DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN,
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN, DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Pengupahan adalah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit.
2.Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas adalah Dewan Pengupahan di tingkat nasional.
3.Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov adalah Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.
4.Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko adalah Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota.
5.Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
6.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Dewan Pengupahan terdiri atas:
1. a.Depenas; dan
2. b.Depeprov.
(2)Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk Depekab/ Depeko.

Pasal 3

(1)Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar.
(2)Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1 (dua banding satu banding satu).
(3)Jumlah keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur akademisi dan pakar disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 4

Anggota Dewan Pengupahan hanya boleh menduduki keanggotaan pada 1 (satu) lembaga Dewan Pengupahan.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Anggota Depenas diangkat oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 6

(1)Anggota Depenas terdiri atas:
1. a.unsur pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang;
2. b.unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 5 (lima) orang;
3. c.unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 5 (lima) orang; dan
4. d.unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.
(2)Keanggotaan Depenas dari unsur pemerintah terdiri atas:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
5. e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. f.kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
7. g.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi; dan
8. h.lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
(3)Keanggotaan Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewakili usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
(5)Keanggotaan Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial.
(6)Keanggotaan Depenas dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas:
1. a.akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan
2. b.pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 7

(1)Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, ditunjuk oleh Menteri.
(2)Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(3)Menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha kepada Organisasi Pengusaha.
(2)Calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
(2)Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Calon anggota Depenas dari unsur organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Calon anggota Depenas dari unsur akademisi dan pakar ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 11

Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat buruh, akademisi, dan pakar yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota Depenas sesuai susunan keanggotaan Depenas.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN,
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN, DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Pengupahan adalah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit.
2.Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas adalah Dewan Pengupahan di tingkat nasional.
3.Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov adalah Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.
4.Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko adalah Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota.
5.Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
6.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Dewan Pengupahan terdiri atas:
1. a.Depenas; dan
2. b.Depeprov.
(2)Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk Depekab/ Depeko.

Pasal 3

(1)Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar.
(2)Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1 (dua banding satu banding satu).
(3)Jumlah keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur akademisi dan pakar disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 4

Anggota Dewan Pengupahan hanya boleh menduduki keanggotaan pada 1 (satu) lembaga Dewan Pengupahan.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Anggota Depenas diangkat oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 6

(1)Anggota Depenas terdiri atas:
1. a.unsur pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang;
2. b.unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 5 (lima) orang;
3. c.unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 5 (lima) orang; dan
4. d.unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.
(2)Keanggotaan Depenas dari unsur pemerintah terdiri atas:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
5. e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. f.kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
7. g.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi; dan
8. h.lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
(3)Keanggotaan Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewakili usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
(5)Keanggotaan Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial.
(6)Keanggotaan Depenas dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas:
1. a.akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan
2. b.pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 7

(1)Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, ditunjuk oleh Menteri.
(2)Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(3)Menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha kepada Organisasi Pengusaha.
(2)Calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
(2)Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Calon anggota Depenas dari unsur organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Calon anggota Depenas dari unsur akademisi dan pakar ditunjuk oleh Menteri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2023