DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional, Satuan Kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan secara kontrak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.Pola ...
2.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK–BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
3.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLU yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan UPT PPK-BLU yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
4.Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Satker adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
5.Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
6.Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Pegawai pada Satker yang menerapkan PPK-BLU terdiri dari:
1. a.pegawai negeri sipil; dan
2. b.Pegawai Non PNS.
(2)Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pegawai tetap; dan
2. b.pegawai kontrak.
(3)Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 3

Pegawai pada Satker yang menerapkan PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah atau pegawai serta menyalahgunakan wewenangnya.

Pasal 4

(1)Pengelolaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan mulai dari:
1. a.pengadaan;
2. b.pengaturan hak dan kewajiban;
3. c.pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
4. d.kesejahteraan; dan
5. e.pemberhentian.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
(3)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLU.

BAB II

PEGAWAI TETAP

Pasal 5

Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pimpinan BLU dan memiliki nomor induk pegawai.

Pasal 6

Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil.

Pasal 7

(1)Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahap:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumuman lowongan;
3. c.pelamaran;
4. d.seleksi;
5. e.pengumuman hasil seleksi;
6. f.masa percobaan; dan
7. g.pengangkatan;
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan BLU.
(4)Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan ujian;
2. b.menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
3. c.menentuan tempat dan jadwal seleksi;
4. d.menyelenggarakan seleksi; dan
5. e.memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 8

(1)Pimpinan BLU menetapkan rencana kebutuhan pegawai tetap yang diajukan unit kerja pada Satker BLU.
(2)Perencanaan kebutuhan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 9

(1)Perencanaan kebutuhan Pegawai tetap disesuaikan dengan kebutuhan pegawai Unit Kerja pada Satker BLU.
(2)Kebutuhan ...
(2)Kebutuhan pegawai tetap unit kerja pada Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing Unit Kerja Satker BLU.
(3)Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kebutuhan pegawai tetap unit kerja pada Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi turn over pegawai, rencana bisnis Unit Kerja Satker BLU dan kemampuan anggaran dalam RBA .

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional, Satuan Kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan secara kontrak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.Pola ...
2.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK–BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
3.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLU yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan UPT PPK-BLU yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
4.Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Satker adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
5.Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
6.Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Pegawai pada Satker yang menerapkan PPK-BLU terdiri dari:
1. a.pegawai negeri sipil; dan
2. b.Pegawai Non PNS.
(2)Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pegawai tetap; dan
2. b.pegawai kontrak.
(3)Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengelolaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan mulai dari:
1. a.pengadaan;
2. b.pengaturan hak dan kewajiban;
3. c.pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
4. d.kesejahteraan; dan
5. e.pemberhentian.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
(3)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLU.

BAB II

PEGAWAI TETAP

Pasal 5

Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pimpinan BLU dan memiliki nomor induk pegawai.

Pasal 6

Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil.

Pasal 7

(1)Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahap:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumuman lowongan;
3. c.pelamaran;
4. d.seleksi;
5. e.pengumuman hasil seleksi;
6. f.masa percobaan; dan
7. g.pengangkatan;
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan BLU.
(4)Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan ujian;
2. b.menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
3. c.menentuan tempat dan jadwal seleksi;
4. d.menyelenggarakan seleksi; dan
5. e.memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 8

(1)Pimpinan BLU menetapkan rencana kebutuhan pegawai tetap yang diajukan unit kerja pada Satker BLU.
(2)Perencanaan kebutuhan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 9

(1)Perencanaan kebutuhan Pegawai tetap disesuaikan dengan kebutuhan pegawai Unit Kerja pada Satker BLU.
(2)Kebutuhan ...
(2)Kebutuhan pegawai tetap unit kerja pada Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing Unit Kerja Satker BLU.
(3)Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kebutuhan pegawai tetap unit kerja pada Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi turn over pegawai, rencana bisnis Unit Kerja Satker BLU dan kemampuan anggaran dalam RBA .

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005