DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ketenagakerjaan telah dibahas dan dikaji serta telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ketenagakerjaan telah dibahas dan dikaji serta telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur;
c.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas Politeknik Ketenagakerjaan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3.Senat adalah senat Polteknaker.
4.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Polteknaker dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
6.Direktur adalah Direktur Polteknaker.
7.Wakil Direktur adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu tugas Direktur.
8.Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus dari Pendidikan di Polteknaker dan menerima tanda bukti kelulusan berupa ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Polteknaker berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

Pasal 3

(1)Polteknaker mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polteknaker menyelenggarakan fungsi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
1. a.penyusunan rencana dan program Pendidikan Vokasi di bidang ketenagakerjaan;
2. b.pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi di bidang ketenagakerjaan;
3. c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademik dan hubungan Alumni;
5. e.pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
6. f.pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerja sama dalam pengembangan pendidikan, magang, dan praktek kerja lapangan.
7. g.pengelolaan laboratorium, workshop, dan/atau prasarana dan sarana penunjang lainnya;
8. h.pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
9. i.pelaksanaan pengembangan sistem penjamin mutu pendidikan;
10. j.pelaksanaan pengawasan internal; dan
11. k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

(1)Pembinaan teknis akademik Polteknaker dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
(2)Pembinaan teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Polteknaker terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Senat;
c.dewan penyantun;
d.satuan penjaminan mutu;
e.satuan pengawas internal;
f.subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
g.subbagian umum dan keuangan;
h.Program Studi;
i.unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
j.unit penunjang; dan
k.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Polteknaker tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 7

(1)Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Polteknaker.
(2)Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur I, selaku Wakil Direktur bidang akademik;
2. b.Wakil Direktur II, selaku Wakil Direktur bidang umum dan keuangan; dan
3. c.Wakil Direktur III, selaku Wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan administrasi umum, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kemahasiswaan, hubungan Alumni, hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 9

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 10

Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…