Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013
- Nomor
- 65
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.
Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Pasal . . .
Pendanaan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2013 MENTERI KESEHATAN ttd NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1318 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan visi pembangunan nasional, yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah menjadi bangsa yang berdaya saing. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing diperlukan pembangunan sumber daya manusia, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu unsur penting bagi peningkatan IPM adalah derajat kesehatan. Dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan kesehatan, yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi gizi kurang pada balita menjadi masalah besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas. Sehingga, penting untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting. Hal ini dapat dijelaskan bahwa disamping ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga sebagai berikut 1) Dari hasil kajian ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal kontribusi/partisipasi masyarakat; 2) Pemberdayaan masyarakat/partisipasi masyarakat berazaskan gotong royong, merupakan budaya masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan; 3) Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama, terjadinya permasalahan kesehatan, oleh sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan pendampingan/bimbingan pemerintah; 4) Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks di masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai potensi yang cukup besar untuk dapat dimobilisasi dalam upaya pencegahan di wilayahnya; 5) Potensi yang dimiliki masyarakat diantaranya meliputi community leadership, community organization, community financing, community material, community knowledge, community technology, community decision making process, dalam upaya peningkatan kesehatan, potensi tersebut perlu dioptimalkan; 6) Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien dibanding upaya pengobatan, dan masyarakat juga mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama untuk ber-perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memberdayakan dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan agar hidup sehat, tentu akan mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2015 meningkatnya angka harapan hidup (72 tahun), menurunnya tingkat kematian bayi ( 24 per 100 KH) dan menurunnya kematian ibu melahirkan (102 per 100 ribu KH) serta menurunnya gizi kurang pada balita (15 %). Perjalanan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat tampaknya menjadi acuan dan inspirasi untuk menghidupkan kembali pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat bidang kesehatan. Pemerintah Indonesia di era 70-an sampai 80-an berhasil memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat di bidang kesehatan melalui Gerakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Program ini mengalami pasang surut ketika terjadi krisis ekonomi, kisah sukses tersebut menjadi motivasi bagi Tim Penggerak PKK untuk tetap bertahan dan mengaktifkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan hingga saat ini terdapat 84,3% desa dan kelurahan memiliki Posyandu. Kejayaan PKMD diupayakan untuk dibangkitkan kembali melalui pengembangan dan pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk keberhasilan penyelenggaraan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan lebih difokuskan pada: a) meningkatnya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, b) meningkatnya kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya wabah/KLB, c) meningkatnya keterpaduan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada income generating. Disamping itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari masalah dan potensi spesifik daerah, oleh karenanya diperlukan pendelegasian wewenang lebih besar kepada daerah. Kesiapan daerah dalam menerima dan menjalankan kewenangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas daerah yang meliputi perangkat organisasi dan sumberdaya manusianya, serta kemampuan fiskal. B. Tujuan Meningkatnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan lingkungan yang kondusif melalui pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terintegrasi dan bersinergi oleh pemangku kepentingan terkait. C. Sasaran Sasaran dari pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan terkait untuk bekerjasama dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan peran pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan oleh baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. BAB II KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN A. Pengertian Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community-based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat). Tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan masyarakat. Pembangunan yang digerakkan masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan yang diputuskan sendiri oleh warga komunitas dengan menggunakan sebanyak mungkin sumber daya setempat. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau practice). Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif, dimana sasaran/klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif (berpartisipasi) dalam kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM) dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat. UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal yang saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Salah satu faktor eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Peran fasilitator pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu menyelenggarakan UKBM secara mandiri dan menerapkan PHBS. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. elolaan Posyandu B. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan juga melandaskan pada:
pengetahuan lokal, keterampilan lokal, budaya lokal, proses lokal, dan sumber daya lokal.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dilaksanakan upaya antara lain : 1) pengembangan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan pendekatan edukatif dan 2) pembinaan peran serta masyarakat termasuk swasta dalam upaya kesehatan. Berdasarkan upaya tersebut maka pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diarahkan pada 1) pemberdayaan aparat bertujuan agar aparat lebih mampu, responsif dan akomodatif, dan 2) pemberdayaan rakyat bertujuan agar rakyat lebih mampu, proaktif dan aspiratif. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, secara umum ditujukan pada meningkatnya kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Secara khusus ditujukan pada 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan; 2) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri; 3) meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan 4) terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mencakup sebagai berikut :
Untuk itu, strategi pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagai berikut:
Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mencakup:
Perencanaan partisipatif ini berbasis pada hasil survei dan pemetaan mengenai potensi, baik kondisi fisik lingkungan dan sosial masyarakat, yang digali oleh masyarakat sendiri.
BAB IV METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN A. Metode Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan diperlukan peran fasilitator, dimana fasilitator bertanggungjawab dalam mengkomunikasikan inovasi di bidang kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat. Tujuannya adalah agar penerima manfaat tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi tersebut demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya di bidang kesehatan. Perlu diingat bahwa keberadaan masyarakat penerima manfaat sangat beragam dalam hal budaya, sosial, kebutuhan, motivasi, dan tujuan yang diinginkan. Mengingat keberadaaan masyarakat penerima manfaat pemberdayaan yang sangat beragamnya maka metode yang digunakan dalam pemberdayaan tersebut tidaklah paten dengan menggunakan suatu metode tertentu saja, bahwa tidak ada satupun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus penerapan metode dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat harus menggunakan beragam metode sekaligus yang saling menunjang dan melengkapi. Untuk itu, seorang fasilitator harus mampu memilih metode yang paling tepat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengkontekstualisasikan inovasi yang dimiliki ke dalam budaya masyarakat penerima manfaat untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, seorang fasilitator harus bisa memilih metode yang paling sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat setempat, dalam pemilihan metode tersebut seorang fasilitator harus memperhatikan beberapa prinsip berikut :
B. Ragam Metode Berikut dapat digunakan beberapa metode dalam upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang dimiliki:
(a) review atau telaah data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapangan, (b) observasi lapangan secara langsung, (c) wawancara dengan informan kunci dan lokakarya, (d) pemetaan dan pembuatan diagram/grafik, (e) studi kasus, sejarah lokal dan biografi, (f) pembuatan kuesioner sederhana dan singkat, serta (g) pembuatan laporan lapangan secara cepat.
Dalam PRA terdapat 5 kegiatan pokok yaitu penjajakan/pengenalan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan/pengorganisasian kegiatan, pemantauan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Adapun langkah-langkah metode PRA meliputi :
Adapun proses PLA terdiri dari 1) pertukaran ide yang adil dan terbuka antara masyarakat dan organisasi/fasilitator, 2) diawali dengan pelatihan/orientasi untuk staf organisasi/fasilitator mengenai filisofi dan metode PLA, 3) sekurangnya ada 2 hari bekerja bersama masyarakat, lebih baik lagi dapat tinggal/hidup bersama masyarakat, 4) perlu ada dukungan lanjutan dalam melakukan tindakan masyarakat dari pihak pemerintah desa, dsb
3) menentukan alternatif pemecahan masalah dan 4) pertemuan masyarakat untuk menentukan skenario tindakan.
Prinsip – prinsip pemberdayaan masyarakat pada PHAST adalah 1) warga masyarakat menentukan prioritas pencegahan penyakit, 2) warga masyarakat secara kolektif telah memiliki pengalaman dan pengetahuan kesehatan yang sangat hebat, dalam dan luas 3) masyarakat mampu untuk mencapai kesepakatan mengenai perilaku-perilaku hygiene dan system sanitasi yang lebih tepat dengan lingkungan ekologis dan budaya, 4) bila warga masyarakat mengerti bahwa sanitasi itu menguntungkan, maka mereka akan bertindak, 5) warga masyarakat dapat mengelola seperangkat penghalang atau barrier yang dapat membantu untuk menghambat penularan penyakit, masyarakat dapat mengidentifikasi penghalang yang tepat berdasarkan pada persepsi efektifitas dan menurut sumber daya setempat.
Adapun langkah-langkah kunci dalam merancang rencana COMBI meliputi 1) mengidentifikasi tujuan yang berhubungan dengan perilaku, 2) analisis situasi pasar, 3) strategi komunikasi dan campuran, 4) implementasi, pemantauan dan penilaian, serta anggaran. BAB V PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan a) Makro, dilakukan dengan membangun komitmen di setiap jenjang, membangkitkan opini masyarakat, menyediakan petunjuk teknis operasional atau petunjuk pelaksanaan dan biaya operasional, serta monitoring dan evaluasi serta koordinasi; b) Mikro, dilakukan dengan menggali potensi yang belum disadari masyarakat (potensi dapat muncul dari adanya kebutuhan masyarakat) yang diperoleh melalui pengarahan, pemberian masukan, dialog, kerjasama dan pendelegasian serta membuat model-model percontohan dan prototipe pengembangan masyarakat. A. TINGKAT PUSAT A.1. Persiapan
A.2. Perencanaan
A.3. Pelaksanaan
A.4. Monitoring Evaluasi
B. TINGKAT PROVINSI B.1. Persiapan
B.2. Perencanaan
B.3. Pelaksanaan
B.4. Monitoring dan Evaluasi
C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA C.1. Persiapan
C.2. Perencanaan
C.3. Pelaksanaan
C.4. Monitoring Evaluasi
Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di atas selanjutnya dilakukan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya. Dengan menerapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, maka keberhasilan kegiatan yang dilakukan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dapat terukur dengan baik. BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN Indikator keberhasilan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dari pencapaian upaya-upaya yang dilakukan, baik di tingkat Pusat, propinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut: A. TINGKAT PUSAT
B. TINGKAT PROVINSI
C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Dengan tercapainya indikator keberhasilan ini maka dapat dikatakan bahwa pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. BAB VII PENUTUP Pedoman ini sebagai acuan bagi berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang tetap harus memperhatikan prinsip proses pembelajaran, manfaat dan asosiasi yang tentunya tidak terlepas dari kondisi wilayah. Keberhasilan dari pencapaian sasaran kegiatan dimaksud tergantung pada komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat serta seluruh komponen di masyarakat dalam implementasi kegiatannya. Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diharapkan mampu mendorong upaya kesehatan bersumber daya. Dengan demikian masyarakat mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan lingkungan yang kondusif agar derajat kesehatannya meningkat. MENTERI KESEHATAN ttd NAFSIAH MBOI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)