Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 188
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4844);
5234); 3
4014);
5410);
4
4941);
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5
6
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
7
8
9
10
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PENDIDIKAN Bagian Kesatu Tujuan
BAB II
Tujuan Pengelolaan Pendidikan adalah untuk menjamin:
11
Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang cerdas, demokratis, serta bertanggungjawab.
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Prinsip
Penyelenggaran pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
12
BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pengelolaan
BAB III
Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan
13
Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Bagian Ketiga Partisipasi Pendidikan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen