DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
2.Lembaga/Institusi Pelatihan Pelayanan Aborsi yang selanjutnya disebut Lembaga/Institusi Pelatihan adalah unit pelatihan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan.
3.Pelatihan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang selanjutnya disebut dengan Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku peserta pelatihan dalam melaksanakan praktik aborsi sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Akreditasi Pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.
5.Akreditasi Lembaga/Institusi Pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu institusi pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraan pelatihan.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka pemberian pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

BAB II

PELATIHAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Akreditasi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi:
1. a.kurikulum dan modul;
2. b.penyelenggara;
3. c.tenaga pelatih/fasilitator;
4. d.peserta pelatihan; dan
5. e.tempat penyelenggaraan.

Pasal 4

(1)Pelatihan diselenggarakan berdasarkan metode pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Metode pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kompetensi yang disyaratkan bagi pelaksanaan prosedur klinik.

Pasal 5

(1)Kurikulum dan modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh Pemerintah Pusat bersama organisasi profesi.
(2)Kurikulum dan Modul Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi materi:
1. a.klinik;
2. b.konseling; dan
3. c.manajemen.
(3)Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi profesi.

Pasal 7

(1)Tenaga pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tenaga profesional yang menguasai substansi materi pelatihan yang diajarkan.
(2)Tenaga pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh penyelenggara Pelatihan.

Pasal 8

(1)Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d hanya diikuti oleh dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(2)Penetapan dokter yang mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi profesi setempat untuk diketahui.

Pasal 9

(1)Peserta yang telah mengikuti Pelatihan secara lengkap berhak mendapatkan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan bentuk pengakuan untuk memberikan pelayanan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab.
(3)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat nama peserta Pelatihan, instansi asal, tempat dan tanggal Pelatihan, sistem satuan kredit pelatihan, materi Pelatihan, dan tandatangan penetapan.

Pasal 10

(1)Sertifikat Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperbaharui dengan melakukan pelatihan kembali.
(3)Pelatihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat berupa pelatihan awal atau peningkatan kemampuan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
2.Lembaga/Institusi Pelatihan Pelayanan Aborsi yang selanjutnya disebut Lembaga/Institusi Pelatihan adalah unit pelatihan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan.
3.Pelatihan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang selanjutnya disebut dengan Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku peserta pelatihan dalam melaksanakan praktik aborsi sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Akreditasi Pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.
5.Akreditasi Lembaga/Institusi Pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu institusi pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraan pelatihan.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan.

Pasal 2

BAB II

PELATIHAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Akreditasi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi:
1. a.kurikulum dan modul;
2. b.penyelenggara;
3. c.tenaga pelatih/fasilitator;
4. d.peserta pelatihan; dan
5. e.tempat penyelenggaraan.

Pasal 4

(1)Pelatihan diselenggarakan berdasarkan metode pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Metode pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kompetensi yang disyaratkan bagi pelaksanaan prosedur klinik.

Pasal 5

(1)Kurikulum dan modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh Pemerintah Pusat bersama organisasi profesi.
(2)Kurikulum dan Modul Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi materi:
1. a.klinik;
2. b.konseling; dan
3. c.manajemen.
(3)Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi profesi.

Pasal 7

(1)Tenaga pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tenaga profesional yang menguasai substansi materi pelatihan yang diajarkan.
(2)Tenaga pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh penyelenggara Pelatihan.

Pasal 8

(1)Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d hanya diikuti oleh dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(2)Penetapan dokter yang mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi profesi setempat untuk diketahui.

Pasal 9

(1)Peserta yang telah mengikuti Pelatihan secara lengkap berhak mendapatkan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan bentuk pengakuan untuk memberikan pelayanan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab.
(3)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat nama peserta Pelatihan, instansi asal, tempat dan tanggal Pelatihan, sistem satuan kredit pelatihan, materi Pelatihan, dan tandatangan penetapan.

Pasal 10

(1)Sertifikat Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperbaharui dengan melakukan pelatihan kembali.
(3)Pelatihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat berupa pelatihan awal atau peningkatan kemampuan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELATIHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELATIHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014