DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013

Nomor: 12
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Januari 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan

Menetapkan

menetapkan besaran tarif layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit berdasarkan usul tarif layanan dari Menteri Kesehatan;

c.bahwa pengaturan Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang ...
3. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. 4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
2.Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut BLU Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK- BLU).
3.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pola tarif BLU Rumah Sakit dimaksudkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun besaran tarif pada masing-masing Rumah Sakit.

Pasal 3

Pengaturan pola tarif BLU Rumah Sakit meliputi kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, pola perhitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan BLU Rumah Sakit.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

(1)Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif layanan.
(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di BLU Rumah Sakit.
(3)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 5

Dalam penyusunan tarif layanan di BLU Rumah Sakit, perhitungan jasa sarana untuk:

a.kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point);
b.kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point); dan
c.kelas selain huruf a dan huruf b, lebih besar dari titik impas (break even point) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 6

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Pasal 7

(1)Kelas Perawatan di BLU Rumah Sakit terdiri atas kelas III (tiga) dan Non Kelas III (tiga).
(2)Kelas Perawatan non Kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas kelas Utama, Kelas I (satu) dan Kelas II (dua).
(3)Pimpinan BLU Rumah Sakit menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan.
(4)Proporsi tempat tidur perawatan kelas III (tiga) sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Pasal 8

(1)Pimpinan BLU Rumah Sakit mengusulkan tarif layanan di perawatan kelas III (tiga) Rumah Sakit kepada Menteri untuk ditetapkan.
(2)Pimpinan BLU Rumah Sakit mengusulkan tarif layanan di perawatan non kelas III (tiga) Rumah Sakit kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 9

Pimpinan BLU Rumah Sakit berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 10

(1)Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
(2)Tempat...
(2)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(3)Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(4)Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
(5)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
(6)Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan

Menetapkan

menetapkan besaran tarif layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit berdasarkan usul tarif layanan dari Menteri Kesehatan;

c.bahwa pengaturan Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang ...
3. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. 4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
2.Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut BLU Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK- BLU).
3.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pasal 3

Pengaturan pola tarif BLU Rumah Sakit meliputi kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, pola perhitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan BLU Rumah Sakit.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

(1)Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif layanan.
(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di BLU Rumah Sakit.
(3)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 5

Dalam penyusunan tarif layanan di BLU Rumah Sakit, perhitungan jasa sarana untuk:

a.kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point);
b.kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point); dan
c.kelas selain huruf a dan huruf b, lebih besar dari titik impas (break even point) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelas Perawatan di BLU Rumah Sakit terdiri atas kelas III (tiga) dan Non Kelas III (tiga).
(2)Kelas Perawatan non Kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas kelas Utama, Kelas I (satu) dan Kelas II (dua).
(3)Pimpinan BLU Rumah Sakit menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan.
(4)Proporsi tempat tidur perawatan kelas III (tiga) sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Pasal 8

(1)Pimpinan BLU Rumah Sakit mengusulkan tarif layanan di perawatan kelas III (tiga) Rumah Sakit kepada Menteri untuk ditetapkan.
(2)Pimpinan BLU Rumah Sakit mengusulkan tarif layanan di perawatan non kelas III (tiga) Rumah Sakit kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 9

Pimpinan BLU Rumah Sakit berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 10

(1)Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
(2)Tempat...
(2)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(3)Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(4)Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
(5)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
(6)Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2014