DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015

Nomor: 37
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa besarnya risiko dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan harus diimbangi dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan serta perlindungan hukum yang mampu mengatur pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri;
c.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Perawat Ke Luar Negeri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Ke Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12.Peraturan …
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54009);
15.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
18.Peraturan …
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
19.PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
21.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 378 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan;
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN KE LUAR NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2.Tenaga …
2.Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri adalah setiap tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang melakukan upaya kesehatan baik langsung maupun tidak langsung untuk didayagunakan di Luar Negeri yang didalamnya termasuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jangka waktu tertentu.
3.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4.Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat TKKI adalah TKI tenaga kesehatan yang berpraktek/bekerja pada bidang kesehatan.
5.Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri adalah upaya pemanfaatan serta pengembangan tenaga kesehatan dalam jangka waktu tertentu di luar negeri.
6.Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8.Pengguna Tenaga Kesehatan Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, di negara tujuan yang menggunakan keahlian TKKI.
9.Calon TKKI adalah setiap tenaga kesehatan yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja dibidang kesehatan yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
10.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah dan merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
11.Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
12.Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
13.Pelaksana …
13.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya di singkat SIP adalah Izin yang diberikan pemerintah kepada pelaksana penempatan TKKI untuk merekrut calon TKKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15.Penempatan TKKI adalah proses kegiatan pelayanan dalam menempatkan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
16.Bakti Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Bakti Sosial adalah suatu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia dalam bentuk pelayanan kesehatan langsung kepada klien.
17.Relawan Kesehatan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di bidang kesehatan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18.Badan adalah Badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
19.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
20.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke luar negeri bertujuan untuk:

a.mendayagunakan Tenaga Kesehatan Indonesia secara optimal dan manusiawi guna menjalankan upaya kesehatan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia di tingkat internasional serta upaya kesehatan dalam rangka Bakti Sosial; dan
c.memperluas …
c.memperluas lapangan kerja, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja tenaga kesehatan.

Pasal 3

(1)Pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara:
1. a.kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia; dan
2. b.peluang kerja bagi tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
(2)Pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah:
1. a.membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
2. b.memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi warga negara asing.

Pasal 4

(1)Pendayagunaan TKKI dapat berasal dari tenaga kesehatan dengan status:
1. a.pegawai negeri sipil; atau
2. b.perseorangan/mandiri.
(2)Pendayagunaan TKKI dengan status pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pendayagunaan tenaga kesehatan keluar negeri dilakukan dalam rangka:

a.penempatan TKKI keluar negeri; dan
b.Bakti Sosial.

Pasal 6

(1)TKKI yang ditempatkan ke luar negeri harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)TKKI …
(2)TKKI yang ditempatkan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau fasilitas kesehatan dimana praktik tenaga kesehatan dilakukan.
(3)Penempatan TKKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan (Job Order) dari pengguna di negara tujuan.
(4)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi instansi Pemerintah, badan hukum Pemerintah, dan/atau badan hukum swasta negara tujuan.

Pasal 7

(1)TKKI yang akan didayagunakan ke luar negeri harus memiliki e- KTKLN.
(2)e-KTKLN sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan teknis bidang kesehatan dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penempatan TKKI yang bekerja ke luar negeri dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah;
2. b.PPTKIS;
3. c.Untuk Kepentingan perusahaan sendiri; atau
4. d.perseorangan/mandiri.
(2)Penempatan TKKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BNP2TKI setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

(1)Penempatan TKKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui rekruitmen oleh BNP2TKI setelah berkoordinasi dengan Menteri.
(2)Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pengumuman lowongan;
2. b.pelamaran;
3. c.seleksi; dan
4. d.pengumuman hasil seleksi.

Pasal 10

…

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa besarnya risiko dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan harus diimbangi dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan serta perlindungan hukum yang mampu mengatur pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri;
c.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Perawat Ke Luar Negeri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12.Peraturan …
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54009);
15.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
18.Peraturan …
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
19.PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
21.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 378 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan;
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN KE LUAR NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2.Tenaga …
2.Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri adalah setiap tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang melakukan upaya kesehatan baik langsung maupun tidak langsung untuk didayagunakan di Luar Negeri yang didalamnya termasuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jangka waktu tertentu.
3.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4.Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat TKKI adalah TKI tenaga kesehatan yang berpraktek/bekerja pada bidang kesehatan.
5.Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri adalah upaya pemanfaatan serta pengembangan tenaga kesehatan dalam jangka waktu tertentu di luar negeri.
6.Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8.Pengguna Tenaga Kesehatan Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, di negara tujuan yang menggunakan keahlian TKKI.
9.Calon TKKI adalah setiap tenaga kesehatan yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja dibidang kesehatan yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
10.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah dan merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
11.Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
12.Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
13.Pelaksana …
13.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya di singkat SIP adalah Izin yang diberikan pemerintah kepada pelaksana penempatan TKKI untuk merekrut calon TKKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15.Penempatan TKKI adalah proses kegiatan pelayanan dalam menempatkan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
16.Bakti Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Bakti Sosial adalah suatu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia dalam bentuk pelayanan kesehatan langsung kepada klien.
17.Relawan Kesehatan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di bidang kesehatan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18.Badan adalah Badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
19.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
20.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke luar negeri bertujuan untuk:

a.mendayagunakan Tenaga Kesehatan Indonesia secara optimal dan manusiawi guna menjalankan upaya kesehatan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia di tingkat internasional serta upaya kesehatan dalam rangka Bakti Sosial; dan
c.memperluas …
c.memperluas lapangan kerja, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja tenaga kesehatan.

Pasal 3

(1)Pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara:
1. a.kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia; dan
2. b.peluang kerja bagi tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
(2)Pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah:
1. a.membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
2. b.memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi warga negara asing.

Pasal 4

(1)Pendayagunaan TKKI dapat berasal dari tenaga kesehatan dengan status:
1. a.pegawai negeri sipil; atau
2. b.perseorangan/mandiri.
(2)Pendayagunaan TKKI dengan status pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pendayagunaan tenaga kesehatan keluar negeri dilakukan dalam rangka:

a.penempatan TKKI keluar negeri; dan
b.Bakti Sosial.

Pasal 6

(1)TKKI yang ditempatkan ke luar negeri harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)TKKI …
(2)TKKI yang ditempatkan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau fasilitas kesehatan dimana praktik tenaga kesehatan dilakukan.
(3)Penempatan TKKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan (Job Order) dari pengguna di negara tujuan.
(4)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi instansi Pemerintah, badan hukum Pemerintah, dan/atau badan hukum swasta negara tujuan.

Pasal 7

(1)TKKI yang akan didayagunakan ke luar negeri harus memiliki e- KTKLN.
(2)e-KTKLN sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan teknis bidang kesehatan dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penempatan TKKI yang bekerja ke luar negeri dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah;
2. b.PPTKIS;
3. c.Untuk Kepentingan perusahaan sendiri; atau
4. d.perseorangan/mandiri.
(2)Penempatan TKKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BNP2TKI setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

(1)Penempatan TKKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui rekruitmen oleh BNP2TKI setelah berkoordinasi dengan Menteri.
(2)Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pengumuman lowongan;
2. b.pelamaran;
3. c.seleksi; dan
4. d.pengumuman hasil seleksi.

Pasal 10

…

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2012