Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJMN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
750);
Menetapkan keseluruhan kegiatan mcliput i kebijakan , pcrnbinaan, dan pengclolaan Naskah Dinas dalam suatu Sistem Kearsipan Kementcrian yang didukung olch sumbcr daya manusia, prasarana clan sarana, scrta surnbcr daya lainnya.
adalahDinasNaskahTataPenyclcnggaraan3. Pa sal 1 Dalarn Pcrat uran Mcntcri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUAN UMUM sebagian materi Naskah Dinas melalui pernvat aan ralat dalam Naskah Dinas ycmg bani.
identitasscbagaigambar/hurufadaluhLo0ob16. dengan kctcntuan pcraturan pcrunclang-undangan. dituangkan dalam gambar burung garuda se s uui ncgara yangsimbol15. Larnbu ng Negara ada lah Naskah Dinas yang me n unj ukka n ja batan at au nama Kerncnterian yang dite mpatkun di bagian atas sarnpul Naskuh Di na s. Dirias diciptakan di Kcmeriterian.
dan tanggung jawab kcdinasan pada jabatannya. mcnanclatangani Nask ah Di na s sesua i dengan tugas
pclu k san aan fungsi, tugas, clan tanggung jawab clalarno tori t asclankcrnandirianmcrnpunvar Di na s khususnya dala m proses periciptaan Na skah Dinas ke Unit Tata Usaha Pengolah.
masmg-masmgJcnclcral clan olch bagian umurn dilaksanakan oleh Biro Urn urn untuk Sekretarial van°. badalah Unit Kcarsipan tingkat Esclon
tingkat Kcmcntcrian, bcrkecludukan di Sekrctariat tanggung jawab dalam pcnyclcnggaraan t at.a kcarsipan Keursipan.
untuktern patsara naParaf adaluh19. Stempel - J -
( 1) meliputi:
BAB I
BAB II PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pcdoman dalam penyelcnggaraan Tata Naskah Dinas clan pelaksanaan e-office di Kernenterian.
BAB II
urusan pemerintahan di bidang ketenagakcrjaan. menvelcnaaarakan - bbmenteri yangadalah28. Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerj aan. yangkcmcnterianadalah27. Kcrncntcrian Kernen terian. pen unjangteknistugasdan/atautertentu
cl. bcrita acara;
J. sambutan tert ulis mcnteri;
I. surat perjulurian clinas;
adrni nist rasiproscduropcrasionalstandarc. pclaksanaan/ pctunjukpcdoman/pelunjuk tcknis; b.
Penyelenggaran Tata Naskuh Dinas ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejuk Perut uran Mcnteri ini diundangkan. Pasalb BAB IV J-(ETENTUAN PENUTUP Pclaksanaan e-office di Kemcn tcria n dilakukan paling lama 6 (cnam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB IV
office di Kernen terian. Pelaksariaan e-office di Kcmcntcrian menjadi tanggung jawab:
BAB III PELAKSANAAN e-office
Naskah Dinas clcktronik.s. Iorrnulir: clanr. q. la po ran; telaahan staf: p. piagam pcnghargaan: b h b ' o. surat tancla tarnat pclat ihan ;n.
BAB III
Peraturan Menter: 1111 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pada saat Pcraturan Menteri ini mulai bcrlak u, Peraturan Mcntcri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2015 ten tang Tata Na skah Dinas di Kcmenterian Ketenagakcrjaan Republik Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Ta h un 2015 Nomor 1046), die a but clan dinyatakan tidak berlaku. -...L......-t":t1-~;wr. AN, SH --- ~o . 1 9600324 1 98903 1 00 1 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA IRO HUKUM, SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 345 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUSLIK INDONESIA Diudangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2019 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUSLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri iru dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN BAB I JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di Kementerian yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
1) Pengertian Peraturan merupakan Naskah Dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok yang dibuat dan ditetapkan oleh Menteri. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani peraturan adalah Menteri. 3) Susunan a) Judul
b) Pembukaan Pembukaan terdiri atas:
(a) konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan; (b) pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya; (c) pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan; (d) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian; dan (e) tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(a) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan; (b) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi; (c) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya; (d) peraturan perundang-undangan perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (); dan (e) tiap-tiap dasar hukum diawali dengan angka bilangan (1., 2., dst.) dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(a) kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin; (b) kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:); dan (c) judul peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. c) Batang Tubuh Batang tubuh peraturan terdiri atas:
(a) ketentuan umum; (b) materi pokok yang diatur; (c) ketentuan sanksi (jika diperlukan); (d) ketentuan peralihan (jika diperlukan); (e) ketentuan penutup; dan (f) lampiran (jika diperlukan). d) Kaki Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah, terdiri atas:
Sebelum peraturan ditetapkan oleh Menteri, harus mendapatkan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian. 4) Pengabsahan a) Pengabsahan merupakan pernyataan bahwa peraturan yang telah diundangkan, dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata “salinan sesuai dengan aslinya” serta dibubuhi tanda tangan kepala unit kerja yang mempunyai fungsi hukum dan cap dinas Kementerian. 5) Distribusi Peraturan yang telah diundangkan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian dengan menggunakan buku ekspedisi untuk pendistribusian di Kementerian dan surat pengantar untuk pendistribusian ke luar Kementerian. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli peraturan yang ditandatangani harus disimpan sebagai pertinggal di unit kerja yang mempunyai fungsi hukum. FORMAT PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR … TAHUN … TENTANG ………………………………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………;
Mengingat : 1. Undang-Undang …………..………………………..……….. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) ;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …………….., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … ) ;
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………. ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG …… Lambang Negara Ukuran: Height: 0,95 inchi (2,41 cm) Weight: 0,94 inchi (2,39 cm) Skala 94% Skala Height: 97% Weight: 96% Pengaturan per page: - Jenis Huruf Bookman Old Style dengan ukuran font 12 tanpa bold. - Halaman kesatu diatur dengan margin top 8 cm, bottom 2,5 cm, left 2,5 cm, right 2,5 cm dan left 3 cm, dan pada halaman kedua dan seterusnya diatur dengan margin margin top 8 cm, bottom 2,5 cm, left 2,5 cm, right 2,5 cm dan left 3 cm. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul peraturan ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Peraturan Jarak antara konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” 1 Enter 0 pt Memuat peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar ditetapkan nya Peraturan Judul Peraturan diakhiri dengan tanda baca titik (.) Jarak pergantian antar nomor / huruf adalah Line Spacing 1,5 dengan 0 pt Line Spacing 1,5 0 pt pada tiap baris 1 Enter 1 Enter 2 Enter Jarak antara Diktum Mengingat dengan Memutuska n 1 Enter BAB I …
BAB I
… BAB II … Pasal ... … BAB III … Pasal … Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di ……………… pada tanggal ……………….. MENTERI KETENAGAKERJAAN Tanda tangan 3 Enter NAMA PEJABAT Diundangkan di …………. pada tanggal ……………… DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan 3 Enter NAMA PEMANGKU JABATAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
Angka untuk halaman dengan font Bookman Old Style, ukuran 12 tanpa bold Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkanLine Spacing 1,5 spasi 0 pt Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal penandatang anan Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Memuat tentang pengundangan dan ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang- Undangan Kemenkumham 1 Enter 1 Enter 1 Enter 2 Enter 2 Enter
1) Pengertian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOPAP merupakan Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 2) Tujuan SOPAP bertujuan untuk: a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk; b) memudahkan pekerjaan; c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan SOPAP ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kepala unit pelaksana teknis pusat. 4) Susunan a) Halaman Judul Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul muka sebuah SOPAP. Halaman judul ini berisi informasi mengenai:
b) Keputusan Pimpinan Keputusan pimpinan tentang penetapan SOPAP merupakan landasan kekuatan mengikat suatu SOPAP. Keputusan pimpinan diletakkan setelah halaman judul. c) Daftar Isi SOPAP Daftar isi dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian tertentu dari SOPAP terkait. d) Penjelasan Singkat Penggunaan Materi penjelasan singkat penggunaan meliputi:
e) Bagian Identitas Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOPAP dapat dijelaskan sebagai berikut:
f) Bagian Flowchart Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan yang berisi:
Biasanya menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-;
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar input) dan output-nya;
g) Bagian Pendukung Bagian pendukung berisi uraian, keterangan atau contoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan. h) Distribusi SOPAP yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian SOPAP diikuti tindakan pengendalian dengan menggunakan buku ekspedisi. i) Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli SOPAP yang ditandatangani harus disimpan sebagai pertinggal di unit kerja yang mempunyai fungsi ketatalaksanaan. FORMAT HALAMAN SOPAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT JENDERAL 2018 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, 12950 BAGIAN IDENTITAS SOPAP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT NO SOP … TAHUN … TANGGAL PENGESAHAN … TANGGAL REVISI … DISAHKAN OLEH Kepala Biro Humas, Nama Lengkap NAMA SOP Penyajian Informasi Publik DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
PPD Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelengkapan Waktu Output
1) Pengertian Surat Edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani Surat Edaran adalah Menteri dan dapat dilimpahkan ke pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat edaran terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran berisi informasi utama yang akan disampaikan dalam Surat Edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak. c) Kaki Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan bawah, terdiri atas:
4) Distribusi Surat Edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman. Penyampaian Surat Edaran diikuti tindakan pengendalian dengan menggunakan buku ekspedisi. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli Surat Edaran yang ditandatangani harus disimpan sebagai pertinggal di unit kerja pengusul sesuai fungsi materi Surat Edaran tersebut. FORMAT SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN Yth. Para Gubernur di seluruh Indonesia 17 Mei 2018 SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M/70/HI.00/V/2018 TENTANG PELAKSANAAN CUTI BERSAMA PADA PERUSAHAAN Sehubungan dengan ditetapkannya Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-160/M.EKON/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tentang Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H, untuk efektivitas pelaksanaan cuti bersama pada perusahaan disampaikan penjelasan sebagai berikut:
Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan penjelasan ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara. Demikian Surat Edaran ini saya disampaikan. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih. Tembusan:
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri
1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa; 2) membentuk/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan 3) menetapkan pelimpahan wewenang.
1) Kepala Bagian kepala Keputusan terdiri atas: a) kop Keputusan yang ditandatangani Menteri menggunakan kop jabatan Menteri atau yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri menggunakan kop Kementerian tanpa alamat; b) kata Keputusan dan nama jabatan Menteri ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) nomor Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e) judul Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan f) nama jabatan Menteri ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). 2) Konsiderans Bagian konsiderans keputusan terdiri atas: a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan mengenai perlu ditetapkannya keputusan; dan b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 3) Diktum Bagian diktum Keputusan terdiri atas: a) diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital; b) materi muatan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan c) dalam keadaan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. 5) Kaki Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas: a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; b) jabatan Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya atas nama Menteri ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); c) tanda tangan Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya atas nama Menteri; dan d) nama lengkap Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya atas nama Menteri ditulis dengan huruf capital tanpa mencantumkan gelar.
1) unit yang mempunyai fungsi kepegawaian untuk keputusan bidang kepegawaian; dan 2) unit yang mempunyai fungsi hukum untuk keputusan bidang hukum. Jarak antara konsideran “Menimbang” dan “Mengingat” 1 Enter Memuat peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar ditetapkan nya Keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Jarak pergantian antar nomor/ huruf adalah 1,5 spasi dengan 0 pt Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan nya Keputusan Kota sesuai dengan alamat, beserta tanggal pembuatan Keputusan FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR … TAHUN … TENTANG ………………………………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ………………………………………………………………….;
Mengingat : 1. Undang-Undang ..........………..………………………..……….. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG …….. KESATU : ................................................................................................ KEDUA : ...........................………………………………………………………… KETIGA : ...........................………………………………………………………… KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ……………. pada tanggal …………….. MENTERI KETENAGAKERJAAN tanda tangan dan cap jabatan Menteri NAMA PEJABAT Lambang Negara Ukuran: Height: 0,95 inchi (2,41 cm) Weight: 0,94 inchi (2,39 cm) Skala 94% Skala Height: 97% Weight: 96% Lambang Negara dan nama jabatan Menteri Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital 2 Enter 1 Enter 1 Enter 1 Enter 3 Enter tanda tangan dan cap jabatan Menteri 3 Enter FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR .... TAHUN ... TENTANG ... SUSUNAN KEANGGOTAAN NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
Urutan halaman mengikuti batang tubuh
1) Kepala Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri atas: a) kop surat perintah/surat tugas berupa kop dinas unit kerja; b) kata surat perintah/surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan c) nomor, ditulis dengan huruf kapital dan berada di bawah tulisan surat perintah/surat tugas. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perintah/surat tugas terdiri atas: a) konsiderans dimulai dengan kata Menimbang yang berada pada sisi kiri margin dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:); b) Menimbang memuat pokok pikiran ditetapkannya surat perintah/surat tugas; c) tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) dasar, memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah/surat tugas dituliskan sejajar dengan kata menimbang dengan tanda baca titik dua (:) diawali dengan angka bilangan (1., 2., dst.) dan diakhiri dengan tanda baca titik koma; d) diktum dimulai dengan kata memberi perintah/surat tugas, ditulis dengan huruf awal kapital secara simetris dengan tanda baca titik dua (:); e) diikuti kata kepada dengan tanda baca titik dua (:) di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; dan f) di bawah kata kepada ditulis kata untuk dengan tanda baca titik dua (:) yang berisi tentang hal yang harus dilaksanakan. 3) Kaki Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah terdiri atas: a) tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas; b) nama jabatan pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); c) tanda tangan pejabat yang memberi perintah; d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata; e) Nomor Induk Pegawai (NIP); f) cap dinas unit kerja; g) tembusan berada pada sisi kiri bawah margin dan diikuti tanda baca titik dua (:).
1) Surat perintah/surat tugas disampaikan kepada yang mendapat perintah. 2) Tembusan surat perintah/surat tugas disampaikan kepada unit kerja/lembaga yang terkait. 3) Pendistribusian surat perintah/surat tugas diikuti tindakan pengendalian dengan menggunakan buku ekspedisi untuk pendistribusian di Kementerian dan surat pengantar untuk pendistribusian ke luar Kementerian.
1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. 2) Dalam hal tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, dan keterangan. 3) Lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf awal kapital yang diletakkan di sebelah tengah (rata kiri) tanpa diakhiri tanda baca, sedangkan judul lampiran di atas kolom ditulis dengan huruf kapital semua, rata tengah secara simetris tanpa diakhiri dengan tanda baca. 4) Surat perintah/surat tugas dapat juga ditetapkan oleh pimpinan unit kerja lain. 5) Surat perintah/surat tugas tidak berlaku lagi setelah perintah/tugas selesai dilaksanakan. 6) Pada butir ”Untuk” perlu ada penjelasan tentang pembiayaan yang ditimbulkan atas dikeluarkannya surat perintah/surat tugas tersebut. FORMAT SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR 1/11/DL.05/X/2018 Menimbang : a. bahwa ................................................................;
Dasar : 1. ............................................................................;
Memerintahkan/Menugaskan: Kepada : 1. nama : ........................... NIP : ........................... pangkat, gol. ruang : ........................... jabatan : ...........................
NIP : ........................... pangkat, gol. ruang : ........................... jabatan : ........................... Untuk : 1. ..........................................................................;
Nama tempat, tanggal Nama jabatan, Nama Lengkap NIP Tembusan (apabila ada)
dst. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Kop Unit Organisasi Memuat dasar ditetapkannya Surat Perintah/Surat Tugas Kota sesuai alamat unit pengolah dan tanggal penandatanganan Daftar nama pegawai yang menerima perintah/tugas Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital FORMAT SURAT TUGAS DENGAN LAMPIRAN SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR 1/11/DL.05/X/2018 Menimbang: a. bahwa ................................................................;
Dasar : 1. .............................................................................;
Memerintahkan/Menugaskan: Kepada : nama-nama terlampir. Untuk : 1. ...........................................................................;
Nama tempat, tanggal Nama Jabatan, Ttd dan Cap Nama Lengkap NIP Tembusan (apabila ada)
dst. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Kop Unit Organisasi Memuat dasar ditetapkan nya Surat Perintah/ Surat Tugas Substansi arahan yang diperintahkan/ ditugaskan Nama-nama yang diberi perintah/ tugas (terlampir) Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Kota dan Tanggal FORMAT LAMPIRAN SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS Lampiran Surat Perintah/Surat Tugas Nomor : 1/11/DL.05/X/2018 Tanggal : ........................... DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERI PERINTAH/TUGAS NO NAMA NIP PANGKAT/ GOL.RUANG JABATAN KETERANGAN B. Naskah Dinas Korespondensi
1) Pengertian Nota dinas merupakan Naskah Dinas intern Kementerian yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang ditunjuk. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota dinas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Kepala UPTP. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Nota dinas terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. Antara tulisan tanggal pada batang tubuh dengan alinea pembuka pada batang tubuh disisipi garis penjang pemisah. c) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri atas:
4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Tembusan nota dinas ditujukan kepada pejabat di intern Kementerian. b) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan kode unit kerja, nomor urut nota dinas, kode klasifikasi arsip, bulan (ditulis angka romawi) dan tahun dibuatnya nota dinas. c) Nota dinas yang dibuat oleh pejabat dua tingkat di bawahnya, dibuat oleh pelaksana harian dan harus disertakan tembusan kepada pejabat yang memberi perintah untuk menjadi Plh. d) Nota dinas yang dikirim merupakan nota dinas yang tidak dibubuhi paraf koreksi. e) Nota dinas tidak menggunakan kop dengan gambar logo Kementerian melainkan kop nota dinas yang terdiri atas tulisan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan nama unit kerja. CONTOH KOP NOTA DINAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NAMA UNIT KERJA Arial Narrow 12 Arial Narrow 14 (Tebal) Border Width Pada Garis: 1 ½ pt Line Spacing: Single Spacing: Before & After masing-masing 6 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NAMA UNIT KERJA NOTA DINAS NOMOR 1/15/UM.00.05/VI/2018 Yth : : ………………………………………………………….. Dari : : ………………………………………………………….. Hal : : ………………………………………………………….. Tanggal : : ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap NIP Tembusan:
1) Pengertian Memorandum merupakan Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat kepada pejabat di bawahnya atau pegawai di Kementerian untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Memorandum ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Kepala UPTP. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Memorandum terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Memorandum terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. Antara tulisan Tanggal pada batang tubuh dengan alinea pembuka pada batang tubuh disisipi garis panjang pemisah. c) Kaki Bagian kaki Memorandum terdiri atas:
dan
4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Tembusan memorandum hanya ditujukan kepada pejabat di intern kementerian. b) Penomoran memorandum dilakukan dengan mencantumkan kode unit kerja, nomor urut memorandum, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun dibuatnya memorandum. c) Memorandum digunakan dari pimpinan atau atasan kepada bawahan atau staf di bawahnya. d) Format memorandum sama dengan format nota dinas. FORMAT MEMORANDUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NAMA UNIT KERJA MEMORANDUM NOMOR ………………… Yth : : ………………………………………………………….. Dari : : ………………………………………………………….. Hal : : ………………………………………………………….. Tanggal : : ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap NIP Tembusan:
1) Lembar disposisi merupakan sarana yang digunakan oleh pimpinan untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan baik struktural maupun fungsional dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses dan/atau menyelesaikan surat. 2) Lembar disposisi dimaksudkan agar pimpinan tidak menulis perintah/instruksinya pada surat. 3) Lembar disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan arsip. 4) Lembar disposisi dibuat dalam bentuk formulir dengan ukuran 21,5 cm x 16,5 cm (dua puluh satu koma lima dikali enam belas koma lima centi meter) (setengah halaman F4). 5) Setiap surat masuk yang diterima oleh unit pengolah (sentral arsip aktif setingkat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator) diberi lembar disposisi rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk unit pengolah dan satu lembar lagi untuk tujuan disposisi. 6) Lembar disposisi di unit pengolah disimpan di sentral arsip aktif untuk mengingatkan unit pengolah/pelaksana penerima disposisi bila waktu penyelesaian surat sudah berakhir. 7) Untuk format disposisi Pejabat Eselon I dan Eselon II lainnya menyesuaikan dengan format disposisi Sekretariat Jenderal. FORMAT LEMBAR DISPOSISI MENTERI MENTERI KETENAGAKERJAAN LEMBAR DISPOSISI Nomor Agenda : Tanggal Terima Surat : Asal Surat : Tanggal Surat : Hal : Nomor Surat : DITERUSKAN KEPADA: LAJUR DISPOSISI Catatan Menteri Ketenagakerjaan RI Nama Menteri Perhatian:
TembusanBiasaPenting / SegeraRahasia Sekretaris Jenderal Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dirjen Pembinaan Pengaw asan Ketenagakerjaan dan K3 Inspektur Jenderal Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Staf Khusus ... Kepala BNP2TKI Ketua BNSP Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Kepala Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan Kepala Bagian TU Pimpinan Kepala Sub Bagian TU Menteri Dipelajari/Dicermati Ditindaklanjuti Agar Dimonitor Dikoordinasikan Segera Buat Laporan Siapkan Bahan Bahas Dengan Saya Saran/Penjelasan Siapkan Jawaban Copy Untuk Saya Untuk Diketahui Dipedomani File/Simpan/Arsip Agendakan/Acarakan Mendampingi Menteri Mewakili Menteri FORMAT LEMBAR DISPOSISI PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI SEKRETARIS JENDERAL LEMBAR DISPOSISI Nomor Agenda : Tanggal Terima Surat : Asal Surat : Tanggal Surat : Hal : Nomor Surat : Disposisi Menteri: Kode Dismen: LAJUR DISPOSISI DISPOSISI: Sekretaris Jenderal, Nama Sekjen NIP Perhatian:
Lampiran: TembusanBiasaPenting / SegeraRahasia Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Inspektorat Jenderal Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kepala Biro Keuangan Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kepala Biro Hukum Kepala Biro Umum Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kepala Biro Hubungan Masyarakat Dipelajari/Dicermati Ditindaklanjuti Agar Dimonitor AsliCopyAdaTidak Ada Kepala Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan Kabag TU Pimpinan Kementerian Kasubbag TU Menteri Kasubbag Protokol Kasubbag TU Sekjen, SAM dan SKM ................................................................ Dikoordinasikan Segera Buat Laporan Siapkan Bahan Bahas Dengan Saya Saran/Penjelasan Siapkan Jawaban Copy Untuk Saya Dipedomani Untuk Diketahui File/Simpan/Arsip Agendakan/Acarakan Mendampingi Sekjen Mewakili Sekjen FORMAT LEMBAR DISPOSISI PEJABAT ESELON II KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI BIRO UMUM LEMBAR DISPOSISI Nomor Agenda : Tanggal Terima Surat : Asal Surat : Tanggal Surat : Hal : Nomor Surat : DITERUSKAN KEPADA LAJUR DISPOSISI DISPOSISI: Kepala Biro Umum, Nama Kepala Biro Umum NIP Perhatian:
TembusanBiasaPenting / SegeraRahasia Kabag Pengadaan Barang / Jasa Kabag TU Pimpinan Kementerian Bendahara ....................... Kabag Rumah Tangga, Persuratan dan Kearsipan Kementerian Dipelajari/Dicermati Ditindaklanjuti Agar Dimonitor Dikoordinasikan Segera Buat Laporan Siapkan Bahan Bahas Dengan Saya Saran/Penjelasan Siapkan Jawaban Copy Untuk Saya Dipedomani Untuk Diketahui File/Simpan/Arsip Agendakan/Acarakan Mendampingi Kepala Biro Mewakili Kepala Biro
1) Pengertian Surat undangan intern merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. 2) Kewenangan Surat undangan intern ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pengawas. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat undangan intern terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri atas:
c) Kaki Bagian kaki surat undangan intern terdiri atas nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat yang ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata, dan NIP. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Format surat undangan intern sama dengan format surat dinas. Bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat undangan intern dapat ditulis pada lembar lampiran surat. Pada kolom lampiran di bawah nomor surat ditulis jumlah lampirannya. Surat undangan yang tidak disertai dengan lampiran, di kepala surat tidak perlu dicantumkan kata lampiran. b) Lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf awal kapital yang diletakkan di sebelah tengah (rata kiri) tanpa diakhiri tanda baca, sedangkan judul lampiran di atas kolom ditulis dengan huruf awal kapital, rata tengah secara simetris tanpa diakhiri dengan tanda baca. FORMAT SURAT UNDANGAN INTERN Nomor : 1/02/UM.01.03/V/2018 15 Mei 2018 Sifat : Segera Lampiran : Satu lembar Hal : Undangan ……… Yth. …………………….. ………………………….. …………………………. di Jakarta …………………… (Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ….………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………...... ....................................................................................................................................................... hari, tanggal : …………….. pukul : …………….. tempat : …………….. acara : …………….. (diakhiri tanda baca titik (.)) …………………….( Alinea Penutup ) …………………………………………………………….. .................…………………………………………………………………………………………………………… …………....................................................................................................................................... Kepala Biro Umum, Tanda Tangan Nama Pejabat NIP Tembusan:
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN INTERN Lampiran Surat Undangan Nomor : ............ Tanggal : ……….. Daftar Nama Pejabat/Pegawai Yang Diundang
Catatan: Untuk pejabat struktural diisi dengan nama jabatan, sedangkan jabatan fungsional dan pelaksana disebutkan nama beserta jabatannya yang diapit dalam tanda kurung ().
1) Pengertian Surat dinas merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar organisasi Kementerian. 2) Wewenang Penandatanganan Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP). 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atas alinea pembuka, isi dan alinea penutup. c) Kaki Ketentuan pada bagian kaki surat dinas:
Setelah kata tembusan tidak boleh diikuti dengan kata yth. Pada daftar terakhir penerima tembusan tidak perlu ditambah kata arsip atau pertinggal.
4) Distribusi Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian, dengan menggunakan buku ekspedisi untuk pendistribusian di Kementerian dan surat pengantar untuk pendistribusian ke luar Kementerian. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas. b) Dalam penulisannya, nomor surat tidak diikuti dengan tanda titik ataupun tanda titik dan tanda hubung (.-). c) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya. d) Lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf awal kapital yang diletakkan di sebelah tengah (rata kiri) tanpa diakhiri tanda baca, sedangkan judul lampiran di atas kolom ditulis dengan huruf awal kapital, rata tengah secara simetris tanpa diakhiri dengan tanda baca. e) Penulisan jumlah pada lampiran ditulis dengan huruf, misalnya: Dua lembar. f) Surat yang tidak disertai dengan lampiran, di kepala surat tidak perlu dicantumkan kata lampiran. g) Hal, berisi informasi singkat pokok surat dinas yang ditulis dengan huruf kapital pada awal kata setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. h) Alamat surat dinas yang ditulis di bawah yth., tidak perlu ditulis lengkap, cukup nama kotanya saja. Alamat surat yang lengkap ditulis di amplop surat. i) Paragraf pembuka surat dapat menggunakan kalimat:
j) Tidak diperkenankan menggunakan kalimat seperti:
k) Paragraf penutup dapat menggunakan kalimat:
l) Tidak diperkenankan menggunakan kalimat:
m) Surat dinas yang dikirim adalah surat yang ditandatangani pejabat yang berwenang dan tidak ada paraf koreksi. n) Surat yang ada pembubuhan paraf koreksi diperlakukan sebagai pertinggal. o) Format surat dinas berlaku untuk dalam negeri dan luar negeri. FORMAT SURAT DINAS DITANDATANGANI MENTERI MENTERI KETENAGAKERJAAN Nomor : B-M/3/PK.02.01/V/2018 10 Mei 2018 Sifat : ....................................... Lampiran : ....................................... Hal : …………………………… Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta ............................................(Alinea Pembuka)............................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ...........................................(Alinea Isi)......................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..........................................(Alinea Penutup)................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Menteri Ketenagakerjaan Tanda tangan dan cap lambang negara Nama Menteri Tembusan:
SURAT DINAS BERBAHASA INGGRIS DITANDATANGANI MENTERI MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Ref. : B-M/206/PK.02.01/VIII/2018 9 th August 2018 Subject : Invitation For Bilateral Meeting On The Pilot Project Enclosure : Two Sets H.E. [Title] [Surname] Dear Excellency, ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………………… Sincerely Yours, Minister of Manpower Republic of Indonesia SURAT DINAS DITANDATANGANI SELAIN MENTERI (ATAS NAMA MENTERI, PEJABAT ESELON I, ESEON II, DAN ESELON III UPTP) Nomor : B-1/02/OT.04/IV/2018 17 April 2018 Sifat : ....................................... Lampiran : ....................................... Hal : …………………………… Yth. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ............................................(Alinea Pembuka)............................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ........................................(Alinea Isi)............................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ........................................(Alinea Penutup).................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap Nama Pejabat NIP Tembusan:
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id
1) Pengertian Surat undangan ekstern merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan di luar Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. 2) Kewenangan Surat undangan ekstern ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator UPTP. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri atas:
c) Kaki Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri atas nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata, tanda tangan, nama pejabat yang ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, dan NIP. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Format surat undangan ekstern sama dengan format surat dinas, bedanya pada surat undangan ekstern pada saat pihak yang diundang banyak, dapat ditulis pada lampiran tersendiri. b) Jika surat undangan ekstern disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya. apabila surat tidak disertai dengan lampiran, di kepala surat tidak perlu dicantumkan kata lampiran. c) Lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf awal kapital yang diletakkan di sebelah tengah (rata kiri) tanpa diakhiri tanda baca, sedangkan judul lampiran di atas kolom ditulis dengan huruf awal kapital, rata tengah secara simetris tanpa diakhiri dengan tanda baca. d) Alamat surat undangan ekstern yang ditulis di bawah yth. tidak perlu ditulis lengkap. Alamat surat yang lengkap ditulis di amplop surat. e) Bila yang diundang dalam jumlah banyak dan ada pada lampiran, setelah kata Yth. bisa diikuti dengan kata “(daftar terlampir)”, dan alamat bisa ditulis dengan “di Tempat”. f) Surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. SURAT UNDANGAN EKSTERN DITANDATANGANI MENTERI MENTERI KETENAGAKERJAAN Nomor : B.M/3/PK.02.01/V/2018 10 Mei 2018 Sifat : Biasa Lampiran : Satu lembar Hal : Rapat Koordinasi Perlindungan TKI di Kuwait Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta ............................................(Alinea Pembuka dan Isi) .................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. hari, tanggal : …………………. pukul : …………………. tempat : …………………. acara : …………………. (diakhiri tanda baca titik (.)) ............................................(Alinea Penutup) ………….................................. ................................................................................................................................. Menteri Ketenagakerjaan Tanda tangan dan cap lambang negara Nama Pejabat FORMAT SURAT UNDANGAN EKSTERN SELAIN MENTERI (ATAS NAMA MENTERI, PEJABAT ESELON I, ESELON II, DAN KEPALA UPTP) Nomor : 4/06/HI.04/V/2018 15 Mei 2018 Sifat : Biasa Lampiran : Satu lembar Hal : ……………… Yth. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta ............................................(Alinea Pembuka dan Isi) .................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. hari, tanggal : …………………. pukul : …………………. tempat : …………………. acara : …………………. (diakhiri tanda baca titik (.)) ............................................(Alinea Penutup) ………….................................. ............................................................................................................................. Direktur Jenderal PHI dan Jamsostek, Tanda tangan dan cap Nama Pejabat NIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Ext 600 Faksimile (021) 5213334, Laman: http://www.kemnaker.go.id FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN EKSTERN Lampiran Surat Nomor : ……….. Tanggal : ……….. Daftar Nama Pejabat/Pegawai Yang Diundang
Catatan: Untuk pejabat struktural diisi dengan nama jabatan, sedangkan jabatan fungsional dan pelaksana disebutkan nama beserta jabatannya yang diapit dalam tanda kurung (). FORMAT KARTU UNDANGAN EKSTERN MENTERI KETENAGAKERJAAN mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara PENGUKUHAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Tri Dharma Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan - Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan harap dibawa - Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Sdr. X (081..........) Pakaian: Pria : Wanita : Keterangan: Kertas Conqueror ukuran A5 (148 x 210 mm). Untuk alasan estetika, format Kop Jabatan Menteri dalam bentuk kartu undangan, sertifikat dan piagam penghargaan boleh diletakkan di tengah meskipun bukan bersifat arahan seperti halnya dalam Peraturan dan Keputusan C. Surat Keputusan Tim
dan
1) kop unit kerja masing-masing; 2) kata Keputusan dan nama jabatan Eselon I/Eselon II/Eselon III UPTP ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 3) nomor SK Tim ditulis dengan haruf kapital secara simetris; 4) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 5) judul SK Tim, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan 6) nama pejabat penandatangan ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
1) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya SK Tim; dan 2) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran SK Tim.
1) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital; dan 2) Materi muatan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital.
1) tempat dan tanggal penetapan SK Tim; 2) nama jabatan penandatangan ditulis dengan huruf kapital pada setiap kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); 3) tanda tangan; 4) nama lengkap penanda tangan ditulis dengan huruf kapital di awal kata; dan 5) NIP.
FORMAT SK TIM KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO UMUM NOMOR 1/02/KP.11.00/V/2018 TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE KEPEGAWAIAN BIRO UMUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian Biro Umum tahun 2018, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Database Kepegawaian Biro Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE KEPEGAWAIAN BIRO UMUM. KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Kepegawaian Biro Umum yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Umum ini. KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Biro Umum. KEEMPAT : Segala akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Biro Umum ini dibebankan pada DIPA Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran …. KELIMA : Keputusan Kepala Biro Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Kepala Biro Umum, (nama dan NIP) FORMAT SK TIM (LANJUTAN) Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum Nomor : 1/02/KP.11.00/V/2018 Tanggal : … Mei 2018 Tentang : Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Database Kepegawaian Biro Umum SUSUNAN KEANGGOTAAN NO. NAMA JABATAN/UNIT KERJA KEDUDUKAN DALAM TIM
Nama 4. Nama Judul dan nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca. D. Surat Perjanjian
1) Kesepahaman Bersama a) Pengertian Kesepahaman Bersama merupakan naskah kerja sama yang memuat ketentuan yang bersifat umum, meliputi lebih dari satu substansi/materi yang dikerjasamakan, berkesinambungan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama. b) Kewenangan Kesepahaman Bersama ditetapkan oleh Menteri. c) Susunan
(b) Hal yang dikerjasamakan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi/substansi yang dikerjasamakan; dan (c) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca titik.
(a) pernyataan waktu dan tempat penandatanganan, dengan memperhatikan: - pada pembukaan Kesepahaman Bersama sebelum nama jabatan penandatangan dicantumkan waktu dan tempat penandatanganan; - penulisan waktu dan tempat penandatangan ditulis dalam bentuk kalimat; - Pejabat penanda tangan, nama lengkap pejabat penanda tangan disertai gelar diletakkan lurus di sebelah kiri, diikuti dengan nama jabatan, nama dan alamat lembaga serta posisi perwakilannya dalam perjanjian; (b) pertimbangan, dengan memperhatikan: - pertimbangan memuat tentang uraian mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan/atau alasan kerjasama; - jika pertimbangan memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian; - tiap pokok pikiran diawali dengan huruf kapital yang dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma; (c) dasar hukum, dengan memperhatikan: - dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan dan atau pelaksanaan kerja sama; - jika jumlah peraturan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencatuman perlu memperhatikan urutan peraturan perundangan; (d) pernyataan Kesepahaman Bersama dirumuskan dengan suatu kalimat yang diakhiri dengan titik dua.
(b) Batang tubuh pada umumnya memuat substansi tujuan kerja sama; dan ruang lingkup.
(a) pengaturan lebih lanjut tentang hal yang belum diatur; (b) ketentuan penutup, berisi pernyataan autentikasi naskah kerja sama; (c) nama, jabatan, tanda tangan, dan cap resmi para pihak; dan (d) dalam naskah Kesepahaman Bersama antara pemerintah dalam negeri menggunakan meterai Rp6000,- (enam ribu rupiah). 2) Perjanjian Kerja Sama a) Pengertian Perjanjian Kerja Sama merupakan naskah kerja sama yang merupakan tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bersifat spesifik, konkrit dan terinci. b) Wewenang Pejabat penandatangan Perjanjian Kerja Sama adalah Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan bidang kerja sama yang dijenjangkan. c) Susunan
(a) judul naskah Perjanjian Kerja Sama memuat keterangan mengenai nama dan logo lembaga atau lambang negara yang bekerja sama, nomor, tahun penandatanganan, dan hal yang dikerjasamakan; (b) hal yang dikerjasamakan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi/substansi yang dikerjasamakan; dan (c) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca titik.
(a) pernyataan waktu dan tempat penandatanganan - pada pembukaan Perjanjian Kerja Sama sebelum nama jabatan penanda tangan dicantumkan waktu dan tempat penandatanganan; dan - penulisan waktu dan tempat penanda tangan ditulis dalam bentuk kalimat/huruf bukan angka. (b) pejabat penandatangan yaitu nama lengkap pejabat penanda tangan disertai gelar diletakkan lurus di sebelah kiri, diikuti dengan nama jabatan, nama dan (c) alamat lembaga serta posisi perwakilannya dalam perjanjian; (d) dasar hukum yaitu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama, maka Kesepahaman Bersama yang dijadikan dasar perjanjian kerja sama harus dicantumkan; dan (e) pernyataan Kesepahaman Bersama yaitu Pernyataan Kesepahaman Bersama untuk melakukan sesuatu kerja sama dirumuskan dengan suatu kalimat yang diakhiri dengan titik dua (:).
(b) Batang tubuh memuat substansi sebagai berikut: - ruang lingkup: ruang lingkup memuat tentang objek/bidang yang dikerjasamakan; lingkup kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup dalam kesepahaman bersama yang ditandatangani sebelumnya; dan lingkup kegiatan dijabarkan menjadi tahapan program tahunan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan. - tanggung jawab para pihak yang dirumuskan secara rinci berupa hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan; - unit kerja pelaksana yaitu unit yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan adalah unit kerja setingkat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan; - tata cara pelaksanaan kegiatan, pembiayaan kegiatan, dan pernyataan bahwa jadwal kerja akan dibuat sebagai lampiran dituangkan lebih lanjut dalam kerangka acuan kerja program tahunan yang ditandatangani oleh para pihak; - perubahan kerja sama berisi klausula yang bersifat antisipasi bila terjadi perubahan terhadap substansi yang dikerjasamakan; - masa berlaku dan berakhirnya kerja sama; - keadaan memaksa (force majeure); - merumuskan klausula dan waktu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana mestinya; - penyelesaian perselisihan; dan - berisi cara penyelesaian perselisihan terhadap perjanjian kerja sama.
(a) ketentuan penutup, berisi pernyataan autentikasi naskah kerja sama, rangkap 2 (dua) atau sejumlah pihak yang dikerjasamakan; Perjanjian antar para pihak yang mewakili pimpinan lembaga negara dengan BUMN/swasta menggunakan logo masing-masing dengan posisi logo lembaga yang mengajukan inisiatif diletakkan di sebelah kanan menghadap pembaca. FORMAT PERJANJIAN DALAM NEGERI MENGGUNAKAN LOGO NEGARA FORMAT PERJANJIAN DALAM NEGERI MENGGUNAKAN LOGO KEMENTERIAN
1) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Luar Negeri (MoU) ditetapkan oleh Menteri. 2) Susunan a) Judul
b) Pembukaan
“The first (mention the name of first party and the second (mention the name of second party) here in after referred to as the Parties”;
(a) Pertimbangan memuat tentang uraian mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan/atau alasan kerja sama; (b) Jika pertimbangan memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian; (c) Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf kapital yang dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
(a) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pelaksanaan kerja sama; (b) Jika jumlah peraturan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan urutan peraturan perundangan; (c) Untuk perjanjian dengan pihak luar negeri perlu dirumuskan klausula tentang kepatuhan para pihak pada hukum yang berlaku di suatu negara, dengan rumusan: “Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries”. c) Batang Tubuh
(a) tujuan kerja sama; (b) ruang lingkup; (c) ruang lingkup memuat tentang objek/bidang yang dikerjasamakan, yang dirumuskan secara umum. d) Penutup Bagian penutup berisi hal-hal sebagai berikut:
(a) pada penutup MoU sebelum nama jabatan penanda tangan dicantumkan waktu dan tempat penandatanganan; (b) penulisan waktu dan tempat penanda tangan ditulis dalam bentuk kalimat;
dan
3) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Naskah perjanjian luar negeri asli, yang telah ditandatangani, disimpan di unit kerja setingkat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai fungsi kerja sama luar negeri. b) Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan, unit kerja yang mempunyai fungsi kerja sama luar negeri (yang menyimpan naskah asli) menyampaikan kopi naskah kerja sama luar negeri dan rencana kerja (rencana pelaksanaan kegiatan kerja sama) kepada seluruh Pimpinan tinggi madya dan Pimpinan tinggi pratama yang terkait. c) Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan kerja sama, unit kerja yang mempunyai fungsi kerja sama luar negeri menyampaikan kopi naskah kerja sama luar negeri dan rencana kerja (rencana pelaksanaan kegiatan kerja sama) kepada unit kerja yang mempunyai tugas pengawasan intern. d) Perjanjian antar para pihak yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga negara menggunakan lambang negara dengan posisi di tengah secara simetris. e) Perjanjian antar para pihak yang mewakili pimpinan lembaga negara dengan BUMN/swasta menggunakan logo masing- masing dengan posisi logo lembaga yang mengajukan inisiatif diletakkan di sebelah kanan menghadap pembaca. FORMAT PERJANJIAN LUAR NEGERI (MoU) FORMAT MAP UNTUK NASKAH PERJANJIAN E. Surat Kuasa
1) kop Surat Kuasa terdiri atas kop unit kerja yang berlogo Kementerian, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) tulisan Surat Kuasa menggunakan huruf kapital berada simetris di bawah kop surat; dan 3) tulisan nomor menggunakan huruf kapital berada simetris di bawah tulisan Surat Kuasa.
FORMAT SURAT KUASA SURAT KUASA NOMOR …………… Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : …………………………………… Jabatan : …………………………………… Alamat : …………………………………… memberi kuasa kepada: Nama : …………………………………… Jabatan : …………………………………… Alamat : …………………………………… Untuk ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Ttd Meterai, Ttd dan cap Nama Lengkap Nama Lengkap NIP NIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id F. Berita Acara
1) kop Berita Acara terdiri kop unit kerja yang berlogo Kementerian, diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) judul Berita Acara menggunakan huruf kapital berada simetris di bawah kop; dan 3) nomor Berita Acara menggunakan huruf kapital berada simetris di bawah judul Berita Acara.
1) tulisan hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat Berita Acara; 2) substansi Berita Acara; 3) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan 4) penutup yang menerangkan bahwa Berita Acara ini dibuat dengan benar.
FORMAT BERITA ACARA BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF NOMOR 1/02/UM.00.04/VII/2018 Pada hari ini …. tanggal …. bulan …. tahun …. dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah …. ke Pusat Arsip (Records Center) Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan: Nama : ……………… Jabatan : ……………… NIP : ……………… Unit Kerja : ……………… dalam hal ini bertindak atas nama unit …….sebagai Pihak I Nama : ……………… Jabatan : ……………… NIP : ……………… Unit Kerja : ……………… dalam hal ini bertindak atas nama unit …….sebagai Pihak II Pihak I memindahkan arsip kepada Pihak II sebagai berikut:
Tempat, Pihak II Pihak I Nama Nama NIP NIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id G. Berita Faksimile
FORMAT BERITA FAKSIMILE BERITA FAKSIMILE NOMOR 1/15/KS.00.00/V/2018 Yth : Y.M. Duta Besar RI di … Dari : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Hal : Rencana Kunjungan Kerja Menteri Ketenagakerjaan RI ke … tanggal …s.d. … Tembusan : 1. Menteri Ketenagakerjaan
Dengan hormat diinformasikan kepada Y.M. Bapak Duta Besar RI di … bahwa ..…………………………………………………………………………………. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami ……………………………………………………………………………………………. Atas perhatian dan kerja sama Y.M. Bapak Duta Besar, kami ucapkan terima kasih. Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap NIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id
1) kop surat keterangan, terdiri atas kop unit kerja yang berlogo Kementerian diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) judul surat keterangan menggunakan huruf kapital berada simetris di bawah kop; dan 3) tulisan nomor menggunakan huruf kapital berada simetris di bawah judul surat keterangan.
1) Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut, dan NIP. 2) Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah. FORMAT SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG SURAT KETERANGAN NOMOR ………………. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : …………………………………… NIP : …………………………………… Jabatan : …………………………………… dengan ini menerangkan: Nama : …………………………………… NIP : …………………………………… Pangkat, golongan : …………………………………… Jabatan : …………………………………… dan seterusnya …………………………………………………………………………...................... ……………………………………………………………….……………..…............ ……………………………………………………………………...…………............ Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pejabat Pembuat Keterangan, Ttd dan cap Nama Lengkap NIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id FORMAT SURAT KETERANGAN TENTANG HAL/PERISTIWA SURAT KETERANGAN NOMOR ………………. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : ……………………………………………….. NIP : ……………………………………………….. Jabatan : ……………………………………………….. dengan ini menerangkan bahwa pada hari ….. tanggal ….. bulan ….. tahun telah terjadi hal/peristiwa................................................................................... …………………………………………………………….….…………………………… ………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………………..…………… …………………………………………………………............................... Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pejabat Pembuat Keterangan, Ttd dan cap Nama Lengkap NIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id
1) kop Surat Pengantar; 2) tanggal pembuatan; 3) nama jabatan/alamat yang dituju; 4) tulisan Surat Pengantar yang diletakkan secara simetris; dan 5) nomor.
1) nomor urut; 2) isi; 3) jumlah; dan 4) keterangan.
1) pengirim yang berada di sebelah kanan, meliputi: a) nama jabatan pembuat Surat Pengantar; b) tanda tangan; c) nama dan Nomor Induk Pegawai; dan d) cap dinas unit kerja. 2) penerima yang berada di sebelah kiri, meliputi: a) tanggal penerimaan; b) nama jabatan penerima; c) tanda tangan; d) nama dan Nomor Induk Pegawai; e) cap lembaga penerima; dan f) nomor telepon/faksimile.
FORMAT SURAT PENGANTAR KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id Yth. …………….. 22 Februari 2018 ………………….. di ……………….. SURAT PENGANTAR Nomor 1/03/PR.03.04/II/2018 No. Isi Jumlah Keterangan
Ttd & Cap Instansi Penerima: Ttd & Cap Dinas: Nomor Telepon: Kop Unit Organisasi Alamat tujuan surat Batang tubuh dalam bentuk kolom Nama jabatan dan nama lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata
1) kop Pengumuman terdiri atas kop unit kerja yang berlogo Kementerian, ditulis simetris menggunakan huruf kapital; 2) tulisan Pengumuman menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah kop; 3) tulisan nomor menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah tulisan Pengumuman; 4) kata tentang, dicantumkan di bawah tulisan nomor, menggunakan huruf kapital secara simetris; dan 5) rumusan judul Pengumuman, berada di bawah kata tentang menggunakan huruf kapital secara simetris.
1) alasan tentang perlunya dibuat Pengumuman; 2) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan Pengumuman; dan 3) pemberitahuan tentang hal tertentu.
1) tempat dan tanggal penetapan; 2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri tanda baca koma (,); 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata; 5) NIP; dan 6) cap dinas unit kerja. FORMAT PENGUMUMAN PENGUMUMAN NOMOR 1/4/UM.06.00/X/2018 TENTANG UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE-90 TAHUN 2018 Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-90 Tahun 2018 pada tanggal 28 Oktober 2018 yang pada tahun ini mengusung tema “Bangun Pemuda Satukan Indonesia”, dengan ini diumumkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan hal-hal di bawah ini:
Demikian Pengumuman ini saya sampaikan. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih. Jakarta, 23 Oktober 2018 Sekretaris Jenderal, Nama NIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id
1) Kop; 2) tulisan "NOTULA" diletakkan secara simetris dengan jarak 3 spasi di bawah Kop; 3) judul rapat ditulis di bawah kata "NOTULA" yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 4) nomor Notula ditulis simetris di bawah judul notula. Penomoran Notula merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Kementerian; 5) keterangan mengenai pelaksanaan rapat yang meliputi hari dan tanggal, waktu, tempat, pimpinan, agenda, peserta dan dasar nomor surat/undangan rapat.
1) Bagian pendahuluan Pendahuluan berisi pembukaan rapat oleh Pimpinan dan hal-hal yang disampaikan. 2) Bagian pelaksanaan rapat Berisi deskripsi mengenai dinamika yang terjadi dalam rapat yang meliputi pendapat, pertanyaan, jawaban, maupun sanggahan antarpeserta rapat. Pada akhir pelaksanaan rapat dilengkapi dengan kolom daftar peserta yang hadir. 3) Bagian simpulan Berisi mengenai kesepakatan, keputusan, maupun kesimpulan tindak lanjut yang dihasilkan dalam rapat. 4) Penutup Berisi kalimat penutup yang menyatakan waktu berakhirnya rapat.
FORMAT NOTULA NOTULA RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR 1/1/UM.03/V/2018 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id Hari/Tanggal : Kamis, 3 Mei 2018 Waktu : 14.00 – 16.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Tripartit Gedung Kemnaker Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan Pimpinan : Sekretaris Jenderal Agenda : 1. …
B. PELAKSANAAN RAPAT Agenda I : Progress Pengelolaan BMN
Daftar Peserta Rapat No. Nama Keterangan*) Hadir Tidak Hadir
2. Dst. *) Berilah tanda check list (√) sesuai keterangan - Bila mengenai rapat pengadaan barang dan jasa, kolom (3) dan (4) diganti kolom tanda tangan dan keterangan. Jakarta, 3 Mei 2018 Sekretaris Jenderal, (tanda tangan) Nama NIP Catatan: Bila konteksnya adalah rapat antar Kementerian, daftar peserta rapat dibuat secara terpisah.
1) lambang garuda; 2) judul sambutan Menteri; dan 3) tempat dan tanggal.
1) daftar pejabat yang diundang, yang diuurutkan dari jabatan yang tertinggi terlebih dahulu; dan 2) isi sambutan.
1) tanda tangan Menteri; dan 2) nama Menteri. FORMAT SAMBUTAN TERTULIS MENTERI MENTERI KETENAGAKERJAAN SAMBUTAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PADA ACARA/PERINGATAN ………………… DI ……………. (Tempat, tanggal, bulan, dan tahun) Yang terhormat
Saudara-saudara semua. Ucapan Salam Pembuka, (AlineaPembuka)…..…………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………......................... ............................................................................................................................ (Alinea Isi)………………………….....……………….............................. …………………………………………………………………………………………...….... ………………………………...................................................................................... (Alinea Penutup)………………………………………………….................. …………………………………………………………………………………………………....... ............................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………….. Ucapan Salam Penutup. Menteri Ketenagakerjaan Ttd dan cap Nama Menteri
1) kop Siaran Pers yang berisi logo dan tulisan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) judul Siaran Pers berada simetris menggunakan huruf kapital; 3) nomor berada simetris di bawah Siaran Pers menggunakan huruf kapital; 4) tentang, yang ditulis dengan huruf kapital; dan 5) judul yang ditulis di bawah nomor dan ditulis dengan huruf kapital.
1) Penanggung jawab yang ditulis di sebelah kanan bawah yang terdiri atas: a) nama unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan; b) tanda tangan pimpinan unit kerja; dan c) nama pimpinan unit kerja. 2) Nomor kontak informasi lebih lanjut yang meliputi: a) nama pejabat atau staf yang dapat dihubungi; dan b) nomor telepon yang dapat dihubungi. FORMAT SIARAN PERS SIARAN PERS NOMOR …… TENTANG ……………………………. Isi, yang berupa informasi dan kebijakan Kementerian yang harus diketahui oleh publik melalui pemberitaan media massa/elektronik…… ………………………….…………………………………………………………………….…. ………………………….………………………………………………………………... ……………………….……………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………………… Kepala Biro Humas, Ttd dan cap Nama NIP Hubungi kami: …(Nama)… Bagian Yang Membidangi Fungsi Kehumasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan Telepon: 021-5255733 Call-center: 021-50816000 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id
1) pejabat yang berwenang menandatangani hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan 2) apabila perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
1) atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan 2) dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS Kementerian Ketenagakerjaan Lembar Ke : ……………………… Kode No. : ……………………… Nomor : ……………………… SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
2. 3. 4. 5.
b.
Ke : pada tanggal : Jabatan Nama Pejabat NIP ………….. II. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : pada tanggal : (………………………………) NIP (………………………………) NIP III. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : pada tanggal : (………………………………) NIP (………………………………) NIP IV. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : pada tanggal : (………………………………) NIP (………………………………) NIP V. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : pada tanggal : (………………………………) NIP (………………………………) NIP VI. Berangkat dari (tempat kedudukan) : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepenitngan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.Ke : pada tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen Nama Unit Kerja Nama Pejabat NIP ………….. Pejabat Pembuat Komitmen Nama Unit Kerja Nama Pejabat NIP ………….. VII. CATATAN LAIN-LAIN VIII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
1) lambang negara/logo Kementerian dan tulisan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan kop jabatan Menteri, sedangkan logo Kementerian digunakan untuk yang atas nama Menteri dan selain Menteri; 3) nomor; dan 4) judul sertifikat.
1) nama yang diberi sertifikat dan keterlibatan/perannya dalam kegiatan yang diadakan; 2) judul kegiatan; dan 3) masa berlaku/ tanggal pelaksanaan kegiatan.
1) nama kota tempat penandatanganan; 2) tanggal saat penandatanganan; 3) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata; 4) NIP (untuk selain Menteri) 5) cap jabatan Menteri/cap dinas Kementerian.
FORMAT SERTIFIKAT DITANDATANGANI MENTERI MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Sertifikat NOMOR M/10/AS.04.02/VII/2018 Diberikan kepada: Nama Atas partisipasinya sebagai ….. dalam acara …………………………………………………… yang dilaksanakan pada tanggal ………. di ……….. Tempat, tanggal Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nama Menteri Warna Emas Arial Narrow 16, Bold Vivaldi 55, Bold, warna Gold Accent 4 Tahoma 16 Tahoma 18 Century 26, Bold, Underline Tahoma 14 Tahoma 12 FORMAT SERTIFIKAT DITANDATANGANI SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Sertifikat NOMOR ….. Diberikan kepada: Nama Atas partisipasinya sebagai ….. dalam acara …………………………………………………… yang dilaksanakan pada tanggal ………. di ……….. Tempat, tanggal Nama Jabatan, Nama Lengkap NIP Arial Narrow 16, Bold Vivaldi 55, Bold, warna hitam Tahoma 16 Tahoma 18 Century 26, Bold, Underline Tahoma 14 Tahoma 12 FORMAT SERTIFIKAT BESERTA DAFTAR NILAINYA (Halaman Depan) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA MEDAN (Medan Vocational Training Center Development) Sertifikat NOMOR ….. Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyelenggara Pelatihan ….. tanggal ….. menyatakan bahwa: Nama : NAMA Nomor Induk : … Tempat, Tanggal Lahir : … TELAH MENGIKUTI Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kejuruan Bangunan Sub Kejuruan Juru Ukur Survey dan Pemetaan Jabatan Juru Ukur selama 200 jam pelatihan dari tanggal … s.d. … dengan hasil: KOMPETEN. Medan, … Maret 2018 Kepala, Nama NIP Arial Narrow 16 Arial Narrow 18 Arial Narrow 20, Bold Pas Foto Vivaldi 55, BoldTahoma 16 Tahoma 18 Tahoma 18 Century, 18 Tahoma 18, Bold Bodoni MT 18 Tahoma 15 FORMAT SERTIFIKAT BESERTA DAFTAR NILAINYA (Halaman Belakang) DAFTAR MATA PELATIHAN NO. UJI KOMPETENSI KODE UNIT 1.Soft Skill -
Kabid. Penyelenggara dan Pemberdayaan Nama NIP
1) logo Kementerian dan nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; dan 2) tulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dicantumkan di bawah tulisan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ditulis dengan huruf kapital secara secara simetris dan nomor dicantumkan di bawahnya.
1) dasar hukum; 2) identitas peserta; 3) tulisan lulus yang ditulis dengan huruf kapital; dan 4) nama diklat yang diikuti dan tanggal pelaksanaanya.
1) nama kota tempat penandatanganan; 2) tanggal saat penandatanganan; 3) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata; 4) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata; 5) NIP; dan 6) tanda tangan cap dinas Kementerian.
FORMAT STTP FORMAT STTP (halaman berikutnya)
1) lambang negara dan tulisan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) tulisan “Piagam Penghargaan” ditulis dengan huruf kapital dan dicantumkan di bawah nama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia secara simetris; dan 3) nomor ditulis dengan huruf kapital dan dicantumkan di bawah tulisan “Piagam Penghargaan” secara simetris;
1) uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan; 2) identitas penerima penghargaan; dan 3) uraian prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.
1) nama kota tempat penandatanganan; 2) tanggal saat penandatanganan; 3) nama jabatan penandatangan; 4) nama pejabat penandatangan; dan 5) tanda tangan dan cap jabatan Menteri.
FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Piagam Penghargaan NOMOR M/01/PK.01.03/VII/2018 Dengan ini Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Memberikan Penghargaan Kepada: PT. KANINDO MAKMUR JAYA Kabupaten Jepara Atas Upaya Penghormatan, Pemajuan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja Jakarta, 4 Juli 2018 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia M. Hanif Dhakiri Warna Emas Arial Narrow 16 Bold Vivaldi 42, bold Warna Gold, Accent 4 Tahoma 16 Tahoma 13 Century 26 Bodoni MT Condensed 22 Tahoma 12 MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBIC OF INDONESIA Certificate of Appreciation M/01/LP.03.01/III/2018 This Certificate is Awarded to PT. KANINDO MAKMUR JAYA Jepara Regency For Its Efforts to Respect, Promote and Fulfill the Rights of Persons with Disabilities in the Workplace July 4 th , 2018 Minister of Manpower of the Republic of Indonesia M. Hanif Dhakiri Warna Emas Arial Narrow
1) pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika Laporan; 2) materi Laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan hal lain yang perlu dilaporkan; 3) simpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan; dan 4) penutup merupakan akhir Laporan, memuat permintaan arahan atau ucapan terima kasih.
1) tempat dan tanggal pembuatan Laporan; 2) nama jabatan pembuat Laporan yang ditulis dengan huruf awal kapital; 3) tanda tangan; dan 4) nama pejabat, yang ditulis lengkap dengan huruf awal kapital. FORMAT LAPORAN LAPORAN TENTANG ………………………….. A. PENDAHULUAN
C. HASIL YANG DICAPAI ……………………………………………………………………….. D. SIMPULAN DAN SARAN ……………………………………………………………………….. Dikeluarkan di ………. pada tanggal ………… Nama Jabatan Pembuat Laporan Ttd dan Cap Nama Lengkap NIP
1) judul Telaahan Staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; dan 2) uraian singkat tentang permasalahan.
1) persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan; 2) praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; 3) fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan; 4) analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; 5) simpulan, memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan 6) tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
1) nama jabatan pembuat Telaahan Staf, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata; 2) tanda tangan; 3) nama lengkap, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata; 4) NIP; dan 5) daftar lampiran (jika diperlukan). FORMAT TELAAHAN STAF TELAAHAN STAF TENTANG ……………………………….. I. Persoalan Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. II. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang. III. Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah. IV. Analisis Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. V. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. VI. Saran Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf Ttd Nama Lengkap NIP
BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Kop Naskah Dinas
Ketentuan kop jabatan Menteri:
KOP NASKAH DINAS JABATAN MENTERI (Selain Peraturan dan Keputusan) KOP NASKAH DINAS JABATAN MENTERI (Selain Peraturan dan Keputusan dalam Bahasa Inggris)
KOP NASKAH DINAS JABATAN MENTERI (PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI) MENTERI KETENAGAKERJAAN
Kop naskah dinas unit organisasi terdiri atas:
Contoh:
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Contoh:
Contoh:
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id Contoh:
Contoh:
Contoh:
Contoh: KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991, 5255733 Ext 700, Faksimile (021) 5227588 Laman: http://www.kemnaker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Ext 600 Faksimile (021) 5213334 Laman: http://www.kemnaker.go.id
Contoh:
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950 Telepon (021) 5255733 Ext 732, Faksimile (021) 5255669 Laman: http://www.kemnaker.go.id Contoh:
Contoh: KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5273609 Laman: http://www.kemnaker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN Jalan Pusdiklat Depnaker Kampung Lembur Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570 Telepon (021) 8090804, 8000828, 8090943, 8090952, Faksimile (021) 8090739 Laman: http://www.kemnaker.go.id
Contoh:
Contoh: KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN Jalan Guntur Raya Nomor 1, Kayuringin Jaya, Bekasi, Jawa Barat Telepon (021) 89456666, Faksimile (021) 89456454 Laman: http://polteknaker.kemnaker.go.id
Contoh:
1) Kop Balai Besar di Ditjen Binalattas 2) Contoh Kop Balai di Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 3) Contoh Kop Balai Besar di Ditjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA Jalan Gatot Subroto Km 7,28, Medan, Sumatera Utara Telepon (061) 8451520, Faksimile (061) 8451520 - 8477715 Laman: http://www.kemnaker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS BALAI LATIHAN KERJA Jalan Bhayangkara Nomor 38 Surakarta 57149, Telepon (0271) 714885, Faksimile (0271) 711646 Laman: http://www.kemnaker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jalan Raya Lembang Nomor 222 Lembang, Jawa Barat 40391, Telepon (022) 2786053, Faksmile (022) 2788612 Laman: http://www.kemnaker.go.id 4) Contoh Kop Balai Besar di Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5) Contoh Kop Balai di Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 6) Kop UPTP lainnya bisa menyesuaikan contoh yang sudah ada. B. Alamat Surat
Penulisan “di” ditulis dengan huruf kecil karena merupakan kata depan. Penulisannya pun disandingkan dengan nama kota yang menyertainya (tidak ganti baris di bawahnya). Contoh: KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Jalan K.H. Abd Jabbar Ashiri Nomor 35, KM 17 Makassar, Telepon (0411) 4813018, Faksimile (0411) 4813186 Laman: http://www.kemnaker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Jalan Medan Belawan KM 11,5 Nomor 64, Medan, Telepon (061) 6850262 Laman: http://www.kemnaker.go.id Yth. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan
Contoh: Jika ada surat yang dikirimkan kepada instansi tertentu yang isinya perlu diketahui oleh pejabat tertentu di unit instansi tersebut karena alasan untuk cepat diselesaikan, pengiriman surat harus mencantumkan kata-kata untuk perhatian, yang lazim disingkat u.p. Contoh: Selain kata u.p., dapat juga digunakan kata c.q. (casu quo) untuk maksud yang sama dengan penggunaan kata u.p. Contoh: Yth. Menteri Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 Yth. Menteri Ketenagakerjaan u.p. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Direktur Bina Pemagangan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 C. Penomoran Naskah Dinas Penomoran Naskah Dinas Arahan seperti Peraturan, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP), dan Keputusan terdiri atas:
Penomoran Naskah Dinas untuk Surat Dinas ditulis dengan dengan format sebagai berikut. Nomor: a-b/c/d/e/f Keterangan: a = kode klasifikasi keamanan b = kode unit kerja/kode jabatan bila dari Menteri c = nomor urut d = kode klasifikasi arsip e = kode bulan yang ditulis dengan angka romawi kapital f = Tahun Antara kode klasifikasi keamanan dan kode unit kerja dipisahkan dengan tanda hubung (-) secara rapat tanpa spasi. Penomoran Naskah Dinas Arahan berupa Surat Perintah/Surat Tugas dan naskah dinas lainnya ditulis dengan format sebagai berikut: NAMA JENIS NASKAH DINAS NOMOR a/b/c/d/e Keterangan: a = kode unit kerja b = nomor urut dalam satu tahun takwim c = kode klasifikasi arsip d = kode bulan yang ditulis dengan angka romawi kapital e = Tahun Kata “NOMOR” pada contoh di atas ditulis dengan huruf kapital tanpa diikuti tanda baca. Pemberian tanda baca titik dua (:) setelah nomor, digunakan pada format penomoran naskah dinas yang berbentuk pemerian, seperti Surat Dinas, Surat Undangan Intern, Surat Undangan Ekstern, dan Surat Perjalanan Dinas.
1) Peraturan Contoh: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Catatan: Format penomoran pada Peraturan juga berlaku untuk Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis. 2) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Contoh: NOMOR SOP … TAHUN … TANGGAL PENGESAHAN ………………. TANGGAL REVISI ………………. DISAHKAN OLEH ………………. NAMA SOP PENGURUSAN SURAT MASUK 3) Surat Edaran Contoh: SURAT EDARAN NOMOR M/2/HI.00.02/V/2018 TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2018
1) Keputusan Contoh: KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 206 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR 1/11/DL.05/X/2018 1 : Kode Unit Kerja Sekretariat Jenderal 11 : Nomor Urut Surat Perintah/Surat Tugas dalam Satu Tahun Takwim DL.05 : Kode Klasifikasi Arsip (tentang Penyelenggaraan Diklat) X : Bulan 2018 : Tahun 2018
1) Nota Dinas Contoh: NOTA DINAS NOMOR 2/12/UM.01.00/II/2018 2 : Kode Unit Kerja Ditjen Binalattas 12 : Nomor Urut Surat Perintah/Surat Tugas dalam Satu Tahun Takwim UM.01.00 : Kode Klasifikasi Arsip (tentang Perbaikan AC) II : Bulan 2018 : Tahun 2018 2) Memorandum Susunan penomoran Memorandum sama dengan penomoran Nota Dinas. 3) Surat Undangan Intern Susunan penomoran Surat Undangan Intern sama dengan penomoran Nota Dinas. Penomoran dilakukan oleh masing- masing unit kerja.
1) Surat Dinas Contoh: R-1/1/KP.14.01/II/2018 Kategori Klasifikasi Keamanan yang Bersifat Rahasia Kode Unit Kerja Nomor Urut Kode Klasifikasi Bulan Februari Tahun 2018 R-M/1/KP.14.01/VII/2018 Kategori Klasifikasi Keamanan yang Bersifat Rahasia Kode Jabatan Nomor Urut Kode Klasifikasi Bulan Juli Tahun 2018 2) Surat Undangan Ekstern Susunan penomoran Surat Undangan Ekstern sama dengan penomoran Surat Dinas.
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO UMUM NOMOR 1/2/KP.11.00/V/2018
1) Pemberian nomor Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi kerja sama. 2) Naskah Kerja Sama Luar Negeri tidak diberi nomor. 3) Naskah asli kerja sama dalam negeri yang sudah diberi nomor dan naskah asli kerja sama luar negeri disimpan di unit kerja yang mempunyai fungsi kerja sama. 4) Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan, dapat disampaikan copy naskah dinas kerja sama kepada unit kerja terkait yang dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi kerja sama. B-1/03/KP.14.00/II/2018 Kategori Klasifikasi Keamanan yang Bersifat Biasa Kode Unit Kerja Nomor Urut Kode Klasifikasi Arsip Tahun 2018 Bulan Februari Contoh: PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DAN …………………………….. NOMOR M/1/HK.07.01/V/2018 NOMOR …………....................... M : Kode Unit Kerja/Penandatangan Naskah Dinas (Menteri) 1 : Nomor Urut HK.07.01 : Kode Klasifikasi Arsip (Kerja Sama Dalam Negeri) V : Bulan 2018 : Tahun 2018
SURAT KUASA NOMOR 1/20/HK.11/X/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 20 : Nomor Urut HK.11 :Kode Klasifikasi Arsip (tentang Bantuan/Konsultasi/Advokasi Hukum) X : Bulan 2018 : Tahun 2018
BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS NOMOR 1/1/UM.00.06/II/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 1 : Nomor Urut UM.00.06 : Kode Klasifikasi Arsip (Penyerahan Arsip Statis) II : Bulan 2018 : Tahun 2018
BERITA FAKSIMILE NOMOR 1/15/KS.00.00/V/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 15 : Nomor Urut KS.00.00 : Kode Klasifikasi Arsip (Misalnya tentang penjajakan kerja sama bilateral) V : Bulan 2018 : Tahun 2018
SURAT KETERANGAN NOMOR 1/10/KP.07/V/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 10 : Nomor Urut KP.07 : Kode Klasifikasi Arsip (Pemberhentian Pegawai dari Jabatan Fungsional) V : Bulan 2018 : Tahun 2018
PENGUMUMAN NOMOR 1/02/UM.01.01/IV/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 2 : Nomor Urut UM.01.01 : Kode Klasifikasi Arsip (misalnya tentang Pemadaman Jaringan Listrik) IV : Bulan 2018 : Tahun 2018
SURAT PENGANTAR NOMOR 1/3/PR.03.04/II/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 3 : Nomor Urut PR.03.04 : Kode Klasifikasi Arsip (misalnya tentang Penyampaian Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal) II : Bulan Februari 2018 : Tahun 2018
NOTULA RAPAT………………… NOMOR 1/1/UM.03/V/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 1 : Nomor Urut UM.03 : Kode Klasifikasi Arsip V : Bulan 2018 : Tahun
Contoh: Nomor 1/4/OT.05/V/2018 1 : Kode Unit Kerja (Setjen) 4 : Nomor Urut OT.05 : Kode Klasifikasi Arsip tentang Reformasi Birokrasi V : Bulan Mei 2018 : Tahun
Susunan penomoran Sertifikat adalah sebagai berikut:
Contoh Penomoran Sertifikat yang Ditandatangani Menteri: SERTIFIKAT NOMOR M/10/AS.04.02/VII/2018 M : Kode Menteri 10 : Nomor Urut AS.04.02 : Kode Klasifikasi Arsip (misalnya tentang SMK3) VII : Bulan 2018 : Tahun 2018 Contoh Penomoran Sertifikat yang Ditandatangani selain Menteri: SERTIFIKAT NOMOR 1/3/UM.00.07/X/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 3 : Nomor Urut UM.00.07 : Kode Klasifikasi Arsip (misalnya tentang Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif) X : Bulan 2018 : Tahun 2018
Contoh: Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) NOMOR 1/2/DL.05/IV/2018 1 : Kode Unit Kerja Setjen 2 : Nomor Urut DL.05 : Kode Klasifikasi Arsip (tentang STTPL) IV : Bulan 2018 : Tahun 2018
Susunan nomor Piagam Pengargaan adalah sebagai berikut:
Contoh: Piagam Penghargaan NOMOR M/2/HM.07/V/2018 M : Kode Unit Kerja/Penandatangan Naskah Dinas (Menteri) 2 : Nomor Urut HM.07 : Kode Klasifikasi Arsip tentang penghargaan V : Bulan 2018 : Tahun 2018
D. Penggunaan Kertas, Amplop Dan Tinta Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.
1) Kertas yang digunakan dalam keadaan baik, bersih dari kotoran dan bebas dari kerusakan, seperti noda tinta, debu dan tidak ada bekas kerutan dan lubang. 2) Gramatur minimal 70 gram/ m2; 3) Ketahanan sobek minimal 350 mN 4) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau 2,18 (metode MIT) 5) pH pada rentang 7,5-10,0 6) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg 7) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5
1) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x 330 mm; 2) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci); 3) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci); 4) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci); 5) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci); 6) Sertifikat menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm mm ( 8¼ x 11¾ inci); 7) STTP menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm mm ( 8¼ x 11¾ inci); 8) Piagam Penghargaan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm mm ( 8¼ x 11¾ inci); 9) Kertas berkop hanya digunakan pada halaman pertama naskah dinas.
FORMAT MELIPAT KERTAS SURAT
E. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
KETENTUAN JARAK SPASI Nomor : B-1/02/OT.04/VII/2018 Jakarta, 16 Juli 2018 Sifat : Biasa Lampiran : Satu lembar Hal : ………………. Yth. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ……………………………(Alinea Pembuka)………............................................ ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………(Alinea Isi)………........................................................ ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………(Alinea Penutup)………............................................. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Sekretaris Jenderal, (tanda tangan dan cap dinas) Nama Pejabat NIP 19XXXXXX XXXXXX X XXXX Tembusan:
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Laman: http://www.kemnaker.go.id 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 2 spasi 2 spasi Line spacing: 1,5 Spacing: before & after masing-masing 6 2 spasi 1 spasi 1 spasi 2 spasi Jenis dan Ukuran Huruf
Kata Penyambung Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian. Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris Paling Bawah adalah media… Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media elektronik …dst. F. Penentuan Batas/Ruang Tepi Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yang diatur sebagai berikut.
KETENTUAN POSISI TEKS PADA SISI KERTAS (TANPA KOP) 2 cm 2 cm 2 ,5 cm 3 cm KETENTUAN POSISI TEKS PADA SISI KERTAS (DENGAN KOP) KOP Catatan: Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 2 spasi 2 cm 2 ,5 cm 3 cm G. Penggunaan Bahasa Indonesia
H. Nomor Halaman Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. I. Tembusan Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut. J. Lampiran Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. K. Penggunaan Logo Lembaga/Jabatan Menteri Jabatan Menteri, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di Kementerian, perlu ditentukan penggunaan jabatan Menteri, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan amplop.
1) kop naskah dinas; 2) cap dinas; 3) amplop dinas; 4) stopmap; 5) papan nama kantor; 6) kartu tanda pengenal pegawai; 7) pin pegawai dan kartu tanda pemegang pin pegawai; 8) label barang milik negara; 9) situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan; 10) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat; 11) buku Peraturan Menteri/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan; 12) kartu tanda parkir kendaraan; 13) kalender; 14) blocknote; 15) leaflet; 16) backdrop; 17) plakat; dan 18) dokumen/barang resmi lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian.
1) gedung kantor; 2) kartu nama pejabat/pegawai; 3) pin; 4) gantungan tanda pengenal pegawai; 5) kendaraan jumput pegawai; 6) pulpen; 7) pakaian; 8) topi; 9) tas; 10) spanduk; 11) guntingan pers; 12) rotary banner; 13) light box 14) poster; dan 15) videotron.
L. Pengaturan Paraf Naskah Dinas Dan Penggunaan Cap
Pemberian paraf koordinasi naskah dinas diatur sebagai berikut: 1) Kolom paraf koordinasi ditempatkan pada sisi kiri sejajar dengan tempat penandatanganan naskah dinas. 2) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri a) Apabila naskah dinas berasal dari Sekretariat Jenderal yang bukan naskah dinas Peraturan dan Keputusan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh: Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon II) (Nama Jabatan Pejabat Eselon II) Pengendali Teknis & Adm. (Sekretaris Jenderal) Contoh naskah dinas bukan pengaturan yang dibuat oleh Biro Umum dan ditandatangani oleh Menteri: b) Apabila naskah dinas berasal dari Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh: Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon II) (Kepala Biro Umum) Pengendali Teknis & Adm. (Sekretaris Jenderal) Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon II) (Nama Jabatan Pejabat Eselon II) Pengendali Teknis (Pejabat Eselon I ybs) Pengendali Administrasi. (Sekretaris Jenderal) c) Apabila naskah dinas berasal dari Staf Ahli Menteri, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh: d) Apabila naskah dinas berupa naskah dinas Peraturan dan Keputusan, maka pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Staf Ahli Menteri ybs) Pengendali Teknis (Pejabat Eselon I terkait) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal) Contoh: 3) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I a) Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh: b) Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal tetapi naskah dinas tersebut berasal dari Eselon I lainnya, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
(Sekretaris Jenderal) Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon II ybs) Pengendali Administrasi (Kasubbag TU Sekjen, SAM dan SKM) Jenderal/Badan yang menyusun konsep naskah dinas.
Contoh: c) Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi Ses. (Ditjen/Itjen/Badan) Aspek Teknis (Eselon I ybs) Pengendali Administrasi (Kasubbag TU Sekjen, SAM, dan SKM) Contoh: d) Apabila naskah dinas Keputusan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh: e) Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di Sekretariat Jenderal, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon II ybs) Pengendali Administrasi Ses. (Ditjen/Itjen/Badan) Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Eselon II ybs) Pengendali Aspek Hukum (Biro Hukum) Contoh: f) Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh: g) Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan maka pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:
Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon III ybs) Pengendali Administrasi (Kasubbag TU Biro/Umum) Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon III ybs) Pengendali Administrasi (Kasubbag Umum) Contoh: h) Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Besar, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh: Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon III ybs) Pengendali Administrasi (Kasubbag Kepegawaian dan Umum) i) Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon III ybs) Pengendali Administrasi (Kasubbag Tata Usaha Direktorat/Inspektorat/ Pusat) Contoh:
1) Cap Dinas Ukuran Besar Cap dinas ukuran besar digunakan untuk: a) Naskah dinas yang ditandatangani langsung oleh Menteri (cap dinas jabatan); Gambar Cap Dinas Jabatan Penanggung Jawab Paraf Tanggal Materi (Eselon III ybs) Pengendali Administrasi (Kasubbag TU Balai) Nama Jabatan Menteri Lambang Negara b) Naskah dinas yang ditandatangani atas nama Menteri (cap dinas Kementerian) Gambar Cap Dinas Kementerian 2) Cap Dinas Ukuran Kecil Cap dinas ukuran kecil digunakan sebagai cap dinas unit organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Ukuran: b) Cap dinas unit organisasi Eselon I:
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan Badan Perencanaan
No. Unit Organisasi Cap Dinas Organisasi
c) Cap dinas Politeknik Ketenagakerjaan:
Cap Dinas Politeknik Ketenagakerjaan No. Unit Organisasi Cap Dinas
d) Cap dinas unit organisasi lainnya dan UPTP:
1) Cap Jabatan Menteri, Cap Dinas Kementerian dan Cap Dinas Unit Organisasi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas; 2) Cap Jabatan Menteri, Cap Dinas Kementerian dan Cap Dinas Unit Organisasi juga dibubuhkan pada sampul surat di sebelah kiri.
1) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Cap Jabatan Menteri dan Cap Dinas Kementerian adalah Kepala Biro Umum; 2) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Cap Dinas Unit Organisasi adalah Pejabat Eselon II masing-masing, yang berada di unit yang melaksanakan fungsi ketatausahaan/kesekretariatan, Pejabat Eselon III UPTP, serta Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. M. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas sebelumnya atau bagian mana dari naskah tersebut yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.
BAB III KEWENANGAN PENANDATANGANAN A. Garis Kewenangan Penandatanganan naskah dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara.
Persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n. Format Atas Nama: a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum, Tanda tangan Nama lengkap
Format Untuk Beliau: a.n. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Sekretaris Jenderal, u.b. Kepala Biro Umum, Tanda tangan Nama Lengkap
Contoh Format Pelaksana Tugas: Contoh Format Pelaksana Harian: Plt. Kepala Biro Umum, Tanda tangan Nama Lengkap B. Format Kewenangan Pejabat Penanda Tangan
a) Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal dapat menandatangani naskah dinas tentang supervisi dan nasehat, mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing- masing. b) Pejabat Eselon II, yaitu para Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, serta Kepala UPTP dapat menandatangani naskah dinas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. Tabel 1: Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas No. Jenis Naskah Dinas Menteri Eselon I Staf Ahli Eselon II Eselon III Eselon IV Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) * Pejabat Pengadaan Barang* Kuasa Pengguna Barang*
Menteri)
Menteri) √ (Fungsi Kepegawai an)
Menteri)
BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS
1) sangat rahasia yaitu Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara; 2) rahasia yaitu Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam Naskah Dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan, akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi; 3) terbatas yaitu Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan 4) biasa/terbuka yaitu Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum, tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. 5) penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas, sebagaimana diatur dalam Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian. Hak akses Naskah Dinas diatur sebagai berikut. 1) Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, hak aksesnya diberikan kepada pimpinan Kementerian dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum; dan 2) Naskah Dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berhak.
1) Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses Perlakuan Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas Naskah Dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk Naskah Dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Kode klasifikasi keamanan terdiri atas: a) Naskah Dinas Sangat Rahasia diberikan kode "SR" dengan menggunakan tinta warna merah di amplop dalam; b) Naskah Dinas Rahasia diberikan kode "R" dengan menggunakan tinta warna merah di amplop dalam; c) Naskah Dinas Terbatas diberikan kode "T" dengan menggunakan tinta hitam; dan d) Naskah Dinas Biasa/Terbuka diberikan kode "B" dengan menggunakan tinta hitam. 2) Pemberian Nomor Seri Pengamanan dan Security Printing Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap otentisitas dan keterpercayaan (authenticity and reliability) naskah dinas. Metode teknis security printing naskah dinas di Kementerian adalah: a) kertas khusus, kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya diketahui oleh pihak tertentu, penggunaan kertas ini harus berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan pelacakan. Kertas khusus dengan menggunakan kertas conqueror digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri. Dalam hal pengunaan kertas conqueror, pencetakan menggunakan printer inkjet, bukan printer laser. b) Watermarks merupakan gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas. c) Emboss merupakan tulisan atau cetakan timbul. Emboss digunakan untuk STTP dan sertifikat dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri. 3) Pemberian dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia/Sangat Rahasia Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman serta pencetakan pengamanan Naskah Dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. Untuk penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi, diperlukan penulisan kode khusus yang tidak mudah diingat. Kertas Conqueror Contoh Watermark Contoh Emboss
1) Sangat Segera, penyampaian naskah dinas harus dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penandatanganan naskah dinas; 2) Segera, penyampaian naskah dinas harus dilakukan sesegera mungkin setelah naskah dinas ditandatangani; 3) Biasa, penyampaian naskah dinas dilakukan sesuai dengan jadwal pengiriman yang ada pada suatu organisasi.
BAB V ORGANISASI PENGELOLAAN NASKAH DINAS A. Susunan dan Kedudukan Susunan dan kedudukan Unit Pengelola Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:
1) Biro-Biro diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha Biro; 2) Pusat diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha dan dilaksanakan oleh Subbagian Umum; 3) Khusus Biro Umum diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Subbagian Persuratan dan Kearsipan Kementerian.
1) Sekretariat Direktorat Jenderal diselenggarakan oleh Bagian Kepegawaian dan Umum dan dilaksanakan oleh Subbag Umum; 2) Direktorat-direktorat diselenggarakan oleh Subbag Tata Usaha (Direktorat).
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal, diselenggarakan oleh Bagian Umum dan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha. 2) Inspektorat-inspektorat, diselenggarakan oleh Subbag Tata Usaha (Inspektorat).
1) Sekretariat Badan, diselenggarakan oleh Kepegawaian dan Umum dan dilaksanakan oleh Subbagian Umum. 2) Pusat-pusat diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha.
B. Tugas dan Fungsi Untuk melaksanakan pengelolaan naskah dinas di Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pengolah naskah dinas mempunyai tugas dan fungsi:
Untuk melaksanakan tugas tersebut Unit Kearsipan I (UK I) mempunyai fungsi:
Untuk melaksanakan tugas tersebut Unit Kearsipan II (UK II) mempunyai fungsi:
Untuk melaksanakan tugas tersebut Unit Kearsipan III (UK III) mempunyai fungsi:
dan
Untuk melaksanakan tugas tersebut Unit Pengolah (UP) mempunyai fungsi:
BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS Pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut.
1) Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di Biro Umum selaku Unit Kearsipan I. 2) Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di Biro Umum selaku Unit Kearsipan I. 3) Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di Biro Umum selaku Unit Kearsipan I.
1) Penerimaan Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR); Rahasia (R); Terbatas (T); dan Biasa (B). 2) Pencatatan a) Naskah dinas masuk yang diterima atau diambil dari petugas penerimaan Biro Umum telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan yang terlihat pada tampilan, baik dari isi maupun sampul naskah dinas. b) Pengendalian naskah dinas di pusat penerimaan naskah dinas pada Biro Umum dilakukan dengan registrasi/pencatatan naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah dinas meliputi:
c) Pengendalian naskah dinas di sekretariat masing-masing satuan kerja/ unit pengolah dilakukan dengan registrasi/ pencatatan naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Isi registrasi naskah dinas meliputi:
d) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa:
3) Pengarahan a) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah yang dituju. b) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui unit pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut. 4) Penyampaian a) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas. b) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi tentang:
c) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
Alur naskah dinas masuk dijelaskan sebagai berikut:
Bagan Alur Naskah Dinas Masuk dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Bagan Alur Pengelolaan Naskah Dinas Masuk di Tingkat Kementerian Unit Kearsipan I (UK I) Unit Kearsipan II (UK II) Unit Kearsipan III (UK III) Unit Pengolah -Bagian-Bagian -KPA/PPK -Tim -Bagian-Bagian -KPA/PPK -Tim -Bagian-Bagian -Subdit-Subdit -KPA/PPK -Tim -Bagian-Bagian -Auditor -KPA/PPK -Tim -Bagian-Bagian -Bidang-Bidang -KPA/PPK -Tim Sekretariat Jenderal Biro Umum Bagian Persuratan dan Kearsipan Kementerian Sekretariat Jenderal Bagian Persuratan dan Kearsipan Kementerian Direktorat Jenderal Bagian Kepegawaian dan Umum Badan-Badan Bagian Kepegawaian dan Umum Inspektorat Jenderal Bagian Umum Subbagian Persuratan dan Kearsipan Kementerian Subbagian TU Biro Subbagian Umum Subbagian Tata Usaha Subbagian Umum Subbagian Tata Usaha - Subbagian Tata Usaha dan RT Subbagian Tata Usaha - Bagan Alur Pengelolaan Naskah Dinas Masuk di Tingkat Sekretariat Jenderal Unit Kearsipan I (UK I) Unit Kearsipan II (UK II) Unit Kearsipan III (UK III) Unit Pengolah Bagan Alur Pengelolaan Naskah Dinas Masuk di Tingkat Direktorat Jenderal Unit Kearsipan I (UK I) Unit Kearsipan II (UK II) Unit Kearsipan III (UK III) Unit Pengolah Biro Umum Bagian Persuratan dan Kearsipan Kementerian Subbagian Persuratan dan Kearsipan Kementerian Subbagian TU Biro -Bagian-Bagian -KPA/PPK -Tim -Bagian-Bagian -Bidang-Bidang -KPA/PPK -Tim Sekretariat Direktorat Jenderal -Bagian-Bagian -KPA/PPK -Tim -Bidang-Bidang -KPA/PPK -Tim Bagian Kepegawaian dan Umum Subbagian Umum Subbag TU Direktorat Bagan Alur Pengelolaan Naskah Dinas Masuk di Tingkat Inspektorat Jenderal Unit Kearsipan I (UK I) Unit Kearsipan II (UK II) Unit Kearsipan III (UK III) Unit Pengolah Bagan Alur Pengelolaan Naskah Dinas Masuk di Tingkat Badan Unit Kearsipan I (UK I) Unit Kearsipan II (UK II) Unit Kearsipan III (UK III) Unit Pengolah Sekretariat Inspektorat Jenderal -Bagian-Bagian -Auditor -KPA/PPK -Tim Bagian Umum Subbagian TU dan RT Subbag TU Inspektorat Sekretariat Badan - Bagian-Bagian - KPA/PPK - Tim - Bidang-Bidang - KPA/PPK - Tim Bagian Kepegawaian dan Umum - Subbagian Umum - Subbag TU Pusat Bagan Alur Pengelolaan Naskah Dinas Masuk di Tingkat UPTP Unit Kearsipan III (UK III) Unit Pengolah (UP)
1) Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di unit yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan di masing- masing Eselon I, dan Eselon II, termasuk naskah dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf unit pengolah. 2) Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan naskah dinas, meliputi: a) Nomor naskah dinas; b) Cap dinas; c) Tanda tangan; d) Alamat yang dituju; dan e) Lampiran (jika ada). 3) Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a) Pencatatan
(a) Nomor urut; (b) Asal surat (nama unit pengolah pengirim surat) (c) Tanggal pengiriman; (d) Tanggal dan nomor naskah dinas; (e) Tujuan naskah dinas; (f) Isi ringkas naskah dinas; (g) Pengirim (nama petugas unit pengolah); (h) Keterangan. b) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat berupa:
c) Penggandaan
d) Pengiriman
Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B) dan cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian naskah dinas (Kilat/Sangat Segera, Segera, dan Biasa).
e) Penyimpanan
1) surat yang perlu dijawab dan ditandatangani oleh pejabat Eselon I diberi paraf oleh Eselon III sebelum dilanjutkan oleh paraf Eselon II; 2) surat yang sudah sampai ke Eselon II yang bertugas mengoreksi, menambah konsep, dan memberi paraf, selanjutnya dikirim ke Eselon I; 3) Eselon I mengoreksi, menambahkan konsep, dan menandatangani surat (apabila sudah sesuai dengan kebijakan yang diambil); dan 4) surat yang sudah ditandatangani oleh Eselon I dilanjutkan ke Tata Usaha Eselon I untuk penomoran, di berikan cap, dan pengiriman sesuai dengan yang dituju. Khusus untuk surat yang ditandatangani oleh Menteri, pada prinsipnya sama dengan alur dan siklus sebagaimana diatur pada angka 1) sampai dengan 4).
1) surat yang sudah ditindaklanjuti oleh pejabat Eselon IV diberi paraf, dan didistribusikan kembali ke Eselon III sesuai dengan perintah; 2) surat yang sudah sampai ke pejabat Eselon III (mengoreksi, menambah konsep, memperbaiki, dan memberi paraf dan dilanjutkan ke pejabat Eselon II; 3) pejabat Eselon II mengoreksi, menambah konsep, dan menandatangani (apabila sudah sesuai dengan perintah sebelumnya); dan 4) surat yang sudah ditandatangani oleh pejabat Eselon II dilanjutkan ke Tata Usaha Eselon II penomoran dan pengiriman sesuai dengan yang dituju. Bagan Alur Surat Dinas Keluar dijelaskan pada gambar berikut. Bagan Alur Pengelolaan Naskah Dinas Keluar di Tingkat Kementerian Unit Pengolah Unit Kearsipan III Unit Kearsipan II / Unit Kearsipan I Pencatat / Caraka Pimpinan Caraka Arsiparis / Pengelola Arsip Pimpinan Pencatat Caraka Arsiparis / Pengelola Arsip Asli Lampiran 1 Lampiran 2 Asli Kirim Asli Lampiran 1 Lampiran 2 Asli Lampiran 1 Lampiran 2 Asli Lampiran 2 Asli Lampiran 1 Lampiran 2 Asli Lampiran 1 Lampiran 2 Asli Lampiran 1 Lampiran 2 Asli Lampiran 1 Lampiran 2 Konsep Asli Lampiran 2 BAB VII SINGKATAN, AKRONIM, DAN KODE UNIT KERJA Singkatan dan akronim resmi yang digunakan di Kementerian Ketenagakerjaan:
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia SAM ESDM 16. Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional SAM KSI 17. Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik SAM KP
Ditjen Binalattas
Ditjen Binapenta dan PKK
Ditjen PHI dan Jamsostek
Ditjen Binwasnaker dan K3
M. HANIF DHAKIRI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)