DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan mengenai Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6108);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja.
4.Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja.
5.Antar Kerja adalah sistem yang merupakan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
6.Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jumlah kebutuhan dan jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang diperlukan oleh suatu instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Antar Kerja dalam jangka waktu tertentu.
7.Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
8.Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
9.Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan Jabatan Fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
10.Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Aplikasi Anjab ABK Pengantar Kerja adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web melalui https://anjabpk.kemnaker.go.id digunakan untuk penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
14.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pusat selain Kementerian, instansi daerah provinsi, atau instansi daerah kabupaten/kota yang memiliki formasi jabatan Pengantar Kerja.
15.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Sekretaris Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan.
17.Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya sekretariat jenderal.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Pengantar Kerja memiliki peran dan fungsi sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Antar Kerja pada Instansi Pemerintah.
(2)Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
(3)Kedudukan Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peta Jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 3

(1)Pengantar Kerja mempunyai tugas/kegiatan melaksanakan Antar Kerja.
(2)Ruang lingkup tugas/kegiatan pelaksanaan Antar Kerja, terdiri atas:
1. a.perencanaan pelaksanaan Antar Kerja;
2. b.penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. c.pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
4. d.pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia penempatan;
5. e.evaluasi dan laporan pelaksanaan Antar Kerja; dan
6. f.pengembangan Antar Kerja.

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Pengantar Kerja merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
1. a.Pengantar Kerja ahli pertama;
2. b.Pengantar Kerja ahli muda;
3. c.Pengantar Kerja ahli madya; dan
4. d.Pengantar Kerja ahli utama.

Pasal 5

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan.

BAB II

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

Pasal 6

(1)Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja di Instansi Pembina dan Instansi Pengguna dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
(2)Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja pada Unit kerja Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi organisasi tata laksana berdasarkan usulan dari organisasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 7

(1)Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan/atau mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah.
(2)Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(3)Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja digunakan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui:
1. a.pengangkatan pertama;
2. b.perpindahan dari jabatan lain;
3. c.penyesuaian; dan
4. d.promosi.

Pasal 8

(1)Aspek dalam penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja terdiri atas Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
(2)Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan indikator:
1. a.jumlah layanan Antar Kerja;
2. b.cakupan wilayah kerja Antar Kerja; dan
3. c.kompleksitas dan risiko pekerjaan Antar Kerja.

Pasal 9

(1)Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja menggunakan Aplikasi Anjab ABK Pengantar Kerja.
(2)Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

Pasal 10

(1)Pimpinan unit kerja pada Instansi Pembina mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja untuk dilakukan validasi.
(2)Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan hasil Analisis Beban Kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(3)Hasil validasi usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit kerja pengguna Pengantar Kerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal pada unit kerja yang bersangkutan.
(4)Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang telah divalidasi kepada Sekretaris Jenderal.
(5)Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang telah divalidasi kepada Menteri.
(6)Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina menyampaikan usulan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
(7)Persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…