nomor, sifat, lampiran, dan hal yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; c) tempat dan tanggal pembuatan surat yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) Yth. yang ditulis di bawah hal yang diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan e) alamat yang ditulis di bawah Yth. 2) Batang. ... 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri atas: a) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat; c) nama pejabat yang menandatangani surat dinas yang ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal; d) cap dinas/jabatan; dan e) tembusan kepada instansi atau pejabat yang dipandang perlu dan yang terkait dengan isi surat dinas (di kiri bawah, tanpa Yth. dan tanpa kata sebagai laporan atau untuk diketahui).
1) kop naskah dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) jika surat dinas ditujukan kepada instansi di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, penandatanganan dilakukan oleh pejabat eselon I dan atas nama pejabat eselon I; 3) jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; 4) pihak yang ditujukan lebih dari tiga ditulis pada lampiran; 5) halaman lampiran ditulis Lampiran Surat Dinas, Nomor, dan Tanggal ditulis pada kanan atas; 6) hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca; 7) jika hanya satu, tembusan tidak diberi nomor; dan 8) beberapa surat dinas yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan tersendiri. Format surat dinas dapat dilihat pada contoh 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, dan 9G. CONTOH 9A ... CONTOH 9A FORMAT PENULISAN SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor : ... ... Januari 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ... Jalan ... ………………………(Alinea Pembuka).................................................................... .................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ……………………… (Alinea Isi) .............................................................................. ……………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………… (Alinea Penutup) ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Tembusan:
CONTOH 9B FORMAT PENULISAN SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH 9C ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor : ... ... Januari 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ... Jalan ... ………………………(Alinea Pembuka).................................................................... .................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ……………………… (Alinea Isi) .............................................................................. ……………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………… (Alinea Penutup) ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap kementerian Nama Lengkap Tembusan:
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : ... ... Januari 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/ Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ... Jalan ... ………………………(Alinea Pembuka).................................................................... ............................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ……………………… (Alinea Isi) .............................................................................. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………… (Alinea Penutup) ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor, sifat dan hal surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Alamat tujuan surat yang ditulis di bagian kiri Isi surat KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA JAKARTA NIZAM ZACHMAN JALAN MUARA BARU UJUNG JAKARTA UTARA 14440 TELEPON (021) 6941016, FAKSIMILE (021) 6617868 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : ... ... April 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ... Jalan ... ……………………………………(Alinea Pembuka)................................................... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………..... ……………………………………(Alinea Isi) .............................................................. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………(Alinea Penutup) ………………………………..... .............................................................................................................................................. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
CONTOH 9E FORMAT PENULISAN SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TERKAIT PROSES PENGELOLAAN BMN CONTOH 9F ... Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor, sifat dan hal surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Alamat tujuan surat yang ditulis di bagian kiri Isi surat KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA JAKARTA NIZAM ZACHMAN JALAN MUARA BARU UJUNG JAKARTA UTARA 14440 TELEPON (021) 6941016, FAKSIMILE (021) 6617868 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : ... ... April 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : Permohonan Penghapusan BMN Yth. ... Jalan ... ……………………………………(Alinea Pembuka)................................................... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………..... ……………………………………(Alinea Isi) ............................................................. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………(Alinea Penutup) ………………………………… ............................................................................................................................................... a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
CONTOH 9F FORMAT PENULISAN SURAT DINAS YANG DITUJUKAN LEBIH DARI TIGA PENERIMA SURAT CONTOH 9G ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : ... ... Januari 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. (Daftar Nama Terlampir) ………………………(Alinea Pembuka)................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ……………………… (Alinea Isi) ............................................................................ …………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………… ……………………… (Alinea Penutup) ............................................................... ………………………………………………………………………………………………… Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
Lampiran Surat Dinas Nomor : .../.../.../.../2014 Tanggal : ... Februari 2014 No. Nama/Jabatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat dengan lambang negara berwarna emas di tengah atas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA berwarna emas dengan huruf kapital; 2) pejabat eselon I atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat dengan logo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas, berwarna biru, dan bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan huruf kapital; dan 3) Pejabat eselon I dan eselon II serta unit pelaksana teknis sesuai dengan kewenangannya menggunakan kepala surat unit kerja masing-masing.
1) Kepala Bagian kepala surat undangan terdiri atas: a) kop surat undangan yang berisi lambang negara dan nama jabatan atau logo dan nama unit kerja, ditulis dengan huruf kapital, dan diletakkan secara simetris; b) nomor, sifat, lampiran dan hal yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan; c) tanggal pembuatan surat yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan d) Yth. yang ditulis di bawah hal serta diikuti dengan nama jabatan dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan). 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan terdiri atas: a) alinea pembuka; b) isi undangan yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat undangan terdiri atas: a) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat; c) nama pejabat yang menandatangani surat undangan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal; d) cap dinas/jabatan; dan e) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth. d) Hal ...
1) format surat undangan sama dengan format surat dinas; 2) jika surat undangan ditujukan kepada instansi di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, penandatanganan dilakukan oleh pejabat eselon I dan atas nama pejabat eselon I; 3) pihak yang diundang lebih dari tiga ditulis pada lampiran; 4) halaman lampiran ditulis Lampiran Surat Undangan, Nomor, dan Tanggal ditulis pada kanan atas, sedangkan pada kaki lampiran nama dan tanda tangan pejabat yang mengundang sebagaimana pada kaki surat undangan; dan 5) surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. Format Surat Undangan dapat dilihat pada Contoh 10A, 10B, 10C, dan 10D. CONTOH10A FORMAT PENULISAN SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH 10 B ... Nomor : ... ... Januari 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ................................................. ........................................................ ........................................................ .............................(Alinea Pembuka dan isi)............................................................... ......................................................................................................................... pada hari, tanggal : ............................................. waktu : pukul ................................... tempat : ............................................. acara : ............................................ ......................................(Alinea Penutup)................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................. Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Tembusan :
Kop surat berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor, sifat dan hal surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Alamat tujuan surat yang ditulis di bagian kiri Isi surat CONTOH 10B FORMAT PENULISAN SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH 10C ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor : ... ... Januari 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ................................................. ........................................................ ........................................................ .............................(Alinea Pembuka dan isi)............................................................... ......................................................................................................................... pada hari, tanggal : ............................................. waktu : pukul ................................... tempat : ............................................. acara : ............................................ ......................................(Alinea Penutup)................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................. a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap kementerian Nama Lengkap Tembusan :
Kop surat berupa logo kementerian yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor, sifat dan hal surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Alamat tujuan surat yang ditulis di bagian kiri Isi surat CONTOH 10C FORMAT PENULISAN SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I CONTOH 10D ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Nomor : ... ... Juni 2014 Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa Lampiran : ... Hal : ... Yth. ................................................. ........................................................ ........................................................ .............................(Alinea Pembuka dan isi)............................................................. ......................................................................................................................... pada hari, tanggal : ............................................. waktu : pukul ................................... tempat : ............................................. acara : ............................................ ......................................(Alinea Penutup)................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................. Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap Tembusan:
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menteri Kelautan dan Perikanan/ Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap C. Naskah ... C. Naskah Dinas Khusus
1) Pengertian Naskah Perjanjian Nasional adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tentang objek yang mengikat antarkedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama/sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Kewenangan Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian nasional dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan naskah perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Format perjanjian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. dang-undangan.
1) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat lambang negara berwarna emas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA; dan 2) pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan kepala surat sesuai dengan unit kerja masing-masing.
1) Kepala Bagian kepala surat kuasa terdiri atas: a) kop naskah dinas yang berisi logo dan nama unit kerja yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul surat kuasa; dan c) nomor surat kuasa.
2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat kuasa dirumuskan dalam bentuk uraian tentang: a) identitas pemberi kuasa; b) identitas penerima kuasa; dan c) wewenang yang dikuasakan. 3) Kaki Bagian kaki surat kuasa terdiri atas: a) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun; b) nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan beserta NIP-nya; c) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan, khusus untuk surat kuasa dalam bahasa Inggris tidak menggunakan meterai; d) cap dinas/jabatan; dan e) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth. Format surat kuasa dapat dilihat pada Contoh 12A dan 12B. CONTOH 12A FORMAT SURAT KUASA CONTOH 12 B ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT KUASA Nomor .../.../.../.../2014 Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : ... jabatan : ... alamat : ... memberi kuasa kepada nama : ... jabatan : ... alamat : ... untuk................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ...,..........., ....... Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Tanda tangan Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP ... NIP ... Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nomor surat kuasa Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Isi surat kuasa, yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa, serta keperluan surat kuasa CONTOH 12B FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN
SURAT KUASA Nomor .../.../.../2014 Yang bertanda tangan di bawah ini, ... (nama lengkap Menteri Kelautan dan Perikanan) ..., Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada (nama pejabat) (jabatan) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................................................... Sebagai bukti, surat kuasa ini saya tanda tangani dan saya bubuhi materai di Jakarta pada tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Kop surat berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Nomor surat kuasa Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Isi surat kuasa
1) Kepala Bagian kepala berita acara terdiri atas: a) kop naskah dinas yang berisi logo dan nama unit kerja yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul berita acara; dan c) nomor berita acara. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas: a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara; dan b) substansi berita acara. 3) Kaki Bagian kaki berita acara terdiri atas: a) tempat pelaksanaan penandatanganan; b) nama jabatan/pejabat; dan c) tanda tangan para pihak dan para saksi. Format berita acara dapat dilihat pada Contoh 13. CONTOH 13 ... CONTOH 13 FORMAT BERITA ACARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id BERITA ACARA NOMOR .../.../.../.../2014 Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., kami masing-masing:
..................................................................................................
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ....................................... Dibuat di ... Pihak Kedua, Pihak Kesatu, Tanda tangan Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Nama Lengkap Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan, Tanda tangan Nama Lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Tanda tangan pihak-pihak yang tercantum dalam berita acara ditulis dengan huruf awal kapital Nomor berita acara Isi berita acara
1) Menteri Kelautan dan Perikanan menggunakan kepala surat lambang negara berwarna emas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA; 2) pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III sesuai dengan kewenangan masing-masing, menggunakan kepala surat sesuai dengan unit kerja masing-masing.
1) Kepala Bagian kepala surat keterangan terdiri atas: a) kop surat keterangan berisi logo dan nama unit kerja diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul surat keterangan; dan c) nomor surat keterangan. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan. 3) Kaki Bagian kaki surat keterangan terdiri atas: a) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun; b) nama jabatan; c) tanda tangan pejabat; d) nama pejabat yang menandatangani surat keterangan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal; e) cap dinas/jabatan; dan f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth. Format surat keterangan dapat dilihat pada Contoh 14. CONTOH 14 ... CONTOH 14 FORMAT SURAT KETERANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT KETERANGAN Nomor .../.../.../.../2014 Yang bertanda tangan di bawah ini: nama : ... jabatan : ... dengan ini menerangkan bahwa: nama : ... pangkat, gol./ruang : ... jabatan : ... dan seterusnya …………………………………………………………………………………………………… ….………………............................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..... ……………………………………………………….................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................... Jakarta, ... Januari 2014 (Pejabat Pembuat Keterangan), Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor surat keterangan Isi surat keterangan
1) Kepala Bagian kepala surat pengantar terdiri atas: a) kop naskah dinas yang disesuaikan dengan kepala surat unit kerja masing-masing; b) tanggal, bulan, dan tahun; c) nama jabatan/alamat yang dituju; d) tulisan surat pengantar diletakkan secara simetris; dan e) nomor surat pengantar. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri atas: a) nomor urut; b) jenis yang dikirim; c) banyaknya naskah dinas/barang; dan d) keterangan. 3) Kaki Bagian kaki surat pengantar terdiri atas: a) pengirim berada di sebelah kanan, meliputi:
b) penerima berada di sebelah kiri, meliputi:
Format surat pengantar dapat dilihat pada Contoh 15. CONTOH 15 ... CONTOH 15 FORMAT SURAT PENGANTAR
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id ... Februari 2014 Yth. ......................... ................................ ................................ SURAT PENGANTAR Nomor .../.../.../.../2014 No. Naskah dinas yang dikirimkan Banyaknya Keterangan
Diterima tanggal ... Februari 2014 Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Nama Lengkap Nomor telepon ................. Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor surat pengantar Isi surat
1) Menteri Kelautan dan Perikanan menggunakan kepala surat lambang negara berwarna emas dan bertuliskan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA; 2) pejabat eselon I atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, menggunakan logo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas berwarna biru dan bertuliskan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; dan 3) pejabat eselon I dan eselon II sesuai dengan kewenangan masing-masing menggunakan kepala surat sesuai dengan unit kerja masing-masing.
1) Kepala Bagian kepala pengumuman terdiri atas: a) kop naskah dinas berisi logo dan nama unit kerja yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) tulisan pengumuman yang ditulis dengan huruf kapital diletakkan secara simetris; c) nomor pengumuman; d) kata tentang; dan e) nama/judul pengumuman. 2) Batang Tubuh Batang tubuh pengumuman sekurang-kurangnya memuat: a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak 3) Kaki Bagian kaki pengumuman terdiri atas: a) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun; b) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat; d) nama pejabat yang menandatangani pengumuman yang ditulis dengan huruf awal kapital; e) cap dinas/jabatan; dan f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth.
1) Pengumuman tidak memuat alamat kecuali yang ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu; dan 2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan. Format pengumuman dapat dilihat pada Contoh 16. CONTOH 16 ... CONTOH 16 FORMAT PENGUMUMAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id PENGUMUMAN Nomor .../.../.../2014 TENTANG ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ....…………………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………… ………………... .…………………………………………………………………………………............................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ........... ……………………………….................................................................................................... ........... Dikeluarkan di ... pada tanggal ... Maret 2014 Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Tembusan:
Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor pengumuman dan perihal pengumuman Isi pengumuman
1) Kepala Bagian kepala surat panggilan terdiri atas: a) kop naskah dinas disesuaikan dengan kepala surat unit kerja masing-masing; b) tulisan surat panggilan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan secara simetris; dan c) nomor surat yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat panggilan terdiri atas: a) identitas pejabat yang dipanggil; b) maksud pemanggilan; dan c) waktu (tanggal dan pukul). 3) Kaki Bagian kaki surat panggilan terdiri atas: a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun; b) nama jabatan; c) tanda tangan pejabat; d) nama pejabat yang menandatangani surat panggilan, ditulis dengan huruf awal kapital; e) cap dinas/jabatan; dan f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth. Format surat panggilan dapat dilihat pada Contoh 17. CONTOH 17 ... CONTOH 17 FORMAT SURAT PANGGILAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT PANGGILAN NOMOR .../.../.../.../2014 Yth,:
Untuk mendapatkan penjelasan sehubungan dengan.............................................. ………………………………………………………………………………………….. Dimohon segera menghadap pada:
………………………………………………………………………..………………………………… ………................. Jakarta, ... Januari 2014 Kepala Biro Kepegawaian, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor surat panggilan Isi surat panggilan
1) Kepala Bagian kepala pengantar faksimili terdiri atas: a) kop naskah dinas, kepala surat pengantar faksimili disesuaikan dengan Kewenangan dan jabatan pejabat penandatangan legalisasi. b) kata pengantar berita faksimili yang ditulis dalam huruf kapital tanpa garis bawah dan ditempatkan di tengah atas lembar naskah dinas/simetris; c) nomor, tanggal, dan jumlah halaman dalam huruf awal kapital yang ditulis di sebelah kanan di bawah kata pengantar faksimili; dan d) ruang legalisasi pejabat eselon II dengan nama ditulis di sebelah kiri dibawah kata pengantar berita faksimili. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh pengantar faksimili terdiri atas: a) pejabat dan alamat yang dituju (yang terhormat); b) pejabat dan alamat yang mengirim (dari); c) hal memuat garis besar isi naskah dinas yang akan dikirim melalui mesin faksimili (hal);dan d) penutup berisi ucapan terima kasih. 3) Kaki Bagian kaki pengantar faksimili terdiri atas: a) nama jabatan; b) tanda tangan pejabat; c) nama pejabat yang menandatangani pengantar faksimili, ditulis dengan huruf awal kapital; dan d) cap dinas/jabatan. Format pengantar faksimili dapat dilihat pada Contoh 18. CONTOH 18 ... CONTOH 18 FORMAT PENGANTAR FAKSIMILI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PENGANTAR BERITA FAKSIMILI Yang terhormat: ... Dari : ... Hal : ... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Pembuat, …………………….. (nama) Nomor : … Tanggal : … Sifat : Biasa/Rahasia Jumlah Halaman: … RUANG LEGALISASI Kepala Biro Umum ttd (Nama) ISI BERITA ... ISI BERITA Jakarta, ... ... ...
1) Kepala Bagian kepala surat peringatan terdiri atas: a) kop naskah dinas disesuaikan dengan kepala surat unit kerja masing-masing; b) kata surat peringatan yang ditulis dengan huruf kapital tanpa garis bawah dan ditempatkan di bagian tengah atas lembar naskah/simetris; dan c) nomor surat yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa tanda titik dua, dan ditulis di bawah kata surat peringatan. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat peringatan terdiri atas: a) nama pejabat yang diberi peringatan ditulis dengan huruf awal kapital; b) pangkat/golongan; c) jabatan; d) unit organisasi; dan e) isi peringatan. 3) Kaki Bagian kaki surat peringatan terdiri atas: a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun; b) nama jabatan; c) tanda tangan pejabat; d) nama pejabat yang menandatangani surat peringatan ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal; e) cap dinas/jabatan; dan f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth. Format surat peringatan dapat dilihat pada Contoh 19. CONTOH 19 CONTOH 19 ... FORMAT SURAT PERINGATAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT PERINGATAN Nomor .../.../.../.../2014 Nama : ... Pangkat, gol./ruang : ... Jabatan : ... Unit organisasi : … …………………………………………………………………………………………… …............................................................. ………………………………………………………..………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………. ......... Jakarta, ... Januari 2014 Kepala Biro Kepegawaian, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Tembusan:
Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor surat peringatan Isi surat peringatan
1) Kepala Bagian kepala surat izin terdiri atas: a) kop naskah dinas disesuaikan dengan kepala surat unit kerja masing-masing; b) kata surat izin yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa garis bawah, dan ditempatkan di bagian tengah atas lembar naskah/ simetris; dan c) nomor surat yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa tanda titik dua, dan ditulis di bawah kata surat izin. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat izin terdiri atas: a) identitas pejabat yang diberi izin; b) maksud pemberian izin; dan c) ketentuan lain tentang izin yang diberikan. 3) Kaki Bagian kaki surat izin terdiri atas: a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun; b) nama jabatan; c) tanda tangan pejabat; d) nama pejabat yang menandatangani surat izin ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal; e) cap dinas/jabatan; dan f) tembusan (jika diperlukan), tanpa Yth. Format surat izin dapat dilihat pada Contoh 20A, 20B, dan 20C. CONTOH 20A ... CONTOH 20A FORMAT SURAT IZIN CONTOH 20B ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT IZIN Nomor .../.../.../2014
untuk : ...
Jakarta, ... Agustus 2014 Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor surat izin Isi surat Izin CONTOH 20B FORMAT SURAT IZIN CUTI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SURAT IZIN CUTI ... Nomor .../.../.../2014
Nama : ... NIP : ... Pangkat/gol.ruang : ... Jabatan : ... Satuan Organisasi : ... Selama ... hari/bulan, terhitung mulai tanggal ...sampai dengan tanggal ... dengan ketentuan sebagai berikut:
Jakarta, ... Agustus 2014 (Pejabat yang berwenang memberi cuti), Tanda tangan dan cap Nama Lengkap Tembusan:
Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor surat izin Isi surat Izin
Kartu kendali dibuat rangkap tiga yang masing-masing digunakan sebagai berikut. 1) Lembar I berwarna putih digunakan sebagai penganti buku agenda. 2) Lembar II berwarna kuning digunakan sebagai arsip atau buku ekspedisi/bukti penerima serta pengendali surat di unit pengolah. 3) Lembar III berwarna merah digunakan sebagai pengendali surat dan harus menyatu dengan surat di unit pengolah/kerja yang dituju. Untuk penerima surat, wajib membubuhkan paraf dan nama jelas pada kolom paraf. Format kartu kendali dapat dilihat pada Contoh 21. CONTOH 21 FORMAT KARTU KENDALI KARTU KENDALI No. Urut Kode : Tgl. M/K : Indek Dari/Kepada *) Perihal/Isi Ringkas Tgl. Surat : No. Surat : Lampiran : Pengolah : Diteruskan Disimpan : Keterangan Paraf : *) Coret yang tidak perlu Lembar :
1) Kepala Bagian kepala surat penghargaan terdiri atas: a) piagam penghargaan menggunakan kepala surat dengan lambang negara berwarna kuning emas; b) kata surat penghargaan dengan huruf kapital yang ditulis tanpa garis bawah dan ditempatkan di bagian tengah atas lembar naskah/simetris; dan c) nomor surat dengan huruf kapital tanpa tanda titik dua dan ditulis di bawah kata piagam penghargaan. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat penghargaan terdiri atas: a) kalimat “Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada”; b) nama, pangkat/golongan, jabatan pejabat/pegawai/ seseorang penerima penghargaan dan unit kerja yang bersangkutan; dan c) kalimat penghargaan disesuaikan dengan latar belakang pemberian penghargaan. 3) Kaki Bagian kaki surat penghargaan terdiri atas: a) tempat dikeluarkannya surat penghargaan; b) tanggal, bulan, dan tahun; c) nama jabatan; d) tanda tangan pejabat; e) nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal; f) cap dinas/jabatan; Format surat penghargaan dapat dilihat pada Contoh 22. CONTOH 22 ... CONTOH 22 FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN D. Laporan ... SURAT PENGHARGAAN Nomor .../.../.../20... Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada nama : ... pangkat, gol./ruang : ... jabatan : ... unit kerja : ... Atas jasa dan darmabaktinya yang telah diberikan selama bertugas sebagai ............................ sejak tanggal ....................... sampai dengan saat diberhentikan dengan hormat dari dinas ....................... dengan hak pensiun pada tanggal ..................... Diberikan di ... pada tanggal ... ... ... Menteri Kelautan dan Perikanan Tanda tangan dan cap Menteri Nama Lengkap Kop surat berupa lambang negara yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor surat penghargaan Isi surat penghargaan D. Laporan
a) Kepala Bagian kepala Laporan terdiri atas: 1) kop naskah dinas yang disesuaikan dengan kepala surat unit kerja masing-masing; 2) bagian kepala laporan memuat judul laporan yang seluruhnya ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan di bagian tengah atas lembar naskah/ simetris; dan 3) apabila diperlukan, laporan dapat diberi nomor laporan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa tanda titik dua, ditulis di bawah kata laporan dan dicetak tebal. b) Batang Tubuh Bagian tubuh Laporan berisi keterangan tentang: 1) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika laporan; 2) Materi laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; 3) Simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan; dan 4) Penutup, merupakan akhir Laporan yang memuat harapan/permintaan arahan/ucapan terima kasih. c) Kaki Bagian kaki laporan terdiri atas: 1) tempat dan tanggal pembuatan laporan; 2) nama jabatan pembuat laporan, ditulis dengan huruf awal kapital; 3) tanda tangan pejabat; 4) tanda tangan pejabat dan cap unit kerja; dan 5) nama pejabat, ditulis dengan huruf awal kapital. Format laporan dapat dilihat pada Contoh 23. CONTOH 23 ... CONTOH 23 FORMAT LAPORAN E. Telaahan ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id LAPORAN Nomor … /.../.../.../2014 TENTANG ……………………………………………………………. A. Pendahuluan
E. Penutup ………………………………………………………………………………………………… ….................................................................................................................................. Dibuat di ... pada tanggal ... Maret 2014 Kepala Biro Umum, Tanda tangan dan cap Nama lengkap Kop surat berupa logo kemeterian dan nama unit eselon I yang telah dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Nomor laporan dan judul laporan Isi laporan E. Telaahan Staf
a) Kepala Bagian kepala telaahan staf terdiri atas: 1) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; dan 2) uraian singkat tentang permasalahan. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri atas: 1) persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan; 2) praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; 3) fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan; 4) analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; 5) simpulan, memuat intisari hasil pembahasan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan 6) tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. c) Kaki Bagian kaki telaahan staf terdiri atas: 1) nama jabatan pembuat telaahan staf yang ditulis dengan huruf awal kapital; 2) tanda tangan pejabat; 3) nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 4) daftar referensi. Format telaahan staf dapat dilihat pada Contoh 24. CONTOH 24 ... CONTOH 24 FORMAT TELAAHAN STAF F. Naskah Dinas Elektronik Naskah dinas elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronis atau yang terekam dalam multimedia elektronis. Ketentuan lebih lanjut tentang tata naskah dinas elektronik diatur sesuai dengan ketntuan peraturan perundangan-undangan. TELAAHAN STAF TENTANG ……………………………………………………… A. Persoalan Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. B. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang. C. Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. D. Analisis Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. E. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil pembahasan dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. F. Saran Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf, ttd. (Nama) BAB III ... BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Penyusunan Setiap naskah dinas merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis sehingga penyusunannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut.
B. Nama Kementerian/Unit Kerja/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas Untuk memberikan identifikasi pada naskah dinas, pada halaman pertama naskah dinas dicantumkan kepala naskah dinas, yaitu nama jabatan atau nama unit kerja. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan oleh pejabat negara, sedangkan kepala nama unit kerja digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan oleh pejabat yang bukan pejabat negara. Pencantuman kepala naskah dinas adalah sebagai berikut.
Perbandingan ukuran lambang negara dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertas.
C. Penomoran naskah dinas Nomor pada naskah dinas merupakan segmen penting dalam kearsipan. Oleh karena itu, dalam susunan penomoran harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip.
Contoh penomoran Instruksi: INSTRUKSI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ....................................... ....................................... Contoh penomoran Surat Edaran: SURAT EDARAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ....................................... .......................................
Contoh 1: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ... TENTANG PEDOMAN .... Contoh 2: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ....
1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 2) kode jabatan penandatangan; 3) bulan (ditulis dalam dua digit); dan 4) tahun terbit. Contoh 1: SURAT PERINTAH NOMOR 11/SJ/IV/2014 11 : Nomor urut surat perintah dalam satu tahun takwim/ kalender SJ : Kode jabatan eselon I (Sekretaris Jenderal) IV : Bulan ke-4 (April) 2014 : Tahun 2014 Contoh 2: SURAT TUGAS NOMOR 27/SJ/VII/2014 27 : Nomor urut surat tugas dalam satu tahun takwim/ kalender SJ : Kode jabatan eselon I (Sekretaris Jenderal) VII : Bulan ke-7 (Juli) 2014 : Tahun 2014
1) kode derajat pengamanan surat dinas; 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) singkatan nama jabatan; 4) bulan; dan 5) tahun terbit. Contoh: R.235/MEN-KP/IV/2014 Kode derajat pengamanan surat dinas yang bersifat Sangat Rahasia Nomor naskah dinas Singkatan nama jabatan Bulan Tahun terbit
1) kode derajat pengamanan surat dinas; 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) singkatan/akronim satuan organisasi/unit kerja pemrakarsa; 4) kode klasifikasi arsip; 5) bulan; dan 6) tahun terbit. Contoh: R.107/DJPT/TU.210/IV/2014 Kode derajat pengamanan surat dinas yang bersifat Rahasia Nomor naskah dinas Singkatan nama jabatan Kode klasifikasi arsip Bulan Tahun terbit
1) kode derajat pengamanan surat dinas; 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) singkatan nama jabatan; 4) bulan; dan 5) tahun terbit. Contoh: B.397/ PSDKP /IX/2014 Kode derajat pengamanan surat dinas yang bersifat Biasa Nomor naskah dinas Unit Eselon I pengolah (PSDKP) Bulan Tahun terbit Singkatan/nama jabatan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut. SJ : Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DJPT : Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap DJPB : Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya DJP2HP : Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DJKP3K : Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil DJPSDKP : Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ITJ : Surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal BALITBANGKP : Surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan BPSDMKP ... BPSDMKP : Surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan BKIPM : Surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
1) kode derajat pengamanan surat dinas; 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) singkatan/akronim satuan organisasi/unit kerja pemrakarsa; 4) kode klasifikasi arsip; 5) bulan; dan 6) tahun terbit. Contoh: B.107/PPNP/PL.220/VI/2014 Kode derajat pengamanan surat dinas yang bersifat Biasa Nomor naskah dinas Singkatan Unit Pelaksana Teknis Kode klasifikasi arsip Bulan Tahun terbit Kode nomenklatur unit kerja eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan dapat dikembangkan sesuai dengan jumlah unit kerja eselon II di bawahnya, yaitu; Biro, Pusat, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan, Direktorat, Inspektorat Klasifikasi Surat: Surat Sangat Rahasia (SR) contoh SR.124/MKP/IV/2014 Surat Rahasia (R) contoh R.314/SJ/V/2014 Surat Biasa (B) contoh B.736/SJ.5/PL.610/VIII/2014
Contoh 1: Memorandum yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Nomor 45/SJ/II/2014 45 : Nomor urut memorandum dalam satu tahun takwim/ kalender SJ : Kode jabatan Sekretaris Jenderal II : Bulan ke-2 (Februari) 2014 : Tahun 2014 Contoh 2: Memorandum yang ditandatangani Kepala Biro Umum Nomor 138/SJ.5/TU.330/III/2014 138 : Nomor urut memorandum dalam satu tahun takwim/ kalender SJ.5 : Kode jabatan Kepala Biro Umum TU.330: Kode klasifikasi arsip III : Bulan ke-3 (Maret) 2014 : Tahun 2014
Contoh 1: Nota dinas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Nomor 20/SJ/II/2014 20 : Nomor urut memorandum dalam satu tahun takwim/ kalender SJ : Kode jabatan Sekretaris Jenderal II : Bulan ke-2 (Februari) 2014 : Tahun 2014 Contoh 2: Memorandum yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan Nomor 22/SJ.3/KU.430/III/2014 22 : Nomor urut memorandum dalam satu tahun takwim/ kalender SJ.3 : Kode jabatan Kepala Biro Keuangan KU.430: Kode klasifikasi arsip III : Bulan ke-3 (Maret) 2014 : Tahun 2014
D. Nomor Halaman Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab (2, 3, dst) dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman contoh (-2-). E. Ketentuan Jarak Spasi
Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian dan estetika, dengan mempertimbangkan banyaknya isi naskah dinas. F. Penggunaan Huruf Naskah dinas menggunakan jenis huruf arial dengan ukuran 11 atau 12, sedangkan naskah dinas pengaturan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersendiri. G. Kata Penyambung Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian. Contoh ... Contoh: Penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah adalah media… Media... kata penyambung Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media elektronik …dst. Media elektronik ..……………………..……………… …………dst. H. Lampiran Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. I. Daftar Distribusi Daftar distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat sekretariat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar distribusi adalah sebagai berikut:
Cara penggunaan daftar distribusi adalah sebagai berikut:
J. Rujukan ... J. Rujukan Rujukan adalah naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan sebagai berikut:
1) Rujukan Berupa Naskah Penulisan rujukan berupa naskah mencakupi informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut: jenis naskah dinas, jabatan penandatangan naskah dinas, nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek naskah dinas. 2) Rujukan Berupa Surat Dinas Penulisan rujukan berupa surat dinas mencakupi informasi singkat tentang surat dinas yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut: jenis surat, jabatan penandatangan, nomor surat, tanggal penandatanganan surat, dan hal. 3) Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronik Penulisan rujukan berupa surat dinas elektronik (surat yang dikirimkan melalui sarana elektronik) diatur tersendiri.
K. Ruang Tanda Tangan
L. Penentuan Batas/Ruang Tepi Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:
Catatan: Dalam pelaksanaan, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. M. Penggunaan ... M. Penggunaan Bahasa Bahasa yang digunakan di dalam naskah harus jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan di dalam naskah adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0196/U/1975 tanggal 27 Agustus 1975 dan telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tanggal 9 September 1987 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0389/U/1988 tanggal 11 Agustus 1988 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. N. Media/Sarana Naskah Dinas Media/sarana naskah dinas adalah alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional yaitu kertas.
1) A3 kuarto ganda (297 x 420 mm). 2) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm). 3) Folio (210 x 330 mm). 4) Folio ganda (420 x 330 mm). Format ukuran kertas dan sampul dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 TABEL 1 ... TABEL 1 STANDAR UKURAN KERTAS DAN PENJELASANNYA Seri Milimeter Inci Seri Milimeter Inci A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 148 x 210 105 x 148 74 x 105 52 x 74 33⅛ x 46¾ 23⅜ x 33⅛ 16½ x 23⅜ 22¾ x 16½ 8¼ x 11¾ 5⅞ x 8¼ 4⅛ x 5⅞ 2⅞ x 4⅛ 2 x 2⅞ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 917 x 1297 648 x 917 458 x 648 324 x 458 229 x 324 162 x 229 114 x 162 81 x 114 57 x 81 36¾ x 51⅞ 5⅞ x 36¾ 18¼ x 25⅞ 12¾ x 18¼ 9⅛ x 12¾ 6⅜ x 9⅛ 4½ x 6⅜ 3¼ x 4½ 2¼ x 3¼ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 1000 x 1414 707 x 1000 500 x 707 353 x 500 250 x 353 176 x 250 125 x 176 88 x 125 62 x 88 40 x 56½ 28¼ x 40 20 x 28¼ 14⅛ x 20 9⅞ x 14⅛ 7 x 9⅞ 4⅞ x 7 3½ x 4⅞ 2½ x 3½ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 771 x 1090 545 x 771 385 x 545 272 x 385 192 x 272 136 x 192 96 x 136 68 x 96 48 x 68 30¾ x 43¼ 21¾ x 30¾ 15¼ x 21¾ 10⅞ x 15¼ 7¾ x 10⅞ 5⅜ x 7¾ 3⅞ x 5⅜ 2¾ x 5⅜ 1⅞ x 2¾ Penjelasan: ... Penjelasan: A7 A6 TABEL 2 ... SERI A Seri A digunakan untuk umumnya kertas cetak, termasuk alat tulis kantor dan publikasi. Ukuran yang menjadi standar dasar adalah A0, yaitu kertas ukuran 841 x 1189 mm yang luasnya sama dengan satu meter persegi. Setiap angka setelah huruf A menunjukkan luas setengah dari angka sebelumnya. Jadi, luas kertas ukuran A1 adalah setengah dari kertas ukuran A0, A2 seperempat dari A0, dan A3 adalah seperdelapan dari A0; demikian seterusnya. Lembaran dengan ukuran lebih besar dari A0 dituliskan dengan angka sebelum huruf A0. Jadi, 2A0 berarti suatu lembaran yang ukurannya dua kali A0 SERI B Ukuran seri B kira-kira di tengah- tengah antara ukuran seri A, merupakan alternatif dari seri A, tetapi utamanya digunakan untuk poster, peta atau bagan di dinding, apabila menggunakan kertas seri A akan tampak terlalu besar. SERI C Seri C digunakan untuk map, kartu pos, dan sampul. Sampul dengan ukuran Seri C sesuai untuk kertas Seri A, baik dalam keadaan utuh maupun dilipat. Sampul C6 dapat mewadahi lembaran kertas A6 atau A5 yang dilipat satu kali atau A4 yang dilipat dua kali. A1 A2 A3 A5 A4 TABEL 2 UKURAN BLANGKO/FORMULIR No. Blangko/Formulir Ukuran Jenis Kertas Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Model A1 digunakan untuk Peraturan,keputusan, dan surat penghargaan Model A2 digunakan untuk naskah dinas Model A3 digunakan untuk surat dinas berbahasa Inggris Model B1 digunakan untuk surat dinas Model B2 digunakan untuk surat dinas, surat keterangan, surat izin, pengumuman, surat peringatan, berita acara, surat perintah, surat pengantar, edaran Model B3 digunakan untuk surat keputusan dan mutasi pegawai Model B4 digunakan untuk surat dinas berbahasa Inggris Folio/80 gram 210 x 330 A4/ 80 gram 297 x 210 mm A4/ 80 gram 297 x 210 mm A4/ 80 gram 297 x 210 mm A4/ 80 gram 297 x 210 mm A4/ 80 gram 297 x 210 mm Folio/80 gram 210 x 330 atau A4/ 80 gram 297 x 210 mm HVS Qonquarde Qonquarde HVS HVS HVS HVS HVS Sesuai kebutuhan Keterangan ... Keterangan:
Blangko tersebut digunakan untuk jenis naskah dinas peraturan, keputusan, dan surat penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri.
Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL A1 Keterangan : Lambang negara berwarna kuning emas khusus untuk SK Menteri dan untuk berita acara yang ditandatangani hanya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL A2 Contoh ... Keterangan : Lambang negara dan tulisan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berwarna kuning emas Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL A3 Contoh ... Keterangan : Lambang negara dan tulisan Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia berwarna kuning emas Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520356 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA GEDUNG MENARA 165 LT. 15, 16 & 23 JALAN TB SIMATUPANG KAV. 1, CILANDAK TIMUR – JAKARTA 1250 TELEPON (021) 7890552 (LACAK), FAKSIMILE (021) 78835853 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520844 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN PASIR PUTIH NOMOR 1 ANCOL TIMUR JAKARTA UTARA TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711438 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 Contoh ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3520350, (021) 3519070 EKT. 7434, FAKSIMILE (021) 3519133 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK pusdatin@kkp.go.id Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 Contoh ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN ANTARLEMBAGA JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 EKT. 7126, FAKSIMILE (021) 3864293, 3513308 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK puskita@kkp.go.id Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 Contoh ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA JAKARTA NIZAM ZACHMAN JALAN MUARA BARU UJUNG JAKARTA UTARA 14440 TELEPON (021) 6941016, FAKSIMILE (021) 6617868 LAMAN www.kkp.go.id Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 Contoh ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALAI BESAR KARANTINA IKAN SUKARNO HATTA JALAN .................................................................. TELEPON (021) ..............., FAKSIMILE (021) ................. LAMAN www.kkp.go.id Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 Contoh ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG JALAN .............................................................. TELEPON ( ) ............................, FAKSIMILE ( ) .......................... LAMAN www.kkp.go.id Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI BUDIDAYA LAUT BATAM JALAN .............................................................. TELEPON ( ) ............................, FAKSIMILE ( ) .......................... LAMAN www.kkp.go.id Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B3 Lambang negara berwarna hitam, yang diperlukan untuk naskah dinas atas nama Menteri yang berkaitan dengan surat keputusan. Contoh ... Contoh Blangko/Formulir Surat MODEL B4
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SECRETARIAT GENERAL ADRESS: JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, PO. BOX 4130 JKP 10041 PHONE +6221 3519070 (HUNTING), FAX +6221 3520351 WEBSITE www.kkp.go.id
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 105 x 227 250 x 353 270 x 400 Putih Coklat Coklat Model A2 2. MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA 105 x 227 Putih Model A3 3. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 105 x 227 250 x 353 270 x 400 Putih Coklat Coklat Model B1 4. MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA 105 x 227 250 x 353 270 x 400 Putih Coklat Coklat Model B4
5. SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 105 x 227 250 x 353 270 x 400 Putih Coklat Coklat Model B2 6. MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SECRETARIAT GENERAL 105 x 227 250 x 353 Putih Coklat Model B3 Keterangan: Pada umumnya, untuk surat dinas pada kertas ukuran A4 (kuarto) atau folio dan ukuran A5 atau setengah folio digunakan sampul Nomor 6 (105 mm x 227 mm). Untuk surat dinas yang mempunyai lampiran cukup tebal, atau surat pengantar yang disertai naskah dinas tebal seperti keputusan atau pedoman yang berupa buku dan tidak dapat dilipat, digunakan sampul yang ukurannya sedemikian rupa sehingga setelah dimasukkan ke dalam sampul pada setiap sisinya terdapat ruang maksimal ½ inci. Untuk menentukan ukuran minimum sampul yang tepat bagi surat dinas yang cukup tebal dan tidak dapat dilipat, dapat digunakan rumus sebagai berikut: Panjang sampul = panjang surat/naskah + ½" + tebal surat/naskah Lebar sampul = lebar surat/naskah + ¼" + tebal surat/naskah
Alamat tujuan ditulis sama seperti alamat yang tercantum pada kepala surat, alinea pertama alamat tujuan yang dimulai pada baris di bawah bagian tengah sampul.
Cara melipat surat dapat dilihat pada CONTOH 25. CONTOH 25 ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERALJALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3520351LAMAN www.kkp.go.id Nomor : /SJ.5/TU.330/VI/2014 18 Juni 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Undangan Penyempurnaan PER.03/MEN/2011 Yth. (Daftar Nama Terlampir) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal bermaksud mengadakan Finalisasi Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan satu orang pejabat eselon III yang menangani urusan Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan : pada hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2014 waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai tempat : acara : Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum Riyani Indrati Tembusan: Sekretaris Jenderal Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk menghadiri lokakarya tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Kementerian, Tasdik Kinanto Tembusan: CONTOH 25 FORMAT MELIPAT KERTAS SURAT KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERALJALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3520351LAMAN www.kkp.go.id Nomor : /SJ.5/TU.330/VI/2014 18 Juni 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Undangan Penyempurnaan PER.03/MEN/2011 Yth. (Daftar Nama Terlampir) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal bermaksud mengadakan Finalisasi Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan satu orang pejabat eselon III yang menangani urusan Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan : pada hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2014 waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai tempat : acara : Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum Riyani Indrati Tembusan: Sekretaris Jenderal terima kasih. a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Kementerian, Tasdik Kinanto Tembusan: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERALJALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3520351LAMAN www.kkp.go.id Nomor : /SJ.5/TU.330/VI/2014 18 Juni 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Undangan Penyempurnaan PER.03/MEN/2011 Yth. (Daftar Nama Terlampir) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal bermaksud mengadakan Finalisasi Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan satu orang pejabat eselon III yang menangani urusan Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan : pada hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2014 waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai tempat : acara : Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum Riyani Indrati Tembusan: Sekretaris Jenderal LLLLLLLLLLLLL a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara S e k r e t a r i s K e m e n t e r i a n , Tasdik Kinanto Tembusan: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Fgjasgjagjasgjczxgzgxjhgxzkj Jhkdsjhkljdgkljhfdlkjgflkfd Dengan hormatat Jhgjhgdsklj lkhjdsjkhfdsajk sadkuhfdaukhdsfi csaoihydSAIUDS DSAoihdflidsafk;llksvkd sdjhdsvkl;fdsa dfljdv;lkfdalojf pojvsojfdpokgdpo[bd cvb;kjdfb;lmgbxlofd .kmkjgfb;lmgb bjd;lkgd ;gdbk;gbdkbgf’;,gd gbclkmndflkmgbd;lmhs ;lkfd;ok’l,gf, fgb[gbd[;plkg gd’;kgs’l,fgb’;,gfb gf’kfds;lkgb,;d’;l [pld’;th;phgdslknslk fvslkjgf;lkjmfd;lmfd ;kv;lkfs’l,fdkk>,bd’lkgbs’;lkgfb. Kjgbcdkjhfkljhsvd vds’ljvalknflkfd v;kjbz ;lkjfvkjfxz vbxz;pojvf;lkjvf vf;lkjzvx;kj zvx;lkvcxz;lkvcxz ‘pkf;lkfd;lkbf fdz’lk;lkb;lkfb dfbkdfbd;lbd;lf dfb’pdlbdflk[fdbk dfbo[dbkdf[b [p;lkb[pklfx’;ldb’;lb’;b b;p’b’fbpgdlb bplgdlbbg’;gdb’;f fg gf[plgf[plgfp;lgf gfogf[pofda f[;lkp[gf]plgf][plgfp]lfm gf]p[fd[phfd][hgds[p]lofdg]pll;kbgdpl df]p[odf][pohgds][phgd kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjj mmmmmmmmmmmmm pppppppppppppppp ppppppppppppp ppppppppppppp Ssssppp Sssspp Sssp KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERALJALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3520351LAMAN www.kkp.go.id Nomor : /SJ.5/TU.330/VI/2014 18 Juni 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Undangan Penyempurnaan PER.03/MEN/2011 Yth. (Daftar Nama Terlampir) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal bermaksud mengadakan Finalisasi Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan satu orang pejabat eselon III yang menangani urusan Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan : pada hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2014 waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai tempat : acara : Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum Riyani Indrati Tembusan: Sekretaris Jenderal Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk menghadiri lokakarya tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Kementerian, Tasdik Kinanto Tembusan: Nomor: 231/SJ.5/TU.330/VI/2014 Yth. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendali Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Lembar Kertas Surat Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat ke depan Kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat ke belakang Ketiga, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah pembaca penerima surat Pada sampul yang menggunakan jendela kertas kaca, alamat tujuan pada kepala surat harus tepat di balik jendela kertas kaca O. Susunan ... O. Susunan Surat Dinas
1) Kop surat nama jabatan adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan tertentu. kertas dengan kop surat nama jabatan hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 2) Kop surat nama jabatan terdiri atas lambang negara di tengah dan nama jabatan yang ditulis paling banyak tiga baris (apabila nama jabatan terlalu panjang digunakan singkatan atau akronim tanpa mengorbankan kejelasan). Perbandingan ukuran lambang negara dan huruf yang digunakan hendaknya serasi dengan ukuran kertas.
1) Kop surat nama instansi menunjukkan nama dan alamat unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kertas dengan kop surat dimaksud digunakan untuk kemudahan dalam surat menyurat. 2) Kop surat nama instansi menggunakan logo Kementerian kelautan dan Perikanan diletakkan di kiri atas, dan nama unit kerja dicetak sebanyak-banyaknya tiga baris, logo dicetak setingkat lebih tinggi (serasi) di atas nama Kementerian. 3) Surat jenis nota dinas dan memorandum tidak menggunakan kop surat berlogo KKP.
Contoh:
Hal perlu dicantumkan dengan alasan sebagai berikut:
31 Juli 2014
1) Nama jabatan. 2) Jalan. 3) Kota. 4) Kode pos. Contoh:
Isi surat dinas diketik satu spasi dan diberi jarak sekurang kurangnya 1 spasi di antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Surat yang terdiri atas satu paragraf jarak antar barisnya adalah dua spasi. Pemaragrafan ditandai dengan takuk, yaitu ± 1 s.d. 1,5 cm dari awal penulisan.
Salinan surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan berikut.
Yth. Menteri Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 16 Jakarta 10110
1) Surat yang mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia dan Rahasia) harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan dan keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat dinas tersebut disalin, cap tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli. 2) Naskah dinas masuk yang tingkat rahasianya sangat tinggi langsung disampaikan kepada Menteri. 3) Naskah dinas ke luar yang tingkat rahasianya sangat tinggi ditujukan kepada Presiden dan Menteri, langsung ditandatangani oleh Menteri, sedangkan yang tingkat kerahasiaannya kurang tinggi ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. 4) Naskah dinas rahasia mengenai kepegawaian, usul mutasi pejabat eselon II ke atas disampaikan langsung kepada Menteri, sedangkan mutasi pejabat eselon III ke bawah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. 5) Pengiriman memerlukan perlakuan khusus dan dilakukan oleh caraka/kurir atau perusahaan jasa ekspedisi, dan tidak diperkenankan menggunakan faksimili.
P. Ketentuan ... P. Ketentuan Surat-Menyurat
1) Pengendalian terhadap surat masuk penting/biasa dilakukan terdiri atas: a) surat penting dengan menggunakan kartu kendali; dan b) surat biasa dengan menggunakan lembar pengantar biasa. 2) Pengendalian terhadap surat masuk penting/biasa rahasia dilakukan terdiri atas: a) naskah dinas masuk yang tingkat kerahasiaannya sangat tinggi ditujukan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; b) naskah dinas ke luar yang tingkat kerahasiaannya sangat tinggi yang ditujukan kepada Presiden dan menteri/pimpinan lembaga lain, ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan yang tingkat kerahasiaannya kurang tinggi ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal; c) untuk naskah dinas rahasia mengenai kepegawaian, hanya usul mutasi pejabat eselon II ke atas disampaikan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan usul mutasi pejabat eselon III ke bawah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal; d) untuk menjaga kerahasiaan, berkas-berkas surat sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dikelola oleh petugas sandi negara dan disimpan di kamar sandi; dan e) penggandaan naskah dinas rahasia, rahasia, dan terbatas hanya dilakukan apabila ada perintah dari unit pengolah (pencipta) atau pejabat yang ditunjuk. 3) Untuk proses pengolahan surat digunakan kartu disposisi.
1) Dosir adalah pengelompokan arsip yang saling berkaitan dalam satu kegiatan pekerjaan, disatukan dalam satu himpunan. 2) Rubrik adalah pengelompokan arsip yang penyusunannya diurutkan atas dasar kesatuan masalah. 3) Seri adalah pengelompokan arsip yang disusun berdasarkan kesamaan jenis permasalahan.
Perlakuan khusus diperlukan bagi surat-surat yang bersifat rahasia, sangat rahasia, dan terbatas. Untuk keperluan tersebut, pemimpin unit kerja dapat memproses surat dinas tersebut secara tersendiri dan menugaskan staf yang khusus menangani surat yang bersifat rahasia, sangat rahasia, dan terbatas. Pada prinsipnya pengamanan arsip bermula dari pembuatan konsep, pengetikan, penomoran, penggandaan, dan pendistribusian, serta pengarsipan. Penataan dan pengamanan arsip diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Konsep naskah/surat dinas dibuat secara tersendiri oleh pejabat yang akan menandatangani atau pejabat lain yang ditunjuk, sedangkan untuk konsep yang tidak dibuat oleh penandatanganan surat, konsep tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh pejabat penandatanganan surat. 2) Apabila materi naskah/surat dinas menyangkut lebih dari satu unit kerja, konsep terlebih dahulu disampaikan kepada unit- unit terkait untuk disetujui dengan membubuhkan paraf pada naskah/surat dinas dimaksud. 3) Khusus untuk naskah/surat dinas bersifat rahasia, sangat rahasia, dan terbatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. a) Konsep harus dibuat sendiri oleh pejabat yang menandatangani atau pejabat yang ditunjuk. b) Konsep dibuat dalam bentuk formulir tersendiri yang dibedakan dengan surat yang lain (bukan rahasia). 4) Setelah dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang, konsep naskah/surat dinas tersebut diserahkan kepada staf yang khusus menangani surat yang bersifat rahasia, sangat rahasia, dan terbatas untuk diproses lebih lanjut.
1) Pengetikan dengan menggunakan komputer akan menghasilkan produk yang sama, jadi untuk membedakan yang asli dan tembusan dapat dipergunakan cap/stempel yang menyebutkan asli dan tembusan. 2) Naskah ... 2) Naskah/surat dinas yang sifatnya rahasia, apabila diketik dengan menggunakan komputer, setelah proses pembuatan selesai, file yang berisi surat tersebut segera dihapus atau dapat disimpan dalam media elektronik (disket, flashdisk, compact disk, dll) dan penyimpanannya dilakukan secara tersendiri.
Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan surat, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada naskah asli. Beberapa unsur dalam lembar disposisi meliputi.
1) Menteri; 2) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan; 3) Seskretaris Direktorat Jenderal/Seskretaris Inspektorat Jenderal /Sekretaris Badan/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat; dan 4) Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Subdirektorat.
Dalam lembar disposisi sekurang-kurangnya terdiri atas:
Format Lembar Disposisi dapat dilihat pada Contoh 26. CONTOH 26 ... CONTOH 26 FORMAT LEMBAR DISPOSISI BAB IV… BAB IV PENGURUSAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI Tata surat dinas meliputi pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat- menyurat dinas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Korespondensi sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas fungsi organisasi. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. Pengurusan naskah dinas korespondensi yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi instansi pemerintah. A. Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas/Memorandum) Pengurusan nota dinas/memorandum adalah nota dinas/memorandum yang diterima dan yang akan dikirim. Pengurusan nota dinas/memorandum itu sebaiknya dipusatkan di kesekretariatan atau di bagian lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan untuk memudahkan pengawasan dan pengendaliannya. B. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern
1) Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi. 2) Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.
Selanjutnya, surat ditangani sesuai dengan tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaiannya.
1) Surat masuk yang diterima dicatat pada buku agenda menurut tingkat keamanan. 2) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan SR dan R dilakukan oleh pimpinan kesekretariatan atau pejabat tertentu yang mendapatkan kewenangan dari pimpinan instansi. 3) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan B dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan kesekretariatan. 4) Pencatatan surat dilaksanakan dengan prioritas sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian. 5) Pencatatan dilakukan pula pada lembar disposisi dan surat mengenai nomor agenda dan tanggal penerimaan. 6) Pencatatan surat masuk dimulai dari Nomor 1 pada bulan Januari dan berakhir pada nomor terakhir dalam satu tahun, yaitu nomor terakhir pada tanggal 31 Desember. 7) Pencatatan surat selalu dilakukan pada setiap terjadi pemindahan dan penyimpanan.
1) Kegiatan penilaian surat masuk mulai dilaksanakan pada tahap pencatatan. 2) Pada tahap penilaian, surat dinilai apakah akan disampaikan pimpinan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang menangani. Di tiap instansi sudah diatur surat yang harus melalui pimpinan dan surat yang dapat langsung disampaikan kepada pejabat tertentu. 3) Selain penilaian penyampaian surat, dilakukan pula penilaian penanganan surat, apakah surat masuk itu akan diproses biasa atau melalui proses pemberkasan naskah. 4) Surat masuk yang beralamat pribadi (nama orang) dinilai termasuk surat yang harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul tertutup. 5) Penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian surat.
1) Pada tahap pengolahan, pimpinan/pejabat memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan surat masuk tersebut. 2) Dari hasil pengolahan dapat diputuskan tindakan selanjutnya, yaitu langsung disimpan atau dibuat naskah dinas baru. 3) Pengolahan surat masuk dapat menggunakan proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan.
1) Surat dinas harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan. 2) Surat masuk yang melalui proses pemberkasan naskah disimpan dalam berkas naskah dinas menurut bidang permasalahan. 3) Surat … 3) Surat masuk yang diproses tidak melalui proses pemberkasan, naskah dinas disimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan. Proses naskah dinas sangat rahasia, rahasia, dan terbatas masuk adalah sebagai berikut. a) Penerima surat menandatangani tanda terima dengan memberikan nama jelas, tanggal, dan waktu; b) Pengarah surat melengkapi baju surat dengan menggunakan lembar PSR (Pengantar Surat Rahasia) rangkap dua dengan mengisi:
c) Surat dalam keadaan masih tertutup bersama dengan lembar PSR secara langsung disampaikan sesuai dengan alamat surat yang dituju; d) Setelah lembar PSR (Pengantar Surat Rahasia) ditandatangani oleh penerima surat, dengan nama jelas, tanggal, dan waktunya di bagian lembar PSR (Pengantar Surat Rahasia):
Beberapa cara menghimpun surat adalah sebagai berikut. (a) Seri adalah himpunan satu jenis surat dinas yang berdasarkan format surat atau jenis naskah dinas, misalnya keputusan, petunjuk pelaksanaan, dan surat edaran, disusun secara kronologis. Himpunan menurut seri selain dibatasi oleh kemampuan map juga dibatasi oleh tahun naskah dinas. (b) Rubrik adalah himpunan dari satu macam masalah/hal/pokok persoalan yang disusun secara kronologis, misalnya cuti, kunjungan dinas, kerja lapangan. Himpunan menurut rubrik dibatasi sampai dengan masalah selesai. (c) Dosir adalah himpunan satu macam kegiatan atau persoalan yang disusun secara kronologis dari awal sampai akhir. Misalnya, fail/berkas pegawai adalah himpunan naskah dinas mulai dari lamaran sampai dengan pemberhentian. 4) Penyimpanan surat atau himpunan dilakukan sebagai berikut. a) Lateral adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian sisi samping, misalnya penyimpanan dalam ordner dan kotak arsip; b) Vertikal adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian muka, misalnya penyimpanan surat map pada lemari berkas; c) Horisontal adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga muka surat/himpunan terlihat di sebelah atas, misalnya penyimpanan peta atau gambar konstruksi. 5) Surat ... 5) Surat yang masih aktif, tetap berada di unit pengolah. Setelah surat menjadi arsip inaktif, penyimpanannya harus sudah dialihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.
1) Buku agenda adalah sarana utama pengendalian dan pengawasan surat masuk. Semua surat masuk pertama kali dicatat pada buku agenda, yang disusun dalam kolom catatan sebagai berikut: a) Tanggal; b) Nomor agenda; c) Nomor dan tanggal surat masuk; d) Lampiran; e) Alamat pengirim; f) Hal/isi surat; dan g) Keterangan. 2) Pengurusan surat masuk yang tidak melalui proses pemberkasan naskah dinas selain buku agenda, dapat digunakan sarana lain yang diatur sesuai dengan kebutuhan unit kerja eselon I. 3) Sarana pengurusan surat masuk melalui proses pemberkasan naskah, selain dengan buku agenda, juga digunakan sarana lain. Dalam penanganan surat masuk ada beberapa petugas yaitu: 1) Penerima Surat Penerima surat bertugas: a) menerima surat (dinas, pribadi, atau yang salah alamat) yang masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan; b) memilah (surat sangat rahasia, surat rahasia, surat biasa, dan surat pibadi); c) membuka dan memeriksa kelengkapan surat; dan d) menyampaikan kepada pengarah. 2) Pengarah Surat Tugas pengarah surat adalah sebagai berikut. a) Membaca hal dan tujuan surat dan menentukan kategori surat (kecuali surat rahasia): 1) surat dengan kategori penting dicatat dalam kartu kendali (KK), rangkap tiga; 2) surat dengan kategori biasa diberi lembar pengantar surat biasa (PSB), rangkap dua; atau 3) surat rahasia diberi lembar pengantar surat rahasia (PSR), rangkap dua. b) Mengembalikan dengan segera surat-surat yang salah alamat kepada pengirimnya atau meneruskannya ke alamat yang semestinya. c) Mengirimkan surat-surat yang bersifat pribadi ke alamat yang bersangkutan, tanpa dibuka. d) Meneruskan surat tertutup/rahasia kepada alamat yang dituju sesuai dengan prosedur penerimaan surat rahasia; e) Mencantumkan pengarahan dan kode klasifikasi pada lembar disposisi. f) Menyerahkan surat-surat kepada pencatat. 3) Pencatat ... 3) Pencatat surat Pencatat surat bertugas: a) mencatat surat pada lembar PSB; b) meneruskan surat beserta lembar PSB atau PSR pada unit tata usaha yang dituju; dan c) menerima kembali lembar PSB atau PSR asli yang sudah diparaf oleh unit tata usaha yang dituju sebagai arsip pada unit tata usaha kementerian. 4) Unit Tata Usaha Unit tata usaha bertugas: a) menandatangani atau memaraf lembar PSB atau PSR dan mengembalikannya kepada pencatat; b) memeriksa jumlah dan kelengkapan surat sesuai dengan lembar PSB atau PSR; c) menyampaikan surat yang disertai lembar disposisi kepada pimpinan pengolah; d) menyimpan surat rahasia dalam berkas khusus surat rahasia.
1) Pengolahan Surat a) Kegiatan pengolahan dimulai dari penyiapan hingga ke penandatanganan surat dinas. Penyiapan surat keluar dilaksanakan, antara lain karena:
b) Pembuatan konsep surat dinas dapat dilakukan oleh pejabat yang berhak menandatangani surat tersebut atau oleh pejabat/petugas yang ditunjuk sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. c) Setiap konsep yang disiapkan harus didasarkan pada kebijaksanaan dan pengarahan pimpinan. d) Batas waktu jawaban disesuaikan dengan sifat pengiriman surat sebagai berikut.
e) Konsep surat yang telah dibuat selanjutnya diperiksa oleh atasan langsung pengonsep surat. f) Bagian persuratan unit tata usaha dan/atau sekretaris pimpinan memeriksa konsep surat dari aspek tata persuratan dan teknis penulisan. g) Setiap ... g) Setiap konsep surat dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat berwenang dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh para pejabat dua tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut. h) Setelah surat dinas diparaf oleh pejabat yang bersangkutan dan tidak lagi mengandung kekurangan/kesalahan yang perlu diperbaiki, proses selanjutnya adalah:
i) Konsep naskah disimpan dalam berkas bersama arsip surat bersih. Surat bersih yang telah ditandatangani dan yang sudah dibubuhi paraf oleh pengonsep surat disimpan sebagai arsip. 2) Penggandaan a) Penggandaan adalah kegiatan memperbanyak surat dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju. b) Penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak. c) Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan). d) Jumlah yang digandakan sesuai dengan alamat yang dituju (alamat distribusi). e) Penggandaan surat keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya kilat dan sangat segera harus didahulukan. f) Penggandaan surat keluar yang tingkat keamanannya sangat rahasia/rahasia harus diawasi dengan ketat. g) Sekretaris/pimpinan sekretariat berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh unit kerja masing-masing. 3) Pengiriman Surat Dinas Apabila surat dinas ke luar telah siap, surat dinas tersebut harus segera dikirim ke alamat yang dituju setelah dicatat oleh petugas pengendali surat keluar. Prosedur pencatatan surat oleh pengendali surat dilakukan sebagai berikut. a) Surat dicatat dalam kartu kendali rangkap tiga. b) Surat asli beserta tembusan arsip dikirim ke bagian tata usaha untuk diberi nomor surat pada KK. c) Surat asli beserta KK lembar Ke-3 diteruskan kepada pengolah surat, sedangkan KK lembar Ke-1 sebagai nomor urut, dan KK lembar Ke-2 beserta arsip surat disimpan di bagian tata usaha kementerian. d) Kecepatan penyampaian.
1) Konsep surat harus dibuat sendiri oleh pejabat yang akan menandatangani atau pejabat yang ditunjuk menangani surat rahasia itu dan langsung menentukan tingkat keamanannya (sangat rahasia, rahasia, atau terbatas). 2) Setelah ditentukan tingkat keamanannya dan disetujui, konsep itu diparaf oleh pengonsep dan langsung diserahkan ke petugas sandi negara untuk diproses, kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani surat tersebut. 3) Petugas sandi negara meminta nomor kepada petugas penomoran surat dengan menggunakan kartu kendali rangkap tiga dan petugas mengisi: a) nomor urut; b) tanggal permintaan nomor surat; c) kode klasifikasi; d) hal; e) alamat yang dituju; f) unit pengolah; dan g) paraf petugas sandi negara. Arsip surat sangat rahasia, rahasia, dan terbatas berada di kamar sandi dan menjadi tanggung jawab petugas sandi negara, sedangkan unit kearsipan hanya menyimpan kartu kendali lembar pertama dan lembar kedua. 4) Kegiatan pengamplopan dilakukan oleh petugas sandi negara dengan menggunakan amplop. Untuk tingkat keamanan naskah dinas Sangat Rahasia, digunakan tiga amplop sebagai berikut. a) Amplop pertama, setelah ditutup dengan lem, dibubuhkan lak segel pada tiga tempat bagian sambungan amplop, kemudian dicap segel di atasnya. Apabila tidak terdapat cap segel, setelah amplop ditutup dengan lem, dibubuhkan cap jabatan pada tiga tempat bagian sambungan amplop. Pada amplop dibubuhi alamat lengkap, nomor kode surat, cap dinas dan cap SANGAT RAHASIA (dengan huruf kapital), kemudian dimasukkan ke dalam amplop kedua. b) Amplop kedua ditangani dengan cara yang sama, seperti menangani amplop pertama, kemudian dimasukkan kedalam amplop ketiga. c) Amplop ketiga ditutup dengan lem, seperti halnya surat biasa. Pada muka amplop dibubuhkan alamat lengkap, nomor surat, cap dinas tanpa dibubuhi cap SANGAT RAHASIA. d) Untuk tingkat keamanan naskah dinas rahasia dan Terbatas, digunakan dua amplop dengan pengaturan amplop pertama yang ditangani dengan cara yang sama, hanya tidak perlu dibubuhi lak segel, lalu dimasukan ke dalam amplop kedua, kemudian ditutup dengan lem; pada muka amplop dibubuhi alamat lengkap, nomor surat, dan cap dinas, tanpa dibubuhi cap RAHASIA atau TERBATAS. e) Pengiriman ... e) Pengiriman naskah dinas sangat rahasia, rahasia, dan terbatas memerlukan perlakuan khusus dan dilakukan oleh caraka/kurir atau perusahaan jasa ekspedisi. 5) Penulisan alamat pengirim dan tujuan Pada sampul surat selalu harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagian kanan atas sampul dengan susunan dan bentuk huruf yang sama dengan yang tertulis atau tercetak pada kepala surat, yaitu lambang negara/logo instansi, nama instansi/jabatan, dan alamat instansi. Alamat tujuan ditulis sama seperti alamat yang tercantum pada kepala surat, alinea pertama alamat tujuan dimulai pada baris di bawah bagian tengah sampul. BAB V ... BAB V PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS A. Penggunaan Garis Kewenangan Pada hakikatnya setiap surat ke luar merupakan tanggung jawab pemimpin kementerian dan unit kerja yang bersangkutan. Surat ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atau yang mendapat pelimpahan kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan kedinasan yang berlaku sehingga hal-hal berikut perlu diperhatikan.
1) Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab teknis dan/atau administrasi; dan 2) Dirjen/Irjen/Kepala Badan sebagai penanggung jawab teknis. Contoh Lembar Pengesahan Surat yang Ditandatangani Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan, Tanda tangan Nama Lengkap Lembar Pengesahan No. Jabatan Paraf
1) Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab teknis dan/atau administrasi; 2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan/Kepala Biro/Kepala Pusat sebagai penanggung jawab teknis. Contoh Lembar Pengesahan Surat yang Ditandatangani Direktur Jenderal KP3K Atas Nama Menteri Kelautan dan Perikanan
1) Kepala Biro Umum/ Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan/ sebagai penanggung jawab teknis dan/atau administrasi; 2) Kepala Biro/Kepala Pusat (lingkup Setjen)/Direktur/Inspektur/ Kepala Pusat (lingkup Badan) sebagai penanggung jawab teknis. Contoh Lembar Pengesahan Surat yang ditandatangani Inspektur Jenderal
Inspektur Jenderal, Tanda tangan Nama Lengkap Lembar Pengesahan No. Jabatan Paraf
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Direktur Jenderal KP3K, Tanda tangan Nama Lengkap Lembar Pengesahan No. Jabatan Paraf
B. Penandatanganan Naskah Dinas
Contoh Surat Tanda Tangan Atas Nama Menteri
Contoh Surat Tanda Tangan Atas Nama Pejabat Eselon I a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: Menteri Kelautan dan Perikanan a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: Sekretaris Jenderal 2.. Penggunaan ...
Apabila pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat tersebut berhalangan, penandatanganan dapat didelegasikan kepada pejabat yang setingkat di bawahnya dengan penyebutan u.b. setelah pencantuman a.n. Contoh Surat Tanda Tangan Atas Nama Menteri menggunakan u.b. Contoh Surat Tanda Tangan Atas Nama Pejabat Eselon I menggunakan u.b.
adalah sebagai berikut.
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal u.b. Kepala Biro Kepegawaian, Nama Lengkap Tembusan:
Kepala Bagian Rumah Tangga, Nama Lengkap Tembusan:
Contoh:
adalah sebagai berikut.
Contoh: C. Penggunaan untuk perhatian (u.p.) Alamat surat dengan menggunakan singkatan u.p. untuk keperluan berikut:
Contoh: Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi u.p. Deputi Menteri PANRB Bidang Tata Laksana Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta 12190 Plt. Sekretaris Jenderal, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: Sekretaris Jenderal Plh. Kepala Biro Umum, Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: Kepala Biro Umum Format ... Format kewenangan penandatanganan dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. No. Jenis Naskah Dinas Menteri Sekretaris Jenderal Dirjen/ Irjen/ Ka.Badan Staf Ahli Karo/Kapu s/Ses.Dit/ Ses.Itj/Ses. Ban/ Direktur/ Kabag/ Kabid/ Kasubdit Kepala UPT Kasubid/ Kasubbag/ Kasi
Standar Operasional Prosedur (SOP) √ √ √ √ √
BAB VI PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas dan sampul. A. Penggunaan Lambang Negara Ketentuan penggunaan lambang negara untuk tata naskah dinas adalah sebagai berikut.
m.gubernur dan wakil gubernur;
Bentuk ... Bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan lambang negara menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm dan lebar 20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lambang negara terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 20 mm dari tepi kertas (pias) dan berada di tengah tulisan nama jabatan. Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di bawah lambang negara. Contoh bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan lambang negara dapat dilihat pada Gambar 1. GAMBAR 1 B. Penggunaan Logo
1) kop naskah dinas; 2) amplop dinas; 3) dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4) stopmap; 5) papan nama kantor; 6) kartu tanda pengenal pegawai; 7) tanda pengenal pin pegawai; 8) label barang milik negara; dan 9) situs resmi.
1) pada gedung kantor; dan 2) pada kartu nama pejabat.
C. Penggunaan Logo pada Kop Naskah Dinas
Contoh bentuk dan sesifikasi kop naskah dinas dengan menggunakan logo dapat dilihat pada Gambar 3. GAMBAR 3 D. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama
E. Penggunaan Cap Dinas
a) Jenis cap dinas, yang dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) cap dinas jabatan untuk Menteri dan pejabat struktural eselon I; 2) cap dinas kementerian, unit kerja eselon I, pusat, dan UPT. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id b) Ukuran ... Arial bold 14 Arial 16 Arial 10 atau 9 3 cm 1,5 cm 2,75 cm 2 cm Untuk nomenklatur UPT terletak di bawah nomenklatur eselon I dengan huruf Arial Bold 13 atau 14 1,5 cm b) Ukuran cap dinas Cap dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbentuk lingkaran berdiameter empat senti meter. 40 mm 39 mm 30 mm c) Bentuk cap dinas 1) Cap dinas jabatan Menteri digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, dengan huruf kapital; dan b) lingkaran dalam berisi gambar burung garuda; cap dinas ini digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri atau Menteri ad interim sebagai berikut: Jabatan Cap Menteri Kelautan dan Perikanan 2) Cap dinas jabatan struktural eselon I digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, dengan huruf kapital; b) lingkaran dalam yang bertuliskan nama jabatan struktural eselon I dengan menggunakan huruf kapital yang dibatasi dengan dua garis horizontal. Cap dinas ini digunakan untuk naskah dinas keluar yang ditandatangani oleh pejabat struktural eselon I. MENTERI LAMBANG NEGARA c) Cap ... c) Cap dinas jabatan struktural eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Cap Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Direktur ... Nama Jabatan Cap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Inspektur Jenderal Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3) Cap ... 3) Cap dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, dengan huruf kapital; dan b) lingkaran dalam yang berisi gambar burung garuda. Cap dinas ini digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural eselon I atas nama Menteri sebagai berikut. Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Kementerian Kelautan dan Perikanan 4) Cap dinas unit organisasi eselon I digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA dengan menggunakan huruf kapital; dan b) lingkaran dalam bertuliskan nama unit organisasi eselon I dengan menggunakan huruf kapital yang dibatasi dua garis horizontal. Cap dinas ini digunakan untuk naskah dinas keluar yang ditandatangani oleh pejabat eselon II atas nama pejabat eselon I sebagai berikut: Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Sekretariat Jenderal Direktorat … Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Inspektorat ... Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Inspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 5) Cap dinas Pusat Data, Statistik, dan Informasi serta Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga digambarkan dengan: a) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA dengan menggunakan huruf kapital; dan b) lingkaran dalam yang bertuliskan nama pusat (dengan menggunakan huruf kapital), yang dibatasi dengan dua garis horizontal. c) Cap dinas unit organisasi pusat digunakan untuk naskah dinas keluar yang ditandatangani kepala pusat atas wewenang jabatannya atau pejabat struktural eselon III atas nama kepala pusat adalah sebagai berikut: Nomenklatur ... Nomenklatur atau Nama Organisasi Cap Pusat Data, Statistik, dan Informasi Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga
d) Apabila terjadi perubahan cap dinas jabatan dan cap dinas organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perubahan itu akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. e) Pembuatan dan pengamanan/penanggung jawab cap dinas jabatan Menteri, a.n. Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Sekretariat Jenderal merupakan kewenangan Biro Umum, Sekretariat Jenderal. Untuk pertimbangan keamanan, penggantian cap dinas harus dilakukan oleh Biro Umum dengan menyerahkan cap dinas yang lama dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima. Untuk pengamanan dan pencegahan penyalahgunaan cap dinas dari pengguna yang telah ditetapkan, penyimpanan cap dinas diatur sebagai berikut: 1) cap dinas jabatan Menteri, a.n. Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Sekretariat Jenderal disimpan di Biro Umum, Sekretariat Jenderal; dan 2) cap dinas jabatan Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan disimpan pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, atau Badan dan sebagai penanggung jawab adalah Kepala Bagian Umum masing- masing. f) Penempatan cap dinas 1) Penempatan cap dinas disesuaikan dengan penggunaan kepala surat dan berada di sebelah kiri tanda tangan pejabat yang berwenang menandatanganinya dan menimpa tanda tangan tersebut. Penempatan cap dinas tepat di tengah-tengah atau di atas tanda tangan pejabat yang berwenang tidak dibenarkan. Apabila terdapat lebih dari satu pejabat yang menandatangani suatu naskah dinas, cap dinas itu ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan pejabat yang lebih tinggi tingkatnya. 2) Naskah ... 2) Naskah dinas yang ada hubungannya dengan kerja sama pemerintah dengan luar negeri (berbahasa Inggris) tidak menggunakan cap dinas. 3) Naskah kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan instansi lain di dalam negeri menggunakan cap jabatan setiap pejabat penandatangan. F. Pengawasan Pengawasan terhadap penggunaan lambang negara, logo dan cap Kementerian wajib dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. G. Papan Nama Instansi
1) Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 3) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
1) Pelabuhan-pelabuhan perikanan. 2) Balai-balai besar. 3) Balai-balai. 4) Stasiun-stasiun. 5) Loka-loka. 6) Sekolah tinggi perikanan, akademi perikanan, dan sekolah usaha Perikanan Menengah.
Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan luas tanah dan bangunan dengan memperhatikan segi estetika.
Contoh Papan Nama Kantor UPT.
NAMA KEMENTERIAN, UNIT KERJA ESELON I, UNIT KERJA ESELON II BESERTA NAMA JABATAN DALAM BAHASA INGGRIS No. Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja dalam Bahasa Inggris Nama Jabatan dalam Bahasa Inggris
No. Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja dalam Bahasa Inggris Nama Jabatan dalam Bahasa Inggris
No. Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja dalam Bahasa Inggris Nama Jabatan dalam Bahasa Inggris
No. Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja dalam Bahasa Inggris Nama Jabatan dalam Bahasa Inggris
BAB VII PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT NASKAH DINAS Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas harus dilakukan secara jelas dan dapat ditunjukkan naskah dinas mana yang diubah, dicabut, dibatalkan, dan/atau diralat. A. Pengertian
Perubahan dinyatakan dengan Lembar Perubahan
B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat
BAB VIII ... BAB VIII PENUTUP Pedoman umum tata naskah dinas ini disusun untuk digunakan dan dijadikan acuan oleh seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna mewujudkan kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan, keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum, kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis kedinasan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas, dan berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SHARIF C. SUTARDJO
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)