DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pelayanan ketenagakerjaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Diatur mengenai ketentuan umum, arah kebijakan, Pelatihan dan Pemagangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan dan Jaminan Sosial, Hubungan Industrial, Sistem Informasi Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penuntup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang pep.ting, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berperan dalam pembangunan Daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan dengan asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Ketenagakerjaan; Mengingat ...

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tefah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 fahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No1nor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
10.Peraturan Pernerintah. Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan L.einbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12.Peraturan ...
12.Peraturan Menteri Tenaga Ke1ja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom9r 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik fndonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
15.Peraturan Mente:ri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentangTata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan danTata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846};
17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Betita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2022 Nomor 523);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2022 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1454);
19.Peraturan ...
19.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembarao Daerah Kata Lubuk Linggau Tahun 2015 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU dan

Menetapkan

Menetapkan WALi KOTA LUBUK LINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PELAYANAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kot.a L,ubuk Linggau.
2.Wali Kota adalah Walj Kota Lubuk Linggau.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5.Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja di Kota.
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fu:ngsi Peroerintahan Daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan.
8.Tenaga ...
8.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Tenaga kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pemberi kerja adalab orang perseorang, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memeperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk Jain.
12.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang rnenganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja t�tapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Dinas.
13.Pekerja/Bu.ruh adalah setiap orang yang bekerja,menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
15.Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di Kota.
16.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalani bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau petnberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan .menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17.Perusahaan ...
17.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, mili.k persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 18.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang berada di lndonesia mewakili perusahaan sebagaimana djmaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudu.kan di 1uar wilayah Indonesia.
1. 19.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna mempetjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 20.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Daerah/kota dalam provinsi.
3. 21.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalarn wilayah Republik Indonesia.
4. 22.Antar ...
5. 22.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penernpatan tenaga kerja di luar negeri.
6. 23.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalamjangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. 24.BaJai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalaah lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
8. 25.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Pihak Swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyele�ggarakan pelatihan kerja.
9. 26.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu s.esuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. 27.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang da:n/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai- nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. 28.Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pad a jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk.
12. 29.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
13. 30.Lembaga ...
14. 30.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/s.erikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
15. 31.Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, ct.an serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.
16. 32.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
17. 33.Sistem informasi ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem rugital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik dipusat maupun di daerah.
18. 34.Jaminan Sosial Tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk s.antunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
19. 35.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
20. 36.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara Eangsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produkfifitas kerja dalam lingkungah kerja yang am.an dan sehat.
21. 37.Perjanjian Kerja.adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
22. 38.Perjanjian
23. 38.Petjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya clisingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja Pekerja/Buruh Kontrak adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Bwuh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.
24. 39.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTI adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk menga(lakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
25. 40.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
26. 41.Perjanjian Kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada insta,nsi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha·atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
27. 42.Pemutusan Hubungan Kerj_a yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal terte·ntu yang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
28. 43.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan tnehghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaks�akan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 2

Pelayananan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional, lintas sektoral pusat dan daerah. Pasal ... - 1 1 -

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

a.melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c.menjarnin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun bagi tenaga kerja/buruh;
d.meningkatkan kualiitas tenaga kerja;
e.meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;dan
f.menjaga hubungan industrial yang harmonis.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Dalam rangka pelayanan ketenagakerjaan Pemerintah kota wajib:

a.menetapkan arah l,<:ebijakan di sektor unggulan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja di daerah sec.ara optimal;
b.menetapkan strategi kebijakan untuk pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah; dan
c.menetapkan kebijakan pelayanan ketenagaker jaan di Kota.

Pasal 5

Dalam rangka menetapkan arah dan strategi kebijakan di sektor unggulan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah kota harus mempertimbangkan:

a.rencana pembangunan jangka panjang Daerab dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
b.pertumbuhan - 1 2 -
b.pertumbuhan ekonomi Kota;
c.sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Kota; dan
d.rencana strategis peningkatan kesejahteraan. Kota.

BAB III

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN KERJA

Pasal 6

(1)Setiap tenaga kerja 'berhak untuk memperoleh dim/atau meningkatkan dan/ atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemarnpuan melalui pelatihan kerja.
(2)Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diil<uti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan.
(3)Bagi penyandang disabilitas yang menjadi peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi secara adil tanpa diskriminasi.
(4)Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan:
1. a.sertifikat pelatihan; atau
2. b.sertifikat kompetensi kerja bagi yang lulus uji kompetensi yang dilaksanakan badan nasional sertifikasi profesi atau lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 7

( 1) BLK diselenggarakan oleb BLK pe:merintah.

(2)LPK diselenggarakan oleh:
1. a.LPK ...
2. a.LPK swasta; atau
3. b.LPK perusahaan.
(3)Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(4)BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
(5)LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah m.engilruti pelatihan kerja yang diselenggarakan BLK dan LPK.
(2)Pengakuan Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
(3)Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.

Pasal 9

BLK dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.02/2022

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.02/2022

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015