DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa pendirian Politeknik Ketenagakerjaan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/483/M.KT.01/2017 tanggal 22 September 2017; Politeknikpenyelenggaraanuntukb. bahwa
a.bahwa untuk meningkatkan kuali tas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis, perlu mendirikan Politeknik Ketenagakerj aan; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINANI

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan (Berita NegaraTahun 2015 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan; Mengingat

Pasal 1

(1)Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polteknaker, merupakan perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan.
(2)Polteknaker berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. BABI KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 411);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019; Menetapkan Pasa13

(1)Polteknaker mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat eli bidang ketenagakerjaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polteknaker menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang ketenagakerjaan;
2. b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang ketenagakerjaan;
3. c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyaraka t;
4. d.pelaksanaan pembinaan sivitas akadernika dan hubungan alumni;
5. e.pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
6. f.pelaksanaan administrasi akadernik, kernahasiswaan, dan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, magang, praktek kerja lapangan dan penempatan kerja;
7. g.pengelolaan laboratorium/ uiorkshop dan sarana, prasarana penunjang lainnya;
  1. 1.pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
8. j.pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

Pasal 2

(1)Pembinaan teknis akademik Polteknaker dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2)Pembinaan teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa16
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, direktur dibantu oleh 3 (tiga)pernbantu direktur yang bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal 5

Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan rnemimpinPolteknaker. 8agian Kedua Direktur dan Pernbantu Direktur Polteknaker, terdiri atas:

a.direktur dan pembantu direktur;
b.senat;
c.satuan penjaminan mutu;
d.satuan pengawas internal;
e.subbagian adrninistrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sarna;
f.subbagian umum dan keuangan;
g.program studi;
h.unit penelitian dan pengabdian kepada rnasyarakat;
1. 1.unit penunjang; dan J. kelompokjabatan fungsional.

Pasal 4

k.pelaksanaan pengawasan internal; dan
1. 1.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur dalarn memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjarninan mutu.
(2)Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan rnernbantu Direktur dalam rnemimpin administrasi urnum, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3)Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2)huruf c merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin kemahasiswaan, hubungan alumni, hubungan masyarakat dan kerja sarna.
(2)Pembantu direktur, terdiri atas:
1. a.pernbantu direktur bidang akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
2. b.pembantu direktur bidang umum dan keuangan, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
3. c.pernbantu direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sarna, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 10

(1)Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 9

(1)Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjarmnan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
(2)Satuan pengawas internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan penjaminan mutu dan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta Polteknaker.
(1)Senat merupakan unsur penyusun kebijakan akademik Polteknaker yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Polteknaker.

Pasal 13

Subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf f mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penatausahaan barang milik negara, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan sistem informasi.

Pasal 12

(1)Subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang umum dan keuangan.
(2)Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa pendirian Politeknik Ketenagakerjaan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/483/M.KT.01/2017 tanggal 22 September 2017; Politeknikpenyelenggaraanuntukb. bahwa
a.bahwa untuk meningkatkan kuali tas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis, perlu mendirikan Politeknik Ketenagakerj aan; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINANI

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan (Berita NegaraTahun 2015 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan; Mengingat

Pasal 1

(1)Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polteknaker, merupakan perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan.
(2)Polteknaker berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. BABI KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 411);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019; Menetapkan Pasa13

(1)Polteknaker mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat eli bidang ketenagakerjaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polteknaker menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang ketenagakerjaan;
2. b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang ketenagakerjaan;
3. c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyaraka t;
4. d.pelaksanaan pembinaan sivitas akadernika dan hubungan alumni;
5. e.pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
6. f.pelaksanaan administrasi akadernik, kernahasiswaan, dan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, magang, praktek kerja lapangan dan penempatan kerja;
7. g.pengelolaan laboratorium/ uiorkshop dan sarana, prasarana penunjang lainnya;
  1. 1.pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
8. j.pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

Pasal 2

(1)Pembinaan teknis akademik Polteknaker dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2)Pembinaan teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa16
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, direktur dibantu oleh 3 (tiga)pernbantu direktur yang bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal 5

Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan rnemimpinPolteknaker. 8agian Kedua Direktur dan Pernbantu Direktur Polteknaker, terdiri atas:

a.direktur dan pembantu direktur;
b.senat;
c.satuan penjaminan mutu;
d.satuan pengawas internal;
e.subbagian adrninistrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sarna;
f.subbagian umum dan keuangan;
g.program studi;
h.unit penelitian dan pengabdian kepada rnasyarakat;
1. 1.unit penunjang; dan J. kelompokjabatan fungsional.

Pasal 4

k.pelaksanaan pengawasan internal; dan
1. 1.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur dalarn memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjarninan mutu.
(2)Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan rnernbantu Direktur dalam rnemimpin administrasi urnum, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3)Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2)huruf c merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin kemahasiswaan, hubungan alumni, hubungan masyarakat dan kerja sarna.
(2)Pembantu direktur, terdiri atas:
1. a.pernbantu direktur bidang akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
2. b.pembantu direktur bidang umum dan keuangan, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
3. c.pernbantu direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sarna, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 10

(1)Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 9

(1)Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjarmnan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
(2)Satuan pengawas internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan penjaminan mutu dan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta Polteknaker.
(1)Senat merupakan unsur penyusun kebijakan akademik Polteknaker yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Polteknaker.

Pasal 13

Pasal 12

(1)Subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang umum dan keuangan.
(2)Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015