DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah di Kementerian Ketenagakerjaan; Menimbang : a. bahwa dengan perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.ll/MEN/X/20ll tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dilakukan penyempurnaan; MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TATANASKAHDINASDl KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN TENTANG NOMOR17 TAHUN2015 PERATURANMENTERlKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALINAN I

7.Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
6.Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang menggambarkan bentuk redaksional, termasuk tata letak dan penggunaan lambang, logo, kop naskah dinas, dan cap dinas.
5.Cap Oinas adalah cap untuk mengetahui identitas jabatan atau unit orgamsasi
4.Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh unit Kementerian Ketenagakerjaan dengan pihak lain di luar Kementerian Ketenagakerjaan.
3.Komunikasi intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
2.Tata Naskah Oinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
1.Naskah Oinas adalah semua informasi tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Oinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
21.Pencatat Surat adalah petugas yang melakukan pencatatan formulir- formulir dalam proses naskah dinas.
20.Unit Tata Usaha Pengolah yang selanjutnya disingkat UTUP, adalah unit tata usaha Eselon II Pusat, Eselon III Pusat dan Unit Pelaksana Teknis yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas, khususnya dalam penyampaian, pengendalian, penyimpanan, pelayanan permintaan naskah dinas ke unit tata usaha pengolah.
19.Unit Tata Usaha yang selanjutnya disingkat UTU, adalah unit kearsipan tingkat Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan unit kerja masing-rnasing.
18.Unit Pengolah (UP) adalah unit organisasi pelaksana yang diserahi pimpinan pengolah untuk menangani, melaksanakan suatu kegiatan, menyelesaikan suatu kegiatan teknis administrasi dan teknis operasional serta melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan naskah dinas, khususnya dalam proses penciptaan naskah din as ke Unit Tata Usaha Pengolah.
17.Stempel Paraf adalah sarana tempat membubuhkan paraf pejabat/petugas terkait dalam pimpinan, sebagai tanda bahwa naskah dinas tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran materinya.
16.Pengelolaan naskah dinas adalah proses kegiatan naskah dinas sejak diterima, diarahkan, dicatat di Induk Tata Usaha atau Unit Tata Usaha sampai dengan diterima di Unit Pengelola dan dikirim ke tujuan. Kernenterianidentitassebagai15. Logo adalah gambar /huruf Ketenagakerj aan.
14.Lembar Pengantar Rahasia adalah formulir yang dipergunakan untuk mencatat naskah din as yang bersifat rahasia.
13.Lembar Pengantar Kolektif adalah formulir yang dipergunakan untuk mencatat dan penyampaian naskah dinas biasa secara kolektif.
12.Lembar Pengantar Biasa adalah formulir yang dipergunakan untuk pencatatan dan penyampaian naskah dinas biasa.
11.Lembar Disposisi adalah formulir pencatatan yang dipergunakan sebagai alat penerus proscs /tindak lanjut dari pimpinan kepada unit pengolah naskah dinas.
10.Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Kop Naskah Dinas adalah bagian atas kepala surat yang terdiri dari logo Kementerian Ketenagakerjaan, nama dan alamat instansi yang meliputi jalan, nomor, kode pos, nomor telepon, faksimili, e-mail, dan website.
8.Kode Klasifikasi adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah dinas berdasarkan sistem tata berkas di lingkungan Kementerian Ketenagakerj aan. Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.sarana dan prasarana pengelolaan naskah dinas;
b.sifat dan jenis naskah dinas;
c.penyusunan naskah dinas;
d.organisasi pengelolaan naskah dinas;
e.prosedur pengurusan naskah dinas; dan
f.pembinaan pengelolaan naskah dinas.

BAB I

KETENTUANUMUM KEMENTERIAN01OINASTATA NASKAH KETENAGAKERJAAN.

Pasal 5

Tata Naskah Dinas ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola tata naskah dinas di Kementerian.

a.efektifdan efisien;
b.pembakuan;
c.pertanggungjawaban;
d.keterkaitan;
e.kecepatan dan ketepatan; dan
f.keamanan.

BAB III

MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP Pengelolaantata naskah dinas di Kementerian berasaskan:

Pasal 2

BAB II ASASPENGELOLAAN

BAB II

ASASPENGELOLAAN

Pasal 3

25.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksankan tugas teknis operasional tertentu dan Zatau tugas teknis penunjang Kementerian.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
23.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
22.Caraka adalah petugas pengirim dan pengambil naskah dinas. Penyusunan naskah dinas dilakukan melalui tahapan kegiatan:

a.penelitian;
b.penelaahan;
c.pengetikan;
d.pembubuhan paraf;
e.penandatanganan;
f.penomoran;
g.pemberian cap dinas;
h.penggandaan;
1. 1.penyampulan; dan BABVI PENYUSUNANNASKAHDINAS Jenis naskah dinas terdiri dari:
a.Instruksi;
b.Surat Edaran;
c.Surat Perintah;
d.Surat Dinas;
e.Nota Dinas;
f.Memorandum;
g.Surat Undangan;
h.Surat Perjanjian Kerja Sarna;
1. 1.Surat Kuasa; J. Berita Acara;
k.Surat Keterangan;
1. 1.Surat Pengantar;
m.Pengumuman;
n.Surat Pernyataan; dan
o.Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 8

Sifat naskah dinas ditentukan sebagai berikut:

a.keaslian;
b.kearnanan;
c.kecepatan penyarnpaian; dan
d.kecepatan pemrosesan.

Pasal 7

BABV SIFAT DANJENIS NASKAHDINAS

Pasal 9

Sarana dan prasarana pengelolaan naskah dinas meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, baik manual maupun elektronik.

Pasal 6

Organisasi pengelolaan naskah din as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut:

a.Induk Tata Usaha (ITU),merupakan Unit pengelolaan naskah dinas tingkat Kementerian yang berkedudukan di Biro Umum Sekretariat Jenderal;
b.UTU merupakan Unit pengelolaan naskah yang berada pada setiap Unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
c.UTUPberkedudukan pada setiap Unit Eselon II dan UPT;

Pasal 14

Organisasi pengelolaan naskah dinas berada di unit organisasi yang mempunyai fungsi kesekretariatan dan ketatausahaan sebagaimana ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja Kementerian.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

7.Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
6.Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang menggambarkan bentuk redaksional, termasuk tata letak dan penggunaan lambang, logo, kop naskah dinas, dan cap dinas.
5.Cap Oinas adalah cap untuk mengetahui identitas jabatan atau unit orgamsasi
4.Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh unit Kementerian Ketenagakerjaan dengan pihak lain di luar Kementerian Ketenagakerjaan.
3.Komunikasi intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
2.Tata Naskah Oinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
1.Naskah Oinas adalah semua informasi tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Oinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
21.Pencatat Surat adalah petugas yang melakukan pencatatan formulir- formulir dalam proses naskah dinas.
20.Unit Tata Usaha Pengolah yang selanjutnya disingkat UTUP, adalah unit tata usaha Eselon II Pusat, Eselon III Pusat dan Unit Pelaksana Teknis yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas, khususnya dalam penyampaian, pengendalian, penyimpanan, pelayanan permintaan naskah dinas ke unit tata usaha pengolah.
19.Unit Tata Usaha yang selanjutnya disingkat UTU, adalah unit kearsipan tingkat Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan unit kerja masing-rnasing.
18.Unit Pengolah (UP) adalah unit organisasi pelaksana yang diserahi pimpinan pengolah untuk menangani, melaksanakan suatu kegiatan, menyelesaikan suatu kegiatan teknis administrasi dan teknis operasional serta melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan naskah dinas, khususnya dalam proses penciptaan naskah din as ke Unit Tata Usaha Pengolah.
17.Stempel Paraf adalah sarana tempat membubuhkan paraf pejabat/petugas terkait dalam pimpinan, sebagai tanda bahwa naskah dinas tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran materinya.
16.Pengelolaan naskah dinas adalah proses kegiatan naskah dinas sejak diterima, diarahkan, dicatat di Induk Tata Usaha atau Unit Tata Usaha sampai dengan diterima di Unit Pengelola dan dikirim ke tujuan. Kernenterianidentitassebagai15. Logo adalah gambar /huruf Ketenagakerj aan.
14.Lembar Pengantar Rahasia adalah formulir yang dipergunakan untuk mencatat naskah din as yang bersifat rahasia.
13.Lembar Pengantar Kolektif adalah formulir yang dipergunakan untuk mencatat dan penyampaian naskah dinas biasa secara kolektif.
12.Lembar Pengantar Biasa adalah formulir yang dipergunakan untuk pencatatan dan penyampaian naskah dinas biasa.
11.Lembar Disposisi adalah formulir pencatatan yang dipergunakan sebagai alat penerus proscs /tindak lanjut dari pimpinan kepada unit pengolah naskah dinas.
10.Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Kop Naskah Dinas adalah bagian atas kepala surat yang terdiri dari logo Kementerian Ketenagakerjaan, nama dan alamat instansi yang meliputi jalan, nomor, kode pos, nomor telepon, faksimili, e-mail, dan website.
8.Kode Klasifikasi adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah dinas berdasarkan sistem tata berkas di lingkungan Kementerian Ketenagakerj aan. Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.sarana dan prasarana pengelolaan naskah dinas;
b.sifat dan jenis naskah dinas;
c.penyusunan naskah dinas;
d.organisasi pengelolaan naskah dinas;
e.prosedur pengurusan naskah dinas; dan
f.pembinaan pengelolaan naskah dinas.

BAB I

KETENTUANUMUM KEMENTERIAN01OINASTATA NASKAH KETENAGAKERJAAN.

Pasal 5

Tata Naskah Dinas ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola tata naskah dinas di Kementerian.

a.efektifdan efisien;
b.pembakuan;
c.pertanggungjawaban;
d.keterkaitan;
e.kecepatan dan ketepatan; dan
f.keamanan.

BAB III

MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP Pengelolaantata naskah dinas di Kementerian berasaskan:

Pasal 2

BAB II ASASPENGELOLAAN

BAB II

ASASPENGELOLAAN

Pasal 3

25.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksankan tugas teknis operasional tertentu dan Zatau tugas teknis penunjang Kementerian.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
23.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
22.Caraka adalah petugas pengirim dan pengambil naskah dinas. Penyusunan naskah dinas dilakukan melalui tahapan kegiatan:

a.penelitian;
b.penelaahan;
c.pengetikan;
d.pembubuhan paraf;
e.penandatanganan;
f.penomoran;
g.pemberian cap dinas;
h.penggandaan;
1. 1.penyampulan; dan BABVI PENYUSUNANNASKAHDINAS Jenis naskah dinas terdiri dari:
a.Instruksi;
b.Surat Edaran;
c.Surat Perintah;
d.Surat Dinas;
e.Nota Dinas;
f.Memorandum;
g.Surat Undangan;
h.Surat Perjanjian Kerja Sarna;
1. 1.Surat Kuasa; J. Berita Acara;
k.Surat Keterangan;
1. 1.Surat Pengantar;
m.Pengumuman;
n.Surat Pernyataan; dan
o.Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 8

Sifat naskah dinas ditentukan sebagai berikut:

a.keaslian;
b.kearnanan;
c.kecepatan penyarnpaian; dan
d.kecepatan pemrosesan.

Pasal 7

BABV SIFAT DANJENIS NASKAHDINAS

Pasal 9

Sarana dan prasarana pengelolaan naskah dinas meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, baik manual maupun elektronik.

Pasal 6

Organisasi pengelolaan naskah din as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut:

a.Induk Tata Usaha (ITU),merupakan Unit pengelolaan naskah dinas tingkat Kementerian yang berkedudukan di Biro Umum Sekretariat Jenderal;
b.UTU merupakan Unit pengelolaan naskah yang berada pada setiap Unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
c.UTUPberkedudukan pada setiap Unit Eselon II dan UPT;

Pasal 14

Organisasi pengelolaan naskah dinas berada di unit organisasi yang mempunyai fungsi kesekretariatan dan ketatausahaan sebagaimana ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja Kementerian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM KEMENTERIAN01OINASTATA NASKAH KETENAGAKERJAAN.

Pasal 5

Pasal 4

MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP Pengelolaantata naskah dinas di Kementerian berasaskan:

Pasal 2

ASASPENGELOLAAN

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 6

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM KEMENTERIAN01OINASTATA NASKAH KETENAGAKERJAAN.

Pasal 5

Pasal 4

MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP Pengelolaantata naskah dinas di Kementerian berasaskan:

Pasal 2

ASASPENGELOLAAN

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 6

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019