DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pakaian Dinas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang terdiri atas Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL); Logo Pengawas Ketenagakerjaan; dan Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan sudah tidak selaras dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Pengawas Ketenagakerjaan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/141/M.KT.02/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Izin Prinsip Pakaian Dinas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No. 4 Tahun 1951); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomr 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat menghadiri upacara resmi.
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan.
6.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri atas:

a.PDH;
b.PDU; dan
c.PDL.

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PDH dipakai untuk melakukan tugas jabatan fungsional di dalam dan di luar kantor, mengikuti pertemuan kedinasan atau melakukan kunjungan kedinasan dalam negeri;
b.PDU dipakai untuk menghadiri upacara hari besar atau acara resmi; dan
c.PDL dipakai untuk tugas yang bersifat mendadak atau mendesak pada saat Pengawas Ketenagakerjaan tidak menggunakan PDH.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH pria;
2. b.PDH wanita; dan
3. c.PDH wanita berjilbab.
(2)PDH pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.kemeja, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat muda;
  2. 2.lengan pendek;
  3. 3.kerah model berdiri;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
  5. 5.2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing.
2. b.celana, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat tua;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka;
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan pakai penutup kancing dan kiri terbuka; dan
  5. 5.ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat sabuk.
(3)PDH wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kemeja, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat muda;
  2. 2.lengan pendek;
  3. 3.kerah model rebah/tidur dengan ujung meruncing;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
  5. 5.2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing.
2. b.rok atau celana, dengan ketentuan:
  1. 1.rok: a) warna cokelat tua; b) ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter di bawah lutut; c) 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; d) rimpel belahan di belakang sebelah bawah; dan e) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat sabuk.
  2. 2.Celana: a) warna cokelat tua; b) ukuran panjang tanpa lipatan dibawah; c) 2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan d) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat sabuk.
(4)PDH wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.jilbab warna hitam polos tanpa motif;
2. b.kemeja, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat muda;
  2. 2.lengan panjang;
  3. 3.kerah model rebah/ tidur dengan ujung meruncing;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri dan memakai penutup kancing; dan
  5. 5.panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) centimeter di bawah pinggul.
3. c.rok atau celana dengan ketentuan:
  1. 1.rok: a) warna cokelat tua; b) panjang sampai menutupi mata kaki; c) 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; d) rok memakai rimpel belahan di belakang sebelah bawah; dan e) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat sabuk.
  2. 2.celana: a) warna cokelat tua; b) ukuran panjang tanpa lipatan dibawah; c) 2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan d) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat sabuk.

Pasal 5

(1)PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
1. a.PDU pria;
2. b.PDU wanita; dan
3. c.PDU wanita berjilbab.
(2)PDU pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jas, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat tua;
  2. 2.lengan panjang dengan 2 (dua) kancing logam pada ujung lengan;
  3. 3.kerah model rebah/tidur dengan ujung meruncing;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
  5. 5.2 (dua) buah saku bobok pada bagian bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
  6. 6.2 (dua) buah epolet pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
  7. 7.kancing jas dari logam sebanyak 4 (empat) buah; dan
  8. 8.memakai lapisan dalam.
2. b.kemeja, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat muda;
  2. 2.lengan panjang;
  3. 3.kerah model berdiri; dan
  4. 4.1 (satu) buah saku tempel pada dada sebelah kiri terbuka.
3. c.celana, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat tua;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka;
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan pakai penutup kancing dan kiri terbuka; dan
  5. 5.ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat sabuk.
(3)PDU wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.jas, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat tua;
  2. 2.lengan panjang dengan 2 (dua) kancing logam pada ujung Iengan;
  3. 3.kerah model rebah/tidur dengan ujung meruncing;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
  5. 5.2 (dua) buah saku bobok pada bagian bawah sebelah kanan dan kiri mernakai penutup dan diberi kancing logam;
  6. 6.2 (dua) buah epolet pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
  7. 7.kancing jas dari logam sebanyak 4 (empat) buah; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
  8. 8.memakai lapisan dalam.
2. b.kemeja, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat muda;
  2. 2.lengan panjang;
  3. 3.kerah model berdiri; dan
  4. 4.tanpa saku.
3. c.rok atau celana dengan ketentuan:
  1. 1.rok a) warna cokelat tua; b) ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter di bawah lutut; c) 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; d) rimpel belahan pada bagian belakang sebelah bawah; dan e) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/ tempat sabuk.
  2. 2.celana a) warna cokelat tua; b) ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; c) 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan d) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat sabuk.
(4)PDU wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.jilbab warna hitam polos tanpa motif;
2. b.jas, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat tua;
  2. 2.lengan panjang dengan 2 (dua) kancing logam pada ujung lengan;
  3. 3.kerah model rebah/tidur dengan ujung meruncing;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
  5. 5.2 (dua) buah saku bobok pada bagian bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
  6. 6.2 (dua) buah epolet pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
  7. 7.kancing jas dari logam sebanyak 4 (empat) buah; dan
  8. 8.memakai lapisan dalam.
3. c.kemeja, dengan ketentuan:
  1. 1.warna cokelat muda;
  2. 2.lengan panjang;
  3. 3.kerah model berdiri; dan
  4. 4.tanpa saku.
4. d.rok atau celana, dengan ketentuan:
  1. 1.rok: a) warna cokelat tua; b) panjang rok sampai menutupi mata kaki; c) 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; d) rimpel belahan pada bagian belakang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN sebelah bawah; dan e) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/ tempat sabuk.
  2. 2.celana: a) warna cokelat tua; b) ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; c) 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan d) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat sabuk.

Pasal 6

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.rompi;
2. b.kaus taktis dan celana taktis; dan
3. c.kemeja taktis dan celana taktis.
(2)Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
1. a.warna hitam;
2. b.kerah model berdiri;
3. c.tanpa lengan;
4. d.2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri;
5. e.4 (empat) buah saku tempel di bagian atas dan bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
6. f.bordir tanda jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada dada sebelah kiri;
7. g.bordir unit kerja pada dada sebelah kanan;
8. h.reflektor K3 berwarna kuning keemasan pada bagian depan;
9. i.2 (dua) buah saku pulpen di samping kiri;
10. j.penutup ritsleting/zipper di bagian tengah; dan
11. k.tulisan “PENGAWAS KETENAGAKERJAAN” warna kuning keemasan berbahan refleksi cahaya pada punggung.
(3)Kaus taktis dan celana taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kaus taktis, dengan ketentuan:
  1. 1.model kerah berdiri;
  2. 2.mempunyai 3 (tiga) kancing pada bagian atas;
  3. 3.warna merah;
  4. 4.lengan pendek/ panjang;
  5. 5.bordir tanda jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada dada sebelah kiri;
  6. 6.bordir tulisan “WASNAKER” warna kuning dan putih pada dada sebelah kanan;
  7. 7.bordir merah putih pada lengan kanan;
  8. 8.bordir logo unit kerja pada lengan kiri; dan
  9. 9.bordir tulisan “PENGAWAS KETENAGAKERJAAN” warna kuning pada punggung; dan
  10. 10.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hitam polos tanpa motif.
2. b.celana, dengan ketentuan:
  1. 1.warna khaki; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
  2. 2.jenis taktis; dan
  3. 3.ukuran panjang.
(4)Kemeja taktis dan celana taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.kemeja taktis, dengan ketentuan:
  1. 1.model kerah berdiri;
  2. 2.warna hitam;
  3. 3.lengan panjang dengan kancing di ujung;
  4. 4.bordir tanda pangkat pada kerah kanan dan kiri;
  5. 5.bordir tanda jenjang dan/atau tanda PPNS pada dada kanan;
  6. 6.bordir tanda jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada dada kiri;
  7. 7.bordir merah putih pada lengan kanan;
  8. 8.bordir unit kerja dan tulisan 3 5 1 pada lengan kiri sebagai simbol undang-undang yang menaungi Pengawas Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang- Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
  9. 9.bordir tulisan “WASNAKER” pada punggung; dan
  10. 10.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hitam polos tanpa motif.
2. b.celana, dengan ketentuan:
  1. 1.warna khaki;
  2. 2.jenis taktis; dan
  3. 3.ukuran panjang.

Pasal 7

Selain digunakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara ex officio dapat digunakan oleh Menteri, wakil Menteri, pejabat pimpinan tinggi, dan pejabat administrasi pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.

BAB III

LOGO PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

Logo Pengawas Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.pisau berdiri tegak dengan mata pisau warna kuning keemasan dan gagang warna hitam, melambangkan Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas memerlukan analisis yang tajam berdasarkan peraturan perundang-undangan, berintegritas dan independen;
b.timbangan warna hitam, melambangkan Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan melalui pertimbangan yang cermat untuk mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja;
c.padi warna kuning dan kapas warna putih melambangkan pelaksanaan tugas Pengawas Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Ketenagakerjaan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat industri;
d.19 (sembilan belas) buah bunga kapas dan 45 (empat puluh lima) butir padi, melambangkan angka 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
e.roda gigi berwarna merah, melambangkan obyek pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat teknis;
f.roda gigi berjumlah 11 (sebelas), melambangkan jumlah kode etik pengawas ketenagakerjaan dan 11 (sebelas) BAB dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
g.segi lima warna merah, menaungi industri di darat, laut dan udara yang melambangkan tugas pengawasan mempunyai tujuan agar prinsip-prinsip Pancasila terimplementasi di masyarakat industri untuk mewujudkan hubungan industrial yang pancasilais;
h.bintang bersinar warna merah, melambangkan tugas Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat memberikan penerangan dalam rangka pembinaan kepada masyarakat;
i.perisai atau tameng melambangkan tugas Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan pelindungan dan kepastian hukum;
j.pancaran sinar berjumlah 11 (sebelas) melambangkan Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan fungsi negara senantiasa tunduk dan patuh terhadap 11 (sebelas) butir kode etik Pengawas Ketenagakerjaan; dan
k.warna kuning melambangkan tugas Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat memberikan harapan dalam rangka penegakan hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat industri.

BAB IV

ATRIBUT

Pasal 9

Atribut terdiri atas:

a.tanda jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
b.tanda jenjang jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
c.papan nama;
d.tanda pangkat;
e.tanda jabatan struktural;
f.lambang unit pengawasan ketenagakerjaan;
g.lambang instansi/unit kerja;
h.kartu anggota;
i.topi;
j.dasi dan kancing;
k.ikat pinggang; dan/atau
l.sepatu. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 10

(1)Tanda jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berbentuk perisai/tameng dengan pancaran sinar berjumlah 11 (sebelas) warna kuning keemasan dan terdapat tulisan “PENGAWAS KETENAGAKERJAAN” dan logo Pengawas Ketenagakerjaan.
(2)Tanda jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ditentukan sebagai berikut:
1. a.pin tanda jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang disematkan pada PDH dan PDU, merupakan tanda jabatan Pengawas Ketenagakerjaan yang terbuat dari logam berwarna keemasan; dan
2. b.bordir tanda jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada PDL, merupakan tanda jabatan Pengawas Ketenagakerjaan yang terbuat dari bahan kain yang dibordir.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015