Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.010/2012
- Nomor
- 228/PMK.010/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1323 2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.010/2011 TENTANG KESEHATAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, diubah sebagai berikut;
Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investaasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13233
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1323 4
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1323 6
(2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (8), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (5), Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50, dan Pasal 53 Peraturan Menteri ini dikategorikan sebagai pelanggaran kesehatan keuangan, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi dan dikenakan sanksi administratif.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13237
Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Kekayaan Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…