DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2012

Nomor: 47
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.114 2
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011, tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh pegawai negeri yang merupakan bagian atau komponen suatu jabatan.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam susunan organisasi.
3.Jabatan struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
5.Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian Pertahanan.
6.Uraian jabatan adalah suatu paparan atau bentangan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pedoman penyusunan uraian jabatan menjadi acuan bagi setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan tugas dari nama-nama jabatan yang telah ditetapkan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
(2)Uraian jabatan harus disusun oleh setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1143

BAB III

URAIAN JABATAN

Pasal 3

Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan bermanfaat untuk kepentingan:

a.kelembagaan;
b.tata laksana;dan
c.sumber daya manusia aparatur.

Pasal 4

Bermanfaat untuk kepentingan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan dalam penyusunan organisasi, penyempurnaan organisasi, pengembangan organisasi, penciutan organisasi dan penggabungan organisasi (reorganisasi), sehingga tercipta organisasi yang rasional, organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan visi, misi dan beban kerja riil.

Pasal 5

Bermanfaat untuk kepentingan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan dalam pedoman perencanaan kegiatan kerja dan tata kerja, hubungan kerja dan sistem prosedur kerja, analisis prosedur kerja, dan kapasitas waktu penyelesaian pekerjaan dan implikasi prosedur kerja, sehingga dapat mendukung tata laksana kerja yang efektif dalam merealisasikan visi dan misi organisasi.

Pasal 6

Bermanfaat untuk kepentingan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk penataan pegawai, meliputi penyusunan formasi pegawai, penempatan pegawai dalam jabatan, pedoman dalam rekrutmen pegawai, penyusunan pola karier pegawai, penerapan manajemen kinerja dan perencanaan kebutuhan Diklat serta penyusunan sistem remunerasi sesuai bobot jabatan dan kinerja pegawai, sehingga dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia aparatur yang profesional.

Pasal 7

Tata cara penyusunan uraian jabatan dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

a.pengumpulan data;
b.pengolahan data;
c.penyempurnaan naskah;dan
d.pengesahan naskah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.114 4

Pasal 8

Tahapan penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN

Pasal 9

(1)Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dilaksanakan oleh pejabat yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dimaksud.
(2)Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan berdasarkan hasil penyusunan uraian jabatan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN URAIAN JABATAN

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, dibentuk Tim Uraian Jabatan Kementerian Pertahanan.
(2)Tim Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.sekretaris;dan
5. e.anggota tim.
(3)Tim Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1145

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.114 2
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011, tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh pegawai negeri yang merupakan bagian atau komponen suatu jabatan.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam susunan organisasi.
3.Jabatan struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
5.Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian Pertahanan.
6.Uraian jabatan adalah suatu paparan atau bentangan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pedoman penyusunan uraian jabatan menjadi acuan bagi setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan tugas dari nama-nama jabatan yang telah ditetapkan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
(2)Uraian jabatan harus disusun oleh setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1143

BAB III

URAIAN JABATAN

Pasal 3

Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan bermanfaat untuk kepentingan:

a.kelembagaan;
b.tata laksana;dan
c.sumber daya manusia aparatur.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Tata cara penyusunan uraian jabatan dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

a.pengumpulan data;
b.pengolahan data;
c.penyempurnaan naskah;dan
d.pengesahan naskah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.114 4

Pasal 8

Tahapan penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN

Pasal 9

(1)Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dilaksanakan oleh pejabat yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dimaksud.
(2)Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan berdasarkan hasil penyusunan uraian jabatan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN URAIAN JABATAN

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, dibentuk Tim Uraian Jabatan Kementerian Pertahanan.
(2)Tim Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.sekretaris;dan
5. e.anggota tim.
(3)Tim Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1145

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015