DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015

Nomor: 85
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA TARIF NASIONAL RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
2.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3.Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
4.Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur.
5.Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
6.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
7.Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
8.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
9.Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
10.Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
11.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

WEWENANG DAN DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

(1)Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh:
1. a.Menteri untuk tarif kegiatan pelayanan kelas III atas usul Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit;
2. b.Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk tarif kegiatan pelayanan kelas II, atas usul Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit melalui Menteri; dan
3. c.Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit untuk tarif kegiatan pelayanan selain kelas III dan kelas II dan kegiatan non pelayanan.
(2)Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2), Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
(4)Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, atau pemerintahan daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tarif Rumah Sakit yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit atas persetujuan pemilik Rumah Sakit.

Pasal 5

Dalam menetapkan Tarif Rumah Sakit harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 6

(1)Penetapan Tarif Rumah Sakit harus mengacu pada Pola Tarif Nasional dan pagu tarif maksimal.
(2)Pola Tarif Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (unit cost) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
(3)Pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pola Tarif Nasional dengan memperhatikan kondisi regionalnya.
(4)Pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berlaku untuk seluruh Rumah Sakit di wilayah provinsi yang bersangkutan.
(5)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dalam menetapkan pagu tarif maksimal juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan pada setiap rumah sakit di wilayahnya.
(6)Dalam hal Gubernur belum menetapkan pagu tarif maksimal, penetapan Tarif Rumah Sakit mengacu pada Pola Tarif Nasional.

Pasal 7

(1)Komponen biaya satuan pembiayaan (unit cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(2)Biaya satuan pembiayaan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya (total cost) masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.

Pasal 8

(1)Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan program kesehatan lain.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan Tarif Rumah Sakit.

Pasal 10

(1)Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
(3)Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(5)Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(6)Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
(7)Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 11

(1)Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
1. a.pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
2. b.visite dan Pelayanan Konsultasi;
3. c.tindakan operatif;
4. d.tindakan non operatif; dan
5. e.persalinan.
(2)Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
(3)Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
(4)Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
1. a.tindakan operatif kecil;
2. b.tindakan operatif sedang;
3. c.tindakan operatif besar; dan
4. d.tindakan operatif khusus.
(5)Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
1. a.tindakan non operatif kecil;
2. b.tindakan non operatif sedang;
3. c.tindakan non operatif besar; dan
4. d.tindakan non operasi khusus.
(6)Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
1. a.persalinan normal;
2. b.persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
3. c.pelayanan bayi baru lahir.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA TARIF NASIONAL RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
2.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3.Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
4.Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur.
5.Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
6.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
7.Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
8.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
9.Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
10.Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
11.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

WEWENANG DAN DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

(1)Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh:
1. a.Menteri untuk tarif kegiatan pelayanan kelas III atas usul Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit;
2. b.Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk tarif kegiatan pelayanan kelas II, atas usul Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit melalui Menteri; dan
3. c.Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit untuk tarif kegiatan pelayanan selain kelas III dan kelas II dan kegiatan non pelayanan.
(2)Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2), Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
(4)Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, atau pemerintahan daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tarif Rumah Sakit yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit atas persetujuan pemilik Rumah Sakit.

Pasal 5

Dalam menetapkan Tarif Rumah Sakit harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 6

(1)Penetapan Tarif Rumah Sakit harus mengacu pada Pola Tarif Nasional dan pagu tarif maksimal.
(2)Pola Tarif Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (unit cost) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
(3)Pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pola Tarif Nasional dengan memperhatikan kondisi regionalnya.
(4)Pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berlaku untuk seluruh Rumah Sakit di wilayah provinsi yang bersangkutan.
(5)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dalam menetapkan pagu tarif maksimal juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan pada setiap rumah sakit di wilayahnya.
(6)Dalam hal Gubernur belum menetapkan pagu tarif maksimal, penetapan Tarif Rumah Sakit mengacu pada Pola Tarif Nasional.

Pasal 7

(1)Komponen biaya satuan pembiayaan (unit cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(2)Biaya satuan pembiayaan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya (total cost) masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.

Pasal 8

(1)Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan program kesehatan lain.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan Tarif Rumah Sakit.

Pasal 10

(1)Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
(3)Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(5)Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(6)Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
(7)Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 11

(1)Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
1. a.pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
2. b.visite dan Pelayanan Konsultasi;
3. c.tindakan operatif;
4. d.tindakan non operatif; dan
5. e.persalinan.
(2)Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
(3)Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
(4)Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
1. a.tindakan operatif kecil;
2. b.tindakan operatif sedang;
3. c.tindakan operatif besar; dan
4. d.tindakan operatif khusus.
(5)Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
1. a.tindakan non operatif kecil;
2. b.tindakan non operatif sedang;
3. c.tindakan non operatif besar; dan
4. d.tindakan non operasi khusus.
(6)Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
1. a.persalinan normal;
2. b.persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
3. c.pelayanan bayi baru lahir.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2017