DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan pelayanan rawat jalan eksekutif yang lebih cepat, nyaman, dan akuntabel perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2.Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
3.Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis- subspesialis.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit hanya diselenggarakan pada Rumah Sakit kelas A, kelas B, dan kelas C milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rumah sakit yang telah terakreditasi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Rumah Sakit penyelenggara Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a.ketenagaan;
b.pengorganisasian; dan
c.bangunan, sarana, dan prasarana.

Pasal 4

Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.dokter spesialis-subspesialis; dan
b.tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan.

Pasal 5

(1)Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya melakukan pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Eksekutif pada jadwal yang sudah ditentukan dengan tepat waktu.
(2)Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap pada pelayanan kesehatan lainnya pada waktu yang sama.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada kondisi darurat.
(4)Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dalam satu disiplin ilmu.

Pasal 6

Dalam hal jumlah dokter spesialis-subspesialis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif hanya dapat dilaksanakan diluar jam kerja pelayanan rawat jalan reguler.

Pasal 7

Tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 8

(1)Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk melalui surat keputusan kepala atau direktur Rumah Sakit.
(2)Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk pembentukan penanggung jawab Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif.
(3)Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat bergabung dengan organisasi pelayanan rawat jalan yang telah ada atau berdiri sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi Rumah Sakit.

Pasal 9

(1)Bangunan, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus terletak dalam satu zona area pelayanan tersendiri dan terpisah dengan rawat jalan reguler.
(2)Bangunan, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan tanpa mengabaikan keselamatan pasien.
(3)Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung fasilitas paling sedikit berupa ruangan yang memiliki penyejuk udara (air conditioner), serta bangunan, sarana, dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan pasien disabilitas dan pasien dengan kebutuhan khusus lainnya.

Pasal 10

(1)Rumah Sakit yang akan menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan format penilaian mandiri sebagaimana terlampir.
(2)Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada:
1. a.Menteri untuk Rumah Sakit kelas A;
2. b.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Rumah Sakit kelas B; atau
3. c.Kabupaten/Kota untuk Rumah Sakit kelas C; pemberi izin.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan pelayanan rawat jalan eksekutif yang lebih cepat, nyaman, dan akuntabel perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2.Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
3.Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis- subspesialis.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit hanya diselenggarakan pada Rumah Sakit kelas A, kelas B, dan kelas C milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rumah sakit yang telah terakreditasi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Rumah Sakit penyelenggara Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a.ketenagaan;
b.pengorganisasian; dan
c.bangunan, sarana, dan prasarana.

Pasal 4

Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.dokter spesialis-subspesialis; dan
b.tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan.

Pasal 5

(1)Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya melakukan pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Eksekutif pada jadwal yang sudah ditentukan dengan tepat waktu.
(2)Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap pada pelayanan kesehatan lainnya pada waktu yang sama.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada kondisi darurat.
(4)Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dalam satu disiplin ilmu.

Pasal 6

Pasal 7

Tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 8

(1)Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk melalui surat keputusan kepala atau direktur Rumah Sakit.
(2)Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk pembentukan penanggung jawab Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif.
(3)Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat bergabung dengan organisasi pelayanan rawat jalan yang telah ada atau berdiri sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi Rumah Sakit.

Pasal 9

(1)Bangunan, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus terletak dalam satu zona area pelayanan tersendiri dan terpisah dengan rawat jalan reguler.
(2)Bangunan, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan tanpa mengabaikan keselamatan pasien.
(3)Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung fasilitas paling sedikit berupa ruangan yang memiliki penyejuk udara (air conditioner), serta bangunan, sarana, dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan pasien disabilitas dan pasien dengan kebutuhan khusus lainnya.

Pasal 10

(1)Rumah Sakit yang akan menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan format penilaian mandiri sebagaimana terlampir.
(2)Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada:
1. a.Menteri untuk Rumah Sakit kelas A;
2. b.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Rumah Sakit kelas B; atau
3. c.Kabupaten/Kota untuk Rumah Sakit kelas C; pemberi izin.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERSYARATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERSYARATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2017