DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kernen terian Ketenagakerj aan; Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan cara yang pasti, baku, dan standar yang mengikat bagi seluruh unit eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGANUNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN RANCANGANPERATURAN MENTERI Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TENTANG NOMOR 8 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SA.LIN'AN

(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemetaan penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di bidang ketenagakerjaan.
(1)Menteri mengoordinasikan persiapan pembentukan Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dengan Pemrakarsa. Pasa12

BAB II

PERSIAPAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

(2)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum un tuk dikoordinasikan dalam penyusunan program legislasi nasional, program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.
(1)Menteri memetakan kebutuhan persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 7

(2)Naskah akademik dapat disertai dalam pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pemrakarsa telah menyiapkan naskah akademik persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang.
(1)Pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 disertai dengan:
1. a.daftar inventarisasi persiapan pembentukan;
2. b.keterangan atau penjelasan atau hasil kajian yang memuat:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan;
  3. 3.jangkauan dan arah pengaturan; atau
  4. 4.urgensi konsepsi. Pasa16 Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan:
3. a.perintah Undang-Undang;
4. b.perintah Peraturan Pemerintah;
5. c.akibat putusan Mahkamah Agung;
6. d.rencana kerja pemerintah;
7. e.penetapan perjanjian internasional tertentu; atau
8. f.kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 5

Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan:

a.perintah Undang-Undang;
b.akibat putusan Mahkamah Agung; atau
c.kebutuhan hukum masyarakat. Pasa14 Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

(3)Pernrakarsa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dalam mengusulkan program perencanaan penyusunan peraturan menteri, disertai dengan:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(2)Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari Pernrakarsa.
(1)Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan rnelaJui program perencanaan penyusunan peraturan men ten.

Pasal 11

(2)Alur prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Format usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. c.perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; atau
4. d.kebutuhan hukum masyarakat.
(1)Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 8

(3)Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran , lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. c.perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; dan
4. d.kebutuhan hukum masyarakat.
(1)Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

(3)Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.daftar judul;
2. b.pokok materi muatan;
3. c.kerangka sistematika; dan
4. d.jangka waktu penyelesaian.
(2)Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan sebagai program perencanaan penyusunan peraturan menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(1)Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 13

(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri.
(1)Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa untuk melakukan pemetaan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemetaan penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di bidang ketenagakerjaan.
(1)Menteri mengoordinasikan persiapan pembentukan Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dengan Pemrakarsa. Pasa12

BAB II

PERSIAPAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

(2)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum un tuk dikoordinasikan dalam penyusunan program legislasi nasional, program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.
(1)Menteri memetakan kebutuhan persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 7

(2)Naskah akademik dapat disertai dalam pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pemrakarsa telah menyiapkan naskah akademik persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang.
(1)Pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 disertai dengan:
1. a.daftar inventarisasi persiapan pembentukan;
2. b.keterangan atau penjelasan atau hasil kajian yang memuat:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan;
  3. 3.jangkauan dan arah pengaturan; atau
  4. 4.urgensi konsepsi. Pasa16 Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan:
3. a.perintah Undang-Undang;
4. b.perintah Peraturan Pemerintah;
5. c.akibat putusan Mahkamah Agung;
6. d.rencana kerja pemerintah;
7. e.penetapan perjanjian internasional tertentu; atau
8. f.kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 5

Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan:

a.perintah Undang-Undang;
b.akibat putusan Mahkamah Agung; atau
c.kebutuhan hukum masyarakat. Pasa14 Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

(3)Pernrakarsa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dalam mengusulkan program perencanaan penyusunan peraturan menteri, disertai dengan:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(2)Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari Pernrakarsa.
(1)Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan rnelaJui program perencanaan penyusunan peraturan men ten.

Pasal 11

(2)Alur prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Format usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. c.perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; atau
4. d.kebutuhan hukum masyarakat.
(1)Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 8

(3)Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran , lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. c.perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; dan
4. d.kebutuhan hukum masyarakat.
(1)Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

(3)Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.daftar judul;
2. b.pokok materi muatan;
3. c.kerangka sistematika; dan
4. d.jangka waktu penyelesaian.
(2)Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan sebagai program perencanaan penyusunan peraturan menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(1)Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 13

(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri.
(1)Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa untuk melakukan pemetaan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015