Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013
- Nomor
- 37
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA.
Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika digunakan sebagai acuan bagi Institusi Penerima Wajib Lapor dalam proses penerimaan wajib lapor pecandu narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/VII/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2013 MENTERI KESEHATAN ttd NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 749 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA I. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara lebih rinci, pelaksanaan wajib lapor diri pecandu narkotika dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Melalui program wajib lapor diharapkan pecandu dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian program wajib lapor diharapkan memberi kontribusi nyata atas program penanggulangan dampak buruk yang seringkali dialami pecandu narkotika. Sesuai dengan Pasal 2 dari PP Nomor 25 Tahun 2011, pengaturan wajib lapor pecandu narkotika bertujuan untuk :
Fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan wajib mempersiapkan diri untuk menjalankan proses penerimaan wajib lapor. Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini memuat beberapa hal yang esensial dari proses wajib lapor, yaitu penetapan institusi penerima wajib lapor, penetapan tim penerima wajib lapor, jam layanan wajib lapor, komponen dan prosedur layanan wajib lapor, tarif, jumlah, mekanisme, pembayaran, dan utilisasi dana klaim, serta penerbitan kartu lapor diri. Mengingat tujuan utama wajib lapor adalah untuk memenuhi hak seseorang dalam mendapatkan proses pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis ataupun sosial, maka penerimaan layanan di Institusi Penerima Wajib Lapor tidak hanya ditujukan bagi pecandu narkotika, melainkan juga bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza). Dengan demikian cakupan layanan di Institusi Penerima Wajib Lapor diharapkan dapat diperluas. II. PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) Proses penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan terlebih dahulu diusulkan oleh dinas kesehatan setempat, sedangkan persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL yaitu telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi Napza sebelumnya dan/atau pernah menerima pelatihan di bidang gangguan penggunaan Napza yang tercatat pada Kementerian Kesehatan. III. PENETAPAN TIM PENERIMA WAJIB LAPOR DI IPWL Tim Penerima Wajib Lapor (tim PWL) adalah tim yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih dalam bidang adiksi Napza, khususnya yang telah mengikuti pelatihan modul asesmen dan penyusunan rencana terapi (Subdit Napza – Pusdiklat Kementerian Kesehatan). Penunjukan tim PWL dilakukan oleh pimpinan IPWL, yaitu Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kesehatan Masyarakat atau Kepala Puskesmas. Masa kerja tim PWL ditetapkan oleh pimpinan IPWL, diharapkan berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Tim dapat bekerja secara eksklusif untuk proses penerimaan wajib lapor atau bekerja secara paruh waktu, di luar pekerjaan utamanya, bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia pada masing-masing IPWL. IV. JAM LAYANAN WAJIB LAPOR Waktu layanan penerimaan wajib lapor pada Rumah Sakit berlaku pada hari kerja, dengan jam layanan menyesuaikan. Apabila waktu layanan pada Puskesmas atau Balai Kesehatan Masyarakat terkendala dengan jumlah pasien dan terbatasnya SDM, dapat berlangsung 2 (dua) hari kerja dalam seminggu, dengan jam layanan menyesuaikan. Pada fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi Napza, jam layanan penerimaan wajib lapor disesuaikan dengan jam layanan terapi rehabilitasi Napza. Jam layanan hendaknya mengakomodasi kebutuhan pasien wajib lapor. V. KOMPONEN DAN PROSEDUR LAYANAN
Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis beserta petunjuk pengisian Formulir sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir.
Biaya yang disediakan untuk proses wajib lapor hanya terkait dengan jasa pelayanan/belanja bahan. Apabila pada IPWL tersebut berlaku sistem karcis bagi setiap pasien yang datang, maka pasien harus membayar karcis oleh dirinya sendiri. VI. TARIF KLAIM Tarif wajib lapor pecandu narkotika sesuai dengan tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Apabila pasien menderita gangguan kejiwaan atau penyakit kronis lainnya, maka biaya obat ditanggung sendiri oleh pasien/keluarga/sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri dapat menetapkan perubahan tarif klaim sepanjang diperlukan. VII. JUMLAH KLAIM
VIII. MEKANISME KLAIM Klaim diajukan setiap bulan kepada Subdit Napza Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan. Klaim wajib lapor yang telah diajukan dan dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat diklaim lagi pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk klaim yang belum diajukan pada tahun berjalan, dapat diajukan pada tahun berikutnya dengan catatan bahwa klaim tersebut akan diproses mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Klaim proses wajib lapor mengikuti alur sebagai berikut: Wajib Lapor Kelengkapan administrasi Dikirim ke Subdit Napza Dit Bina Kesehatan Jiwa maksimum tanggal 25 setiap bulannya Verifikasi oleh Tim Verifikator Persetujuan Pembayaran oleh Direktur Bina Keswa Pembayaran ditujukan ke rekening bank IPWL Berkas administrasi klaim wajib lapor meliputi:
IX. PEMBAYARAN KLAIM Klaim yang telah lolos verifikasi, diajukan oleh Subdit Napza kepada Kas Negara, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja dan Surat Hasil Verifikasi. Pembayaran dilakukan langsung oleh Kas Negara kepada rekening IPWL disertai dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Salinan SP2D atas klaim yang telah dibayarkan akan dikirimkan oleh Subdit Napza kepada IPWL melalui fax atau email. X. UTILISASI DANA KLAIM Dana klaim yang telah dibayarkan kepada IPWL ditujukan untuk 2 (dua) hal:
XI. PENERBITAN KARTU LAPOR DIRI
MENTERI KESEHATAN ttd NAFSIAH MBOI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)