DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai program, jenis, penerima, dan bentuk bantuan pemerintah; pembinaan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu mengatur mengenai penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PROGRAM, JENIS, PENERIMA, DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:

a.program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
b.program pembinaan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.bantuan sarana dan/atau prasarana;
b.bantuan pembangunan gedung/bangunan;
c.pemberian penghargaan; dan/atau
d.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.perseorangan non-pegawai Aparatur Sipil Negara, non- prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan/atau non- anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.kelompok masyarakat;
c.lembaga pemerintah; dan/atau
d.lembaga nonpemerintah.

Pasal 5

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

a.uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 6

(1)Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sebagai batas pagu tertinggi berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.
(2)Rincian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pimpinan tinggi madya menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 8

(1)Pembinaan penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian dilakukan oleh pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembinaan teknis; dan
2. b.pembinaan administratif.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian dilakukan oleh pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
2. b.kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dalam bentuk laporan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penyaluran Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 823), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.05/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.05/2021