DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat penerima pelayanan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.
3.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4.Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat STRTGM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
6.Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8.Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para Terapis Gigi dan Mulut.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Berdasarkan pendidikannya, Terapis Gigi dan Mulut dikualifikasikan sebagai berikut:

a.Terapis Gigi dan Mulut lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi;
b.Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut; dan
c.Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Empat Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.

Pasal 3

(1)Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki STRTGM.
(2)Untuk dapat memperoleh STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(4)STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

STRTGM yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPTGM.
(2)SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki STRTGM.
(3)SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
(4)SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 6

(1)Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTGM.
(2)Permohonan SIPTGM kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwa Terapis Gigi dan Mulut telah memiliki SIPTGM pertama.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh SIPTGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Terapis Gigi dan Mulut harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
1. a.fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
2. b.fotokopi STRTGM;
3. c.surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
4. d.surat pernyataan memiliki tempat praktik;
5. e.pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. f.rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
7. g.rekomendasi dari Organisasi Profesi.
(2)Dalam hal SIPTGM dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
(3)Contoh surat permohonan memperoleh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Contoh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
2. b.membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengikuti evaluasi kompetensi;
4. d.memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
(2)Terapis Gigi dan Mulut warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
2. b.mengikuti evaluasi kompetensi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat
(2)huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)SIPTGM berlaku sepanjang STRTGM masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
(2)Terapis Gigi dan Mulut dan Terapis Gigi dan Mulut warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan memperpanjang SIPTGM harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
(3)Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing yang akan memperpanjang SIPTGM harus:
1. a.mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); dan
2. b.membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Terapis Gigi dan Mulut yang tidak memiliki SIPTGM.
(2)Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat penerima pelayanan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.
3.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4.Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat STRTGM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
6.Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8.Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para Terapis Gigi dan Mulut.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Berdasarkan pendidikannya, Terapis Gigi dan Mulut dikualifikasikan sebagai berikut:

a.Terapis Gigi dan Mulut lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi;
b.Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut; dan
c.Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Empat Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.

Pasal 3

(1)Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki STRTGM.
(2)Untuk dapat memperoleh STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(4)STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

STRTGM yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPTGM.
(2)SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki STRTGM.
(3)SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
(4)SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 6

(1)Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTGM.
(2)Permohonan SIPTGM kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwa Terapis Gigi dan Mulut telah memiliki SIPTGM pertama.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh SIPTGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Terapis Gigi dan Mulut harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
1. a.fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
2. b.fotokopi STRTGM;
3. c.surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
4. d.surat pernyataan memiliki tempat praktik;
5. e.pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. f.rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
7. g.rekomendasi dari Organisasi Profesi.
(2)Dalam hal SIPTGM dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
(3)Contoh surat permohonan memperoleh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Contoh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
2. b.membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengikuti evaluasi kompetensi;
4. d.memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
(2)Terapis Gigi dan Mulut warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
2. b.mengikuti evaluasi kompetensi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat
(2)huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)SIPTGM berlaku sepanjang STRTGM masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
(2)Terapis Gigi dan Mulut dan Terapis Gigi dan Mulut warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan memperpanjang SIPTGM harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
(3)Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing yang akan memperpanjang SIPTGM harus:
1. a.mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); dan
2. b.membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Terapis Gigi dan Mulut yang tidak memiliki SIPTGM.
(2)Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019