DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); 2022, No.896 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Permenaker adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
2.Program Penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Progsun Permenaker adalah instrumen perencanaan program pembentukan Permenaker yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3.Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang mengajukan usul pembentukan Permenaker.
4.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Ketenagakerjaan yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina Perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
5.Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
6.Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
7.Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut SIMonEv adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembentukan Permenaker.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 2022, No.896

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Sekretariat Jenderal mengoordinasikan perencanaan pembentukan Permenaker paling lambat pada bulan November setiap tahun.

Pasal 3

(1)Pemrakarsa mengajukan usulan perencanaan pembentukan Permenaker berdasarkan:
1. a.perintah undang-undang;
2. b.perintah peraturan pemerintah;
3. c.perintah peraturan presiden;
4. d.akibat putusan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi;
5. e.rencana kerja pemerintah; atau
6. f.kebutuhan hukum masyarakat.
(2)Usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kajian atau pokok pikiran, paling sedikit memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.lingkup dan objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rancangan Permenaker.

Pasal 4

(1)Pemrakarsa menyampaikan usulan perencanaan pembentukan Permenaker secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan mengunggah kajian atau pokok pikiran dan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) melalui SIMonEv.
(2)Biro Hukum melakukan verifikasi atas usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIMonEv.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan rapat koordinasi pembinaan komunitas hukum dengan Pemrakarsa untuk menentukan Progsun Permenaker.

Pasal 5

(1)Hasil rapat koordinasi pembinaan komunitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagai Progsun Permenaker oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri pada bulan Desember.
(2)Rancangan Permenaker yang telah ditetapkan dalam Progsun Permenaker harus diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Dalam hal rancangan Permenaker yang telah ditetapkan dalam Progsun Permenaker sebagaimana dimaksud pada 2022, No.896 ayat (2) belum selesai pada tahun berjalan, dapat dilakukan pengusulan kembali 1 (satu) kali dalam Progsun Permenaker tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Permenaker di luar Progsun Permenaker berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.kebutuhan organisasi.
(3)Pengajuan usul rancangan Permenaker di luar Progsun Permenaker disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Permenaker.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 7

(1)Penyusunan rancangan Permenaker dilakukan oleh unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemrakarsa berdasarkan Progsun Permenaker.
(2)Penyusunan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
1. a.Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, atau Sekretariat Badan di lingkungan Pemrakarsa;
2. b.unit kerja pimpinan tinggi pratama terkait;
3. c.Biro Hukum; dan
4. d.Perancang.
(3)Penyusunan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, Analis Hukum, pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.
(4)Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1)Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum membahas rancangan Permenaker yang disampaikan oleh Pemrakarsa.
(2)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan:
1. a.Pemrakarsa;
2. b.Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, atau Sekretariat Badan di 2022, No.896 lingkungan Pemrakarsa;
3. c.unit kerja pimpinan tinggi pratama terkait;
4. d.Biro Hukum; dan
5. e.Perancang.
(3)Pembahasan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, Analis Hukum, pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.

Pasal 9

(1)Sekretaris Jenderal dapat mengembalikan rancangan Permenaker kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan dalam hal terdapat substansi yang belum disepakati oleh Pemrakarsa.
(2)Kepala Biro Hukum dapat melaporkan permasalahan dalam pembahasan rancangan Permenaker kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk meminta arahan dan keputusan.

Pasal 10

(1)Dalam hal Rancangan Permenaker telah disepakati oleh Pemrakarsa dan sudah tidak ada permasalahan substansi, Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan Pengharmonisasian secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
1. a.naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
2. b.rancangan Permenaker hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Pengharmonisasian rancangan Permenaker dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); 2022, No.896 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Permenaker adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
2.Program Penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Progsun Permenaker adalah instrumen perencanaan program pembentukan Permenaker yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3.Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang mengajukan usul pembentukan Permenaker.
4.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Ketenagakerjaan yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina Perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
5.Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
6.Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
7.Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut SIMonEv adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembentukan Permenaker.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 2022, No.896

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Sekretariat Jenderal mengoordinasikan perencanaan pembentukan Permenaker paling lambat pada bulan November setiap tahun.

Pasal 3

(1)Pemrakarsa mengajukan usulan perencanaan pembentukan Permenaker berdasarkan:
1. a.perintah undang-undang;
2. b.perintah peraturan pemerintah;
3. c.perintah peraturan presiden;
4. d.akibat putusan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi;
5. e.rencana kerja pemerintah; atau
6. f.kebutuhan hukum masyarakat.
(2)Usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kajian atau pokok pikiran, paling sedikit memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.lingkup dan objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rancangan Permenaker.

Pasal 4

(1)Pemrakarsa menyampaikan usulan perencanaan pembentukan Permenaker secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan mengunggah kajian atau pokok pikiran dan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) melalui SIMonEv.
(2)Biro Hukum melakukan verifikasi atas usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIMonEv.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan rapat koordinasi pembinaan komunitas hukum dengan Pemrakarsa untuk menentukan Progsun Permenaker.

Pasal 5

(1)Hasil rapat koordinasi pembinaan komunitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagai Progsun Permenaker oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri pada bulan Desember.
(2)Rancangan Permenaker yang telah ditetapkan dalam Progsun Permenaker harus diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Dalam hal rancangan Permenaker yang telah ditetapkan dalam Progsun Permenaker sebagaimana dimaksud pada 2022, No.896 ayat (2) belum selesai pada tahun berjalan, dapat dilakukan pengusulan kembali 1 (satu) kali dalam Progsun Permenaker tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Permenaker di luar Progsun Permenaker berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.kebutuhan organisasi.
(3)Pengajuan usul rancangan Permenaker di luar Progsun Permenaker disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Permenaker.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 7

(1)Penyusunan rancangan Permenaker dilakukan oleh unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemrakarsa berdasarkan Progsun Permenaker.
(2)Penyusunan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
1. a.Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, atau Sekretariat Badan di lingkungan Pemrakarsa;
2. b.unit kerja pimpinan tinggi pratama terkait;
3. c.Biro Hukum; dan
4. d.Perancang.
(3)Penyusunan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, Analis Hukum, pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.
(4)Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1)Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum membahas rancangan Permenaker yang disampaikan oleh Pemrakarsa.
(2)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan:
1. a.Pemrakarsa;
2. b.Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, atau Sekretariat Badan di 2022, No.896 lingkungan Pemrakarsa;
3. c.unit kerja pimpinan tinggi pratama terkait;
4. d.Biro Hukum; dan
5. e.Perancang.
(3)Pembahasan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, Analis Hukum, pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.

Pasal 9

(1)Sekretaris Jenderal dapat mengembalikan rancangan Permenaker kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan dalam hal terdapat substansi yang belum disepakati oleh Pemrakarsa.
(2)Kepala Biro Hukum dapat melaporkan permasalahan dalam pembahasan rancangan Permenaker kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk meminta arahan dan keputusan.

Pasal 10

(1)Dalam hal Rancangan Permenaker telah disepakati oleh Pemrakarsa dan sudah tidak ada permasalahan substansi, Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan Pengharmonisasian secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
1. a.naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
2. b.rancangan Permenaker hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Pengharmonisasian rancangan Permenaker dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERENCANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYUSUNAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERENCANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYUSUNAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015