Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2024
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Peraturan ini mengatur mengenai pemberian bantuan pemerintah; pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Peraturan ini mengatur mengenai pemberian bantuan pemerintah; pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat. BAB II PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
BAB II
Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian terdiri atas:
Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian terdiri atas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:
Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BAB III
Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Membuka PDF…